Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 20a Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 20.a) diubah sebagai berikut :
1.Dilakukan penyesuaian terkait kebijakan keuangan daerah pada BABIII;
2.Dilakukan penyesuaian SKPD penanggungjawab program pada BABIV;dan
3.Dilakukan penyesuaian lampiran program kegiatan berdasarkan OPD atas penetapan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 - 2022.
sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 8 ari 2018 ~UBERNU TALO~ Diundangkan di Gorontal0 pada fangga1 8 Januari SEKRETAR1SD~ PRO w~~~/~ 2018 SI GORONTALO BERITADAERAHPROVINSIGORONTALOTAHUN2018 NOMOR 15 LAMPIRAN PERU BAHAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 20a TAHUN_2017 NOMOR. : 15 TAHUN 2018 TANGGAL : g JANUARI2018 TENTANG : RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSJ GOR:ONTALO I ( IIHKPO PEHU8AHAN PHOVINSI GOHONTALO TAHUN 20/8 . DAFTAR 151 BAB I PENDAHULUAN 1.1 1.1. LATAR BELAKANG 1.1 1.2. LANDASAN HUKUM 1.1 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 1.2 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3 1.5.SISTIMATIKA 1.3 BAB II EVALUASI CAPAIAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN 11.1 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 11.1 2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 11.1 2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 11.4 2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM 11.16 2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH 11.22 2.1.4.1 KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH 11.22 2.1.4.2 INFRASTRUKTUR WILAYAH 11.34 2.1.4.3 INVESTASI 11.41 2.1.4.4 SUMBERDAYA MANUSIA 11.42 2.1.5 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN 11.42 PEMERINTAH DAERAH BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN 111.1 KEUANGAN DAERAH 3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH 111.1 I 3.1.1 KONDISI EKONOMI MA~RO PROVINSI GORONTALO 111.1 I 3.1.2 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN 111.8 DAERAH TAHUN 2017 bAN TAHUN 2018 3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 111.11 . - 3.2.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH 111.11 TAHUN ANGGARAN 2018 , 3.2.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH 111.24 3.2.3 UPAYA-UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM 1/1.27 MENCAPAI TARGET PENDAPATAN 3.3. BELANJA DAERAH 111.21 3.3.1 KEBIJAKAN TERKAIT DGN PER EN CANAAN BELANJA 111.30 3.3.2 KEBIJAKAN BELANJA TI,DAK LANGSUNG 111.34 3.3.3 KEBIJAKAN BELANJA BERDASARKAN OPD 111.37 IIewo PERUBAHAN PROII/NS! DOHONTALO TAHUNZOIB 3.4 PEMBIAYAAN DAERAH 111.39 3.4.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN 111.39 3.4.2 KEBIJAKAN PENGElUARAN PEMBIAYAAN 111.40 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH IV.1 4.1. TEMA PEMBANGUNAN 2018 IV.2 4.2. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN IV.3 4.3. ISU STRATEGI IV.5 4.4 SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN IV.8 4.5 PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH IV.18 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH V.1 TAHUN 2018 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KE~IATAN V.1 BAB VI PENUTUP VI.1 LAMPIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 1018 iiiRUn PERUBAHAN PROWNS!GOIlONTAlO TAHUN 20/8 DAFTAR TABEl DAN GAM BAR
1.GAMBAR 1.1 KETERKAITAN PERENCANAAN NASIONAl, DAERAH DAN SKPD , 2 .. GAMBAR 2.1 PETA PROVINSI GORONTAlO !
3.TABEl 2.1 lUAS WllAYAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA ,
4.TABEl 2.2 JUMlAH PENDUDUK GORONTAlO 2012.2016
5.TABEl 2.3 KONDISI DEMOGRAFI PROVINSI !GORONTAlO ,
6.TABEl 2.4 INDEKS PEMBA~JGUNAN MANUSIA (IPM) PROVINSI GORONTAlO ,
7.TABEl 2.5 PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEA1rAS MENURUT JENIS KEGIATAN i I
8.TABEl 2.6 PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS YANG BEKERJA MENU RUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA ! ,
9.TABEl 2.7 PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE MAS YANG BEKERJA 01 SEKTOR FORMAl.INFORMAl
10.TABEl 2.8 PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA
11.TABEl 2.9 PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN
12.TABEl 2.10 JUMlAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
13.TABEl 2.11 GARIS KEMISKINAN PROVINSIGORONTAlO
14.TABEl 2.12 PDRB MENURUT lAPANGAN USAHA TAHUN 2015.2016
15.TABEl 2.13 PDRB ATAS DASAR HARGA BERlAKU DAN HARGA KONSTAN MENURUTlAPANGAN USAHA 2014-2016
16.TABEl 2.14 lAJU PERTUMBUHAN DAN SUMBER PERTUMBUHAN PDRB MENURUT lAPANGAN USAHA TAHUN DASAR 2010
17.TABEl 2.15. lAJU PERTUMBUHAN DAN SUMBER PERTUMBUHAN PDRB MENURUT lAPANGAN USAHA, TAHUN 2014.2016
18.TABEl 2.16 ANGKA PARTISIPASI MURNI DAN ANGKA PARTISIPASI KASAR TAHUN 2015.2016
19.TABEl 2.17 PERKEMBANGAN PRODUKSI PERI KANAN 2012-2016
20.TABEl 2.18 HUBUNGAN TARGET DAN REALISASI PRODUKSI PERI KANAN 2012 - 2016
21.TABEl 2.19 DATA KERAGAAN KOPERASI PER KABUPATEN/KOTA
22.TABEl 2.20 PERKEMBANGAN IKM PROVINSI GORONTAlO
23.TABEl 2.21INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
24.TABEl 3.1. NllAI PDRB DAN LAJU PERTUMBUHAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2015 DAN 2016 (TAHUN DASAR 2000) \.2 I\.2 I\.2 I\.3 11.4 I\.5 11.6 I\.6 11.7 11.8 11.8 1\.10 1\.11 1\.12 11.13 11.14 1\.14 1\.17 1\.27 11.28 1\.31 11.32 1\.42 II\.2 IIHKPn PERU8AHAN PROWNSI GOIlONTALO TAHUN 2018
25.TABEL 3.2 LAJU PERTUMBUHAN DAN SUMBER PERTUMBUHAN PDRB 111.2 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN DASAR 2010
26.TABEL 3.3. PDRB PERKAPITA TAHUN DASAR 2010 111.3 TAHUN 2014 - 2015
27.TABEL 3.4 LAJU INFLASI KOTA GORONTALO DESEMBER 2016, 111.4 TAHUN KALENDER 2016
28.TABEL 3.5 PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS MENURUT JENIS 111.5 KEGIATAN
29.TABEL 3.6 GARIS KEMISKINAN PROVINSI GORONTALO 111.7
30.TABEL 3.7 INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN DAN INDEKS 111.7 KEPARAHAN KEMISKINAN
31.TABEL 3.8 PERKIRAAN INDIKATOR MAKRO TAHUN 2017-2018 111.11
32.TABEL 3.9 PROYEKSIINDIKATOR MAKRO 2()17-2018 111.11
33.TABEL 3.10 REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN 2017 111.13
34.TABEL 3.11 PERKEMBANGAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH 111.14
35.TABEL 3.12 PERTUMBUHAN PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN 111.15 DAERAH TERHADAP TARGET 2012-2016
36.TABEL 3.13 KAPASITAS RILL KEMAMPUANKEUANGAN DAERAH 111.25
37.TABEL 3.14 PERBANDINGAN PENDAPATAN' DAERAH 111.25
38.TABEL 3.15 RINGKASAN PERKEMBANGAN ~EALISASI BELANJA 111.32 APBD 2012-2016 I I I
39.TABEL 3.16 PERKEMBANGAN PERSENTASE REALISASI BELANJA 111.32 I
40.TABEL 3.17 REALISASI ANGGARAN BELANjA SEMESTER 12017 111.33 -
41.TABEL 3.18 PERBANDINGAN KEBIJAKAN BELANJA PADA APBD 111.33 TA.2017 DAN KU-APBD TA.2018
42.TABEL 3.19 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 111.40 43 . . TABEL 3.20 KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 111.41 DAERAH PADA KU-APBD TAHUN 2018
44.TABEL 4.1 HUBUNGAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD IV.4
45.TABEL 4.2 SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH IV.17
46.TABEL 4.3 PROGRAM PRIORITAS PROVINSi TAHUN 2018 IV.19
47.TABEL 4.4 PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI IV.24
48.TABEL 5.1 PROGRAM PRIORITAS PROVINSI GORONTALO 2018 V.1 II HKPO PE/{UBAHAN PHOYINSIIJOHONTALD 'AHUN 2018
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (RKPD) Provinsi Gorontalo tahun 2018 dilakukan dalam rangka penyesuaian dan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017 - 2022. Rencana kerja pemerintah daerah tahun 2018 menjadi penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 - 2022 yang juga merupakan kelanjutan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing - masing SKPD maupun seluruh stakeholder pembangunan yang ada di daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo. Sebagaimana amanah undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan lebih dieksplisitkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Peiaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka RKPD Ini memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro dan program - program Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD). RKPD juga digunakan sebagal pedoman penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. 1.2. Landasan Hukum Landasan Hukum yang mendasari penyusunan RKPDini adalah sebagai berikut :
1.Undang - Undang No 25 tahun 2004 tenta'ng Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan .Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
,
2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah i (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor'244);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
I-I m HKPO PERUBAHAN PRDYlNS! OOllomALO TAHUN 20/8
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom!Jr 4741);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun \2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara I .
Republik Indonesia Nomor 4817); :
8.Perturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan , .
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019;
10.Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo;
11.Peraturan Daerah Provlnsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJ~1D)Provinsi Gorontalo tahun 2017- 2022;
12.Peraturan Menteri Daiam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembanugnoln Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan . pembangunan nasional. Ruang Iingkup perencanaan pembangunan daerah yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Disamping itu, Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah .. Gambar 1.1 Keterkaitan Perencanaan Nasional, Daerah dan SKPD RPJPN o"""nl'/ RPJM NASIONAL Dijabarkan RKP Acuan Dioerhatikan Acuan RPJPD n'T'nll'r-. p"ri"' •.•..•"'" RPJM nArnATTj , Pedoman RENSTRA' C' 1/ or. Pedoman Pedoman Acuan 1.5 Sistematika Sistematika Rencana Kerja disusun sebagai berikut : iii HKPO PEIlUBAHAN PIlOVlNSI GOHONTALD 'AHliN 20/9 1.4 Maksud dan Tujuan Maksud dan Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2018 adalah :
1.Sebagai upaya dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Provinsi Gorontalo dalam RPJMD 2017 - 2022;
2.Mewujudkan sinergi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan baik antar daerah, antar fungsi pemerintahan maupun antar, tingkat pemerintahan;
,
3.Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan I penganggaran; I
4.Sebagai dasar pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
I I Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2018 I BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penjelasan tentang latar belakarig Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. 1.2. Landasan Hukum Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. I 1.3. Hubungan Antar Dokumen Menjelaskan tentar,g hubungan Rencana Kerja Pemerintail Daerah (RKPD) Tahun 2018 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya. 1.4. Maksud dan Tujuan Menjelaskan tentang maksud dan tujuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. 1.5. Sistematika Memuat sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Menjelaskan tentang kondisi terkini berdasarkan capaian target pembangunan tahun sebelumnya. : I 2.2. Evaiuasi Pelaksanaan Program dan 'Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD 1-3 B "}{PO PEHUBAHAN PRaY/NSf ODHONTALD ''''HUN 2018 Menjelaskan hasil capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 serta pencapaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017 sebagcli tahun terakhir periode RPJMD 2012-2017 2.3 Permasalahan Pembangunan Menjelaskan dan melakukan Identifikasi permasalahan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2015-2016. BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan provinsi, proyeksi dan tantangan pembangLinan ekonomi tahun 2018 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah : , Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2018 serta pendanaan pembangu~an lainnya. BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN.2018, 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menjelaskan tujuan dan sasaran p~mbangunan tahun 2018. 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Mengemukakan tentang prioritas pembangunan untuk tahun 2018, isu strategis, serta prioritas program pembangunan daerah. BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH , Menjelaskan rincian program dan kegi'atan prioritas RKPD Tahun 2018, SKPD , pelaksana, indikator capaian masing-m'asing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya. BAB VI. PENUTUP Menguraikan tentang hal-hal pokok yarig termuat dalam keseluruhan dokumen. 1-4 iii HKPO PEHUBAHAN PRQY/NSf OOHONTAlO lAHliN 20/8 BAB III EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. GAMBARANUMUM KONmsI DAERAH Menurut sejarah, jazirah Gorontalo terbentuk kurang lebih 400 tahun lalu dan merupakan salah satu kota tua di Sulawesi selain Kota Makassar, Pare - Pare dan Manado. Gorontalo pada saat itu menjadi salah satu pusat penyebaran agama islam di Indonesia Timur yaitu dari tern ate, Gorontalo dan Bone. Seiring dengan penyebaran agama tersebut Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan masyarakat disekitar wilayah seperti Bolaang Mongondow (Sulut), Buol Toli-Toli, Luwuk Banggai, Donggala (Sulteng) bahkan sampai ke Sulawesi Tenggara. Gorontalo menjadi pusat pef'ldidikan dan perdagangan karena letaknya yang strategis menghadap Teluk Tomini (bagian selatan) dan Laut Sulawesi (bagian utara). 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi Berdasarkan UU No. 38 tahun 2001, wilayah Gorontalo ditetapkan sebagai Provinsi, lepas dari Provinsi Sulawesi Utara. Gorontaio sebagai provinsi. yang ke 32 secara geografis terietak diantara antara 0° 19' - 0° 57' Lintang Utara dan 121° 23' - 125° 14' Bujur Timur, yang diapit oleh Laut Sulawesi di sebelah Utara, Provinsi Sulutdi sebeiah Timur, Teluk Tomini di sebelah Selatan, dan Provinsi Sulteng di sebelah Barat. Awal terbentuknya Provinsi Gorontalo baru memiliki 2 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kota Gorontalo. Seiring dengan perkembangan daerah dan berdasarkan aspirasi masyarakat, maka di Provinsi Gorontalo kemudian terbentuk 2 kabupaten baru yakni Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2003. Akhirnya pada tahun 2007 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2007 disahkan pembentukan satu kabupaten lagi yaitu Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan demikian hingga saat ini Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota. Wilayah Gorontalo terletak di antara 0°19', - 1°15' Lintang Utara dan 121°23' - 123°43' Bujur Timur. Dari posisi tersebut wilayah ini berbatasan langsung dengan dua Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Uta~a berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dibatasi ole~ Teluk Tomini. Peta Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Gambar 2.1 II.j iii RKPD PEHUBAHAN PltOVlNSI GOHONTAlO TAHUN 2018 ., " ,. I.'f' , " 11 n " ;., Wilayah Provinsi Gorontalo dengan Luas 12.215,44 km 2 , hanya sebesar 0,63 persen dari luas wilayah Indonesia. Provinsi Gorontalo memiliki 6 (enam) wilayah administrasi pemerintahan, yakni 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang terdiri dari Kota Gorontalo dengan luas wilayah 66,25 km 2 , Kabupaten Gorontalo dengan luas wilayah 2.207,58 km2, Kabupaten Boalemo dengan luas wilayah 2.517,36 km 2 , Kabupaten Pohuwato dengan luas wilayah 4.244,31 km 2 , Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah 1.889,04 km2 dan Kabupaten Gorontalo Utara dengan luas wilayah 1.676,15 km 2 • Tabel2.1 Luas Wilayah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota Sumber : Bappeda ProVlnSJGorontalo, (HasiJ Olahan), Dlf)en PUM Kemendagrl Luas Wilayah Persentase Sumber DataNo. Wilayah (Km') (%) 01 Kabupaten Gorontalo 2.207,58 18,07 UU No. 29 Thn 1959, UU No. 50 Thn 1999 , UU NO.6 Thn 2003 dan UU No. 11 Thn 2007 02 Kabupaten Boalemo 2.517,36 20,61 UU No. 50 Thn 1999 dan UU NO.6 Thn 2003 03 Kabupaten Pohuwato 4.244,31 34,75 UU NO.6 Thn 2003 04 Kabupaten Bonbol 1.889,04 15,46 UU NO.6 Thn 2003 05 Kabupaten Gorontalo 1.676,15 13,72 UU No. 11 Thn 2007 Utara 06 Kota Gorontalo 66,25 0,54 UU No. 29 Thn 1959 dan UU No. 22 Thn 1999 Provinsi Gorontalo 12.215,44 100 UU No. 38 Thn 2000 .. Permukaan tanah di Provinsi Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan. Oleh karenanya, provinsi ini mempunyai banyak gunung dengan ketinggian yang berbeda- beda. II-2 m HKPO PEHUBAHAN PHOVINSIOOHONTALO {AHliN 20/8 Gunung Tabongo yang terletak di Kabupaten Boalemo merupakan gunung yang tertinggi di Provinsi Gorontalo. Sedangkan Gunung Litu-Litu yang terletak di Kabupaten Gorontalo merupakan gunung yang terendah. Di samping mempunyai banyak gunung, provinsi ini juga dilintasi banyak sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Paguyaman yang terletak di Kabupaten Boalemo dengan panjang aliran 99,3 km. Sedangkan sungai yang terpendek adalah Sungai Bolontio dengan panjang aliran 5,3 km yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara. Provinsi Gorontalo hingga tahun 2016 berpenduduk sebanyak 1.150.765 jiwa. Dari tabel 2.2 dapat dilihat bahwa Kabupaten Goro\ltalo merupakan kabupaten yang jumlah penduduknya lebih banyak. Penduduk Kabupaten Gorontalo sebesar 35,03 persen dari I .jumlah keseluruhan penduduk Provinsi, sedangkan Kabupaten Gorontalo Utara I merupakan wilayah yang terendah jumlah penduduknya dari seluruh kabupaten/kota I I yang ada di Provinsl Gorontalo. Tabel,2.2 Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo, 2012-2016 Nama Tahun No Kabupaten{Kota 2012 2013 2014 2015 2016 01 Kab. Gorontalo 368.053 365.781 368.149 370.441 372.856 02 Kab. Boalemo 136.269 141.547 145.580 149.832 154.008 03 Kab. Pohuwato 135.338 139.675 143.338 146.896 150.385 04 Kab. Bone Bolango 147.692 148.97.1 - 151.094 153.166 155.238 05 Kab. Gorontalo 108.079 108.324 109.502 110.700 111.824 Utara 06 Kota Gorontalo 188.761 193.692 197.970 202.202 - 206.454 Provinsi Gorontalo 1.084.192 1.097.990 1.115.633 1.133.237 1.150.765 Sumber: Badan Pusat Stattstfk ProVtnSI Gorontalo, 20.17 Tabel diatas menunjukkan bahwa wilayah kabUpaten/kota yang terpadat penduduknya adalah Kota Gorontalo. Dengan luas wilayah yang hanya sebesar 66,25 Km2 namun memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, dengan kepadatan penduduk mencapai 3.116 jiwa/km2. Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk terkecil adalah Kabupaten Pohuwato, yaitu hanya sekitar 35 jiwa/km2 denganluas wilayah 4.244,31 km2. Dengan total wilayah Provinsi Gorontalo yang seluas 12.215,44 km2 memiliki kepadatan penduduk mencapai 94,21 jiwa/km2. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Gorontalo mencapai mencapai 1,55 %, sedangkan sex ratio sebesar 100,38 yang berarti dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 100,38 penduduk laki-Iaki, dengan rincian sebagaimana table 2.3 berikut : 11-3 Indeks Pembangunan keberhasilan dalam iii KKPO PERUBAHAN PROYlNS: OOHONTALO TAHUN 20/8 label 2.3 Kondisi Dernografi Provinsi Gorontalo 2012-2016 lndikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 . Jumlah Jiwa 1.084.192 1.097.990 1.115.633 1.133.237 1.150.765 Penduduk - Laki - Laki Jiwa 543.086 550.004 558.862 567.695 567.482 - Perempuan Jiwa 541.106 547.986 556.771 565.542 574.283 Laju % 2,09 1,27 2,89 1,55 1,55 Pertumbuhan Penduduk Kepadatan Org/Km' 87 88 90 92 94,21 Penduduk Sex Ratio % 100,36 100.37 100,38 100,38 100,38 Sumber: Badan Pusat StatJstik Provmsl Gorontalo, 2017 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1. Kondisi Urn urn Kesejahteraan Masyarakat
a.Indeks Pernbangunan Manusia (IPM) Manusia (IPM) adalah indikator untuk mengukur upaya membangun kualitas hidup manusia , (masyarakatjpenduduk), yang merupakan indeks komposit hasH agregasi tiga jenis indeks yang masing-masing mewakili dimensi pembangunan manusia, yakni indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks standar hid up. IPM , diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990, dan selanjutnya metode perhitungannya direvisi pada tahun 2~10. Badan Pusat Statistik mengadopsi metodologi perhitungan IPM yang baru mulai tahun 2014 dan melakukan , backcasting sejak tahul1 2010. I Perubahan mendasar dalam perhitungkn IPM dengan metode baru mencakup I penggunaan indikator harapan lama! sekolah (HLS) menggantikan indikator angka melek huruf (AMH) dalam I perhitungan indeks pendidikan dan I -,-- - penggunaan indikator pendapatan, nasional bruto (PNB) per kapita menggantikan produk domestik bruto (PDB) per kapita dalam perhitungan indeks standar hidup.
Beberapa perubahan tersebut menjadikan IPM dengan metode baru memHiki sejumlah keunggulan dibanding IPM' yang dihitung dengan metode lama. Penggunaan HLS dalam perhitungan indeks pendidikan, misalnya, menjadikan IPM dengan metode baru mampu memotret gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi dibanding IPM dengan metode lama. HasHperhitungan IPM se-Provinsi Gorontalo dengan menggunakan metode baru tahun dasar 2010 diuraikan pada tabel dibawah ini. II-4 II "/{po PEHUBAHAN PHOYINSI DOHONTALO JAHUN 2018 I Tabel2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo ." Tahun 2014-201~ Angka Harapan I ~ Angka Harapan Lama s~~olah Rata~rataLama Pengeluaran per Hidun (EYS Sekolah (MYS) KaDita Disesuaikan Provinsij Itahu", (tahun) : Itahun) ribu ru lah PPP IPM KablKota 2014 201S 2014 201S 2014 201S 2014 201S 2014 201S t) (21 (31 4 (5) (6) i7\ 8 " 191 110\ il2) . Boalemo 67.29 67.49 11.89 "1207 6il2 6.15 7598 7317 62.18 62,86 Gorontalo 66.53 66,63 11.89 11.99 6,31 6.53 8032 8398 62.90 6363 Pohuwato 62,33 62.43 IL68 1203 6.53 6.54 8925 9146 61.74 6250 Bone Solanna 67.50 67.60 12.33 1276 7:67 7.70 8669 8900 66.03 66.83 Gorontalo I Utara 64.79 64.99 11.68 1196 6,53 6.59 7999 8178 61.92 6255 ~~orontaro 71.68 71.69 13.76 14 18 10.24 10.28 11019 11269 74.97 7562 PROVINSI 67.12 12.49 1270 6.96 6.97 8762 903S 6S.17 6S.86 GORONTAI..O 67.00 Sumber: BPS Provinsi Gorontalo/ 2016 Pembangunan manusia di Provinsi Gorontalo pada tahun 2015 terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontaio. Pada Tahun 2015, IPM Provinsi Gorontalo telah mencapai 65,86. Angka ini meningkat sebesar 0,69 poin dibandingkan tahun 2014 sebesar 65,17. Pada tahun 2015 capaian Pembangunan Manusia di Provinsi Gorontalo berstatus "sedang", masih sama dengan status yang dicapai tahun 2014. Selama periode 2014 hingga 2015, komponen pembentuk rPM juga mengalami peningkatan. Angka harapan hidup Provinsi Gorontalo tahun 2015 hingga 67,12 tahun, meningkat 0,12 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,70 tahun, meningkat 0,21 tahun dibandingkan tahun 2014. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun keatas secara rata-rata telah menernpuh pendidikan selama 7,05 tahun, meningkat 0,08 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran perkapita disesuaikan (harga konstan 2012) masyarakat telah mencapai 9,04 juta rupiah pada tahun 2015, atau meningkat Tp. 273 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara di tingkat kabupatenjkota, pencapaian Indeks Pembangunan Manusia cukup bervariasi. IPM pada level kabupatenjkota berkisar antara 62,50 I (Kabupaten Pohuwato) hingga 75,62 '(Kota Gorontalo). Pada dimensi Angka Harapan Hidup berkisar' antara 62,43 tahun (Kabupaten Pohuwato) hingga 71,69 tahun (Kota Gorontalo), untuk Idimensi Angka Harapan Lama Sek;lah berklsar antara 11,96 tahun (Kabupate:n Gorontalo Utara) hingga 14,18 tahun (Kota Gorontalo), Sementara untuk Rata-rata Lama sekolah berkisar antara 6,23 tahun (Kabupaten Boalemo) hingga 1q,29 tahun (Kota Gorontalo). Sedangkan pengeluaran perkapita disesuaikan di t1ngkat KabupatenjKota berkisar antara , 7,82 juta rupiah pertahun (kabupaten Boalemo) hingga 11,27 juta rupiah pertahun (Kota Gorontalo). II.5 II HKPO PERUBAHAN PROJIIKSI GORONTALO 'AHliN 20/8 b.Ketenagake~aan Dari sis! capaian ketenagakerjaan, berdasarkan data BPS Provinsi Gorontalo jumlah angkatan kerja pada Agustus 20'16 mencapai 562.196 orang, berkurang 1.206 orang dari keadaan Februari Ta7un 2016 sebesar 563.402 orang, atau bertambah 44.408 orang dari keadaan! Agustus 2015 sebesar 517.788 orang. I Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari Agustus 2015 - Agustus 2016 ini disebabkan proporsi penduduk usia kerja yang masuk pasar I kerja mengalami kenaikan. Namun jika dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja, peningkatan TPAK ini belum cukup diimbangi penyerapan tenaga kerja. Pada Agustus 2016 jumlah penduduk yang b9kerja sebesar 546.668 orang, berkurang , 5.119 orang dari keadaan Februari 2016 sebesar 541.549 orang, namun .. I bertambah 52.981 orang dari keadaaM AgustllS 2015 yang sebesar 493.687 orang. Sedangkan jumlah penganggur pada Agustus 2016 sebesar 15.528 I , •• I orang, berkurang 6.325 orang dari keadaan Februari 2016 yang sebesar 21.853, . . orang, dan berkurang 8.573 orang dari, keadaan Agustus 2015 sebesar 24.101 orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) ~i Provinsi Gorontalo pada Agustus 2016 sebesar 2,76 persen (dari angkatan ~erja). Hal ini menunjukkan penurunan tingkat pengangguran yang sangat signifikan dibandingkan TPT Februari 2016 sebesar 3,88 persen atau TPT Agustus 2015 sebesar 4,65 persen. Uraian jelas mengenai pengangguran di Provinsi Gorontalo digambarkan dalam tabel 2.5 dibawah ini. Tabel2.5 Penduduk usia 15 tahun keatas menurut Jenis kegiatan Kegiatan Utama 2015 2016 Februari Aqustus Februari Aqustus Anqkatan Keri2 534.Q12 517.788 563.402 562.196 Bekeria 517.687 493.687 541.549 546.668 Penqanqquran 16.325 24.101 21.853 15.528 BukanAnqkatan Keria 270.619 295.718 257.849 265.935 Sekolah 70.311 78.825 79.484 75.928 MenourusRmahTanaaa 166.751 185.526 152.535 168.119 Lainnya 33.557 31.367 25.830 21.888 Total Penduduk Berumur 15 Tahun 804.631 813.506 821.251 828.131 ke atas Tingkat PengangguranTerbuka 3,06 4,65 3,88 2,76 Tinqkat PartisioasiAnakatan Keria 6637 6365 6860 6789 Su:nber. BPS Provmsf Gorontalo, 2017 Jika dilihat dari lapangan usaha, ma~a sebagian besar penduduk Gorontalo bekerja di sektor pertanian. Pada bulan Agustus 2016, tercatat penduduk 15 tahun keatas yang bekerja di sektor :pertanian sebanyak 30,63 persen atau 167.445 jiwa dari total penduduk yang bekerja, Sedangkan sektor industri sebesar 7,44 persen atau 40.665 jiwa, di sektor perdagangan 20,01 persen atau sebesar 109.389 jiwa, sektor jasa keniasyarakatan 25,09 persen 137.175 jiwa Ii-6 iii RKPO PERUBAHAN PROVINSI GORONTALO TAHUN 2UIlI dan sektor lainnya 16,83 persen atau 9L994 jiwa, sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.6 dibawah ini. Sumber: BPS ProvmsJGorontalo~ 20il Pekeriaan Utama 2014-201 lapangan 2014 2015 2016 Pekerjaan Februari Agustus Februari Agustus Februari Agustus Utama Pertanian 169.345 188.033 174.931 171.104 154.644 167.445 Industri 19.196 41.165 40.789 35.684 48.891 40.665 Perdaaanaan 104.106 84.147 108.775 97.500 122.875 109.389 Jasa 104.443 85.080 115.787 102.859 104.633 137.175 Kemasvarakatan Lainnya 110.849 80.712 77.405 86.540 110.506 91.994 Total 507.939 479.137 517!687 493.687 541.549 546.668 - Tabel.2.6 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan 6 Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk yang bekerja I dapat diidentifikasi berdasarkan status, pekerjaan. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu , buruh tetap dan kategori buruhjkarya0an, sisanya termasuk pekerja informal,, Berdasarkan identifikasi ini, maka pada Agustus 2016 tercatat 216.948 orang atau 39,69 persen pekerja di Goront~lo bekerja pada kegiatan formal dan I I 329.720 orang atau 60,31 persen bekerja pada kegiatan informal. I Tabel2.7 Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Formal- Informal Provinsi Gorontalo, 2.014-2016 . Sektor Formal- 2014 , 2015 2016 Informal Februari Agustus Februari Agustus Februari Agustus Formal 190,698 160,122 176,523 183,333 205.875 216.948 Informal 317,241 319,015 341,164 310,354 335.674 329.720 Jumlah 507,939 479,137 517,687 493,687 541.549 546.668 Sumber: BPS ProvmSI Gorontalo, 2017 Dari orang yang bekerja pada Agustus 2016, status pekerjaan utama yang terbanyak adalah buruhjkaryawanjpegawai yaitu 196.671 orang atau 35,98 persen, diikuti berusaha send!ri sejumlah 13L916 orang atau 24,13 persen, kemudian berusaha dibantu buruh t!dak tetap sebanyak 87.761 orang atau 16,05 persen, sedangkan yang terkecil adalah berusaha dibantu buruh tetap 5ebesar 20.277 orang atau 3,71 persen. II-7 • HKPO PEU;BAHAN PHOVINSI OORONTAlO TAHUN 2018 Tabel2.8 Penduduk Berumur 15 Tahull ke Atas yang Bekerja k' U 2014 2016menu rut Status Pe enaan tama - 2014 2015 2016 Status Pekerjaan Utama Februari Agustus Februari Agustus Februari Agustus
(1)(21 (31 (4) (51 (6) 171 BerusahaSendiri 133,799 114,649 121,900 124,472 127.989 131.916 Berusahadibantu Buruh Tidak 84.928 87.761 Tetao/Buruh Tidak Dibavar 73686 79911 88285 70515 Berusahadibantu Buruh Tetap 15205 16316 19333 19 155 28.503 20.277 Buruh/Karyawan/Pegawai 175,493 143,806 157,190 164,178 177.372 196.671 PekerjaBebasdi Pertanian 23821 31 366 22,470 59657 21.459 25.661 PekerjaBebasdi Non Pertanian 25366 27389 25038 27.220 24.728 20.756 PekerjaKeluarga/tak Dibayar 60569 65700 83471 55710 76.570 63.626 Jumlah 507,939 479137 517,687 493687 541.549 546.668 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2017 Pada Agustus 2016, pekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap tinggi yaitu sekitar 281.607 orang atau 51,51 persen, Pekerja dengan pendidikan SMP-SMU sebesar 188.165 orang atau 34,42 persen, sedangkan jumlah pekerja dengan pendidikan tinggi masih relatif keeil, yaitu sebanyak 76.896 orang atau 14,07 persen.
Tabel2.9 Penduduk yang bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2014-2016 Pendidikan 2014 2015 2016 Tinggi yang - Ditamatkan Februari Agustus Februari Agustus Februari Agustus (11 (2) (31 (41 (5) (6) (71- 35 tahun, (3) terlalu dekatjarak kehamilan d~n (4) terlalu banyak anak. Sementara itu untuk prevalensi kekurangan gizi tahun 2015 sebesar 24,5 point untuk tahun 2015", belum mencapai ta~get RPJMD untuk tahun 2015 sebesar 13,78% dan tahun 2016 sebesar 22,25% dari yang ditargetkan sebesar 13,56% '. tahun 2016 . Perbaikan status gizl masyarakat antara lain melalui perbaikan status , gizi anak balita. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi, tercatat Persentase Balita Gizi Buruk tahun 2016 sebesar 4,56% menurun dibanding tahun 2015 sebesar 5,7 persen. Namun demikian masih belum mencapai target yang ditetapkan tahun 2016 sebesar 3,34 persen. Kondisi ini menunjukkan status gizi masyarakat perlu menjadi perhatian dan intervensi program kegiatan untuk mendorong peningkatan gizi masyarakat. Dari upava yang dilakukan pemerintah terhadap penanganan gizi buruk di Provinsi Gorontalo, menunjukkan bahwa Tingkat capaian indikatorkinerja persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan dengan indikasi medis maupun tanpa indikasi medis yang terdeteksi teiah dirawat, baik itu rawat inap di Il-19 iii HKPO PEHUBAHAH PROt/NSf GORONTALO TAHUN 20/8 TFC, puskesmas perawatan dan di rumah ~akit maupun rawat jalan di puskesmas non perawatan danrumah sakit pada tahun 201&-telah mencapai target 100% I dengan kata lain seluruh balita gizi buru,k yang ditemukan telah mendapatkan perawatan. Pemanfaatan akses air bersih dan kelayakan sanitasi untuk meningkatkan hidup bersih dan layaknya kehidupan masyarakat juga terus dikembangkan, • I dim ana untuk melihat tingkat kelayakan hid up penduduk yang sehat dapat diiihat dari Persentase rumah tangga pengguna air bersih yang sehat di provinsi Gorontalo tahun 2014 yaitu 42,5% men!ngkat di tahun 2015 menjadi 63,8% dan tahun 2016 meningkat mejadi 69,5% sebagaimana target yang ditetapkan tahun 2016 yakni 69,56%. Sementara untuk persentase penduduk dengan akses san!tasi dasar di Provinsi Gorontaio tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu 56,27, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 sebesar 50,27%. Angka ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 63,5%, Sasaran pembangunan bidang kesehatan lainnya ditandai dengan Persentase Rumah Tangga yang berp2riiaku hid up bersih dan sehat (PHBS). PHBS di rumah tangga sangat penting peranannya dalam dalam mencegah penyakit baik penyakit non menular (seperti gizi buruk, gizi kurang, masalah ibu hamii dan bersalin) maupun penyakit menular (seperti flu, dimana virus penyebabnya akan mati dengan sabunjdetergen). Terwujudnya peningkatan perilaku masyarakat yang ber PHBS, khususnya pada tatanan rumah tangga dar! tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Jumlah rumah tangga yang ber PHBS berdasarkan hasii pemantauan terus meningkat dari tahun ke tahun, dimana tahun 2016 mencapai 73,7 % dari jumlah yang di pantau menjadi 74% di tahun 2016, Untuk membantu peningkatan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah provinsi melalui program Jamkesta telah membantu pelayanan kesehatan gratis sesuai UU RI Nomor 40 tahun 2004. Untuk tahun 2016, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah memberikan jamkes kepada 220.000 jiwa, dengan total anggaran Jamksesta sebesarRp. 60.747.926.339. Untuk ketersediaan tenaga medis per 1000 penduduk Tahun 2016 rasionya untuk dokter spesialis mencapai 0,04 dari yang ditargetkan sebesar 0,06, dokter gigi 0,03 dari target sebesar 0,04, dokter umum 0,14 dari target yang ingin dicapai sebesar 0,29, perawat sebesar 0,85 dari target sebesar 1,49, bidan 0,69 dar! yang ditargetkan sebesar 0,91, apoteker sebesar 0,04 dari target sebesar 0,07 dan nutrisionis sebesar 0.17, dari target 0,3f . Dari kondisi tersebut terlihat bahwa Gorontalo masih sangat kekurangan Tenaga kesehatan. Ketersediaan sarana pelayanan kesehata~ di Provinsi Gorontalo hingga tahun 2016 terdiri dari RSUD sebanyak 9 unit, RS Sw~sta 4 unit, sehingga total RUlllah Sakit di Provinsi Gorontalo sejumlah 13 unit, demgan-rasiu per 1.000 penduduk sebesar II-20 B HKPO PEHUBAHAN PRDWNS! GOHONTAlD TAHUN 20/8 0,011, Puskesmas 93 unit dengan rasio 0,08 per 1.000 penduduk. Sementara Puskesmas pembantu sejumlah 232 unit, Puskesmas keliling 86 unit, dan Posyandu sebanyak 1.308, dan Desa Siaga aktif sebanyak 525.
c.Lingkungan Hidup Indeks Kuaiitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan aiat untuk mengukur kinerja setiap daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan.Kriteria penilaian didasarkan pada 3 (tiga) bagian yaitu indeks kualitas air, indeks status pencemaranudara, dan indeks tutupan lahan. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menter! Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang jPedoman Penentuan Status Mutu Air.
Pengukuran dilakukan dengan mengambil sampel air sungai strategis provinsi. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Gorontalo dari tahun 2016 sebesar 72,09, dibawah target yang ditetapkan untuk tahun 2016 sebesar 87. Hal .ini disebabkan mulai tahun 2015 terjadi perubahan formula perhitungan dan penambahan jumlah parameteroleh Kementerian yang menyebabkan pergeseran nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, tahun 2014, IKLH Provinsi Gorontalo sebesar 98.73, namun setelah perubahan perhitungan tahun 2015 IKLH menjadi 72,09, sementara penentuan target IKLH terlalu tinggi masih menggunakan parameter yang lama. Disamping itu tekanan lingkungan pada tahun ini juga relative meningkat setiap tahunnya. Pencapaian nilai IKLH tersebut akan terus ditingkatkan dengan tingkat capaian sampai akhir RPJMD (2017) sebesar 90. Kendala utama yang dihadapi dalam peningkatan indeks kualitas Iingkungan hidup adalah pendekatan pengelolaan lingkungan hidup masih sangat parsial, belum ada program yang mengintegrasikan beberapa sektor terkait untuk bersinergi dalam satu lokus sasaran dan target lokasi sehingga hasil pencapaian kinerja dapat lebih optimal.Hal lainnya adalah ketersediaan sumberdaya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas serta sarana dan prasarana pendukung seperti laboratorum lingkungan yang belum tersedia serta anggaran yang sifatnya masih terbatas, menyebabkan pengelolaan Iingkungan di Gorontalo belum terlalu efektif. Upaya dalam menjaga dan mempertahankan kondisi lingkungan hidup di tahun 2016 dilakukan melalui Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, melalui penyusunan Dokumen dan Perda RPPLH serta salah satu program pengembangan riset daerah melalui kegiatan penelitian Evaluasi Status Capaian & Implementasi en di Provinsi Gorontalo, f'emantauan Kualitas Lingkungan dengan hasil tersedianya Laporan Status Lingkungan Hidup Gorontalo (SLHD) tahun 2016, Laporan Environment Quality Index (EQI) dan tersusunnya laporan SPM bidang LH tahun 2016, kondisi kualitas udara amoiet di Kab/Kota masih baik, gambaran Status Mutu air Sungai yaitu Sungai Bone: Cemar Ringan - sedang, sungai, Biyonga: cemar ringan-sedang, sungai Paguyaman: cemar ringan-sedang, sungai !I-21 11 RKPO PEHUBAHAN PRDYINSIIJORONT4LD rAHUN 20/8 Buladu: cemar sedang-berat, sungai Taluduyunu: cemar ringan-sedang, sungai Andagile Atinggola: cemar ringan-sedang, sungai Randangan pohuwato: cemar ringan-sedang. Disamping itu dilakukan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengelolaan Iingkungan pesisir, pembinaan kegiatan atau usaha untuk peningkatan peniiaian kinerja dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin Iingkungan pada kegiatan yang berdampak terhadap pencemaran Iingkungan. Selain itu, juga telah dilakukan perlindungan dan pengelolaan Iingkungan hid up, pengembangan data dan informasi Iingkl.mgan hid up dan peningkatan kinerja pemerintah Kabupaten dan kota dalam pengelolaan SDA dan Iingkungan hidup. Isu _ isu yang menjadi perhatian dalam bidang lingkungan hid up di provinsi Gorontaio untuk kedepan adalah kerusakan Danau Limboto, penurunan kualitas air Danau Limboto, pencemaran air sungai, kerusakan mangrove dan terumbu karang, tingkat ketaataan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan Iingkungan hidup masih rendah. Disamping itu untuk revitaiisasi danau Iimboto yang dilaksanakan mulai Tahun 2014. Untuk tahap awal dilakukan pengerukan danau Iimboto, pembersihan enceng gondok, dan pembangunan tanggul pencegah banjir yang kemudian dilanjutkan di tahun 2015 sampai dengan 2016 dilakukan pekerjaan pengerukan dan pembangunan tanggul pembatas. 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah 2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah Sektor pertanian, perindustrian dan perdagangan, KUMKM dan pariwisata merupakan sektor yang strategis untuk membangun dan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah.
a.Sektor Pertanian Prioritas Pembangunan di bidang pertanian diarahkan pada peningkatan luas panen komoditi tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan produktivitas dan produksi komoditi tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana lahan dan air dan peningkatan ketahanan pangan. Salah satu strategi yang dilakukan dalam upaya memacu peningkatan produksi dan produktivitas usaha tani padi dan jagung adalah dengan mengintegrasikan dukungan kegiatan antar sektor dan antar wilayah dalam pengembangan usaha pertanian. Pada Tahun 2016 telah dilakukan berbagai upaya peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas di Provinsi Gorontalo antara lain bantuan Benih dan Pupuk, perbaikan jaringan irigasi, pengembangan optimasi lahan, bantuan alsintan pra panen dan pasca panen, bantuan bangunan dan revitalisasi sarana pengolahan dan Pendampingan, juga telah ditetapkan focus pada lokasi pengembangan 5 kawason pertanian terpadu. Komoditas strategis dan unggulan II-22 II expo PEHU8AHAN PROWNSIOOHDNTAlO JANON 2018 nasional dikembangkan pada kawasan-kawasan andalan secara utuh, sehingga menjadi satu kesatuan dalam system pertanian bio-industri. Aktivitas usaha tani dikelola dengan prinsip pertanian lestari dengan memanfaatkan agro-input yang ada di sekitar dan mengelola Iimbah dengan prinsip zero waste melalui reduce, re- use dan re-cycle.
Dari prioritas pengembangan tersebut, pencapaian kinerja sektor pertanian di tahun 2016 dapat dilihat dari; produksi padi berdasarkan angka Sementara 2016 (ASEM) sebesar 345.263 ton Gabah Kering Giling (GKG)' meningkat 14.043 ton dibanding angka tetap tahun 2015 sebesar 331.220 ton Gabah Kering Giling (GKG). Capaian produksi padi untuk tahun 2016 telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 328.521 ton. Namun demikian peningkatan produksi ini berbanding terbalik dengan produktivitas dimana terjadi penurunan produkstivitas pada dari 55,51 Ku/ha tahun 2015, mengalami penurunan tahun 2016 sebesar 52,16 Ku/Ha. Hal in! disebabkan tahun 2016 Provinsi Gorontalo mendapat bantuan benih Padi Sawah seluas 71.140 ha yang terdiri dari : APBD I seluas 11.000 ha menurun 6.000 ha dibanding tahun 2015, dari anggaran APBN mendapat bantuan benih padi sebanyak 54.000 ha yang terdiri dari bantuan padi inhibrida untuk ekstensifikasi 15.000 ha, intensifikasi 39.000 ha, teknologi hazton 100 ha dan padi organik 40 ha. Peningkatan luas tanamdan luas panen meningkatkan total produksi padi secara keseluruhan. Meskipun produktivitas menurun tetapi karena luas panen meningkat maka total produksi pad! meningkat. Produksi jagung tahun 2016 (ASEM) mencapai 911.341 ton pipilan kering, capaian produksi jagung tahun 2016 belum mencapai target yang ditetapkan sebesar • I 927.436 ton, namun mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari angka . , tetap tahun 2015 sebesar 643.512 ton pipilan kering. Bantuan benih jagung dari anggaran APBD 2016 sebanyak 7.000 ha 'dan APBN sebanyak 77.000 ha ditanam , pada periode musim tanam I dan II'i Seianjutnya untuk musim tanam III (September-Desember) mendapat tamb~han anggaran APBDP 4.000 ha dan I APBNP 25.000 ha (full paket). Tetapi karerJa pengadaan benih jagung untuk APBDP mengalami keterlambatan sehingga penanaman yang semestinya bulan September bergeser penanaman menja'di bulan Oktober- 2016 dan berakibat panen dan berproduksi nanti di Januari 2017. Produksi kedelai tahun 2016 (ASEM). sebesar 3.910 ton juga mengalami peningkatan dibanding produksi tahun 2015 sebesar 3.203 ton biji kering. Produksi kedelai untuk tahun 2016 telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 2.502 ton pertahun. Sementara produktivitasi kedelai 2016 mencapai 15,68 Ku/Ha, mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 sebesar 13,48 Ku/Ha. Jumlah produksi Cabe dari Angka Sementara (ASEM) 2016 sebesar 9.326 Ton (67%) tetapi dibanding tahun 2015 yang hanya 8.941 ton meningkat 385 ton. II-23 Ii HKPO P{HUBAHAN PROWNS! GOIlONTALO rAHUN 2018 Peningkatan ini disebabkan Adanya bantu'an dari pemerintah baik melalui dana APBN, APBD dan APBN-P, yang di salurkan! ke Kabupaten Kota. Bantuan tersebut bukan hanya bibit seperti beberapa tahun ialu, tetapi di lengkapi dengan sarana dan prasarana berupa alkon, mulsa plastik: dan shading nett, dan juga' benih oi j . _. - salurkan pada bulan April 2016, penanaman dilaksanakan pada Mei - Juni, Panen di bulan July - agustuS,dimana kondisi Gorontalo dalam keadaan musim panas, dengan bantuan alat dan mesin untuk pengairan lahan cabe rawit, sehingga , , produksinya meningkat. Tidak tercapainya target produksi sesuai Renstra karena tidak tercapainya total luas panen, Namun produksi sebanyak 9.326 ton untuk kebutuhan masyarakat Provinsi Gorontalo sudah tercukupi. Produksi Buah-buahan sesuai ASEM 2016 BPS sebesar 14.523 Ton atau naik sebesar 4% dari target renstra, Hal ini disebabkan tanaman buah bantuan tahun 2012-2013 mulai berbuah nanti tahun 2016-2017 ini. Total produksi tanaman sayuran tidak mencapai target hanya 57% dari target renstra, namun jika dibanding tahun 2015 yang hanya mencapai 12.70 meningkat tajam. Hal ini disebabkan beberapa komoditi sayuran meningkat produksi seperti Bawang Merah meningkat dari produksi 1.121 Ton dibanding tahun 2015 yang hanya mencapai 303 Ton, Tanaman Tomat yang 1.106 ton Tanaman obat/biofarmaka belum mencapai target yaitu hanya 28% ini disebabkan petani masih kurang berminat dalam pembudidayaan tanaman biofarmaka, selain itu bantuan dari pemerintah yang sangat minim dari APBD hanya menganggarkan benih jahe 200 kg saja. Ketahanan Pangan, kestabilan ekonomi suatu wilayah salah satunya dipengaruhi oleh kondisi ketahanan pangan, sehingga ketahanan pangan fungsinya menjadi sangat penting dan strategis, Ketahanan pangan identik dengan bagaimana menjaga ketersediaan pangan serta kemampuan rumah tangga dalam mengaksesnya. Sehingga ukuran keberhasilan pembangunan bidang ketahanan pangan dapat diukur dari sisi pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan peningkatan skor pola pangan harapan (PPH) yang terbagi atas Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi. Skor PPH Ketersediaan menggambarkan perbandingan antara kebutuhan kalori (pangan) masyarakat dibandingkan dengan kondisi ketersediaan kalorijpangan didael"ah, Hasil analisa menunjukkan bahwa Skor PPH Ketersediaan untuk tahun 2015 mencapai 74,2 capaian tersebut meningkat dibanding tahun 2014 sebesar 62,81, namun angka tersebut masih jauh dari ~arget yang ditetapkan untuk tahun 2015 yakni sebesar 88,5, sementara target YCjngditetapkan tahun 2016 sebesar 94,3. Demikian halnya dengan skor PPH Konsumsi merupakan parameter yang digunakan untuk menilai tingkat keanekaragaman dan mutu gizi ketersediaan dan I konsumsi pangan penduduk, Indikator ini menunjukkan bahwa semakin tinggi skor PPH Konsumsi maka konsumsi pangan semakin beragam. Hasil analisa yang II-24 iii KKPO PEHUBAHAH PIlOVINSI GOIlDNTAlO 'AHliN 2018 , ditunjukkan bahwa pola konsumsi pangan tahun 2016 mencapai 79,4 capaian in! lebih baik dibanding tahun 2015 sebesar 72,8. Skor PPH Konsumsi Gorontalo juga masih dibawah target yang telah ditetapkan dalam RPJMD untuk tahun 2016 sebesar 84,7. Capaian Skor PPH Ketersediaan maupun konsumsi Provinsi Gorontalo belum mencapai Standar Pelayanan Minimal 90 serta skor PPH ideal 100 point. Salah satu strategi yang dilakukan dalam uiJaya memacu peningkatan ketersediaan bahan makanan adalah dengan peningkati!tn produksi dan produktivitas pertanian I dan perikanan Salah satu yang dilakuk~n adalah dengan mengintegrasikan I dukungan kegiatan antar sektor dan. ant~r wilayah dalam pengembangan usaha pertanian. I Berbagai upaya peningkatan produksi pertanian melalui peningkatan produktivitas I di Provinsi Gorontalo telah dilaksanakan 'antara lain Bantuan Benih dan Pupuk, Perbaikan Jaringan Irigasi, Pengembangan Optimasi Lahan, Bantuan Aisintan Pra Panen dan Pasca Panen, Bantuan Bangu(lan dan -Revitalisasi sarana pengolahan dan Pendampingan TNI. Sementara untuk peningkatan produksi .perikanan dilakukan dengan bantuan alat tangkap; seperti perahu fiber 30 G:T beserta alat tangkapnya. Langkah ini II-28 iii HKPO PEHUBAHAN PHOVINS/60RONTALO TAHUN 2019 diambil oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai jawaban untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengembangan perikanan tangkap di Provinsi Gorontalo yaitu masih tingginya (97,67 persen) armada tangkap di Provinsi Gorontalo masih berstatus dibawah > 30 GT (perahu tanpa motor dan motor tempel) dan kesemuanya dimiiiki oleh nelayan kecil (nelayan tradisional). Dengan kondisi tersebut, nelayan tentu saja tidak akan mampu menghasilkan produksi yang optimal. Apalagi para nelayan juga masih tergantung pada kondisi musim, , dan cuaca, yang artinya bisa dipastikan jika mereka tanpa peralatan dan kapal yang memadai dan modern, maka suiit :bagi nelayan untuk bisa meningkatkan hasil produksinya, dan produktivitas. Pelaksanaan kegiatan pada Bidang Perikanan Budidaya di Provinsi Gorontalo hingga tahun 2016 tetap diarahkaf'\ untuk membangun kesiapan masyarakat pembudidaya ikan dalam menghadapi tantangan, mengatasi permasalahan pembangunan perikanan budidaya dan mendayagunakan potensi sumberdaya lahan budidaya untuk mendorong dan menghidupkan kegiatan produksi perikanan I berbasis ekonomi rakyat, mendorong dan mel}ingkiltkan perolehan devisa negara, serta mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat pembudidaya di pedesaan. Intervensi anggarafl diarahkan untuk melaksanakan Program Pengembangan Budidaya Perikanan diimplementasikan kedalam tiga kegiatan yang mengacu pada pengembangan tiga kawasan perikanan budidaya yaitu (1). Pengembangan kawasan budidaya air tawar ; (2). Pengembangan Kawasan budidaya air payau dan: (3). Pengembangan kawasan budidaya air payau. Dari beberapa program perikanan budidaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, ada tiga program/kegiatan perikanan budidaya yang menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu (1). Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan Laut/Payau dan Operasional UPTD Balai Pengembangan Benih Ikan Laut dan Payau (BPBLP) melalui Penyediaan Benih ikan, bibit rumput laut dan pakan ikan) bagi Pembudidaya kecil, pembudidaya pemula dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR); (2). Memberikan sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik bagi pembudidaya yang sudah mampu melaksanakan kegiatan budidaya sesuai dengan standart CBIB. Dalam rangka peningkatan kuaiitas pembudidaya, pemerintah Provinsi telah melakukan pembinaan kelompok pembudidaya, sampai dengan tahun 2016 sebanyak 313 kelompok pembudidaya yang telah tersertifikasi di Provinsi Gorontalo. Disamping itu dengan melaksanakan program PUMP perikanan budidaya, yang bertujuan untuk Pengembangan Sistem Usaha Perikanan Budidaya yaitu terpenuhinya kebutuhan modal kerja guna berkembangnya usaha perikanan budidaya yang mandiri. II-29 II. NKPD PERU8AHAN PROVIKSI UORONTALD TAHUN 20/8 Disamping kegiatan tersebut, pemerintah proVInSI Juga mendesain Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dengan Program Pengembangan Desa Nelayan Tangguh (PDNT) yang merupakan Prigram Inovasi Pemerintah untuk mengatasi permasalahan masyarakat khususnya masyarakat nelayan pesisir. Program PDNT ini merupakan salah satu program yang sangat penting, untuk tahun 2016 Program PDNT mencakup 16 desa. Pada pelaksanaan program PDNT ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo selain memberikan dan mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan sarana produksi perikanan berupa (mesin tempel, mesin katinting, perahu, alat tangkap, cool box dan peralatan perikanan lainnya) juga mengalokasikan anggaran untuk pel)lenuhan Waserda (warung serba ada) bagi kelompok perempuan pesisir yang merupakan istri-istri para nelayan. Kegiatan ini juga mengakomodir bahwa .program perikanan dan kelautan juga diharapkan berbasis pada pemenuhan kebutuhan gender. Pada tahun 2016 realisasi cakupan bina kelompok mencapai 680 kelompok meningkat sebesar 120,35 persen dari target yang ditetapkan sebesar 565 kelompok. Selain Program PDNT (Program Pengembangan Desa Nelayan Tangguh), Pemerintah Provinsi Gorontalo pada 'program kelautan dan pesisir juga mengalokasikan anggaran pada kegiatan, program usaha garam rakyat (PUGAR) I yang berlokasi di kec, Wonggarasi Kab. Po~uwato.
b.Sektor Kehutanan Pembangunan sektor kehutanan pada tahun 2016 dilakukan dengan merehabilitasi hutan dan lahan kritis untuk mengurangi isu pemanasan global seluas dengan metode areal model usaha tani melalui pemberdayaan masyarakat dalam gerakan I rehabilitasi hutan dan lahan sebanyak! 40.000 bibit yang disalurkan kepada masyarakat umum dan kelompok tani secara gratis. Sedangkan untuk menjaga ."._. - kelestarian kondisi hutan dilakukan perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan dan pemanfaatan patens! sumberdaya hutan dengan melakukan pembinaan dan pemantapan hutan tanaman rakyat (HTR) kepada 2 kelompok HTR atau seluas 40 Ha HTR.
Dari kebijakan pemerintah sector kehutanan, luas rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang ditangani tahun 2016 sebesar 39.112 Ha, melampaui target sebesar 16.200 Ha. Sementara produksi hasil hutan terdiri dari kayu bulat dengan nilai produksi pada tahun 2016 mencapai 93.293,61 M 3 meningkat dibanding tahun 2015 sebesar 57.750 M3, sedangkan untuk kayu gergajian produksi di tahun 2016 mencapai 39.558,96 M3 lebih tinggi dibanding tahun 2014 sebesar 17.850 M 3 , dan produksi non kayu tahun 2016 sebesar 15.973 M 3 • II-30 B HKPO PEKUBAHAN PRllY/NSf OORONTALO TAHUN 20/8
e.Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah, serta Lembaga Keuangan.
Dalam rangka upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, tetap dilakukan pengembangan koperasi dan UMKM yangpada tahun 2016 dilaksanakan melalui sejumlah kegiatan strategis dalam bentuk pembinaan dan sosialisasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi baik kepada koperasi aktif maupun tidak aktif, juga terhadap kelompok masyarakat atau badan usaha yang hendak membentuk koperasi baru dan pembentukan koperasi. Dari upaya tersebut, maka tahun 2016 persentase pencapaian kinerja pembentukan koperasi berkualitas, mandiri dan berprestasi sebesar 100% yang diindikasikan dengan bertambahnya jumlah koperasi berprestasi sebanyak 10 unit koperasi, dan koperasi yang berkualitas sebanyak 20 koperasi, yang tersebar di 6 kabupaten/kota, jumlah koperasi mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebanyak 1.209 unit koperasi dari yang ditargetkan 1.105 koperasi. Sejalan dengan itu, pembangunan koperasi di Gorontalo perlu diberengi dengan upaya dan kerja keras semua pihak terkait, utamanya dalam rangka merevitalisasi kembali koperasi yang sudah tidak beroperasi, dimana pada tahun 2016 jumlahnya mencapai 551 koperasi tidak aktif, atau 45,57% dari total jumlah koperasi di Gorontalo, sebagaimana ditunjukkan data berikut ini. Tabe12.19 Data Keragaan Koperasi per Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo tahun 2016 Kota Gorontalo 159 134 293 18.628 18.579 222 Kab. Gorontalo 190 2,05 395 23.236 16.429 415 Kab. Boalemo 81 61 142 11,050 6.392 69 (ab. Pohuwato ff7 36 123 6.563 3.916 38 ! 11ll~~1III 11I1IlIl11 l\lIlW IIIn IMIUI 11IJiij;~ II 1111 o..~ ~1II)1iI mlll_ liII Il\lI\il\!llI IlI,Il,IllBI B! I\II\Il!llI ~llllljlllJ IlIl II,II\IIiIl1ll ~ih1 Ill! \lII~ Ul\lI\lI\IlI III "II o..ilIlIiIllIllIj ~,IIlIIOO ll'lmlll 11,1 ImQI lllmliOO III 1IJIl1ll,~1 1,Q1lm~1 I,ll 1I1l1l\1IOO 11lJll111 III IllillDiI !Jl1JII.OOI II III .•.~ MJ !Ill_I !Il11ll!1lIJ ~I ilJl41UllI ~,~,OO)(lj III ~JI.II.OOI ~mmool ~oo 1In11.1IOO IIJIllIIOO ~I IIllIIJIlOOI ~!01,\lD11 III III Ci! UDiI ~lImDlI 0000 UllllllDl UIIll.DlI 001 mlllll.DlI IlII.IIlDIOO ~oo 1JIi~1IOO iJll!llOlm IIJ malliDiID I~MI I~ l.i Ci!~fu1 MIiDiID ~,~iII\un II HI. ~lll\ 11\IJ!,IlIllI1 III~IIIIOO 1II I~OOJl\llll ' Ill'UII.I.IID ~I m~IIl\DlI 1,lllIlIJlLm II liAlfllll II\IlII!IIIIl1 Ilil Illl1l1ll1 ilI\!l~11 ~II II ~ liimOO.1 I~JIlIIlI III liIOO.OO.1 III~JIII 1111 mDiOOI i1Wl1lJ1 ml MOOI 1!IIHIlID IIIID 111$ [n~g, I!m~DlOO lli.I11!1O.00iOO ~j; 1lJ,&l1;ID((l][i nllH~l.(l]OCI l~ II!I!OODII IlIll~~IID III II.mOO.DlOO 11111II1II1 III ~1I1 1,000,4B4;j~PM J!155;1~iI93~0C9.)6 ~ ,1,21,5\i,115,20~'"l ;;;,::'Ji'i~~'~i:s4~!( " _: .•;:.~I"':'_l,"" _h.,..~ .', ,'" ."": 1'1.• 1.; 2 Proran Danacada~ (sesuai P,",I 3 5~ Lob'~I Pahlu'l"Anwara. 52,%8,m,~5,91 41,6~,621,115,~ 33,m,m,l7l.75 2\6W,m~,~ 21,JJB,I~,31B,~ Il,06l,552,l~15 ;> Plrel",. 986,I~,m,tn17 I,O~,lll,OW,m,j 1 :l;I88'465:m!~_~.1 :t;JIPI6,553itn3~, ,J;~J,~;"lr,~lll-!l"';""I'554,l~IO!.ll6.4 •._(:A'.",,~, ','.;.', ~~~.~" ':').;.",~!t~:... :;;:,'~- .'p Climj ao.~ doiPIDjekJara. ~nWyaa 492,159,91,m.lIJ m,~S,7~,~7U 577,5~;7BS:~5,~ ' '&IIJ,9~;i56,191Q'.',,",'711 '369'7$P35,~ ,"~'m4~II08;iI7" 4 ~ wajl On MeJI)llI .,. ',:.::,:. l,IlU4W 1i~m.IA,71UO 9U1 91.11 1 SlIrjaPeJ:rn m,:'i!S9IWO m,099.m.2391l1 illl 1lS.l91,16Uli21 111,)l1~9,16\OO 9~lD l:!l.S6J~.Ir'l~ 1l9r'l~16,6Sl .., 18titUU',U mUUll$5200 ,m 2i(JSJ.illlt$J( 1&6,113,m~.OO 9!il 9~~ , !Ujlflllic\ lSlO,OOO,OOJOO 1~,6fiOOOJOO i),itS l 6~rjlfttl ~~tOOOOO ~l.mEiUl00 '" nm,600.QOOOO 11111U!i.1'JlOO "" ~i,600.!~5.000,OO ~\151.SU2fiOO ,. XU5.l~,OOOOO lOI,oom.m.oo IS»1 ll6)li,U\lOO.oo )21,$1,11\10000 1m '" i BQia~It1II~, 6OO(OO,m.oo 192!O,tOOOO " 1000,000,000,00 )$,OOl!J)lOO •• \6!Om,OOO.oo \li'l,OOO,OO'JOO'J ll,~DO ". ,OOO,COO.oooOO 1l1~~!l.!k1DO "" 36,S! • BlllnilllllJsu~ lIl61UlI.SQ.ll 411,llWl,MW lUI IH,Ul6\1,111.ll IU}ll.I1lUUI lUI m,11l119,m.li ilI,llun,l1l~1 10,ll m,51UI1,5Hl~ Tll,m,l5l,7IUI lUI m,lll,lll,nUl 113,1U,IIWIJO 11.9! 10.01 ieljlPegM 1S,lIl,tmOO ll,151£0136300 9111 l!)ii~Il,SOOoo lWUill~~OO '" 17,SM~l,DOOO ll,lJU2,'lIJOO lli1 !6,!UI,llO-OO 51,flII213$l\OO '" IU9.19l,rol,OO I\MI,IM~OO 1l]6 ••• Bll"ll5lllJN1JlSi1 1~.oo1S1\~9n 11!,iiIOl1!11Jl) ., lil,1ll91J:1]I5.1'l J1'l,li'l.1I\J510D 916\ 1Il1,ll1,!TJ.OO2.96 31U61!t~7~O "" i1I!i,!3U\!1O 11\Sl3)5\.1OS.00 ". Ul51,696~.!7 169~!!~6(1li,?U ~,(l ,n III-32 B HKPO PEHtJ8AHAN PROYlNSJ GO/lONTALO TAHUN 20/8 h 1 T 2,580,000.00 1.05 . 4.01.09 . 15 . 03 Peringatan DinijDeteksi Dini 0.00 57,838,371.00 0.00 57,838,371.00 1.05 . 4.01.09 . 15 . 04 Rapat Koordinasi pengamanan dan penanganan Pemilu dan Pemilukada 0.00 15,942,500.00 0.00 15,942,500.00 1.05 . 4.01.09 . 20 Program Penegakkan Peraturan Oaerah dan Peraturan Kepala OaerahSerta Peningkatan Kualitas Produk 0.00 545,368,119.00 0.00 545,368,119.00 Hukum Oaerah 1.05 . 4.01.09 . 20 . 01 Penyusunan/Revisi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, 0.00 113,508,119.00 0.00 1l3,508,1l9.00 1.05 . 4.01.09 . 20 . 02 Kegiatan Penegakkan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0.00 95,750,000.00 0.00 95,750,000.00 1.05 . 4.01.09 . 20 . 03 Operasi Yustisi dan Non Yustisi untuk penyakit masyarakat (Pekat) 0.00 160,090,000.00 0.00 160,090,000.00 1.05 . 4.01.09 . 20 . 04 Pembinaan dan Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepafa Daerah 0.00 48,975,000.00 0.00 48,975,000.00 1.05 . 4.01.09 . 20 . 05 Rapat Koordinasi PPNS I 0.00 127,045,000.00 0.00 127,045,000.00 1.05 . 4.01.09 . 25 Program Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran 0.00 76,807,248.00 0.00 76,807,248.00 1.05 . 4.01.09 . 25 . 01 Kegiatan Fasilitasi bahaya bencana kebakaran dan bencana lainnya 0.00 76,807,248.00 0.00 76,807,248.00 1.05.4.01.09.26 Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Oaerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tamu VlP/VVIP 2,216,267,759.00 374,474,884.00 0.00 2,590,742,643.00.. 1.05 . 4.01.09 . 26 . 01 Kegiatan Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Para Tamu VIPjWIP 2,216,267,759.00 136,450,000.00 0.00 2,352,717,759.00 1.05 . 4.01.09 . 26 . 02 Pengamanan dan Pengendalian Aksi Unjuk Rasa dan hari.hari besar keagamaan 0.00 69,840,000.00 0.00 69,840,000.00 1.05.4.01.09. 26 . 03 Patroli tempat-tempat Rawan Trantibum, Pam Obvit, Rumah-rumah Jabatan 0.00 40,029,884.00 0.00 40,029,884.00 1.05 . 4.01.09 . 26 . 04 Apel Siaga Satpol PP'. Unmas dan Kebakaran Kab/Kota Se-Provinsi Gorontalo 0.00 60,055,000.00 0.00 60,055,000.00 1.05.4.01.09.26.05 Penguatan Mental dan Fisik Aparatur Satpol PP, Unmas dan Kebakaran dalam Penanganan Trantibum 0.00 68,100,000.00 0.00 68,100,000.00 1.06 Sosial 1,273,640,000.00 8,194,134,900.00 404,450,000.00 9,872,224,900.00 1.06 . 1.06.01 DINA5 505IAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIN DUNGAN ANAK 891,900,000.00 4,826,131,100.00 192,500,000.00 5,910,531,100.00 1.06 . 1.06.01 . 01 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, 5arana Prasarana dan SON Aparatur (Dinas Sosial, 0.00 1,131,768,600.00 192,500,000.00 1,324,268,600.00 Pemberdauaan Pereml'lllan Dan pprlindunn3n Anakl _.. 1.06. 1.06.01 .01 .01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 0.00 517,659,000.00 0.00 517,659,000.00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 0.00 507,759,600.00 192,500,000.00 700,259,600.00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 0.00 106,350,000.00 0.00 106,350,000.00 1.06 . 1.06.01 . 02 Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (OInas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & 225,720,000.00 593,616,000.00 0.00 819,336,000.00 Perlindunoan Anak J KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG If 8,795,150.002.06. 2.07.01 . 16.04 Pengerolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (OAK) 425,000.00 225,863,000.00 0.00 2Z6,288,000.002.06. 2.07.01 . 16.05 Koordinasi dan Konsuttasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (OAK) 0.00 163,250,000.00 0.00 11>3,250,000.002.06 . 2.07.01 . 16 . 06 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kab./Kota rJalam mewujudkan Pelayanan Pencatatan Sipil yang Prima 0.00 115,741,000.00 0.00 115,741,000.00 2.06 . 2.07.01 . 16 . 07 Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan 1,530,000.00 300,229,000.00 0.00 3() 1,759,000.00 2.06 . 2.07.01 . 16 . 08 Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Aparat DesajKelurahan 0.00 362,370,000.00 0.00 31>2,370,000.002.06. 2.07.01 . 16 .09 Rapat Koordinasi Pencapaian Target Nas/anal Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 18 Tahun 0.00 228,476,000.00 0.00 228,476,000.002.06 . 2.07.01 . 20 Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 77,880,000.00 79,800,000.00 34,120,000.00 191,800,000.002.06 . 2.07.01 .20 .01 Peningkatan Kua:itas PengeloJa Pelayanan Pendaftaran Penduduk 0.00 0.00 0.00 0.002.06 . 2.07.01 .20 .02 Bimbingan Penyelenggaraan Pencatatan 5ipil 0.00 0.00 0.00 0.002.06 . 2.07.01 .20 .03 Pengembangan dan Pemanfaatan data Kependudukan 77,880,000.00 79,800,000.00 34,120,000.00 191,800,000.002.07 Pemberdaya~nMasyarakat Desa 779,700,000.00 . 8,464,719,317.00 71,372,000.00 9,315,791,317.002.07 . 2.07.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL 779,700,000.00 8,464,719,317.00 71,372,000.00 9,315,791,317.00 2.07. 2.07.01 . 01 Program Pelayanan Admnistrasi, Sarana Prasara ••a dan SDM Aparatur (Dinas PMO/ Adminduk dan Capil) 180,840,G00.00 816,855,350.00 58,872,000.00 1,056,567,350.00 2.07. 2.07.01 . 01 . 01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 128,040,000.00 472,443,637.00 0.00 600,483,637.002.07 . 2.07.01 . 01 . 02 Peningkatan 5arana dan Prasarana Perkantoran 0.00 174,180,000.00 58,872,000.00 233,052,000.002.07 . 2.07.01 . 01 . 03 Peningkatan 5DM Aparatl1r 0.00 129,515,000.00 0.00 129,515,000.002.07 . 2.07.01 . 01 . 04 Penunjang Kegratan TP PKK 52,800,000.00 40,716,713.00 0.00 93,516,713.002.07 . 2.07.01 . 02 Program Perencanaan/ Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Oinas PMD Adminduk dan Capil) 52,800,000.00 676,901,120.00 0.00 729,701,120.002.07 . 2.07.01 . 02 . 01 5istem PengendaJian, EvaJuasi dan Pelaporan Program Kegiatan 0.00 596,681,120.00 0.00 596,681,120.002.07 . 2.07.01 . 02 . 02 Peningkatan ~apasitas Kader Perencana Pembangunan Desa 0.00 0.00 0.00 0,002.07. 2.07.01 . 02 .03 Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan 5KPD 52,800,000.00 80,220,000.00 0.00 133,020,000.002.07. 2.07.01 . 15 Program Plmgembangan Pert/esaan 25,080,000.00 365,125,000.00 0.00 390,205,000.002.07. 2.07.01 . 15.02 Evaluasi Perkembangan desa dan Kelurahan 0.00 0.00 0.00 0.002.07. 2.07.01 . 15.03 Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Gorontalo 25,080,000.00 365,125,000.00 0.00 390,205,000.002.07.2.07.01 . 16 Program Pembangunan dan Pemberdaayaan masyarakat Desa/ Kelurahan serta kawasan pert/esaan 130,680,000.00 1,261,750,287.00 0.00 1,392,430,287.00 2.07.2.07.01 . 16.01 Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Tingkat Provrnsi Gorontalo 0.00 139,000,000.00 0.00 139,000,000.002.07 . 2.07.01 . 16 . 02 Penguatan Kefembagaan BUMDES Kawasan Perdesaan 0.00 157,845,287.00 0.00 157,845,287.002.07 . 2.07.01 . 16 . 03 Peningkatan Kapasitas Kader Teknis Pembangunan Kawasan Perdesaan 50,160,000.00 146,500,000.00 0.00 196,660,000.002.07 . 2.07.01 . 16 . 04 Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa Dan Masyarakat Adat Da!am Pemanfaatan 5umber Daya Alam Dan Pengelolaaan 0.00 0.00 0.00 0.00Unokun an Hidun Di Kawasan PprrlPQ;ln 2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 Pelatihan dan Peningkatan Pengetahuan bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat 25,080,000.00 178,670,000.00 0.00 203,750,000.002.07 . 2.07.01 . 16 . 06 Pelatihan dan Bimbingar. Teknisj50siafisasi Pendayagunaan TTG 0.00 184,625,000.00 0.00 184,625,000.002.07 . 2.07.01 . 16 . 07 Koordinasi dan Evaluasi Program GSC 0.00 158,250,000.00 0.00 158,250,000.002.07. 2.07.01 . 16.09 Peningkatan Kapasitas BP-SPAMS 55,440,000.00 296,860,000.00 0.00 352,300,000.002.07. 2.07.01 . 17 Program pengembangan ekonomi produktif masyarakat miskin 83,160,000.00 3,421,236,595.00 0.00 3,504,396,595.002.07 . 2.07.01 . 17 . 01 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Miskin 0.00 7,847,023,000.00 0.00 2,847,023,000.002.07. 2.07.01 . 17.02 Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Poknas dan Bumdes untuk Pengembangan Ekonomi Produktif Masyarakat Miskin 83,160,000.00 574,213,595.00 0.00 657,373,595.00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG IUASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6= 3 +4+5 2.07 . 2.07.01 . 18 Program Peningkatan Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desai Kelurahan 98,580,000.00 1,012,835,000.00 0.00 1,111,415,000.00 2.07. 2.07.01 . 18.01 Pelatihan Penyusunan Profit Desa dan Kelurahan 42,720,000.00 156,155,000.00 0.00 19S,875,OOO.00 2.07. 2.07.01 . 18.02 Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa 29,250,000.00 316,865,000.00 0.00 346,115,000.00 2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 PemLJinaan dan Pengendalian Pendamping Dana Oesa 765,000.00 341,160,000.00 0.00 341,525,000.00 2.07. 2.07.01 . 18 . 04 Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan DesajKelurahan 25,845,000.00 198,655,000.00 0.00 224,500,000.00 2.07.2.07.01 . 19 Program Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) 208,560,000.00 910,015,965.00 12,500,000.00 1,13 1,075,965.00 2.07 . 2.07.01 . 19.01 Peningkatan Program Tertib Administrasi 208,560,000.00 427,815,965.00 12,500,000.00 648,875,955.00 2.07. 2.07.01 .19.02 Penghayatan, Pengamalan PancasiJadan Gotong Royong 0.00 177,700,000.00 0.00 177,700,000.00 2.07. 2.07.01 .19.03 Pengembangan Kehidupan Berkoperasi serta Pendidikan dan Keterampilan 0.00 101,500,000.00 0.00 101,500,000.00 2.07.2.07.01 . 19.04 Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga 0.00 101,500,000.00 0.00 10 1,500,000.00 2.07.2.07.01 . 19. 05 Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat 0.00 101.500,000.00 0.00 10 1,500,000.00 2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 137,280,000.00 95,469,000.00 0.00 232,749,000.00 2.08 . 1.02.01 DINA5 KE5EHATAN 137,280,000.00 95,469,000.00 0.00 232,749,000.00 2.08 . 1.02.01 . 10 Program Peningkatan Layanan KB 137,280,000.00 95,469,000.00 0.00 232,749,000.00 2.08 . 1.02.01 .10. 01 Pelaksanaan Grand Desain Kependudukan Daiam pencapaian cakupan KB aktif 27,720,000.00 34,834,000.00 0.00 62,554,000.00 2.08. 1.02.01 . 10 . 02 Orientasi KB Pasca Persalinan 55,440,000.00 12,165,000.00 0.00 67,605,000.00 2.08. 1.02.01 . 10.03 Orientasi Fasifitator Kesehatan Reproduksi Remaja 54,120,000.00 48,470,000.00 0.00 102,590,000.00 2.09 Perhubungan 495,000,000.00 3,496,709,714.00 570,740,000.00 4,562,449,714.00 2.09 . 2.09.01 DINA5 PERHUBUNGAN 495,000,000.00 3,496,709,714.00 570,740,000.00 4,562,449.114.00 2.09.2.09.01 . 01 Program Pelayanan Administras~ Sarana Prasarana dan SON Aparatur (Perhubungan) 0.00 1,032,703,400.00 102,060,000.00 1,134,763,400.00 2.09 . 2.09.01 . OL 01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 0.00 351,560,000.00 0.00 351,560,000.00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 0.00 590,743,400.00 102,060,000.00 692,803,400.00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 03 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 0.00 90,400;000.00 0.00 90,400,000.00 2.09 . 2.09.01 . 02 Program Perencanaan, Evaluasi MonitOring dan Pelaporan (Perhubungan) 186,120,000.00 471,645;000.00 0.00 657,765,000.00 2.09 . 2.09.01 . 02 . 01 Perencanaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi 158,400,000.00 433,095,000.00 0.00 591,495,000.00 2.09 . 2.09.01 . 02 . 02 Penatausahaan dan pengelolaan Keuangan OPD 27,720,000.00 38,550,000.00 0.00 66,270,000.00 2.09 . 2.09.01 . 17 Program peningkafan layanan transportasi 105,600,000.00 1,560,700,000.00 0.00 1,666,300,000.00 2.09.2.09.01 . 17 . 03 Penyusunan Masterplan dan OED Terminal TIpe B 0.00 504,000,000.00 0.00 504,000,000.00 2.09.2.09.01 . 17 . 05 Pengadaan Aplikasi layanan PubUk 27,720,000.00 0.00 0.00 27,720,000.00 2.09 . 2.09.01 . 17 . 08 Pembinaan dan Penertiban 25,080,000.00 238,180,000.00 0.00 263,260,000.00 2.09. 2.09.01 . 17.09 Pelayanan Angkutan Perintis 0.00 789,570,000.00 0.00 789,570,000.00 2.09.2.09.01 . 17 . 10 Penyusunan Dokumen Pendukung Penyelenggaraan Angkutan tidak dalam trayek 52,800,000.00 28,950,000.00 0.00 81,750,000.00 2.09 . 2.09.01 . 18 Program Peningkafan Kin~lja Pelayanan Transportasi 203,280,000.00 . 285,967,500.00 0.00 489,247,500.00 2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 Oukungan Kelancaran Transportasi 175,560,000.00 128,605,000.00 0.00 304,165,000.00 2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 Koordinasi dan Kerjasama pengembangan sapras perhubungan 27,720,000.00 157,362,500.00 0.00 185,082,500.00 2.09.2.09.01 . 19 Program Peningkatan Kapasifas Keselamatan Transportasi 0.00 145,693,814.00 468,680,000.00 614,373,814.00 2.09.2.09.01 . 19 . 01 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan UAJ 0.00 120,050,000.00 468,680,000.00 588,730,000.00 2.09. 2.09.01 . 19 . 03 Sosialisasi Keselamatan Transportasi 0.00 25,643,814.00 0.00 25,643,814.00 2.10 Komunikasi dan Informatika 319,440,000.00 4,219,782,315.00 3,190,203,500.00 7,729,425,815.00 2.10. 2.10.01 DINA5 KOMUNlKA5I, INFORMATIKA DAN STATISTIK 319,440,000.00 4,219,782,315.00 3,190,203,500.00 7,729,425,815.00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG 8 8,000,000.00 1,776,000,487.00 0.00 2,344,000,487.00 4.01 .4.01.03.01 . 17 Pemeliharaan Kenderaan Dinas Operasiona! 0.00 600,144,000.00 0.00 600,144,000.00 4.01 . 4.01.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SOM Aparatur (P2LP) 208,120,000.00 470,243,191.00 139,750,000.00 8IS,113,191.00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Pengendalian Pembangunan dim Layanan Pengadaan) 208,120,000.00 134,781,191.00 0.00 342,901,191.00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 Penlngkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan) 0.00 30,450,000.00 139,750,000.00 170,200,000.00 4.01 .4.01.03.01 .09 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (Biro Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan) 0.00 91,350,000.00 0.00 91,350,000.00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 0.00 213,662,000.00 0.00 213,662,000.00 4.01 . 4.01.03 . 02 Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Biro Kesra) 0.00 95,980,000.00 0.00 95,980,000.00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 01 Pe:-encanaan,Koordinasi dan MonitoringjEvaluasi Kegiatan 0.00 95,980,000.00 0.00 95,980,000.00 4.01 . 4.01.03 . 02 Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Biro Hukum dan, Organisasi) 0.00 110,177,259.00 0.00 110,177,259.00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Program 0.00 110,177,259.00 0.00 110,177,259.00 4.01 .4.01.01.02 Program Perencimaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Biro Humas dan Protokoler) 0.00 229,314,081.00 0.00 229,314,081.00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 01 Prencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 0.00 122,954,248.00 0.00 122,9,4,248.00 4.01 .4.01.03.02.02 Penatausahaan Laporan Keuangan 0.00 106,359,833.00 0.00 106,359,833.00 4.01 . 4.01.03 . 02 Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Biro Umum) 0.00 310,891,879.00 0.00 310,891,879.00 4.01 .4.01.03.02.01 Perencanaan, Koordinasl, Monitoring dan Evaluasi 0.00 160,891,879.00 0.00 160,891,879.00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 02 Penatausahaan dan Penyusunan laporan Keuangan 0.00 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00 4.01 . 4.01.03 . 03 Program Peningkatan Layanan Kedinasan (P~mpinan Setda) . 2,820,895,000.00 19,529,208,525.00 1,303,500,000.00 23,653,603,525.00 4.01 . 4.01.03 . 03 . 01 Pelayanan Umum Kedinasan Kepala Daerah (Gubemur) 0.00 4,485,000,000.00 115,000,000.00 4,600,000,000.00 4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 Pelayanan Umum Rumah Tangga Kepala Daerah (Gubemur) , 913,520,000.00 2,025,970,000.00 422,500,000.00 3,361,990,000.00 4.01 . 4.01.03 . 03 . 03 Pelayanan Umum Kedinasan Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubemur) 0.00 2,431,716,000.00 59,000,000.00 2,490,716,000.00 4.01 .4.01.03 . 03 . 04 Pelayanan Umum Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur) 802,525,000.00 1,601,919,000.00 390,000,000.00 2,794,444,000.00 4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 Pelayanan Umum Kedinasan Pemerintahan Provinsi Gorontalo 1,104,850,000.00 8,651,790,560.00 317,000,000.00 10,073,640,560.00 4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 Pelayanan Umum Kegiatan Pemerintahan Provinsi 0.00 332,812,965.00 0.00 332,812,965.00 4.01 . 4.01.03 . 03 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 0.00 485,934,000.00 0.00 485,934,000.00 4.01 . 4.01.03 . 03 . 01 Pelayanan Keprotokolan Pemerint3h Dalam Daerah 0.00 324,084,000.00 0.00 324,084,000.00 4.01 .4.01.03.03.02 Pelayanan Keprotokolan Pemerintah Luar Daerah . 0.00 161,850,000.00 0.00 161,850,000.00 4.01 . 4.01.03 . 03 Program Peningkatan Pelayaniin Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Kedinasan 0.00 1,043,450,000.00 0.00 1,043,450,000.00 Pemerintah Provinsi Gorontalo 4.01 .4.01.03.03.01 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemda Lainnya 0.00 234,650,000.00 0.00 234,650,000.00 4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 Penrngkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo 0.00 527,900,000.00 0.00 527,900,000.00 4.01 .4.01.03.03.03 Monitoring Aset dan Bantuan Barang Hibah 0.00 135,450,000.00 0.00 135,450,000.00 4.01 . 4.01.03 . 03 . 04 Penatausahaan dan Penyusunan Dokumen Aset 0.00 145,450,000.00 0.00 145,450,000.00 4.01 .4.01.03 . 04 Program Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 0.00 537,410,000.00 0.00 537,410,000.00 . 4.01 .4.01.03. 04 . 12 Koordinasi dan Pembinaan Atas Penyelenggaraan Urusail Pemerintahan dan Pengembangan Otonomi Daerah 0.00 175,000,000.00 0.00 175,000,000.00 4.01 .4.01.03 . 04 . 13 Koordinasi/Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Provinsi, Instansi 0.00 82,410,000.00 0.00 82,410,000.00 Vertikal dan Ppmda Kabuoaten/Kota 4.01.4.01.03.04. 14 Pelayanan Aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya, Legislatif (DPR RI, DPD RI dan DPRD) 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI. BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 S 6- ~+4+S . 4.01 .4.01.03.04. 15 Pelayanan Administrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala DaerahjWakil Kepala Daerah 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 4.01 . 4.01.03 . 04 . 16 Penguatan Daerah Otonom 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 4.01 . 4.01.03 . 04 . 17 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Layanan luran APPSI 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 4.01 . 4.01.03 . 15 Progra(TI Penataan Wi/ayah Provinsi 0.00 304,626,250.00 0.00 304,626,250.00 4.01 .4.01.03 . 15.06 Penetapan dan PemasangannTugujPilar Batas Antar Daerah dan Fasilitasi Persehsihan Batas Antar Daerah 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 4.01 . 4.01.03 . 15 . 09 Penaataan dan Penamaan Rupabumi (Toponimi) 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 4.01 . 4.01.03 . 15. 10 Koordinasi Evaluasi Kecamatan dan Peraksanaan Pemerintahan bidang Oekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 0.00 106,660,000.00 0.00 108,660,000.00 4.01 .4.01.03. 15. 11 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Instansi Vertikal dan Pemerintah Kabupaten/Kota se ProvinSi 0.00 70,966,250.00 0.00 70,966,250.00 GorontaJo 4.01 . 4.01.03 . 17 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 129,660,000.00 614,420,000.00 0.00 744,300,000.00 4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 Pengkajian Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah 60,460,000.00 66,520,000.00 0.00 129,000,000.00 4.01.4.01.03.17.02 Pengkajian dan Pendampingan Ranperda 31,500,000.00 78,500,000.00 0.00 11 0,000,000.00 4.01.4.01.03.17.03 Sosialisasi dan Publikasi Peratur~n Perundang-Undangan 37,900,000.00 467,400,000.00 0.00 505,300,000.00 4.01 . 4.01.03 . 18 Program Pendampingan, Layanan dan Penyelenggaraan Bantt/an Hukum 31,500,000.00 552,712,710.00 0.00 584,212,710.00 4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 Pendampingan Peneyelesaian 5engketa Hukum 31,500,000.00 286,606,355.00 0.00 318,106,355.00 4.01 .4.01.03 . 16. 02 Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin 0.00 66,106,355.00 0.00 66,106,355.00 4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 Pelayanan Hukum Terpadu Melalui Sidang Itsbat Melalui Sir:1angItsbat Nikah Mobile 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 4.01 .4.01.03. 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desai Kelurahan 0.00 564,850,000.00 0.00 584,650,000.00 4.01 .4.01.03. 16. 01 Pengendalian Sistim Informasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 4.01 . 4.01.03 . 18 . OS Koordinasi Pengelolaan Kelembagaan, Pendapatan Serta Kekayaan Desa/Kelurahan 0.00 75,000,OCO.00 0.00 75,000,000.00 4.01 .4.01.03. 18. 06 Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 4.01 . 4.01.03 . 18 . 07 Praktek Kerja Lapangan IPDN 0.00 334,850,000.00 0.00 334,650,000.00 4.01 .4.01.03. 16 Program peningkatan kualitas pelayanan InTormasi 426,046,000.00 3,590,921,051.00 0.00 4,016,969,051.00 4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 Kerjasama dengan media mapa dan media lainnya 0.00 2,096,064,051.00 0.00 2,096,064,051.00 4.01 .4.01.03. 18. 02 Peliputan, Publikasi dan Dokumentasi Kebijakan pembangunan Pernerintah Daerah 0.00 933,625,000.00 0.00 933,625,000.00 4.01 . 4.01.03 . 16.03 Penyebarluasan informasi melalui Radio Suara Rakyat Hulondalo 426,046,000.00 561,212,000.00 0.00 987,260,000.00 4.01 .4:01.03. 19 Program Penataan MOU dan Perjanjian Kerja sama 0.00 83,343,000.00 0.00 83,343,000.00 4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 Pendampingan Penyusunan MoU dan Perjanjian Kerja Sarna 0.00 45,000,000.00 0.00 45,000,000.00 4.01 . 4.01.03 . 19 . 02 Pelayanan Penyusunan MoU dan Kerjasama Temadap Inlsiatif Kerjsama Pembangunan 0.00 38,343,000.00 0.00 36,343,000.00 4.01 . 4.01.03 . 20 Program Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pemajuan HAM 0.00 70,025,600.00 0.00 70,025,600.00 4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 Koordinasi dan konsolidasi Data PPNS Provinsi, Kabupaten/Kota 5erta Pendataan Rencana Aksi HAM Provinsi Gorontalo 0.00 70,025,600.00 0.00 70,025,600.00 4.01 .4.01.03. 22 Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah 27,720,000.00 364,914,766.00 0.00 392,634,786.00 4.01 . 4.01.03 . 22 . 01 Pembinaan dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah 27,720,000.00 142,257,259.00 0.00 169,977,259.00 4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 Bimbingan Teknis Analisis Jabatan 0.00 176,141,607.00 0.00 176,141,807.00 4.01 . 4.01.03 . 22 . 03 Monitoring dan Evaluasi Anjabl ABK Kabupaten/Kota 0.00 44,515,720.00 0.00 44,515,720.00 4.01 .4.01.03.23 Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 27,860,000.00 333,724,126.00 0.00 361,604,126.00 4.01 .4.01.03. 23 . 01 Bimbingan Teknik 5istem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemetintah 2,000,000.00 222,247,166.00 0.00 224,247,186.00 4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Konsolidasi Data Kinerja Instansi Pemerintah 25,880,000.00 111,476,940.00 0.00 137,356,940.00 4.01 .4.01.03 . 24 Program Penyusunan Dokumen dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 80,260,000.00 342,720,000.00 0.00 423,000,000.00 4.01 . 4.01.03 . 24 . 01 Bimbingan Teknis Penyusunan Standar pelayanan minimal dan penyusunan laporan capaian kineja SPM 76,660,000.00 76,320,000.00 0.00 155,000,000.00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG 8<JASA MODAL JU""LAH 1 2 3 4 5 6-3+4+5 4.01 . 4.01.03 . 24.02 Layanan keikutsertaan pada kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 800,000.00 127,200,000.00 0.00 128,000,000.00 4.01 . 4.01.03 . 24 . 03 Pcnetapan dan Evaluasi SOP 800,000.00 139,200,000.00 0.00 140,000,000.00 4.01 . 4.01.03 . 26 Peningkatan Pelayanan Kegiatan Keagamaan, Adat dan Budaya 290,000,000.00 9,326,350,000.00 0.00 9,616,350,000.00 4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 Petayanan Kegiatan Bulan Sud Ramadhan 0.00 739,800,000.00 0.00 739,800,000.00 4.01 . 4.01.03 . 26.03 Pembinaan dan Pelayanan Keagamaan 0.00 2,172,720,000.00 0.00 2,172,720,000.00 4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 Pelaksanaan Kegiatan Adat dan Budaya 105,000,000.00 108,460,000.00 0.00 213,460,000.00 4.01 . 4.01.03 . 26 . 06 Penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi, TC MTQ dan Keikutsertaan Kafilah ProvinSi Gorontalo di Tingkat Nasional 0.00 887,120,000.00 0.00 887,120,000.00 4.01 .4.01.03 . 26 . 09 PeJayanan Embarkasi Haji Antara (EHA) PrQvinsi Gorontalo 185,000,000.00 5,418,250,000.00 0.00 5,603,250,000.00 4.01 . 4.01.03 . 27 Program Pengendalian Pembangunan 0.00 415,625,000.00 0.00 415,625,000.00 4.01 . 4.01.03 . 27 . 01 Peningkatan Kualltas Pengendalian Pembangunan 0.00 142,012,500.00 0.00 142,012,500.00 4.01 . 4.01.03 . 27 .02 Konsolidasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 0.00 273,612,500.00 0.00 273,612,500.00 4.01 . 4.01.03 . 28 Pengendalian EkfJnomi 0.00 248,550,000.00 0.00 248,550,000.00 4.01 . 4.01.03 . 28 . 02 Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian 0.00 38,150,000.00 0.00 38,150,000.00 4.01 .4.01.03. 28 . 03 Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD Sektor Ekonomi Provinsi Gorontalo pada Pemerintah Kabupaten 0.00 55,400,000.00 0.00 55,400,000.00 dan Kota 4.01 . 4.01.03 . 28 . 04 Rakorev bidang Ekonomi, Sosialisasi Fakta dan Angka dan Retleksi Ekonomi Provinsi Gorontalo 0.00 56,887,500.00 0.00 56,887,500.00 4.01 . 4.01.03 . 28 .05 High Level Meeting TPID, rapat tekrds TPID, rapat Persiapan Sidak 88M dan Elpiji, dan Rapat Pengendalian Bdang Ekonomi 0.00 42,862,500.00 0.00 42,862,500.00 4.01 . 4.01.03 . 28 .06 Pembuatan Buku Indikator Ekonomi 0.00 6,750,000.00 0.00 6,750,000.00 4.01 .4.01.03.28.07 Pembuatan Sistem SiagadiniGo 0.00 48,500,000.00 0.00 48,500,000.00 4.01 . 4.01.03 . 32 Program Peningkafan Layanan Pengadaan 0.00 669,440,000.00 0.00 669,440,000.00 4.01 . 4.01.03 . 32 . 01 Peningkatan Kua1itas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 0.00 429,940,000.00 0.00 429,940,000.00 4.01 . 4.01.03 . 32 . 02 Klarifikasi, Verifikasi, Monev dan Konsultasi Bidang PBJ 0.00 239,500,000.00 0.00 239,500,000.00 4.0\. 4.01.03 . 33 Kesejahteraan Rakyat 0.00 104,100,000.00 0.00 104,100,000.00 4.01 .4.01.03.33 . 01 Koordinasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, Pendidikan dan Kesehatan, Sosjal dan Ketahanan Keluarga 0.00 89,550,000.00 ,- 0.00 89,550,000.00 4.01 . 4.01.03 . 33 . 02 Rakorev Kesejahteraan Rakyat 0.00 14,550,000.00 0.00 14,550,00U.00 4.01 . 4.01.04 SEKRETARIAT DPRD 980,485,000.00 38,088,435,000.00 1,171,400,000.00 40,240,320,000.00 4.01 . 4.01.04. 01 Program Pelayanan Administras~ Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Sekretariat DPRD) 353,275,000.00 3,161,655,410.00 1,171,400,000.00 4,686,330,410.00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 21 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 353,275,000.00 474,260,000.00 0.00 827,535,000.00 4.01 . 4.01.04.01 . 22 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 0.00 289,200,000.00 0.00 289,200,000.00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 0.00 2,398,195,410.00 1,171,400,000.00 3,569,595,410.00 4.01 . 4.01.04 . 02 Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Sekretariat DPRD) 0.00 318,014,000.00 0.00 318,014,000.00 4.01 . 4.01.04 . 02 . 01 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 0.00 133,100,000.00 0.00 133,100,000.00 4.01 . 4.01.04 . 02 . 02 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan 0.00 184,914,000.00 0.00 184,914,000.00 4.01 . 4.01.04 . 05 Program Peningk2!an Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo 0.00 1,069,550,000.00 0.00 1,069,550,000.00 4.01 . 4.01.04 . 05 . 01 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 0.00 1,069,550,000.00 0.00 1,069,550,000.00 I 4.01 . 4.01.04 . 30 Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan 106,200,000.00 2,034,050,000.00 0.00 2,140,250,000.00 4.01 . 4.01.04 . 30 . 01 Pelayanan Umum Kehumasan 106,200,000.00 1,764,100,000.00 0.00 1,870,300,000.00 4.01 . 4.01.04.30.02 ?elayanan Protokoler dan Aspirasi 0.00 269,950,000.00 0.00 269,950,000.00 4.01 . 4.01.04 . 31 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 521,010,000.00 31,505,165,590.00 0.00 32,026,175,590.00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG lit JASA MODAL JU"'LAH 1 2 3 4 5 6 3 +4+5 4.01 .4.01.04.31 . 01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 31,920,000.00 5,639,690,000.00 0.00 5,671,610,000.00 4.01 . 4.01.04 . 31 .02 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 0.00 17,421,000,000.00 0.00 17,421,000,000.00 4.01 .4.01.04.31 . 03 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 0.00 3,189,200,000.00 0.00 3,189,200,000.00 4.01 . 4.01.04 . 31 . 04 Kegiatan Reses . 0.00 3,227,192,000.00 0.00 3,227,192,000.00 4.01 .4.01.04.31 .05 Rapat - Rapat Pari puma 0.00 403,005,000.00 0.00 403,005,000.00 4.01 .4.01.04.31 .06 Hearing, Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama 0.00 796,580,000.00 0.00 796,580,000.00 4.01 .4.01.04.31 . 07 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan . 5,250,000.00 367,125,000.00 0.00 372,375,000.00 4.01 . 4.01.04 . 31 . 08 Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan 483,840,000.00 461,373,590.00 0.00 945,213,590.00 4.01 .4.01.08 BADAN PENGHUBUNG 1,276,560,000.00 3,054,252,353.00 105,178,000.00 4,435,990,353.00 4.01 .4.01.08.01 Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SOH Aparatur (Badan Penghubung) 1,022,640,000.00 1,946,097,353.00 70,178,000.00 3,038,915,353.00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 0.00 721,807,000.00 70,178,000.00 791,985,000.00 4.01 .4.01.08.01 . 25 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1,022,640,000.00 701,510,353.00 0.00 1,724,150,353.00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 26 Pemeliharaan Gedung {Perala tan Kantor 0.00 307,380,000.00 0.00 307,380,000.00 4.01 .4.01.08.01 .27 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 28 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah 0.00 185,400,000.00 0.00 185,400,000.00 4.01 .4.01.08.02 Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Badan Penghubung) 0.00 85,400,000.00 0.00 85,400,000.00 4.01 .4.01.08.02.01 Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD 0.00 85,400,000.00 0.00 85,400,000.00 4.01 . 4.01.08 . 03 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Oaerah/Wakil Kepala Daerah 253,920,000.00 1,022,755,000.00 35,000,000.00 1,311,675,000.00 4.01 . 4.01.08 . 03 . 01 Peningkayan PeJayanan Keprotokolan Kepada Unsur Pemerintah Eksekutif dan Koordinasl dengan Pemerintah Pusat dan 0.00 436,800,000.00 0.00 436,800,000.00 Provinsi 4.01 .4.01.08.03.02 Pelayanan pada Kantor Penghubung Makassar 253,920,000.00 585,955,000.00 35,000,000.00 874,875,000.00 4.01 . 4.01.08 . 15 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Oaerah 0.00 0.00 0.00 0.00 4.01 .4.01.08. 15 . 01 Penyeberiuasan Informasi Pembangunan daerah di Jakarta dan Makasar 0.00 0.00 0.00 0.00 4.01 . 4.05.07 BADAN KEPEGAWAIAN 366,240,000.00 532,560,000.00 0.00 898,800,000.00 4.01 .4.05.07. 15 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Manajemen PHS 366,240,000.00 532,560,000.00 0.00 898,800,000.00 4.01 . 4.05.07 . 15.01 Pelayanan Kenaikan Pang kat, Pensiun PNS 27,720,000.00 151,080,000.00 0.00 178,800,000.00 4.01 . 4.05.07 . 15 . 02 Pengangkatan dalam Jabatan JPT, Administrator, Pengawas dan Fungsional 285,720,000.00 120,280,000.00 0.00 406,000,000.00 4.01 . 4.05.07 . 15 . 03 PeJayanan Mutasi PNS 0.00 89,000,000.00 0.00 89,000,000.00 4.01 . 4.05.07 . 15 . 04 Pengelolaan Data dan Pengembangan Sistem Pelayanan Manajemen PNS 25,080,000.00 124,920,000.00 0.00 150,000,000.00 4.01 . 4.05.07 . 15 . 05 Manajemen Arsip Kepegawaian Daerah 27,720,000.00 47,280,000.00 0.00 75,000,000.00 4.02 Pengawasan 387,840,000.00 4,660,637,976.70 336,500,000.00 5,384,977,976.70 4.02 . 4.02.01 INSPEKTDRAT PROVINSI GORONTALO 387,840,000.00 4,660,637,976.70 336,500,000.00 5,384,977,976.70 . 4.02 . 4.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi, 5arana Prasarana dan SOH Aparatur (Inspektorat) 123,840,000.00 1,358,280,527.00 336,500,000.00 1,818,620,527.00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 Pelayanan Jasa Adminsitrasi Perkantoran 123,840,000.00 646,690,527.00 0.00 770,530,527.00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 0.00 238,750,000.00 336,500,000.00 575,250,000.00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 03 Peningkatan SDM Aparatur 0.00 472,840,000.00 0.00 472,840,000.00 4.02.4.02.01 . 02 Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Inspektorat) 55,440,000.00 211,900,000.00 0.00 267,340,000.00 . 4.02 . 4.02.01 .02.01 Penyusunan Rencana Program, Data, Monitoring dan Evaluasi Pelaporan 55,440,000.00 121,900,000.00 0.00 177,340,000.00 4.02 . 4.02.01 . 02 . 02 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan 0.00 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00 4.02 . 4.02.01 . 15 Program Pencegahan dan Pemberantasan Karupsi 27,720,000.00 865,087,610.00 0.00 892,807,610.00 407 4.07.01 .15 .01 Rencana Aksi Daerah Pemberantasan. Penceqahan Korupsi dan Saber Pungli 0.00 416,670,000.00 0.00 416,670,000.00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUNLAH 1 2 3 4 5 6 3 + 4 +S 4.02 .4.02.01 . 15.02 Penerapan SPIP untuk Pemerintah Provinsl 27,720,000.00 165,165,000.00 0.00 192,885,000.00 4.02.4.02.01 . 15 . 03 Koordinasi Pengawasan Tlngkat Provinsi, Regional dan Nasional 0.00 283,252,610.00 0.00 283,252,610.00 4.02 . 4.02.01 . 20 Pengawasan Atas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 180,840,000.00 2,225,369,839.70 0.00 2,406,209,B39.70 4.02.4.02.01 . 20 . 01 Audit Pengelolaan Barang dan Jasa, SDM dan Pengelolaan Keuangan 0.00 890,702,500.00 0.00 890,702,500.00 4.02.4.02.01 . 20 . 02 Pemeriksaan Atas 5ekolah Menengah dan Khu5U5 (SLB) 0.00 193,879,000.00 0.00 193,879,000.00 4.02 . 4.02.01 . 20 . 03 Pengawasan Perencanaan dan Pelaporan 52,800,000.00 117,786,250.00 0.00 170,586,250.00 4.02 .4.02.01 . 20 . 04 TIndak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pengawasan 102,960,000.00 265,125,000.00 0.00 368,OB5,000.00 4.02.4.02.01 . 20 . 05 Pengawasan Kabupaten/Kota 25,080,000.00 398,940,178.70 0.00 424,020,178.70 4.02 . 4.02.01 . 20 . 06 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Zona Integritas dan Pelayanan Publik 0.00 156,763,536.00 0.00 156,763,536.00 4.02 . 4.02.01 . 20 . 07 Penanganan Kasus Pengaduan, Permintaan dan Pemeriksaan Strategis Lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah 0.00 202,173,375.00 0.00 202,173,375.00 4.03 Perencanaan 831,600,000.00 7,704,870,500.00 143,000,000.00 8,679,470,500.00 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 831,600,000.00 7,704,870,500.00 143,000,000.00 8,679,470,500.00 4.03.4.03.01 .01 Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SON Aparatur (BAPPPEOA) 520,800,000.00 1,178,430,500.00 143,000,000.00 1,842,230,500.00 4.03.4.03.01 .01 . 01 Pelayanan Jasa Administrasl Perkantoran 520,800,000.00 417,410,500.00 0.00 938,210,500.00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarar.a dan Prac;arana Perkantoran 0.00 591,020,000.00 143,000,000.00 734,020,000.00 4.03.4.03.01 .01 . 03 Penrngkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi) 0.00 170,000,000.00 0.00 170,000,000.00 4.03.4.03.01 . 02 Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Bapppeda) 0.00 1,281,500,000.00 0.00 1,281,500,000.00 4.03.4.03.01 . 02 . 01 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 4.03 . 4.03.01 . 02 . 02 Peningkatan Koordinasi KabupatenjKota dan Untas KementerianjLembaga 0.00 1,181,500,000.00 0.00 1,181,500,000.00 4.03.4.03.01 . 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 310,800,000.00 4,102,940,000.00 0.00 4,413,740,000.00 4.03 .4.03.01 . 21 .01 Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah ..... 25,200,000.00 219,760,000.00 0.00 244,960,000.00 4.03.4.03.01 . 21 .02 Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Rencana Pembctngunan Daerah 25,200,000.00 169,760,000.00 0.00 194,960,000.00 4.03 . 4.03.01 .21 .03 Perencanaan Pembangunan Daerah 50,400,000.00 557,520,000.00 0.00 607,920,000.00 4.03 .4.03.01 . 21 .04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian dan Pangan I 23,100,000.00 304,280,000.00 0.00 327,380,000.00 4.03 . 4.03.01 . 21 .05 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Dunia Usaha dan Industri 25,200,000.00 331,760,000.00 0.00 356,960.000.00 4.03 . 4.03.01 . 21 .06 Koordinasi Perencanaan Pembangunan 5ektor Perikanan dan Pariwisata 23,100,000.00 304,280,000.00 0.00 327,380,000.00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 07 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 0.00 285,000,000.00 0.00 285,000,000.00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Revolusi Mental 23,100,000.00 646,900,000.00 0.00 670,000,000.00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Agama, Pemuda dan Kebudayaan 23,100,000.00 272,280,000.00 0.00 295,380,000.00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Prasarana Ke.Optakaryaan, Perumahan dan Kawasan Permukiman. 23,100,000.00 294,560,000.00 0.00 317,660,000.00 4.03.4.03.01 . 21 . 11 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Lingkungan H.idup; Kehutanan dan Prasarana Sumber Daya Air 23,100,000.00 422,280,000.00 0.00 445,380,000.00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 12 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Tata Ruang dan Prasarana Perhubungan 46,200,000.00 294,560,000.00 0.00 340,760,000.00 4.03 . 4.03.01 . 30 Program Pengembangan Data / Informasi (UPTB Data dan Analisi5 Pembangunan) 0.00 1,142,000,000.00 0.00 1,142,000,000.00 4.03.4.03.01 . 30 . 01 Pengembangan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan dan Analisis Data Pembangunan 0.00 479,000,000.00 0.00 479,000,000.00 : 4.03 . 4.03.01 . 30 . 02 Sfnkronisasi dan Analisa Data Pembangunan Berbasls Spasial 0.00 235,000,000.00 0.00 235,000,000.00 4.03 . 4.03.01 . 30 . 03 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 0.00 428,000,000.00 0.00 428,000,000.00 4.04 Keuangan 1,872,480,000.00 9,366,357,004.41 1,117,250,000.00 12,356,087,004.41 4.04.4.04.05 BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO 1,872,480,000.00 9,366,357,004.41 1,117,250,000.00 12,356,087,004.41 4.04.4.04.05 . 01 Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SOM Aparatur (Badan Keuangan) 0.00 2,474,672,143.41 1,117,250,000.00 3,591,922,143.41 4.04.4.04.05.01 .01 Pelayanan Jasa Admrnistrasi Perkantor~n 0.00 834,672,143.41 0.00 834,672,143.41 4.04 . 4.04.05 . 01 . 02 Peninqkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 0.00 105,000,000.00 1,117,250,000.00 1,222,250,000.00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG 8<JASA MODAL JUMLAH I 2 3 4 S 6 3 +4+5 4.04. 4.04.05 . 01 .03 Pelayanan Jasa Administrasij Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTB Wilayah I) 0.00 410,000,000.00 0.00 410,000,000.00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 04 Pelayanan Jasa Administrasij Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTB Wi1ayah II) 0.00 410,000,000.00 0.00 410,000,000.00 4.04 . 4.04.05 . 01 . OS Pelayanan Jasa Administrasij Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTS Wilayah III) 0.00 310,000,000.00 0.00 310,000,000.00 4.04.4.04.05.01 . 06 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Keuangan Daerah 0.00 405,000,000.00 0.00 405,000,000.00 4.04 . 4.04.05 . 02 Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Badan Keuangan) 311,300,000.00 686,789,861.00 0.00 998,089,861.00 4.04.4.04.05.02.01 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 0.00 370,349,861.00 0.00 370,349,861.00 4.04.4.04.05.02. 02 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 4.04.4.04.05.02.03 Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi (POE) 311,300,000.00 216,440,000.00 0.00 527,740,000.00 4.04.4.04.05 . 03 Program Peningkatan dan Peflgembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 358,380,000.00 3,102,960,000.00 0.00 3,461,340,000.00 4.04.4.04.05.03.01 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran 0.00 447,000,000.00 0.00 447,000,000.00 AP8D 'Induk\ 4.04 . 4.04.05 . 03 . 02 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang 0.00 111,000,000.00 0.00 111,000,000.00 PpniabJran Perubahan APBD 4.04.4.04.05 . 03 . 03 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan 25,080,000.00 379,920,000.00 0.00 405,008,000.00 Peraturan KDH Tentann Peniabaran PPrTannnunniawaban Pelaksanaan APBD 4.04.4.04.05.03.04 Pengembangan Sistem Informasi Mar,ajemen Keuangan Daerah 113,300,000.00 424,040,000.00 0.00 537,340,000.00 4.04.4.04.05.03 . OS Pelayanan Arus Kas dan Penyediaan SPD 44,000,000.00 35,200,000.00 0.00 79,200,000.00 4.04 . 4.04.05 . 03 . 06 Penyusunan Kebijakar. Keuangan Daerah 0.00 170,000,000.00 0.00 170,000,000.00 4.04.4.04.05 . 03 . 07 Penyusunan Buku Standarisasi Barang dan Jasa 67,100,000.00 144,480,000.00 0.00 . 211,580,000.00 4.04 . 4.04.05 . 03 . 08 Penatausahaan Aset 0.00 370,000,000.00 0.00 370,000,000.00 4.04 . 4.04.05 . 03 . 09 Penatausahaan APBD 20,900,000.00 234,920,000.00 0.00 255,820,000.00 4.04 . 4.04.05 . 03 . 10 Pelayanan Perbendaharaan 44,000,000.00 137,200,000.00 0.00 181,200,000.00 4.04.4.04.05 .03. 11 Penyempurnaan Sisdur Penatausahaan Keuangan Daerah 0.00 115,000,000.00 0.00 115,000,000.00 4.04 . 4.04.05 . 03 . 12 Pembinaan Akuntansi dan Laporan Keuangan SKPD 44,000,000.00 149,200,000.00 0.00 193,200,000.00 4.04 . 4.04.05 . 03 . 13 Kebijakan dan Per;tgendalian Aset 0.00 215,000,000.00 0.00 215,000,000.00 4.04 . 4.04.05 . 03 . 14 Penyusunan dan sosialisasi paket regulasi akuntansi 0.00 170,000,000.00 0.00 170,000,000.00 4.04 . 4.04.05 . 04 Program pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota 0.00 120,565,000.00 0.00 120,565,000.00 4.04 . 4.04.05 . 04 . 01 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD 0.00 120,565,000.00 0.00 120,565,000.00 Kabunalen/Kola 4.04.4.04.05. OS Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 1,202,800,000.00 2,981,370,000.00 0.00 4,184,170,000.00 4.01 . 4.04.05 . OS. 01 Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (UPTB Wilayah I) 335,400,000.00 647,550,000.00 0.00 982,950,000.00 4.04 . 4.04.05 . OS . 02 Intensifikasi Sumber-'sumber Pendapatan Daerah (UPTB Wilayah II) 328,800,000.00 582,940,000.00 0.00 911,740,000.00 4.04 . 4.04.05 . OS . 03 Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (UPTB Wilayah III) 210,000,000.00 558,000,000.00 0.00 768,000,000.00 4.04 . 4.04.05 . OS . 04 Monitoring, Evaluasi, Pendapatan Daerah 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 4.04 . 4.04.05 . OS . OS Koordinasi Pajak 0.00 121,000,000.00 0.00 121,000,000.00 ' 4.04 . 4.04.05 . OS. 06 Ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah 0.00 312,000,000.00 0.00 312,000,000.00 4.04 . 4.04.05 . OS . 07 Koordinasi dan MonitOl ing Evaluasi Samsat 328,600,000.00 389,880,000.00 0.00 718,480,000.00 4.04 . 4.04.05 . OS . 08 Penyusunan Nifai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) 0.00 170,000,000.00 0.00 170,000,000.00 4.05 Kepegawaian 347,160,000.00 2,479,733,604.00 158,000,000.00 2,984,893,604.00 4.05 . 4.05.07 BADAN KEPEGAWAIAN 347,160,000.00 2,479,733,604.00 158,000,000.00 2,984,893,604.00 4.05 . 4.05.07 . 01 Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SOM Aparatur ( Badan Kepegawaian) 105,600,000.00 627,433,604.00 158,000,000.00 891,033,604.00 4.05 . 4.05.07 . 01 . 01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 105,600,000.00 323,433,604.00 0.00 429,033,604.00 4 n, 4.0'.07.01 .02 Peninakatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 0.00 192,500,000.00 158,000,000.00 350,500,000.00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6= 3+4+5 4.05.4.05.07.01 . 03 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 111,500,000.00 0.00 11 1,500,000.00 4.05.4.05.07.02 Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (badan Kepegawaian) 108,240,000.00 233,760,000.00 0.00 342,000,000.00 4.05 . 4.05.07 . 02 . 01 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasl 55,440,000.00 163,560,000.00 0.00 219,000,000.00 4.05 . 4.05.07 . 02 . 02 Penatausanaan dan Penyusunan Laporan Keuangan 52,800,000.00 70,200,000.00 0.00 123,000,0&0.00 4.05 . 4.05.07 . 16 Program Pengembangan Aparatur 83,160,000.00 823,400,000.00 0.00 906,560,000.00 4.05 . 4.05.07 . 16 . 02 Pemberian Bantuan Studi Tugas Belajar dan Ijin Belajar ASN Pemprov Gorontalo 0.00 250,000,000.00 0.00 250,000,000.00 4.05.4.05.07. 16.03 Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN 0.00 186,000,000.00 0.00 186,000,000.00 4.05.4.05.07. 16 . 04 Penyusunan Dokumen Analisis Kebutuhan Pegawai dan Formasi 0.00 98,000,000.00 0.00 98,000,000.00 4.05.4.05.07. 16. OS Pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Peningkatan Pendidikan 27,720,000.00 74,000,000.00 0.00 101,720,000.00 4.05.4.05.07. 16 . 06 Pelaksanaan Seleksi Jabatan Struktural 55,440,000.00 215,400,000.00 0.00 270,840,000.00 4.05.4.05.07.16.07 Pelaksanaan Vji Kompetensi ASN 0.00 0.00 0.00 0.00 4.05 . 4.05.07 . 16 . 08 Penyusl Jnan Standar Kompetensi Jabatan ASN Provinsi Gorontalo 0.00 0.00 0.00 0.00 4.05.4.05.07. 16.09 Penyusunan Pofa Karier ASN di Provinsi Gorontalo 0.00 0.00 0.00 0.00 4.05 . 4.05.07 . 18 Program Peningkatan Kesejahteraan dan Pembinaan Aparatur 50,160,000.00 795,140,000.00 0.00 8~5,300,000.00 4.05 . 4.05.07 . 18 . 01 Pelayanan Kesejahteraan Pegawai 0.00 105,000,000.00 0.00 11)5,000,000.00 4.05.4.05.07. 18.02 Pembinaan dan Penanganan Kasus-kasus Disiplin 0.00 100,000,000.00 0.00 11)0,000,000.00 4.05 . 4.05.07 . 18 . 03 Penilaian dan Penghargaan ASN Berprestasi 0.00 9,690,000.00 0.00 9,690,000.00 4.05.4.05.07. 18 . 04 Pembinaan Fisik, Mental dan Spiritual Anggota Korpri 25,080,000.00 147,590,000.00 0.00 172,670,000.00 4.05.4.05.07. 18.05 Pelaksanaan Pekan Olahraga Korpri Tingkat SKPD Pravinsi Gorontalo 25,080,000.00 124,920,000.00 0.00 150,000,000.00 4.05.4.05.07. 18 . 06 Pembekalan ASN Puma Bakti dan lata Upacara Persemayaman 0.00 107,940,000.00 0.00 107,940,000.00 4.05 . 4.05.07 . 18 . 07 Govemour Coaching 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 4.06 . Pendidikan dan Pelatihan 304,760,000.00 4,196,245,459.00 459,000,000.00 4,960,005,459.00 4.06.4.06.10 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 304,760,000.00 4,196,245,459.00 459,000,000.00 4,960,005,459.00 4.06 . 4.06.10 . 01 Program Pelayanan Administrasi, sarana prasarana dan SOM aparatur (Badan Diklat) 100,800,000.00 1,527,699,000.pO 459,000,000.00 2,087,499,000.00 4.06 . 4.06.10 . 01 . 01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 100,800,000.00 637,424,000.00 0.00 738,224,000.00 4'.06 . 4.06.10 . 01 . 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 0.00 461,535,000.00 459,000,000.00 920,535,000.00 4.06 . 4.06.10 . 01 . 03 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 115,950,000.00 0.00 115,950,000.00 4.06 . 4.06.10 . 01 . 23 Pengembangan Kapasitas Widyaiswara 0.00 312,790,000.00 0.00 312,790,000.00 4.06 . 4.06.10 . 02 Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Badan Diklat) 48,000,000.00 440,639,282.00 0.00 488,639,282.00 4.06 . 4.06.10 . 02 . 01 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 25,200,000.00 367,199,282.00 . 0.00 392,399,282.00 4.06 . 4.06.10 . 02 . 02 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan 22,800,000.00 73,440,000.00 0.00 96,240,000.00 4.06 . 4.06.10 . IS Program pengembangan kompefensi manajerial 80,360,000.00 1,220,620,177.00 0.00 1,300,980,177.00 4.06.4.06.10. IS . 01 Pelaksanaan Diklat Pim Tingkat III 29,960,000.00 768,480,000.00 0.00 798,440,000.00 4.06.4.06.10 . IS . 02 Pelaksanaan Diklat PIM Tingkat IV 0.00 0.00 0.00 0.00 4.06 . 4.06.10 . IS . 03 Diklal Prajabalan/Pendidikan Dasar ePN5 Go!. III 25,200,000.00 248,218,177.00 0.00 273,418,177.00 4.06.4.06.10 . IS . 08 Pengiriman Peserta Diklat Kepemjmpinan I dan Kepemimpinan II Serta LEMHANAS 25,200,000.00 203,922,000.00 0.00 229,122,000.00 4.06 . 4.06.10 . 16 Program pengembangan aplikasi, sistem informasi dan jumal i1miah kediklatan 25,200,000.00 89,350,000.00 0.00 114,550,000.00 4.06.4.06.10 . 16 . 01 Pembangunan I Pengembangan Sistem InFormasi Kediklatan 25,200,000.00 89,350,000.00 0.00 114,550,000.00 4.06.4.06.10 . 17 Program peningkatan kompetensi teknis dan fungsional aparatur 25,200,000.00 414,597,000.00 0.00 439,797,000.00 4.06.4.06.10. 17.01 Pelaksanaan Diklat Training Of Course (TOC) 25,200,000.00 284,397,000.00 0.00 309,597,000.00 KOOE URAIAN URU5AN, ORGANI5A5I, JENI5 BELANJAPROGRAM OAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JA5A MOOAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6 3 + 4 +54.06.4.06.10. 17 . 02 PeJaksanaan Dikrat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 0.00 130,200,000.00 0.00 130,200,000.00 4.06.4.06.10. 18 Program Pengembangan kapasitas, mutu dan keljasama kediklatan 25,200,000.00 503,340,000.00 0.00 528,540,000.004.06.4.06.10.18.02 Penyusunan Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat 0.00 265,540,000.00 0.00 265,540,000.00 4.06.4.06.10 . 18. 03 Kerjasama Penyelenggaraan Diklat 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 4.06.4.06.10. 18.04 Penjaminan Mutu, Pemellharaan dan Peningkatan Akreditas Lembaga Kediklatan 25,200,000.00 137,800,000.00 0.00 163,000,000.00 4.07 Penelitian dan Pengembangan 48,000,000.00 933,400,000.00 0.00 981,400,000.00 4.07 .4.03.01 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 48,000,000.00 933,400,000.00 0.00 981,400,000.00 4.07 . 4.03.01 . 29 Pengembangan Riset Daerah 48,000,000.00 933,400,000.00 0.00 981,400,000.004.07 . 4.03.01 . 29 . 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Prasarana Wilayah 22,800,000.00 222,640,000.00 0.00 245,440,000.00 4.07 . 4.03.01 . 29 . 02 Pene!itian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya 25,200,000.00 219,760,000.00 0.00 244,960,000.00 4.07.4.03.01 . 29 . 03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 0.00 491,000,000.00 0.00 491,000,000.00 Jumlah 71,898,434,759.00 443,362,689,917.11 330,346,326,362.20 845,607,451,038.31