Peraturan ini berisi tentang Gaji/Penghasilan Ketiga Belas serta Pembiayaan.
Memuat teks peraturan…
SALINAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 81 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN GAJI/PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN ANGGARAN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang : bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Gaji/Penghasilan Ketiga Belas Tahun Anggaran 2020; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545); 2
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN GAJI/ PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN ANGGARAN 2020. BAB I KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan : 1. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana. 2. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana. 3. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan 5. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang bertugas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah atau yang ditugaskan Gubernur di luar Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah. 7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Calon PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah atau yang ditugaskan Gubernur di luar Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah. 8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 9. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah unit atau subordinat Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 11. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 12. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 13. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Diskominfotik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 14. Pimpinan BLUD adalah pejabat yang menduduki jabatan sebagai Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola BLUD, jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan yang disetarakan atau setingkat dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas. BAB II GAJI/PENGHASILAN KETIGA BELAS
Gaji/Penghasilan Ketiga Belas diberikan kepada : a. PNS; b. Calon PNS; c. Pimpinan BLUD yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi atau Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas; dan d. pegawai Non-PNS pada BLUD; Pasal •3 (1) Pegawai non-PNS pada BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja; c. pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal pegawai belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf b, penghasilan ketiga belas dapat diberikan apabila: a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang berwenang dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima penghasilan ketiga belas; atau b. telah ditetapkan menerima penghasilan ketiga belas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya.
(1) Gaji/Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli. (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji/Penghasilan Ketiga Belas.
Gaji/Penghasilan Ketiga Belas tidak diberikan kepada: a. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. PNS yang sedang ditugaskan di luar Provinsi DKI Jakarta baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
(1) Gaji/Penghasilan Ketiga Belas bagi PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b diberikan paling banyak meliputi: a. gaji pokok; b. tunjangan keluarga; dan c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum. (2) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji Ketiga Belas.
(1) Gaji/Penghasilan Ketiga Belas bagi pimpinan atau pegawai non-PNS pada BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan huruf d diberikan sebesar komponen gaji pada remunerasi, paling banyak sebesar penghasilan yang diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam peringkat jabatan atau grade yang setara. (2) Penyetaraan peringkat jabatan ata-u grade sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah selaku Pembina Teknis masing-masing BLUD.
(1) Gaji/Penghasilan Ketiga Belas dibayarkan pada bulan Agustus 2020. (2) Pembayaran Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan CPNS dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. BKD dan Diskominfotik memproses dan menerbitkan listing paling lambat tanggal 13 Agustus 2020; b. Perangkat Daerah menyampaikan SPM kepada BPKD paling lambat tanggal 14 Agustus 2020; dan c. berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh BPKD, pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah ke rekening PNS dan Calon PNS dilaksanakan paling lambat tanggal 18 Agustus 2020. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran Gaji/Penghasilan Ketiga Belas bagi pimpinan atau pegawai non-PNS pada BLUD diatur oleh masing-masing Pimpinan BLUD. BAB III PEMBIAYAAN
Pembayaran Gaji/Penghasilan Ketiga Belas dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah. BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN
(1) Besaran Gaji/Penghasilan Ketiga Belas tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Gaji/Penghasilan Ketiga Belas dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah. 6
KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2020 GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd ANIES BASWEDAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Ag-ustus 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd SAEFULLAH BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 22025 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, id r ( ( A /--- Y YAN YUHANAH N1P196508241994032003
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)