DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 156 Tahun 2014

Nomor: 156
Tahun: 2014
Ditetapkan: 23 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur (Pergub) Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2012 Tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Ulujami-Tanah Abang Mencngkup Pasal 1 dan Pasal 2

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2012 telah ditetapkan men~enai Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Ulujami-Tanah Atiang;
b.bahwa mengingat penguasaan/perencanaan peruntukan bidang tanah sebagaimaria dimaksud dalam huruf a, termasuk rencana jalan yang berada di bawah rencana jaringan jalan tol dan pembebasannya akan dilakukan oleh Dmas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2012, perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapi<:an Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2012 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Ulujami-Tanah Aoang;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2.Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagalmana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4.Undang-Undang Nomor Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tenhmg Pemerintahan Provinsi Daeran Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 t'3ntang Jalan Tol;
9.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untul< Kepentingan Umum; 10.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
12.Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2012 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Ulujami- Tanah Abang;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 98 TAHUN 2012 TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH . UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TRACE JAlAN TOl DAlAM KOTA JAKARTA RUAS UlUJAMI-TANAH ABANG. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2012 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Ulujami-Tanah Abang diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 diu bah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan Pembangunan Trace Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Ulujami-Tanah Abang melewati Kelurahan Ulujami, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Kelurahan Kebayoran lama Selatan, Kelurahan Kebayoran lama Utara, Kelurahan Cipulir, Kelurahan Grogol Selatan, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kelurahan Gelora,. Kelurahan Petamburan, Kelurahan Bendungan Hilir, Kelurahan Kebcin Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat sepanjang 8,7 km (delapan koma tujuh kilometer) dan lebar 25,8 m (dua puluh lima koma delapan meter) dan beb0rapa pelebaran pada tempat-tempat tertentu serta rencana jalan yang berada .di bawah rencana jaringan jalan tol dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1.000 terdiri dari 23 (dua puluh tiga) lembar, dengan Nomor Pemeriksaan 648/P/PPSKlDTRNI/2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan' bag ian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, dibuat sebanyak 2 (dua) sel yang aslinya disimpan di Biro Umum Sekrelariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. J 3

2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan dasar bagi Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Rapublik Indonesia untuk membebaskan/mengosongkan dan mengamankan tanahl lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pelaksanaan pembebasan/pengosongan dan pengamanan tanahl lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk rencana pelebaran dan/atau pembangunan jalan baru yang berada di bawah rencana jaringan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang akan dilakukan pembebasannya oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2014 PIt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd. BASUKI T. PURNAMA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd. SAEFULLAH BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 73022 l~Edengan aslinya ~ M SEKRETARIAT DAERAH A ' USUS IBlIKOTA JAKARTA, JAVA. RAY"

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 156 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2012

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012

Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2012

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012

Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2012