DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 20a Tahun 2017

Nomor: 20a
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubenur ini mengatur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, termasuk didalamnya mengatur tentang Fungsi; Sasaran; Prencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencahaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Peraturan Pemerlntah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4.Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Pemerlntah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
6.Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2007- 1 2025 Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03);
7.Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 -2017 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 02 Tambahan , Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02);
9.Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 - 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13);
10.Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerh Provinsi Gorontalo Nomor 09). I MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNANDAERAHTAHUN2018.

Pasal 1

(1)Rencana KeIja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana KeIja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal31 Desember 2018.
(2)Sistematika RKPD Tahun 2018 terdiri dari pendahuluan, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan capaian kineIja penyelenggaraan pemerintahan, kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan 2018, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah Tahun 2018 dan penutup, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

(1)RKPD Tahun 2018 merupakan penjabaran dari RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2025 dan memperhatikan RPJMN 2015 - 2019
(2)RKPDTahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
1. a.pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo dalam menyusun Rencana KeIja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018;
2. b.acuan bagi Pemerintah KabupatenjKota dalam menyusun Rencana KeIja Pemerintah Daerah Tahun 2018;dan
3. c.pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)Tahun 2018. Pasa13 Dalam rangka penyusunan RAPBDTahun 2018 :
(1)Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2018 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA dan PPAS) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
(2)Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2018 sebagai bahan pembahasan RAPBD dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3)Organiasi Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2018 dalam melakukan pembahasan Rencana KeIja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

(1)Organisasi Perangkat Daerah membuat laporan kineIja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana keIja dan anggaran Tahun 2018 yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinetja masing-masing program.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Keuangan, dan Biro Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhimya triwulan yang bersangkutan.
(3)Laporan KineIja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi pencapaian target pembangunan yang termuat dalam RKPDTahun 2018.

Pasal 5

(1)Memperhatikan sasaran pembangunan sebagaimana termuat dalam RKPD Tahun 2018, maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah harus mengalokasikan anggaran APBD ke dalam rincian program dan kegiatan secara efektif dan efisien serta lebih menekankan pada kinerja hasil yang inovatif. ! 3 Lfff~FJJ~I Sf IWi?I
(2)Karena keterbatasan pembiayaan mela1ui APBD Tahun 2018, dukungan pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menjadi bagian tidak terpisah da1am pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasa16 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

Pasal 7

Apabila terdapat perbedaan antara hasil pembahasan RAPBD 2018 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan RKPD Tahun 2018, maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian seka1igus revisi RKPD Tahun 2018 berdasarkan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasa18 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tangga1 diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Goronta1o. ~UBERN 7 SI GORONTALO BERITADAERAHPROVINSIGORONTALOTAHUN2017 NOMOR 20. a 4 LAMPlRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 20 a TAHUN 2017 TANGGAL 22 Mei 2017 TENTANG TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018 5

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 20a Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 15 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 15 Tahun 2018