DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 15 Tahun 2018

Nomor: 15
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai rancangan perubahan rencana kerja pembangunan daerah Tahun 2018 yang dijelaskan dalam lampiran berisi pendahuluan (diantaranya latar belakang dan landasan hukum), evaluasi capaian RKPD tahun lalu, kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2018.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20a Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 ten tang Pembentukan Provinsi GorontaIo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
6.Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2007- 2025 Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor. 03 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03);
7.Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 -2017 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02);
8.Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontal0 Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 - 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13);
9.Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerh Provinsi Gorontalo Nomor 09);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PEAA'fURAN aUBERNUR NbMbR 10.a 'fEN'fANa RENcANA KERJA PEMBANGUNANDAERAHTAHUN2018. WAGUB 3

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 20a Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 20.a) diubah sebagai berikut :

1.Dilakukan penyesuaian terkait kebijakan keuangan daerah pada BABIII;
2.Dilakukan penyesuaian SKPD penanggungjawab program pada BABIV;dan
3.Dilakukan penyesuaian lampiran program kegiatan berdasarkan OPD atas penetapan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 - 2022. sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 8 ari 2018 ~UBERNU TALO~ Diundangkan di Gorontal0 pada fangga1 8 Januari SEKRETAR1SD~ PRO w~~~/~ 2018 SI GORONTALO BERITADAERAHPROVINSIGORONTALOTAHUN2018 NOMOR 15 LAMPIRAN PERU BAHAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 20a TAHUN_2017 NOMOR. : 15 TAHUN 2018 TANGGAL : g JANUARI2018 TENTANG : RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSJ GOR:ONTALO I ( IIHKPO PEHU8AHAN PHOVINSI GOHONTALO TAHUN 20/8 . DAFTAR 151 BAB I PENDAHULUAN 1.1 1.1. LATAR BELAKANG 1.1 1.2. LANDASAN HUKUM 1.1 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 1.2 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3 1.5.SISTIMATIKA 1.3 BAB II EVALUASI CAPAIAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN 11.1 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 11.1 2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 11.1 2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 11.4 2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM 11.16 2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH 11.22 2.1.4.1 KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH 11.22 2.1.4.2 INFRASTRUKTUR WILAYAH 11.34 2.1.4.3 INVESTASI 11.41 2.1.4.4 SUMBERDAYA MANUSIA 11.42 2.1.5 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN 11.42 PEMERINTAH DAERAH BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN 111.1 KEUANGAN DAERAH 3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH 111.1 I 3.1.1 KONDISI EKONOMI MA~RO PROVINSI GORONTALO 111.1 I 3.1.2 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN 111.8 DAERAH TAHUN 2017 bAN TAHUN 2018 3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 111.11 . - 3.2.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH 111.11 TAHUN ANGGARAN 2018 , 3.2.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH 111.24 3.2.3 UPAYA-UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM 1/1.27 MENCAPAI TARGET PENDAPATAN 3.3. BELANJA DAERAH 111.21 3.3.1 KEBIJAKAN TERKAIT DGN PER EN CANAAN BELANJA 111.30 3.3.2 KEBIJAKAN BELANJA TI,DAK LANGSUNG 111.34 3.3.3 KEBIJAKAN BELANJA BERDASARKAN OPD 111.37 IIewo PERUBAHAN PROII/NS! DOHONTALO TAHUNZOIB 3.4 PEMBIAYAAN DAERAH 111.39 3.4.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN 111.39 3.4.2 KEBIJAKAN PENGElUARAN PEMBIAYAAN 111.40 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH IV.1 4.1. TEMA PEMBANGUNAN 2018 IV.2 4.2. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN IV.3 4.3. ISU STRATEGI IV.5 4.4 SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN IV.8 4.5 PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH IV.18 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH V.1 TAHUN 2018 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KE~IATAN V.1 BAB VI PENUTUP VI.1 LAMPIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 1018 iiiRUn PERUBAHAN PROWNS!GOIlONTAlO TAHUN 20/8 DAFTAR TABEl DAN GAM BAR
1.GAMBAR 1.1 KETERKAITAN PERENCANAAN NASIONAl, DAERAH DAN SKPD , 2 .. GAMBAR 2.1 PETA PROVINSI GORONTAlO !
3.TABEl 2.1 lUAS WllAYAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA ,
4.TABEl 2.2 JUMlAH PENDUDUK GORONTAlO 2012.2016
5.TABEl 2.3 KONDISI DEMOGRAFI PROVINSI !GORONTAlO ,
6.TABEl 2.4 INDEKS PEMBA~JGUNAN MANUSIA (IPM) PROVINSI GORONTAlO ,
7.TABEl 2.5 PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEA1rAS MENURUT JENIS KEGIATAN i I
8.TABEl 2.6 PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS YANG BEKERJA MENU RUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA ! ,
9.TABEl 2.7 PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE MAS YANG BEKERJA 01 SEKTOR FORMAl.INFORMAl
10.TABEl 2.8 PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA
11.TABEl 2.9 PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN
12.TABEl 2.10 JUMlAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
13.TABEl 2.11 GARIS KEMISKINAN PROVINSIGORONTAlO
14.TABEl 2.12 PDRB MENURUT lAPANGAN USAHA TAHUN 2015.2016
15.TABEl 2.13 PDRB ATAS DASAR HARGA BERlAKU DAN HARGA KONSTAN MENURUTlAPANGAN USAHA 2014-2016
16.TABEl 2.14 lAJU PERTUMBUHAN DAN SUMBER PERTUMBUHAN PDRB MENURUT lAPANGAN USAHA TAHUN DASAR 2010
17.TABEl 2.15. lAJU PERTUMBUHAN DAN SUMBER PERTUMBUHAN PDRB MENURUT lAPANGAN USAHA, TAHUN 2014.2016
18.TABEl 2.16 ANGKA PARTISIPASI MURNI DAN ANGKA PARTISIPASI KASAR TAHUN 2015.2016
19.TABEl 2.17 PERKEMBANGAN PRODUKSI PERI KANAN 2012-2016
20.TABEl 2.18 HUBUNGAN TARGET DAN REALISASI PRODUKSI PERI KANAN 2012 - 2016
21.TABEl 2.19 DATA KERAGAAN KOPERASI PER KABUPATEN/KOTA
22.TABEl 2.20 PERKEMBANGAN IKM PROVINSI GORONTAlO
23.TABEl 2.21INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
24.TABEl 3.1. NllAI PDRB DAN LAJU PERTUMBUHAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2015 DAN 2016 (TAHUN DASAR 2000) \.2 I\.2 I\.2 I\.3 11.4 I\.5 11.6 I\.6 11.7 11.8 11.8 1\.10 1\.11 1\.12 11.13 11.14 1\.14 1\.17 1\.27 11.28 1\.31 11.32 1\.42 II\.2 IIHKPn PERU8AHAN PROWNSI GOIlONTALO TAHUN 2018
25.TABEL 3.2 LAJU PERTUMBUHAN DAN SUMBER PERTUMBUHAN PDRB 111.2 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN DASAR 2010
26.TABEL 3.3. PDRB PERKAPITA TAHUN DASAR 2010 111.3 TAHUN 2014 - 2015
27.TABEL 3.4 LAJU INFLASI KOTA GORONTALO DESEMBER 2016, 111.4 TAHUN KALENDER 2016
28.TABEL 3.5 PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS MENURUT JENIS 111.5 KEGIATAN
29.TABEL 3.6 GARIS KEMISKINAN PROVINSI GORONTALO 111.7
30.TABEL 3.7 INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN DAN INDEKS 111.7 KEPARAHAN KEMISKINAN
31.TABEL 3.8 PERKIRAAN INDIKATOR MAKRO TAHUN 2017-2018 111.11
32.TABEL 3.9 PROYEKSIINDIKATOR MAKRO 2()17-2018 111.11
33.TABEL 3.10 REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN 2017 111.13
34.TABEL 3.11 PERKEMBANGAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH 111.14
35.TABEL 3.12 PERTUMBUHAN PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN 111.15 DAERAH TERHADAP TARGET 2012-2016
36.TABEL 3.13 KAPASITAS RILL KEMAMPUANKEUANGAN DAERAH 111.25
37.TABEL 3.14 PERBANDINGAN PENDAPATAN' DAERAH 111.25
38.TABEL 3.15 RINGKASAN PERKEMBANGAN ~EALISASI BELANJA 111.32 APBD 2012-2016 I I I
39.TABEL 3.16 PERKEMBANGAN PERSENTASE REALISASI BELANJA 111.32 I
40.TABEL 3.17 REALISASI ANGGARAN BELANjA SEMESTER 12017 111.33 -
41.TABEL 3.18 PERBANDINGAN KEBIJAKAN BELANJA PADA APBD 111.33 TA.2017 DAN KU-APBD TA.2018
42.TABEL 3.19 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 111.40 43 . . TABEL 3.20 KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 111.41 DAERAH PADA KU-APBD TAHUN 2018
44.TABEL 4.1 HUBUNGAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD IV.4
45.TABEL 4.2 SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH IV.17
46.TABEL 4.3 PROGRAM PRIORITAS PROVINSi TAHUN 2018 IV.19
47.TABEL 4.4 PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI IV.24
48.TABEL 5.1 PROGRAM PRIORITAS PROVINSI GORONTALO 2018 V.1 II HKPO PE/{UBAHAN PHOYINSIIJOHONTALD 'AHUN 2018 Rencana kerja pemerintah daerah tahun 2018 menjadi penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 - 2022 yang juga merupakan kelanjutan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing - masing SKPD maupun seluruh stakeholder pembangunan yang ada di daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo. Sebagaimana amanah undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan lebih dieksplisitkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Peiaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka RKPD Ini memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro dan program - program Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD). RKPD juga digunakan sebagal pedoman penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. 1.2. Landasan Hukum Landasan Hukum yang mendasari penyusunan RKPDini adalah sebagai berikut :
1.Undang - Undang No 25 tahun 2004 tenta'ng Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan .Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); ,
2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah i (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor'244);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); I-I m HKPO PERUBAHAN PRDYlNS! OOllomALO TAHUN 20/8
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom!Jr 4741);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun \2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara I . Republik Indonesia Nomor 4817); :
8.Perturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan , . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019;
10.Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo;
11.Peraturan Daerah Provlnsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJ~1D)Provinsi Gorontalo tahun 2017- 2022;
12.Peraturan Menteri Daiam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembanugnoln Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan . pembangunan nasional. Ruang Iingkup perencanaan pembangunan daerah yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Disamping itu, Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah .. Gambar 1.1 Keterkaitan Perencanaan Nasional, Daerah dan SKPD RPJPN o"""nl'/ RPJM NASIONAL Dijabarkan RKP Acuan Dioerhatikan Acuan RPJPD n'T'nll'r-. p"ri"' •.•..•"'" RPJM nArnATTj , Pedoman RENSTRA' C' 1/ or. Pedoman Pedoman Acuan 1.5 Sistematika Sistematika Rencana Kerja disusun sebagai berikut : iii HKPO PEIlUBAHAN PIlOVlNSI GOHONTALD 'AHliN 20/9 1.4 Maksud dan Tujuan Maksud dan Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2018 adalah :
1.Sebagai upaya dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Provinsi Gorontalo dalam RPJMD 2017 - 2022;
2.Mewujudkan sinergi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan baik antar daerah, antar fungsi pemerintahan maupun antar, tingkat pemerintahan; ,
3.Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan I penganggaran; I
4.Sebagai dasar pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan; I I Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2018 I BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penjelasan tentang latar belakarig Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. 1.2. Landasan Hukum Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. I 1.3. Hubungan Antar Dokumen Menjelaskan tentar,g hubungan Rencana Kerja Pemerintail Daerah (RKPD) Tahun 2018 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya. 1.4. Maksud dan Tujuan Menjelaskan tentang maksud dan tujuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. 1.5. Sistematika Memuat sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. I 2.2. Evaiuasi Pelaksanaan Program dan 'Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD 1-3 B "}{PO PEHUBAHAN PRaY/NSf ODHONTALD ''''HUN 2018 Menjelaskan hasil capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 serta pencapaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017 sebagcli tahun terakhir periode RPJMD 2012-2017 2.3 Permasalahan Pembangunan Menjelaskan dan melakukan Identifikasi permasalahan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2015-2016. , Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2018 serta pendanaan pembangu~an lainnya. 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Mengemukakan tentang prioritas pembangunan untuk tahun 2018, isu strategis, serta prioritas program pembangunan daerah. 1-4 iii HKPO PEHUBAHAN PRQY/NSf OOHONTAlO lAHliN 20/8 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi Berdasarkan UU No. 38 tahun 2001, wilayah Gorontalo ditetapkan sebagai Provinsi, lepas dari Provinsi Sulawesi Utara. Gorontaio sebagai provinsi. yang ke 32 secara geografis terietak diantara antara 0° 19' - 0° 57' Lintang Utara dan 121° 23' - 125° 14' Bujur Timur, yang diapit oleh Laut Sulawesi di sebelah Utara, Provinsi Sulutdi sebeiah Timur, Teluk Tomini di sebelah Selatan, dan Provinsi Sulteng di sebelah Barat. Awal terbentuknya Provinsi Gorontalo baru memiliki 2 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kota Gorontalo. Seiring dengan perkembangan daerah dan berdasarkan aspirasi masyarakat, maka di Provinsi Gorontalo kemudian terbentuk 2 kabupaten baru yakni Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2003. Akhirnya pada tahun 2007 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2007 disahkan pembentukan satu kabupaten lagi yaitu Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan demikian hingga saat ini Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota. Wilayah Gorontalo terletak di antara 0°19', - 1°15' Lintang Utara dan 121°23' - 123°43' Bujur Timur. Dari posisi tersebut wilayah ini berbatasan langsung dengan dua Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Uta~a berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dibatasi ole~ Teluk Tomini. Peta Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Gambar 2.1 II.j iii RKPD PEHUBAHAN PltOVlNSI GOHONTAlO TAHUN 2018 ., " ,. I.'f' , " 11 n " ;., Wilayah Provinsi Gorontalo dengan Luas 12.215,44 km 2 , hanya sebesar 0,63 persen dari luas wilayah Indonesia. Provinsi Gorontalo memiliki 6 (enam) wilayah administrasi pemerintahan, yakni 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang terdiri dari Kota Gorontalo dengan luas wilayah 66,25 km 2 , Kabupaten Gorontalo dengan luas wilayah 2.207,58 km2, Kabupaten Boalemo dengan luas wilayah 2.517,36 km 2 , Kabupaten Pohuwato dengan luas wilayah 4.244,31 km 2 , Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah 1.889,04 km2 dan Kabupaten Gorontalo Utara dengan luas wilayah 1.676,15 km 2 • Tabel2.1 Luas Wilayah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota Sumber : Bappeda ProVlnSJGorontalo, (HasiJ Olahan), Dlf)en PUM Kemendagrl Luas Wilayah Persentase Sumber DataNo. Wilayah (Km') (%) 01 Kabupaten Gorontalo 2.207,58 18,07 UU No. 29 Thn 1959, UU No. 50 Thn 1999 , UU NO.6 Thn 2003 dan UU No. 11 Thn 2007 02 Kabupaten Boalemo 2.517,36 20,61 UU No. 50 Thn 1999 dan UU NO.6 Thn 2003 03 Kabupaten Pohuwato 4.244,31 34,75 UU NO.6 Thn 2003 04 Kabupaten Bonbol 1.889,04 15,46 UU NO.6 Thn 2003 05 Kabupaten Gorontalo 1.676,15 13,72 UU No. 11 Thn 2007 Utara 06 Kota Gorontalo 66,25 0,54 UU No. 29 Thn 1959 dan UU No. 22 Thn 1999 Provinsi Gorontalo 12.215,44 100 UU No. 38 Thn 2000 .. Permukaan tanah di Provinsi Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan. Oleh karenanya, provinsi ini mempunyai banyak gunung dengan ketinggian yang berbeda- beda. II-2 m HKPO PEHUBAHAN PHOVINSIOOHONTALO {AHliN 20/8 Gunung Tabongo yang terletak di Kabupaten Boalemo merupakan gunung yang tertinggi di Provinsi Gorontalo. Sedangkan Gunung Litu-Litu yang terletak di Kabupaten Gorontalo merupakan gunung yang terendah. Di samping mempunyai banyak gunung, provinsi ini juga dilintasi banyak sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Paguyaman yang terletak di Kabupaten Boalemo dengan panjang aliran 99,3 km. Sedangkan sungai yang terpendek adalah Sungai Bolontio dengan panjang aliran 5,3 km yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara. Provinsi Gorontalo hingga tahun 2016 berpenduduk sebanyak 1.150.765 jiwa. Dari tabel 2.2 dapat dilihat bahwa Kabupaten Goro\ltalo merupakan kabupaten yang jumlah penduduknya lebih banyak. Penduduk Kabupaten Gorontalo sebesar 35,03 persen dari I .jumlah keseluruhan penduduk Provinsi, sedangkan Kabupaten Gorontalo Utara I merupakan wilayah yang terendah jumlah penduduknya dari seluruh kabupaten/kota I I yang ada di Provinsl Gorontalo. Tabel,2.2 Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo, 2012-2016 Nama Tahun No Kabupaten{Kota 2012 2013 2014 2015 2016 01 Kab. Gorontalo 368.053 365.781 368.149 370.441 372.856 02 Kab. Boalemo 136.269 141.547 145.580 149.832 154.008 03 Kab. Pohuwato 135.338 139.675 143.338 146.896 150.385 04 Kab. Bone Bolango 147.692 148.97.1 - 151.094 153.166 155.238 05 Kab. Gorontalo 108.079 108.324 109.502 110.700 111.824 Utara 06 Kota Gorontalo 188.761 193.692 197.970 202.202 - 206.454 Provinsi Gorontalo 1.084.192 1.097.990 1.115.633 1.133.237 1.150.765 Sumber: Badan Pusat Stattstfk ProVtnSI Gorontalo, 20.17 Tabel diatas menunjukkan bahwa wilayah kabUpaten/kota yang terpadat penduduknya adalah Kota Gorontalo. Dengan luas wilayah yang hanya sebesar 66,25 Km2 namun memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, dengan kepadatan penduduk mencapai 3.116 jiwa/km2. Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk terkecil adalah Kabupaten Pohuwato, yaitu hanya sekitar 35 jiwa/km2 denganluas wilayah 4.244,31 km2. Dengan total wilayah Provinsi Gorontalo yang seluas 12.215,44 km2 memiliki kepadatan penduduk mencapai 94,21 jiwa/km2. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Gorontalo mencapai mencapai 1,55 %, sedangkan sex ratio sebesar 100,38 yang berarti dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 100,38 penduduk laki-Iaki, dengan rincian sebagaimana table 2.3 berikut : 11-3 Indeks Pembangunan keberhasilan dalam iii KKPO PERUBAHAN PROYlNS: OOHONTALO TAHUN 20/8 label 2.3 Kondisi Dernografi Provinsi Gorontalo 2012-2016 lndikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 . Jumlah Jiwa 1.084.192 1.097.990 1.115.633 1.133.237 1.150.765 Penduduk - Laki - Laki Jiwa 543.086 550.004 558.862 567.695 567.482 - Perempuan Jiwa 541.106 547.986 556.771 565.542 574.283 Laju % 2,09 1,27 2,89 1,55 1,55 Pertumbuhan Penduduk Kepadatan Org/Km' 87 88 90 92 94,21 Penduduk Sex Ratio % 100,36 100.37 100,38 100,38 100,38 Sumber: Badan Pusat StatJstik Provmsl Gorontalo, 2017 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1. Kondisi Urn urn Kesejahteraan Masyarakat

a.Indeks Pernbangunan Manusia (IPM) Manusia (IPM) adalah indikator untuk mengukur upaya membangun kualitas hidup manusia , (masyarakatjpenduduk), yang merupakan indeks komposit hasH agregasi tiga jenis indeks yang masing-masing mewakili dimensi pembangunan manusia, yakni indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks standar hid up. IPM , diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990, dan selanjutnya metode perhitungannya direvisi pada tahun 2~10. Badan Pusat Statistik mengadopsi metodologi perhitungan IPM yang baru mulai tahun 2014 dan melakukan , backcasting sejak tahul1 2010. I Perubahan mendasar dalam perhitungkn IPM dengan metode baru mencakup I penggunaan indikator harapan lama! sekolah (HLS) menggantikan indikator angka melek huruf (AMH) dalam I perhitungan indeks pendidikan dan I -,-- - penggunaan indikator pendapatan, nasional bruto (PNB) per kapita menggantikan produk domestik bruto (PDB) per kapita dalam perhitungan indeks standar hidup. Beberapa perubahan tersebut menjadikan IPM dengan metode baru memHiki sejumlah keunggulan dibanding IPM' yang dihitung dengan metode lama. Penggunaan HLS dalam perhitungan indeks pendidikan, misalnya, menjadikan IPM dengan metode baru mampu memotret gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi dibanding IPM dengan metode lama. HasHperhitungan IPM se-Provinsi Gorontalo dengan menggunakan metode baru tahun dasar 2010 diuraikan pada tabel dibawah ini. II-4 II "/{po PEHUBAHAN PHOYINSI DOHONTALO JAHUN 2018 I Tabel2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo ." Tahun 2014-201~ Angka Harapan I ~ Angka Harapan Lama s~~olah Rata~rataLama Pengeluaran per Hidun (EYS Sekolah (MYS) KaDita Disesuaikan Provinsij Itahu", (tahun) : Itahun) ribu ru lah PPP IPM KablKota 2014 201S 2014 201S 2014 201S 2014 201S 2014 201S t) (21 (31 4 (5) (6) i7\ 8 " 191 110\ il2) . Boalemo 67.29 67.49 11.89 "1207 6il2 6.15 7598 7317 62.18 62,86 Gorontalo 66.53 66,63 11.89 11.99 6,31 6.53 8032 8398 62.90 6363 Pohuwato 62,33 62.43 IL68 1203 6.53 6.54 8925 9146 61.74 6250 Bone Solanna 67.50 67.60 12.33 1276 7:67 7.70 8669 8900 66.03 66.83 Gorontalo I Utara 64.79 64.99 11.68 1196 6,53 6.59 7999 8178 61.92 6255 ~~orontaro 71.68 71.69 13.76 14 18 10.24 10.28 11019 11269 74.97 7562 PROVINSI 67.12 12.49 1270 6.96 6.97 8762 903S 6S.17 6S.86 GORONTAI..O 67.00 Sumber: BPS Provinsi Gorontalo/ 2016 Pembangunan manusia di Provinsi Gorontalo pada tahun 2015 terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontaio. Pada Tahun 2015, IPM Provinsi Gorontalo telah mencapai 65,86. Angka ini meningkat sebesar 0,69 poin dibandingkan tahun 2014 sebesar 65,17. Pada tahun 2015 capaian Pembangunan Manusia di Provinsi Gorontalo berstatus "sedang", masih sama dengan status yang dicapai tahun 2014. Selama periode 2014 hingga 2015, komponen pembentuk rPM juga mengalami peningkatan. Angka harapan hidup Provinsi Gorontalo tahun 2015 hingga 67,12 tahun, meningkat 0,12 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,70 tahun, meningkat 0,21 tahun dibandingkan tahun 2014. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun keatas secara rata-rata telah menernpuh pendidikan selama 7,05 tahun, meningkat 0,08 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran perkapita disesuaikan (harga konstan 2012) masyarakat telah mencapai 9,04 juta rupiah pada tahun 2015, atau meningkat Tp. 273 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara di tingkat kabupatenjkota, pencapaian Indeks Pembangunan Manusia cukup bervariasi. IPM pada level kabupatenjkota berkisar antara 62,50 I (Kabupaten Pohuwato) hingga 75,62 '(Kota Gorontalo). Pada dimensi Angka Harapan Hidup berkisar' antara 62,43 tahun (Kabupaten Pohuwato) hingga 71,69 tahun (Kota Gorontalo), untuk Idimensi Angka Harapan Lama Sek;lah berklsar antara 11,96 tahun (Kabupate:n Gorontalo Utara) hingga 14,18 tahun (Kota Gorontalo), Sementara untuk Rata-rata Lama sekolah berkisar antara 6,23 tahun (Kabupaten Boalemo) hingga 1q,29 tahun (Kota Gorontalo). Sedangkan pengeluaran perkapita disesuaikan di t1ngkat KabupatenjKota berkisar antara , 7,82 juta rupiah pertahun (kabupaten Boalemo) hingga 11,27 juta rupiah pertahun (Kota Gorontalo). II.5 II HKPO PERUBAHAN PROJIIKSI GORONTALO 'AHliN 20/8 b.Ketenagake~aan Dari sis! capaian ketenagakerjaan, berdasarkan data BPS Provinsi Gorontalo jumlah angkatan kerja pada Agustus 20'16 mencapai 562.196 orang, berkurang 1.206 orang dari keadaan Februari Ta7un 2016 sebesar 563.402 orang, atau bertambah 44.408 orang dari keadaan! Agustus 2015 sebesar 517.788 orang. I Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari Agustus 2015 - Agustus 2016 ini disebabkan proporsi penduduk usia kerja yang masuk pasar I kerja mengalami kenaikan. Namun jika dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja, peningkatan TPAK ini belum cukup diimbangi penyerapan tenaga kerja. Pada Agustus 2016 jumlah penduduk yang b9kerja sebesar 546.668 orang, berkurang , 5.119 orang dari keadaan Februari 2016 sebesar 541.549 orang, namun .. I bertambah 52.981 orang dari keadaaM AgustllS 2015 yang sebesar 493.687 orang. Sedangkan jumlah penganggur pada Agustus 2016 sebesar 15.528 I , •• I orang, berkurang 6.325 orang dari keadaan Februari 2016 yang sebesar 21.853, . . orang, dan berkurang 8.573 orang dari, keadaan Agustus 2015 sebesar 24.101 orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) ~i Provinsi Gorontalo pada Agustus 2016 sebesar 2,76 persen (dari angkatan ~erja). Hal ini menunjukkan penurunan tingkat pengangguran yang sangat signifikan dibandingkan TPT Februari 2016 sebesar 3,88 persen atau TPT Agustus 2015 sebesar 4,65 persen. Uraian jelas mengenai pengangguran di Provinsi Gorontalo digambarkan dalam tabel 2.5 dibawah ini. Tabel2.5 Penduduk usia 15 tahun keatas menurut Jenis kegiatan Kegiatan Utama 2015 2016 Februari Aqustus Februari Aqustus Anqkatan Keri2 534.Q12 517.788 563.402 562.196 Bekeria 517.687 493.687 541.549 546.668 Penqanqquran 16.325 24.101 21.853 15.528 BukanAnqkatan Keria 270.619 295.718 257.849 265.935 Sekolah 70.311 78.825 79.484 75.928 MenourusRmahTanaaa 166.751 185.526 152.535 168.119 Lainnya 33.557 31.367 25.830 21.888 Total Penduduk Berumur 15 Tahun 804.631 813.506 821.251 828.131 ke atas Tingkat PengangguranTerbuka 3,06 4,65 3,88 2,76 Tinqkat PartisioasiAnakatan Keria 6637 6365 6860 6789 Su:nber. BPS Provmsf Gorontalo, 2017 Jika dilihat dari lapangan usaha, ma~a sebagian besar penduduk Gorontalo bekerja di sektor pertanian. Pada bulan Agustus 2016, tercatat penduduk 15 tahun keatas yang bekerja di sektor :pertanian sebanyak 30,63 persen atau 167.445 jiwa dari total penduduk yang bekerja, Sedangkan sektor industri sebesar 7,44 persen atau 40.665 jiwa, di sektor perdagangan 20,01 persen atau sebesar 109.389 jiwa, sektor jasa keniasyarakatan 25,09 persen 137.175 jiwa Ii-6 iii RKPO PERUBAHAN PROVINSI GORONTALO TAHUN 2UIlI dan sektor lainnya 16,83 persen atau 9L994 jiwa, sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.6 dibawah ini. Sumber: BPS ProvmsJGorontalo~ 20il Pekeriaan Utama 2014-201 lapangan 2014 2015 2016 Pekerjaan Februari Agustus Februari Agustus Februari Agustus Utama Pertanian 169.345 188.033 174.931 171.104 154.644 167.445 Industri 19.196 41.165 40.789 35.684 48.891 40.665 Perdaaanaan 104.106 84.147 108.775 97.500 122.875 109.389 Jasa 104.443 85.080 115.787 102.859 104.633 137.175 Kemasvarakatan Lainnya 110.849 80.712 77.405 86.540 110.506 91.994 Total 507.939 479.137 517!687 493.687 541.549 546.668 - Tabel.2.6 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan 6 Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk yang bekerja I dapat diidentifikasi berdasarkan status, pekerjaan. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu , buruh tetap dan kategori buruhjkarya0an, sisanya termasuk pekerja informal,, Berdasarkan identifikasi ini, maka pada Agustus 2016 tercatat 216.948 orang atau 39,69 persen pekerja di Goront~lo bekerja pada kegiatan formal dan I I 329.720 orang atau 60,31 persen bekerja pada kegiatan informal. I Tabel2.7 Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Formal- Informal Provinsi Gorontalo, 2.014-2016 . Sektor Formal- 2014 , 2015 2016 Informal Februari Agustus Februari Agustus Februari Agustus Formal 190,698 160,122 176,523 183,333 205.875 216.948 Informal 317,241 319,015 341,164 310,354 335.674 329.720 Jumlah 507,939 479,137 517,687 493,687 541.549 546.668 Sumber: BPS ProvmSI Gorontalo, 2017 Dari orang yang bekerja pada Agustus 2016, status pekerjaan utama yang terbanyak adalah buruhjkaryawanjpegawai yaitu 196.671 orang atau 35,98 persen, diikuti berusaha send!ri sejumlah 13L916 orang atau 24,13 persen, kemudian berusaha dibantu buruh t!dak tetap sebanyak 87.761 orang atau 16,05 persen, sedangkan yang terkecil adalah berusaha dibantu buruh tetap 5ebesar 20.277 orang atau 3,71 persen. II-7 • HKPO PEU;BAHAN PHOVINSI OORONTAlO TAHUN 2018 Tabel2.8 Penduduk Berumur 15 Tahull ke Atas yang Bekerja k' U 2014 2016menu rut Status Pe enaan tama - 2014 2015 2016 Status Pekerjaan Utama Februari Agustus Februari Agustus Februari Agustus

(1)(21 (31 (4) (51 (6) 171 BerusahaSendiri 133,799 114,649 121,900 124,472 127.989 131.916 Berusahadibantu Buruh Tidak 84.928 87.761 Tetao/Buruh Tidak Dibavar 73686 79911 88285 70515 Berusahadibantu Buruh Tetap 15205 16316 19333 19 155 28.503 20.277 Buruh/Karyawan/Pegawai 175,493 143,806 157,190 164,178 177.372 196.671 PekerjaBebasdi Pertanian 23821 31 366 22,470 59657 21.459 25.661 PekerjaBebasdi Non Pertanian 25366 27389 25038 27.220 24.728 20.756 PekerjaKeluarga/tak Dibayar 60569 65700 83471 55710 76.570 63.626 Jumlah 507,939 479137 517,687 493687 541.549 546.668 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2017 Pada Agustus 2016, pekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap tinggi yaitu sekitar 281.607 orang atau 51,51 persen, Pekerja dengan pendidikan SMP-SMU sebesar 188.165 orang atau 34,42 persen, sedangkan jumlah pekerja dengan pendidikan tinggi masih relatif keeil, yaitu sebanyak 76.896 orang atau 14,07 persen. Tabel2.9 Penduduk yang bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2014-2016 Pendidikan 2014 2015 2016 Tinggi yang - Ditamatkan Februari Agustus Februari Agustus Februari Agustus (11 (2) (31 (41 (5) (6) (71- <= SD 311,270 300,343 I~297,908 281,462 292.861 281.507 I SMP- SMA 142,556 132,851 I 157,060 158,284 193.133 188.165 I. Universitas 54,113 45,943 Ii 62,719 53,941 55.555 76.896 Jumlah 507,939 479,137 Ii 517,687 493,687 541.549 546.668 Sumber: Badan Pusat Statistik Pray/nsf Gorontalo, 2011 C. Kemiskinan Tingkat kesejahteraan masyarakatsalah satunya diukur oleh indikator i kemiskinan. Data sensus Badan Pusat statistik Provinsi Gorontalo diperoleh data selama kurun waktu 5 tahun terjadi Ifluktuasi angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Dimana pada tahun 2015 mengalami peningkatan angka kemiskinan yang salah satunya disebabkan oleh keinaikan BBM serta kondisi perekonomian nasional yang tidak stabil. Namundemikian tahun 2016 kembali terjadi penurunan yang eukup signifikan, dimana tahun 2015 persentase angka II-8 II HKPD PEHUBAHAN PHO/IINSI GonONTALD TAHUN 2018 , , ! kemiskinan sebesar 18,32 persen, turun!menjadi 17,63 persen tahun 2016 atau sebesar 0,69 persen. I I I Grafik 2.;1 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo, 2012-2016 20 ',33 111'£1 ~ 01 Jj"3?'"'-' ~-1•. 3 lS .. 10 lV6 1.47 1~ 96 Iii ,13. 1..-00 "'~ c .2 ., "' II '" 201L 20U Lill , 20]S 2016 <3 ~Ni1sion;ll 1 "\.(;6 11.,7 10.96 "11.13 10.70 ...- Provo Crio "l7,:U 17.51 17.". ](1.32 17.63 i Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Goronta/o, 201? Jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2016 sebesar 17,72 persen, maka terjadi penurunan sebesar 0,09 persen pada September tahun 2016 sebesar 17,63 persen. Jumlah penduduk miskin September 2016 di Provinsi Gorontalo sebanyak 203,69 ribu jiwa, sementara jumlah penduduk miskin Maret 2016 sebanyak 203,19 ribu jiwa. Dengan demikian jumlah penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo selama periode Maret - September 2016 bertambah sebanyak 500 jiwa. Pada periode ini, jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami penurunan, sedangkan di perdesaan mengalami kenaikan. Penurunan jumlah penduduk miskin di perkotaan mencapai 60 jiwa, sedangkan kenaikan jumlah penduduk miskin di perdesaan sebesar 560 jiwa. Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo pada September 2016 sebesar 88,21 persen berada di pedesaan, sisanya 11,79 persen tinggai di wilayah perkotaan dari total jumlah penduduk miskin. Dari data sebaran kemiskinan kabupaten/Kota se-Provinsi, maka dapat dilihat bahwa jumlah kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Gorontalo yaitu untuk tahun 2016 sebesar 80,42 ribu penduduk miskin, sementara jumiah penduduk miskin terrendah adalah Kota Gorontalo sebesar 11.95 ribu penduduk. Namun jika dihat dari persentase kemiskinan menunjukkan bahwa persentase tertinggi berada di Kabupaten Boelamo untuk tahun 2016 sebesar 21,79 persen mengalami peningkatan dibandingkan itahun 2015 sebesar 21,67 persen dan terrendah adalah Kota Gorontalo sebesar 5,79 persen, yang dapat dilihat pada table berikut ini : 11-9 II RKPO PEHUB.4HANPIlOYlNSI GORONTALO !AHUN 20/8 ! Tabel2.10 Jumlah dan Persentase penduduk Miskin I h 201S 2016Kabuoaten/Kota se-Provinsi Goronta 0 ta un - Tahun 2015 Tahun 2016 No KabjKota I Persentase lumlah Persentase lumlah Penduduk Penduduk Penduduk Penduduk Miskin (Ribu) Miskin (%) Miskin (Ribu) Miskin (%) - 33,55 21,79

1.Kab. Boalemo 32.19 21,67
2.Kab. Gorontalo 80.52 21,80 80.42 21,57 I
3.Kab. Pohuwato 32.70 22,43 32.28 21,47 [4. Kab. Bone 28,19 18,49 26.68 17,19 Bolango
5.Kab. Gorontalo 21.06 18,93 22.32 19,96 Utara ! Kota Gorontalo 12.18 ! 6,05 11.95 5,79 : ProvinsiGorontalo 206.84 I 18,32 202.88 17,63 ! Sumber: Badan Pusat 5tatistik Provinsi Gorontalo, 2017 I _ Sementara itu terdapat dimensi lain atau indikator lain dari kemiskinan itu sendiri, yaitu Tingkat Kedalaman Kemiskinan dan Tingkat Keparahan Kemiskinan yang disajikan dalam bentuk Indeks yang menunjukkan cukupberhasilnya kebijakan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Sehingga pada tahun 2016 terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 18,32 persen menjadi 17,63 persen atau sebesar 0,69 persen. Penurunan ini juga diikuti dengan berkurangnya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Dapat dilihat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (PI) menjadi 2.787 pada September 2016, yang sebelumnya4,116 pada Maret 2016. Kondisi ini menggambal'kan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin dekat selisihnya dengan garis kemiskinan. Selain itu, , Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Gorontalo terjadi penurunan dari 1,466 pada Maret 2016 menjadi 0,649 pada September 2016. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan (gap) pengeluaran antara penduduk miskin itu sendiri semakin kecil. Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo pada Maret 2016 sebesar Rp 284.232 per kapita per bulan dan pada September 2016 menjadi Rp 286.968 per kapita per bulan, yang berarti naik sebesar Rp. 2.736 per kapita per bulan atau naik sebesar 0,96 persen. Pada September 2016, GKM untuk wilayah perkotaan sebesar Rp 211.756/kapita/bln dan perdesaan sebesal' Rp. 226.546 /kapita/bln. Di sini terlihat bahwa pola konsumsi makanan di perdesaan jauh lebih besar dibandingkan di perkotaan. Sedangkan bila diperhatikan GKNM untuk wilayah perkotaan sebesar Rp 75.400 /kapita/bln dan perdesaan sebesar Rp 59.453 /kapita/bln, maka terlihat bahwa di per~otaan GKNM cenderung lebih tinggi. Hal II-IO IfI HKPO PERUBAHAN PROf/NSf GOHON/AlD TAHUN 20/9 ini berarti penduduk perkotaan mempunyai pola konsumsi non makanan jauh lebih tinggi dal"ipada penduduk perdesaan. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh kebutuhan non makanan di perkotaan seperti peru mahan, kesehatan, pakaian, perlengkapan serta jasa lebih banyak dan harganya lebih dibandingkan wilayah perdesaan. Bila dibedakan Garis Kemiskinan daerah perkotaan dan perdesaan, maka Garis Kemiskinan di perkotaan September 2016 sebesarRp. 287.156/ per kapita per bulan dan Garis Kemiskinan di perdesaan sebesar Rp. 285.999 per kapita per bulan, dengan total garis kemiskinan Provinsi baik perkotaan dan pedesaan pada September 2016 sebesar Rp. 286.968 perkapita perbulan. TabeI2.11 Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo menurut Daerah Tahun 2016 Rincian Garis Kemiskinan (Ro/kaoita/bulanl Makanan Bukan Makanan Total Perkotaan Maret 2015 209.232 75.076 284.308 Sentember 2015 211.756 75.400 287.156 Perubahan (%) 121 0,43 100 Perdesaan i Maret 2015 224.958 'I 59.232 284.190 Seotember 2015 226.546 ,I 59.453 285.999 Perubahan (%) 0,71 I 037 0.64 Kota+Desa ;1 Maret 2015 219.469 , 64.764 284.232, SeDtember 2015 221.772 :1 65.196 286.968 1.05 :1 0,67 0.96 Sumber: Badan Pusat Statist/I< Provinsi Gorontalol 2017 2.1.2.2. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo tahun 2016 sebesar 6,52 persen, mengalami pertumbuhan lebih cepat dibanding tahun 2015 sebesar 6,22 persen. Pertumbuhan kumulatif tertinggi dicapai oleh Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 18,45 persen, diikuti 91eh Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan i Sampah, Limbah dan Daur Ulang 14,92 persen dan Kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 12,04. Struktur PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 tidak menunjukkan perubahan yang berarti yang masih didominasi oleh Pertanian, Kehutanan dan. perikanan (37,44 persen); Konstruksi (12,00 persen); dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor (10,95 persen). Jika dilihat sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2016, Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,34 persen, diikuti oleh Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan !I-ll II HKPO PEHUBAHAN PIlOrtHSI OOHDNTALO JAHUN 20/8 Dari sisi pengeluaran, Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 6,52 persen terjadi pada hampir seluruh komponenkecuali Ekspor dan Impor. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang' melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,35 persen, diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 6,75 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,52 persen. Struktur Ekonomi Gorontalo tahun 2016 menurut pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (60,62 persen), diikuti Impor Barang dan Jasa (40,25 persen) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (30,53 persen). Bila dilihat dari penciptaan sumber petumbuhan ekonomi gorontalo tahun 2016, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 4,09 persen; diikuti PMTB sebesar 1,83 persen. Tabe12,12 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Haraa Berlaku dan Haraa Konstan 2015-2016 (Milvar Rupiah) Har a Berlaku Haraa Konstan Lapangan Usaha Triw IV- Triw III. Triw IV- TriwIV- Triw III- Triw IV- :1015 2016 2016 2015 2016 2016 (l) (2) 3 I (4 (5) (6) m A Pertanian, Kehutanan, dan 2516,73 3.307,87 2.910,05 1849,04 2.362,01 2,072,43 Perikanan B Pertambanqan dan PenQQalian 9817 9552 102 13 77 08 7341 7837 C Industri Pengolahan 313 31 34045 33740 22508 23842 ,23692 D Pennadaan listrik dan Gas 285 366 384 393 482 503 E Pengadaan Air, Pengelolaan 3,82 ~/48 4,56 2,77 3,17 3,21 Samnah Umbah & Daur Ulana I F Konstruksi 990 10 96359 1.00938 74559 71696 74677 G Perdagangan Besar dan 801,04 903,63 895,93 584,76 642,39 641,07 Eceran; Reparasi Mobil dan Seoeda Motor H Transnortasi dan Peraudanaan 472 50 51009 50367 34062 36261 359 11 I Penyediaan Akomodasi dan 170,71 18f,34 189,10 125,74 133,91 136,98 Makan Minum J Informasi dan Komunikasi 191,43 21147 215 18 16656 18038 18459 K Jasa Keuanaan dan Asuransi 282,88 33040 35653 21209 24224 25857 L Real Estate . 144 75 15558 15935 11207 .. 11626 11912 MN Jasa Perusahaan 738 795 802 544 572 577 0 Administrasi Pemerintahan, 640,05 596,71 615,09 526,77 483,48 501,86 Pertahanan & Jaminan Sosial Waiib . P Jasa Pendidikan 32246 31899 33923 25353 24676 25500 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 271,79 289,46 29O,99 209,42 219,38 220,21 Sosial R5 Jasa lainnva 126,82 131,50 13298 10109 10357 104 64 II-12 iii HKPO PEHUBAHAN PROY/NSf ODHOHTALO fAWN 2018 Sumber : Badan PlJsat Statlstlk Provmsi Gorontalo, 2017 I I Tabe12.13 Produk Domestik Regional Bruto Seri '2010 Atas Dasar Harga Berlaku dan Haraa Konstan Menurut Lapanaan Usaha. 2014-2016 (miliar ruoiah) Haraa Berlaku Haraa Konstan Lapangan Usaha 2014 2015 2016 2014 2015 2016

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) A Pertanian, Kehutanan, dan 9511,57 10564,22 "11.916;05 7696,32 6026,19 6.540,21 Perikanan 8 Pertambangan dan 331,42 375,72 i 380,96 283,11 294,31 294,53 Penaaalian C Industri Pennolahan 1 051 50 1 191 32 1.33394 84370 88301 941 23 D Penqadaan Listrik dan Gas 11 71 1006 ' 1299 1529 1555 1742 E Pengadaan Air, Pengelolaan 12,76 14,01 , 16,94 10,25 10,50 12,06 Sampah, limbah dan Daur Ulana F Konstruksi 2971 32 352579 3.82019 2470 12 271144 2.84932 G Perdagangan Besar dan 2624,65 2997,64 3.484,22 2 151,87 2275,61 2.500,71 Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor H Transportasi dan 1 535,45 1790,68 1.974,16 1 207,88 1324,74 1.410,38 Peraudanaan I Penyediaan Akomodasi dan 540,44 639,59 . 721,03 446,92 482,90 524,98 Makan Minum ) Informasi dan Komunikasi 63110 721 78 82834 58723 644 77 71071 K Jasa Keuannan dan Asuransi 93075 1077 03 1.31627 74257 61790 968 83 L Real Estate 40394 54192 61752 39625 42883 464 45 MN Jasa Perusahaan 2430 2807 3120 2019 2132 2257 0 Administrasi Pemerintahan, 2214,14 2358,85. 2.422,50 1906,73 1978,49 1.976,63 Pertahanan dan Jaminan Sosial Waiib p Jasa Pendidikan 105189 118651 1.28866 894 72 95861 99483 Q )asa Kesehatan dan 862,82 1 014,32 1.144,74 726,38 803,68 871,82 Keaiatan $osiaJ R,S, Jasa lainnya 423,69 478,63 513,92 374,18 392,59 406,47 TU Produk Domestik Regional 25.193,65 28536,15 31.823,65 20775,70 22070,45 23.507,15 Bruta (PDRB) TU I : Produk Domestik Regional Bruto 7.356,01 8.3S5,~O 8.073,42 5.541,58 6.135,51 5.929,63 ;PDRB) , Sumber. Badan Pusat Stat/sdk Provinsi Gorontalo, 2017 Jika dibandingkan antara triwulan IV-2016 terhadap triwulan triwulan IV-2015 (y-on-y), maka terjadl pelambatan 5ebesar 0,63 persen, yaitu dari 7,65 persen (tw.IV 2015) menjadi 7,02 persen (tw.IV 2016). Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 27,82 persen, diikuti Jasa Keuangan sebesar 21,91 persen, dan pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebe5ar 16,12 persen. Struktur perekonomian Gorontalo pada triwulan IV-2016 didominasi oleh tiga lapangan u5aha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (36,04 persen); Konstruk5i (12,50 persen) dan' Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (11,10 persen)., Sumber utama pertumbuhan ekonomi Gorontalo Triwulan IV-2016 adalah Per):anian, Kehutanandan Perikanan sebesar 4,04 persen, diikuti Perdagangan BeSar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan ! Sepeda Motor sebesar 1,02 persen: dan Kategori Jasa Keuangan 0,84 per5en. II-13 B HKPD PERUBAIl'AN PROWNSI BOnONTALD TAHUN 2018 Tabe12.14 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Laoanaan Usaha Tahun Dasar 2010, Tahun 2016 (Dersen) Tw.IV-2016 Triw IV- KumulatlfTw. Sumber terhadap 2016 IV-2016 Pertumbuha Lapangan Usaha TW.III- Terhadap terhadap "Tw.IV- 2016 TriwIV Kumulatif Tw. 2016 2015 IV-2015 (v-an-v1 '1' (21 (31 141 (51 A Pertanian Kehutanan dan Perikanan -1226 1212 643 404 B Pertambannan dan Pengoalian 676 167 008 002 C lndustri Penoolahan -063 522 658 021 D Penaadaan Ustrik dan Gas 428 2782 1204 002 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 1,20 16,12 14,92 0,01 Limbah dan Daur Ulana F Konstruksi 416 016 509 002 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi -0,21 9,70 9,91 1,02 Mobil dan Seneda Motor I H Transnortasi dan Peroudanaan -097 543 647 033 I Penvediaan Akomodasi dan Makan Minurn , 229 894 871 020 J lnformasi dan Komunikasi i 233 1082 1023 033 K Jasa Keuannan d3n Asuransl 674 2191 1845 084 L RealEstate , 246 629 831 013 MN Jasa Perusahaan i 074 596 591 001 0 Administrasl Pemerint3han, Pertahanan i 3,80 .4,73 -0,09 -0,45 dan Jaminan 5051al Waiib I P Jasa Pendidikan 334 058 378 0,03 0 Jasa Kesehatan dan Keaiatan Sosial 038 515 848 019 R5TU Jasa lainnva 103 351 354 006 Produk Domestik Reaional Bruto (PDRB) -3,36 702 652 7,02 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2017 Usaha Tahun Dasar 2010, Tahun 2014-2016 (Dersen) Lapangan Usaha La;u Pertumbuhan Sumber Pertumbuhan 2014 2015 2016 2014 2015 2016 ()) m 13\ (41 (5) (61 (7 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 644 424 643 240 157 234 8 Pertambangan dan Penggalian 336 395 008 005 005 000 C Industri Pengolahan 600 466 658 025 0.19 026 D Pengadaan Listrik dan Gas 1146 172 1204 001 000 001 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 7,34 2,46 14,92 0,00 0,00 0,Q1 Limbah dall Daur Ulan" F Konstruksi 785 977 509 093 116 062 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 8,05 5,73 9,91 0,83 0,59 0,39 Mobildan 5eoeda Motor H Transportasi dan Pergudangan 857 967 647 049 056 039 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 693 805 8;71 015 017 019 J Informasi dan Komunikasi 902 980 10 23 025 028 030 K Jasa Keuangan dan Asuransi 454 1015 1845 017 0.36 068 L Real Estate 785 822 831 015 016 016 M,N Jasa PerusClhClan 596 557 591 001 001 0,01 0 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 6,92 3,76 -0,Q9 0,64 0,35 -0,01 dan Jaminan Sosial Waiib p Jasa Pendidikan 1355 714 378 055 031 016 Q Jasa Kesehatan dan Keqiatan Sosial 884 1064 848 030 037 031 R,S,T,U Jasa lainnya 528 492 354 010 009 0,06 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 727 6,23 652 727 622 6 S2 Tabe12.15 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Sumber: Badan Pusat Statistik Provmsi Gorontalo, 2017 2.1.2.3. Kesejahteraan Sosial Dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT, melakukan penanganan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan S05ial (PMKS) serta perlindungan dan jaminan kesejahteraan s05ial. Penanganan dilakukan melalui pembinaan, pelayanan, rehabilitasi, pemberdayaan, pemberian bantuan dan perlindungan sosiaL Di tahun 2016 II-14 &I HKPO PEHUBAHAN PRaY/NSf OORONTALD TAHUH 20/8 penanganan Masyarakat Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) dilakukan terhadap 917 orang PMKS yang dibagi menjadi masing-masing kegiatan yaitu pemberian pelayanan kepada penyandang cacat, perlindungan sosial kepada anak terlantar, pemberian pelayanan bagi lansia, rehabilitasi sosial kepada penyandang tuna sosial. Pemberian layanan terhadap masyarakat miskin untuk 1.220 KK (244 KUBE) serta pembangunan 2 unit MCK dan 8 Paket sarana penunjang dilokasi Komunitas Mat Terpencil (KAT) yang berjumlah 403 KK. Disamping itu, dilakukan layanan dan pembinaan terhadap pilar - pilar kesejahteraan sosial masyarakat bagi 43 iembaga sosial masyarakat atau sebanyak 77 orang. Daiam meningkatkan kesejahteraan sosial Pemerintah Provinsi berupaya melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui upaya-upaya prefentif seperti program pendidikan. gratis, kesehatan gratis, perlindungan sosiai bagi PMKS, pengembangan KUKM, pembangunan infrastruktur dengan metode padat karya serta program-program lainnya. Kemudian upaya-upaya kuratif seperti pembangunan mahyani" penciptaan wirausaha baru, bantuan sosial, beasiswa miskin dan iair. sebagainya. 2.1.2.4. Pemuda dan Olahraga Pembangunan dalam biclang Kepemudaan dan olahraga terus dilakukan dengan , mendorong agar masyarakat gemar berolahraga, kreatif dan inovatif melalui penataan dan menyempurnakan sistem pembinaan dan pengembangan , pemberdayaan olahraga, membangun keserasian dan keharmonisasian program, mekanisme dan hasil pem~angunan keolahragaan kabupaten/kota, I serta memfasilitasi dan mengemba~gkan jaringan serta akses kemitraan disektor olahraga tingkat provinsi sampai kabupaten/kota. Hingga tahun 2016, I . jumiah organisasi pemuda yang terdapat di Provinsi Gorontalo masih sebanyak 34 kelompok, sedangkan organisasi olahraga berjumlah 24 kelompok. II • Dari upaya pengembangan prestasi pbmuda dan olahraga, Provinsi Gorontalo selama tahun 2016 telah berpartisipasi dalam berbagai event baik nasional maupun internasional. Tercatat bahwa 19 medali yang diraih Provinsi Gorontalo dari beberapa cabang olahraga, diantaranya karate, tenis meja, pencak silat, sepak takraw, dan bulu tangkis. Berbagai prestasi tersebut cukup menggembirakan, hingga kedepan akan terus dilakukan peningkatan kesadaran beroiahraga di kalangan masyarakat luas, pembibitan olahraga d'3n peningkatan jumlah ruang publik untuk olahraga yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan dan masyarakat luas. Diharapkan dengan peningkatan ruang publik untuk olahraga, pembibitan olahraga dan pemasyarakatan olahraga akan memudahkan pencarian dan penemuan bibit II-1S iii HKPO PEHUBAHAN PROWNS! GORONTAlO [AHUH 20/8 unggul daerah di bidang olahraga dan bisa membudayakan olahraga di masyarakat. Peningkatan prestasi siswa dibidang akademik dan non akademik terus di genjot oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Strategi peningkatan prestasi dilakukan secara bertahap dan berjenjang serta memperhatikan bakat dan minat siswa terhadap jenis dan lomba tersebut. iahapan dan penjenjangan pembinaan peningkatan prestasi siswa dimulai dari tingkat satuan pendidikan, kecamatan, Kabupaten/Kota, provinsi, hingga ke tahap Nasional dan Internasional.Jenis lomba dan pertandingan beru'pa Lomba 02SN (olimpiade olehraga siswa nasional), OSN (olimpiade sains nasional), FLS2N (festifal lomba seni siswa nasional), olimpiade matematika, dan lainnya. 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
1. a.Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo. Berbagai upaya yang dilakukan dalampembangunan sektor pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal diantaranya adalah: Program PAUD, program pendidikan dasar, program pendidikan menengah, program pendidikan untuk kesetaraan, masyarakat, kursus dan kelembagaan dan program pendidikan khusus serta pemberian beasiswa bag! masyarakat miskin. Kemudian melalui program pendidikan untuk rakyat (PRODlRA) pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya mempercepat keberhasilan program wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun. Dari berbagai program dan kebijakan yang dilakukan tersebut capaian sektor pendidikan hingga tahun 2016 relatif cukup baik. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2016, untuk SD/MI sebesar '111,40 persen, SMP/MTs sebesar 99,75 persen, dan SMA/MA/SMK sebesar 93,54 persen. Jika dibandingkan tahun 2015, APK SD/MI sebesar 114,23, APK SMPjMTs sebesar 98,85 dan SMA/MA/SMK sebesar 89,92, maka terjadi peningkatan i Angka Partisipasi Kasar untuk SMP/MTs sebesar 0,9 persen dan SI"1A/MA/SMKsetlesar 3,62 persen. Sementara untuk APK SD/MI mengalami penurunan sebesar 2,8~ persen. Sementara untuk APK PAUD dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan dari target yang ditetapkan. Capaian Tahun 2015 sebesar 52,9 %. Pada tahun I 2016 Indikator Kinerja ini sudah mele,bihi yang ditetapkan yaitu dengan target 53,19 % dan capaian hasil 53,44 %.Indi~ator kinerja pendukung dalam upaya meningkatkan APK tersebut dilakukan inelalui penyediaan 736 TK, 37 buah RA dan Kelompok Bermain (KB) 985 buah, Tempat PE'OnitipanAnak (TPA) 60 lembaga, SPSsebanyak 198 lembaga, sehingga totallembaga PAUD 2.016 lembaga. Indikator lainnya menunjukkan pembangunan pendidikan yang dilihat dari Angka ,Partisipasi Murni, dimana pada tahun 2016 untuk APM SD/MI sebesar 98,34 II-16 m HKPD PEHUBAHAH PROY/NS! GOHONTALD TAHUN 2018 persen, SMP/MTs sebesar 75,43 persen dan SMA/MA/SMK sebesar 76,13 persen. Jika dibandingkan dengan pencapaian APM tahun 2015, dimana untuk APM SD/MI sebesar 101,66 persen, SMP/ MTs sebesar 74,80 persen dan SMA/MA/SMK sebesar 71,34 persen, maka terjadi peningkatan ,Angka Partisipasi Murni pada jenjang pendidikan SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK masing-masing sebesar 0,63 persen dan I 4,79 persen, sementara untuk SD/MI mengalami penurunan sebesar 3,32 persen. Pencapaian APM untuk SD/MI dan SMA~MA/SMK tahun 2016 telah memenuhi target, sementara SMP/MTs belum mencflpai target RPJMD (2012-2017) untuk I tahun 2016, yang dapat diuraikan pada table berikut : Tabe12.16 Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar Provinsi Gorontalo tahun 2015-2016 Angka Partisipasi Mumi Angka Partisipasi Kasar No JenjangPendidikan (APM) (APK) 2015 2016 2015 2016
  1. 1.SD/MI 101,66 98,34 114,23 111,40
  2. 2.SMP/MTs 74,80 75,43 98,85 99,75
  3. 3.SMA/MA/SMK 71,34 76,13 89,92 93,54 Sumber.' Dmas pendldikan, Pemuda dan ulahraga Provms/ Gorontalo, 2011 Sementara itu, melalui program peningkatan pendidikan formal maupun non formal diperoleh capaian peningkatan angka melek huruf pada tahun 2016 menjadi 99,81 persen, capaian terse but lebih baik dari tahun 2015 yang mencapai 99,71 persen. Dalam kebijakan penerapan pendidikan gratis atau lebih dikenal dengan Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODlRA) di tahun 2015 telah mengakomodir siswa SMA/MA/SMK sederajat sebanyak 47.124 siswa yang memperoleh bantuan operasional sekolah, jumlah tersebut terdiri dari SMA Negeri dan Swasta sebanyak 26.893 siswa, untuk SMK Negeri dan Swasta sebanyak 18.287 siswa, untuk MA Negeri sebanyak 1.784 siswa dan untuk SMALB sebanyak 160 siswa. Namun untuk tahun 2016 sebagaimana Permendagri 52 tahun 2016 tentang Penyusunan APBD 2016 bantuan operasional sekolah dialihkan menjadi bantuan hibah barang berupa perlengkapan sekolah, meubelair. Disamping itu melalui program yang sama diberikan insentif untuk peningkatan kesejahteraan' pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, untuk tenaga pendidik PKLK, insentif tenaga kependidikan PKLK, insentif guru daerah terpencil dan insentif untuk guru kontrak dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2.572 orang tahun 2015 dan 2.107 orang guru pada tahun 2016 yang tersebar di Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo. Untuk pengembangan minat dan budaya baca serta pembinaan perpustakaan, terus dilakukan melalui Koordinasi dan ~erjasama dengan' Lembaga Pendidikan, Desa/ Kelurahan, swasta dan masyarakat, Pembinaan teknis pengelolaan , perpustakaan, Melaksanakan sosialisasi/ pemasyarakat berbagai peraturan perundang-undangan dilJidang perpustakaan dan kearsipan, Peningkatan II-17 .11 HKPO PEHUBAHAN Pf{OrtNSI GOf{ONTALO TAHUN 2018 pelayanan perpustakaan dan arsip, Melestarikan bahan pustaka sebagai hasil budaya bangsa melalui preservasi, konservasi, restorasi, Menyediakan bahan pustaka melalui pembelian, hibahj sumbangan dan pelaksanaan serah simpan karya eetak. Dari upaya - upaya tersebut pada tahun 2016 jumlah pengunjung meneapai 260.321 orang telah melebihi target yang tetapkan sebesar 7.000 orang, untuk jumlah buku ditahun 2016 sebanyak 348.042 Eksemplar, sedangkan koleksi buku dan judul terbitan daerah sebanyak 30 judul. Pada tahun 2016 jumlah , pustakawan berjumlah 2 orang dan ten~ga teknis perpustakaan berjumlah 15 orang yang bertugas dalam pengolahan buku, pemegang kelas bahan pustaka dan IT perpustakaan. Dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dalam hal kearsipan [ Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo telah menganggarkan, kegiatan peningkatan SDM khususnya pelatihan dan diklat pustakawanjtenaga I teknis perpustakaan kepada 90 orang itenaga pengelola kearsipan sehingga peningkatan kualitas pelayanan perpusta~aan terhadap pemustaka (masyarakat) dapat dilaksanakan sebaik mungkin.
2. b.Kesehatan , Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui ,peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti, derigan mengutamakan pada upaya promotif dan preventif, Peningkatan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamananjkhasiat, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alkes dan makanan. Melalui upaya tersebut status kesehatan dan gizi masyarakat terus membaik, yang dapat dilihat dari eapaian indikator kinerja urusan kesehatan, yaitu Angka Usia Harapan Hidup (UHH) yang mengalami peningkatan, yang semula 67,00 tahun pada Tahun 2014 menjadi 67,12. tahun pada Tahun 2.015. Namun demikian, jika dilihat dari indikator kinerja kesehatan khususnya untuk Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami peningkatan dimana AKB tahun 2.016 sebesar 15,0 per 1.000 kelahiran hidup sedangkan posisi tahun 2015 sebesar 11,6 per 1.000 kelahiran hidup. AKB tahun 2016 belum melampaui eapaian target RPJMD 2.012-2.017yaitu 12,8 per 1.000 kelahiran hid up. Faktor yang mempengaruhi antara lain jarak dan transportasi ke tempat pelayanan kesehatan yang jauh, Iingkungan yang tidak ber-PHBS seperti tinggal di lingkungan yang tidak sehat (kebiasaan merokok di dalam rumah, ventilasi rumah kurang memenuhi syarat untuk sirkulasi dan peneahayaan), asupan gizi seperti pemberian MP- ASI terlalu dini, pemberian MP-ASI tidak sesuai umur, kualitas MP- ASI kurang baikjtidak memenuhi kebutuhan gizi, penggunaan susu formula, terutama karena botol susu dan dot kurang bersih, minum air mentahjtidak dimasak, makanan dan minuman tereemar kuman penyakit, pemberian ASI kurang memadai, imunisasi yang tidak lengkap, faktor perilaku ibu dan keluarga seperti II-18 II HKPO PERUBAHAN PHOYINSIBOHONTAlO TJlHUH 2018 pada saat ibu hamil sering mengkonsumsi obat-obatan tanpa berkonsultasi dengan dokter atau petugas kesehatan, kemungkinan ibu merokok atau sering menghirup asap rokok (perokok pasif) dan adanya penyakit infeksi. Sama hainya dengan Angka Kematian Baiita (AKABA) pada tahun 2016 sebesar 16,3 per 1.000 keiahiran hid up, meningkat dibandingkan tahun 2015 sebesar 12,8 per 1.000 kelahiran hldup, dan beium mencapai target RPJMD untuk 2016 sebesar 16,2 per 1.000 keiahiran hidup. Penyebab kematian balita di Provinsi Gorontalo antara lain disebabkan oleh Diare: 20%, Ispa : 8%, Typoid : 4%, Kelainan saluran cerna: 4%, Lain-lain: 64%. Demikian halnya untuk angka kematian neonatal tahun 2016 sebesar 11,0, meningkat dibanding tahun 2015 sebesar 8,0. Penyebabnya diantaranya adalah Berat bayi lahir rendah (BBLR) karena ibu hamil kurang gizi, kurang darah, jarak kehamilan kurang dari 2 tahun, Afiksia (pendarahan saat hamil dan persalinan), serta penyebab lainnya yaitu kelainan kongenital yang dipengaruhi oleh sering mengkonsumsi obat-obatan tanpa berkonsultasi dengan dokter atau petugas kesehatan, kemungkinan ibu merokok atau sering menghirup asap rokok Tantangan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat adalah masih rendahnya status kesehatan ibu dan anak yang ditandai masih tingginya angka kematian ibu (AKI) tahun 2015 yang mencapai 253,4 per 100.000 kelahiran hidup, mengalami peningkatan tahun 2016 sebesar 301,7 per 100.000 kelahiran hidup (November 2016) masih jauh darl target RPJMD tahun 2016 yaitu 102,0 per 100.000 KH. Meningkatnya Angka Kematian Ibu diantaranya disebabkan oleh kondisi fisik dan kesehatan Ibu Hamil seperti anemia, infeksi, kekurangan energi kronik (KEK), hipertensi, malaria dan atau pendarahan post partum. Selain itu dipengaruhi oleh faktor umur ibu hamil yakni (1) terlalu muda < 20 tahun, (2) terlalu tua > 35 tahun, (3) terlalu dekatjarak kehamilan d~n (4) terlalu banyak anak. Sementara itu untuk prevalensi kekurangan gizi tahun 2015 sebesar 24,5 point untuk tahun 2015", belum mencapai ta~get RPJMD untuk tahun 2015 sebesar 13,78% dan tahun 2016 sebesar 22,25% dari yang ditargetkan sebesar 13,56% '. tahun 2016 . Perbaikan status gizl masyarakat antara lain melalui perbaikan status , gizi anak balita. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi, tercatat Persentase Balita Gizi Buruk tahun 2016 sebesar 4,56% menurun dibanding tahun 2015 sebesar 5,7 persen. Namun demikian masih belum mencapai target yang ditetapkan tahun 2016 sebesar 3,34 persen. Kondisi ini menunjukkan status gizi masyarakat perlu menjadi perhatian dan intervensi program kegiatan untuk mendorong peningkatan gizi masyarakat. Dari upava yang dilakukan pemerintah terhadap penanganan gizi buruk di Provinsi Gorontalo, menunjukkan bahwa Tingkat capaian indikatorkinerja persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan dengan indikasi medis maupun tanpa indikasi medis yang terdeteksi teiah dirawat, baik itu rawat inap di Il-19 iii HKPO PEHUBAHAH PROt/NSf GORONTALO TAHUN 20/8 TFC, puskesmas perawatan dan di rumah ~akit maupun rawat jalan di puskesmas non perawatan danrumah sakit pada tahun 201&-telah mencapai target 100% I dengan kata lain seluruh balita gizi buru,k yang ditemukan telah mendapatkan perawatan. Pemanfaatan akses air bersih dan kelayakan sanitasi untuk meningkatkan hidup bersih dan layaknya kehidupan masyarakat juga terus dikembangkan, • I dim ana untuk melihat tingkat kelayakan hid up penduduk yang sehat dapat diiihat dari Persentase rumah tangga pengguna air bersih yang sehat di provinsi Gorontalo tahun 2014 yaitu 42,5% men!ngkat di tahun 2015 menjadi 63,8% dan tahun 2016 meningkat mejadi 69,5% sebagaimana target yang ditetapkan tahun 2016 yakni 69,56%. Sementara untuk persentase penduduk dengan akses san!tasi dasar di Provinsi Gorontaio tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu 56,27, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 sebesar 50,27%. Angka ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 63,5%, Sasaran pembangunan bidang kesehatan lainnya ditandai dengan Persentase Rumah Tangga yang berp2riiaku hid up bersih dan sehat (PHBS). PHBS di rumah tangga sangat penting peranannya dalam dalam mencegah penyakit baik penyakit non menular (seperti gizi buruk, gizi kurang, masalah ibu hamii dan bersalin) maupun penyakit menular (seperti flu, dimana virus penyebabnya akan mati dengan sabunjdetergen). Terwujudnya peningkatan perilaku masyarakat yang ber PHBS, khususnya pada tatanan rumah tangga dar! tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Jumlah rumah tangga yang ber PHBS berdasarkan hasii pemantauan terus meningkat dari tahun ke tahun, dimana tahun 2016 mencapai 73,7 % dari jumlah yang di pantau menjadi 74% di tahun 2016, Untuk membantu peningkatan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah provinsi melalui program Jamkesta telah membantu pelayanan kesehatan gratis sesuai UU RI Nomor 40 tahun 2004. Untuk tahun 2016, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah memberikan jamkes kepada 220.000 jiwa, dengan total anggaran Jamksesta sebesarRp. 60.747.926.339. Untuk ketersediaan tenaga medis per 1000 penduduk Tahun 2016 rasionya untuk dokter spesialis mencapai 0,04 dari yang ditargetkan sebesar 0,06, dokter gigi 0,03 dari target sebesar 0,04, dokter umum 0,14 dari target yang ingin dicapai sebesar 0,29, perawat sebesar 0,85 dari target sebesar 1,49, bidan 0,69 dar! yang ditargetkan sebesar 0,91, apoteker sebesar 0,04 dari target sebesar 0,07 dan nutrisionis sebesar 0.17, dari target 0,3f . Dari kondisi tersebut terlihat bahwa Gorontalo masih sangat kekurangan Tenaga kesehatan. Ketersediaan sarana pelayanan kesehata~ di Provinsi Gorontalo hingga tahun 2016 terdiri dari RSUD sebanyak 9 unit, RS Sw~sta 4 unit, sehingga total RUlllah Sakit di Provinsi Gorontalo sejumlah 13 unit, demgan-rasiu per 1.000 penduduk sebesar II-20 B HKPO PEHUBAHAN PRDWNS! GOHONTAlD TAHUN 20/8 0,011, Puskesmas 93 unit dengan rasio 0,08 per 1.000 penduduk. Sementara Puskesmas pembantu sejumlah 232 unit, Puskesmas keliling 86 unit, dan Posyandu sebanyak 1.308, dan Desa Siaga aktif sebanyak 525.
3. c.Lingkungan Hidup Indeks Kuaiitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan aiat untuk mengukur kinerja setiap daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan.Kriteria penilaian didasarkan pada 3 (tiga) bagian yaitu indeks kualitas air, indeks status pencemaranudara, dan indeks tutupan lahan. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menter! Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang jPedoman Penentuan Status Mutu Air. Pengukuran dilakukan dengan mengambil sampel air sungai strategis provinsi. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Gorontalo dari tahun 2016 sebesar 72,09, dibawah target yang ditetapkan untuk tahun 2016 sebesar 87. Hal .ini disebabkan mulai tahun 2015 terjadi perubahan formula perhitungan dan penambahan jumlah parameteroleh Kementerian yang menyebabkan pergeseran nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, tahun 2014, IKLH Provinsi Gorontalo sebesar 98.73, namun setelah perubahan perhitungan tahun 2015 IKLH menjadi 72,09, sementara penentuan target IKLH terlalu tinggi masih menggunakan parameter yang lama. Disamping itu tekanan lingkungan pada tahun ini juga relative meningkat setiap tahunnya. Pencapaian nilai IKLH tersebut akan terus ditingkatkan dengan tingkat capaian sampai akhir RPJMD (2017) sebesar 90. Kendala utama yang dihadapi dalam peningkatan indeks kualitas Iingkungan hidup adalah pendekatan pengelolaan lingkungan hidup masih sangat parsial, belum ada program yang mengintegrasikan beberapa sektor terkait untuk bersinergi dalam satu lokus sasaran dan target lokasi sehingga hasil pencapaian kinerja dapat lebih optimal.Hal lainnya adalah ketersediaan sumberdaya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas serta sarana dan prasarana pendukung seperti laboratorum lingkungan yang belum tersedia serta anggaran yang sifatnya masih terbatas, menyebabkan pengelolaan Iingkungan di Gorontalo belum terlalu efektif. Upaya dalam menjaga dan mempertahankan kondisi lingkungan hidup di tahun 2016 dilakukan melalui Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, melalui penyusunan Dokumen dan Perda RPPLH serta salah satu program pengembangan riset daerah melalui kegiatan penelitian Evaluasi Status Capaian & Implementasi en di Provinsi Gorontalo, f'emantauan Kualitas Lingkungan dengan hasil tersedianya Laporan Status Lingkungan Hidup Gorontalo (SLHD) tahun 2016, Laporan Environment Quality Index (EQI) dan tersusunnya laporan SPM bidang LH tahun 2016, kondisi kualitas udara amoiet di Kab/Kota masih baik, gambaran Status Mutu air Sungai yaitu Sungai Bone: Cemar Ringan - sedang, sungai, Biyonga: cemar ringan-sedang, sungai Paguyaman: cemar ringan-sedang, sungai !I-21 11 RKPO PEHUBAHAN PRDYINSIIJORONT4LD rAHUN 20/8 Buladu: cemar sedang-berat, sungai Taluduyunu: cemar ringan-sedang, sungai Andagile Atinggola: cemar ringan-sedang, sungai Randangan pohuwato: cemar ringan-sedang. Disamping itu dilakukan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengelolaan Iingkungan pesisir, pembinaan kegiatan atau usaha untuk peningkatan peniiaian kinerja dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin Iingkungan pada kegiatan yang berdampak terhadap pencemaran Iingkungan. Selain itu, juga telah dilakukan perlindungan dan pengelolaan Iingkungan hid up, pengembangan data dan informasi Iingkl.mgan hid up dan peningkatan kinerja pemerintah Kabupaten dan kota dalam pengelolaan SDA dan Iingkungan hidup. Isu _ isu yang menjadi perhatian dalam bidang lingkungan hid up di provinsi Gorontaio untuk kedepan adalah kerusakan Danau Limboto, penurunan kualitas air Danau Limboto, pencemaran air sungai, kerusakan mangrove dan terumbu karang, tingkat ketaataan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan Iingkungan hidup masih rendah. Disamping itu untuk revitaiisasi danau Iimboto yang dilaksanakan mulai Tahun
  1. 2014.Untuk tahap awal dilakukan pengerukan danau Iimboto, pembersihan enceng gondok, dan pembangunan tanggul pencegah banjir yang kemudian dilanjutkan di tahun 2015 sampai dengan 2016 dilakukan pekerjaan pengerukan dan pembangunan tanggul pembatas. 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah 2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah Sektor pertanian, perindustrian dan perdagangan, KUMKM dan pariwisata merupakan sektor yang strategis untuk membangun dan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah.
4. a.Sektor Pertanian Prioritas Pembangunan di bidang pertanian diarahkan pada peningkatan luas panen komoditi tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan produktivitas dan produksi komoditi tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana lahan dan air dan peningkatan ketahanan pangan. Salah satu strategi yang dilakukan dalam upaya memacu peningkatan produksi dan produktivitas usaha tani padi dan jagung adalah dengan mengintegrasikan dukungan kegiatan antar sektor dan antar wilayah dalam pengembangan usaha pertanian. Pada Tahun 2016 telah dilakukan berbagai upaya peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas di Provinsi Gorontalo antara lain bantuan Benih dan Pupuk, perbaikan jaringan irigasi, pengembangan optimasi lahan, bantuan alsintan pra panen dan pasca panen, bantuan bangunan dan revitalisasi sarana pengolahan dan Pendampingan, juga telah ditetapkan focus pada lokasi pengembangan 5 kawason pertanian terpadu. Komoditas strategis dan unggulan II-22 II expo PEHU8AHAN PROWNSIOOHDNTAlO JANON 2018 nasional dikembangkan pada kawasan-kawasan andalan secara utuh, sehingga menjadi satu kesatuan dalam system pertanian bio-industri. Aktivitas usaha tani dikelola dengan prinsip pertanian lestari dengan memanfaatkan agro-input yang ada di sekitar dan mengelola Iimbah dengan prinsip zero waste melalui reduce, re- use dan re-cycle. Dari prioritas pengembangan tersebut, pencapaian kinerja sektor pertanian di tahun 2016 dapat dilihat dari; produksi padi berdasarkan angka Sementara 2016 (ASEM) sebesar 345.263 ton Gabah Kering Giling (GKG)' meningkat 14.043 ton dibanding angka tetap tahun 2015 sebesar 331.220 ton Gabah Kering Giling (GKG). Capaian produksi padi untuk tahun 2016 telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 328.521 ton. Namun demikian peningkatan produksi ini berbanding terbalik dengan produktivitas dimana terjadi penurunan produkstivitas pada dari 55,51 Ku/ha tahun 2015, mengalami penurunan tahun 2016 sebesar 52,16 Ku/Ha. Hal in! disebabkan tahun 2016 Provinsi Gorontalo mendapat bantuan benih Padi Sawah seluas 71.140 ha yang terdiri dari : APBD I seluas 11.000 ha menurun 6.000 ha dibanding tahun 2015, dari anggaran APBN mendapat bantuan benih padi sebanyak 54.000 ha yang terdiri dari bantuan padi inhibrida untuk ekstensifikasi 15.000 ha, intensifikasi 39.000 ha, teknologi hazton 100 ha dan padi organik 40 ha. Peningkatan luas tanamdan luas panen meningkatkan total produksi padi secara keseluruhan. Meskipun produktivitas menurun tetapi karena luas panen meningkat maka total produksi pad! meningkat. Produksi jagung tahun 2016 (ASEM) mencapai 911.341 ton pipilan kering, capaian produksi jagung tahun 2016 belum mencapai target yang ditetapkan sebesar • I 927.436 ton, namun mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari angka . , tetap tahun 2015 sebesar 643.512 ton pipilan kering. Bantuan benih jagung dari anggaran APBD 2016 sebanyak 7.000 ha 'dan APBN sebanyak 77.000 ha ditanam , pada periode musim tanam I dan II'i Seianjutnya untuk musim tanam III (September-Desember) mendapat tamb~han anggaran APBDP 4.000 ha dan I APBNP 25.000 ha (full paket). Tetapi karerJa pengadaan benih jagung untuk APBDP mengalami keterlambatan sehingga penanaman yang semestinya bulan September bergeser penanaman menja'di bulan Oktober- 2016 dan berakibat panen dan berproduksi nanti di Januari 2017. Produksi kedelai tahun 2016 (ASEM). sebesar 3.910 ton juga mengalami peningkatan dibanding produksi tahun 2015 sebesar 3.203 ton biji kering. Produksi kedelai untuk tahun 2016 telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 2.502 ton pertahun. Sementara produktivitasi kedelai 2016 mencapai 15,68 Ku/Ha, mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 sebesar 13,48 Ku/Ha. Jumlah produksi Cabe dari Angka Sementara (ASEM) 2016 sebesar 9.326 Ton (67%) tetapi dibanding tahun 2015 yang hanya 8.941 ton meningkat 385 ton. II-23 Ii HKPO P{HUBAHAN PROWNS! GOIlONTALO rAHUN 2018 Peningkatan ini disebabkan Adanya bantu'an dari pemerintah baik melalui dana APBN, APBD dan APBN-P, yang di salurkan! ke Kabupaten Kota. Bantuan tersebut bukan hanya bibit seperti beberapa tahun ialu, tetapi di lengkapi dengan sarana dan prasarana berupa alkon, mulsa plastik: dan shading nett, dan juga' benih oi j . _. - salurkan pada bulan April 2016, penanaman dilaksanakan pada Mei - Juni, Panen di bulan July - agustuS,dimana kondisi Gorontalo dalam keadaan musim panas, dengan bantuan alat dan mesin untuk pengairan lahan cabe rawit, sehingga , , produksinya meningkat. Tidak tercapainya target produksi sesuai Renstra karena tidak tercapainya total luas panen, Namun produksi sebanyak 9.326 ton untuk kebutuhan masyarakat Provinsi Gorontalo sudah tercukupi. Produksi Buah-buahan sesuai ASEM 2016 BPS sebesar 14.523 Ton atau naik sebesar 4% dari target renstra, Hal ini disebabkan tanaman buah bantuan tahun 2012-2013 mulai berbuah nanti tahun 2016-2017 ini. Total produksi tanaman sayuran tidak mencapai target hanya 57% dari target renstra, namun jika dibanding tahun 2015 yang hanya mencapai 12.70 meningkat tajam. Hal ini disebabkan beberapa komoditi sayuran meningkat produksi seperti Bawang Merah meningkat dari produksi 1.121 Ton dibanding tahun 2015 yang hanya mencapai 303 Ton, Tanaman Tomat yang 1.106 ton Tanaman obat/biofarmaka belum mencapai target yaitu hanya 28% ini disebabkan petani masih kurang berminat dalam pembudidayaan tanaman biofarmaka, selain itu bantuan dari pemerintah yang sangat minim dari APBD hanya menganggarkan benih jahe 200 kg saja. Ketahanan Pangan, kestabilan ekonomi suatu wilayah salah satunya dipengaruhi oleh kondisi ketahanan pangan, sehingga ketahanan pangan fungsinya menjadi sangat penting dan strategis, Ketahanan pangan identik dengan bagaimana menjaga ketersediaan pangan serta kemampuan rumah tangga dalam mengaksesnya. Sehingga ukuran keberhasilan pembangunan bidang ketahanan pangan dapat diukur dari sisi pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan peningkatan skor pola pangan harapan (PPH) yang terbagi atas Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi. Skor PPH Ketersediaan menggambarkan perbandingan antara kebutuhan kalori (pangan) masyarakat dibandingkan dengan kondisi ketersediaan kalorijpangan didael"ah, Hasil analisa menunjukkan bahwa Skor PPH Ketersediaan untuk tahun 2015 mencapai 74,2 capaian tersebut meningkat dibanding tahun 2014 sebesar 62,81, namun angka tersebut masih jauh dari ~arget yang ditetapkan untuk tahun 2015 yakni sebesar 88,5, sementara target YCjngditetapkan tahun 2016 sebesar 94,3. Demikian halnya dengan skor PPH Konsumsi merupakan parameter yang digunakan untuk menilai tingkat keanekaragaman dan mutu gizi ketersediaan dan I konsumsi pangan penduduk, Indikator ini menunjukkan bahwa semakin tinggi skor PPH Konsumsi maka konsumsi pangan semakin beragam. Hasil analisa yang II-24 iii KKPO PEHUBAHAH PIlOVINSI GOIlDNTAlO 'AHliN 2018 , ditunjukkan bahwa pola konsumsi pangan tahun 2016 mencapai 79,4 capaian in! lebih baik dibanding tahun 2015 sebesar 72,8. Skor PPH Konsumsi Gorontalo juga masih dibawah target yang telah ditetapkan dalam RPJMD untuk tahun 2016 sebesar 84,7. Capaian Skor PPH Ketersediaan maupun konsumsi Provinsi Gorontalo belum mencapai Standar Pelayanan Minimal 90 serta skor PPH ideal 100 point. Salah satu strategi yang dilakukan dalam uiJaya memacu peningkatan ketersediaan bahan makanan adalah dengan peningkati!tn produksi dan produktivitas pertanian I dan perikanan Salah satu yang dilakuk~n adalah dengan mengintegrasikan I dukungan kegiatan antar sektor dan. ant~r wilayah dalam pengembangan usaha pertanian. I Berbagai upaya peningkatan produksi pertanian melalui peningkatan produktivitas I di Provinsi Gorontalo telah dilaksanakan 'antara lain Bantuan Benih dan Pupuk, Perbaikan Jaringan Irigasi, Pengembangan Optimasi Lahan, Bantuan Aisintan Pra Panen dan Pasca Panen, Bantuan Bangu(lan dan -Revitalisasi sarana pengolahan dan Pendampingan TNI. Sementara untuk peningkatan produksi .perikanan dilakukan dengan bantuan alat tangkap; seperti perahu fiber <5GT bermesin temple 15 PK, dan <3 GT bermesing katinting 9 PK, bantuan katinting 5 PKm, bantuan sarana produksi perikanan budidaya air payau, bantuan pupuk dan pakan ikan untuk pembudidaya, bantuan sarana produksi pembudidayaan ikan untuk pembudidaya. Khususnya dalam mendorong peningkatan produksi telah terbukti mengungkit pencapaian produksi, namun kedepan dengan berbagai tantangan yang lebih beragam maka diperlukan penyempurnaan dan atau peningkatan kualitas baik pada tatanan perencanaan dan operasionalisasi di lapangan. Implikasi dari pencapaian kinerja sektor pertanian tersebut terlihat berdasarkan Nilai Tukar Pet2ni (NTP) yang merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di Provinsi Gorontalo pada Desember 2016 105,95 persen, mengaiami kenaikan dibanding NTP Desember 2015 sebesar 104,77 dan NTP November 2016 sebesar 105,77. Kenaikan NTP pada Desember 2015 disebabkan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian yang lebih kecil jika dibandingkan dengan indeks harga hasil produksi pertanian. Pada periode Januari 2016 - Desember 2016, NTP Provinsi Gorontalo tertinggi terjadi pada bulan Oktober 2016 sebesar 106,46 dan terendah terjadi pada bulan April 2016 sebesar 100,26. Kenaikan NTP Desember 2016, disebabkan oleh naiknya subsektor tanaman pangan sebesar 1,38 persen, dan subsector perikanan sebesar 1,16 persen. Sedangkan 3 subsektor lainnya mengalami penurunan indeks yaitu subsector tanaman hortikultura sebesar -0,05 persen, subsector tanaman II-25 II HKPO P£HU9AHAN PIlOf/INS! GOHONTALlj 'AHUN 20/8 perkebunan rakyat sebesar -0,83 persen, dan subsector peternakan sebesar -0,36 persen. Pengembangan pertanian juga dilaksanakan melalui peningkatan kompetensi dan pemberdayaan penyuluh, di tahun 2016 masih dilakukan peningkatan mutu penyelenggaraan penyuluh dengan penyediaan demplot Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) sebanyak 22 unit dan sebanyak 77 Unit lembaga penyuluh difasilitasi dan dikembangkan, serta peningkatan kelas kemampuan kelompok sebanyak 146 kelompok. Kemudian dilakukan juga peningkatan kapasitas penyuluh PPK melalui diklat fungsional sebanyak 30 orang dan diklat teknis bagi 30 penyuluh serta diklat teknis pelaku utama dan pelaku usaha sebanyak 30 orang. Upaya menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai lumbung ternak terus diupayakan dengan mengembangkan usaha peternakan untuk meningkatkan populasi ternak sapi. Dari upaya tersebut populasi ternak sapi mengalami peningkatan dari 197.124 ekor tahun 2015 menjadi 207.969 ekor ditahun 2016, belum mencapai target populasi tahun 2016 sebanyak 223.704 ekor. Untuk populasi kambing pada tahun 2016 sebesar 88.426 ekor mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 sebesar 84.868 ekor. Populasi kambing tahun 2016 juga belum mencapai target sebesar 96.881. Untuk Populasi ternak ayam , buras tahun 2016 sebesar 1.759.516 ekor) mengalami penurunan dibanding tahun 2015 sebesar 1.850.163. populasi tahun 2016 untuk ternak ayam juga belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 1.932.405 ekor. Belum tercapainya target Populasi ternak Sapi, Kambing dan Ayam disebabkan karena masih rendahnya produktifitas ternak yang ada sebagai akibat dari rendahnya kualitas genetic ternak. Disamping itu, system budidaya ternak yang baik (Good Farming Practice) belum sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat. Untuk menunjang peningkatanpopulasi ternak maupun. produksi daging tersebut dilakukan upaya Pemeriksaan Produk Hasil Pangan ASUH (PMSR-CM) dl Laboratorium Kesmavet sebanyak 384 sampel, Pengendalian dan pengobatan penyakit hewan menular strategis (PMHS) tahun 2016 sebanyak 16.565 ekor dari yang ditargetkan 9.328 ekor. Pengembangan Kelompok Ternak Sapi sebanyak 4.255 kelompok, Pengembangan Kelompok Ternak Kambing sebanyak 44 kelompok serta Pengembangan Kelompok Ternak Ayam Buras sebanyak 515 kelompok ditahun 2016. Sementara untuk asupan protein hewani dari jumlah konsumsi daging ditahun 2016 sebesar 2,2 kg/kapita/thn, artinya terjadi penurunan dibanding tahun 2015 sebesar 3,1, kg/kapita/tahun, dan belum mencapai target 2016 sebesar 3,7 kg/kapita/tahun. Hal ini terjadi karena kenaikan harga daging, sehingga masyarakat lebih memilih untuk mengkonsumsi ikan daripada daging. I1-26 iii HKPO PEHUBAHAN PIlO/llNSI GOIlONTAlO rANUN 201g Pengembangan bidang perkebunan juga terus di tingkatkan melalui Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan. Dar! upaya tersebut kinerja perkebunan tahun 2016 untuk perluasan areal kelapa mencapai 67.489 Ha, melebihi target yang ditetapkan sebesar 67.487 dengan produksi kelapa dalam sebesar 60.932 ton dari target sebesar 62.494 ton. Untuk produksi kakao di tahun 2016 mencapai 4.564,6 ton melebihi target 2016 sebesar 4.082 ton, dari luas areal tanaman kakao untuk tahun 2016 seluas 15.882 Ha. 5ementara untuk produksi tebu Tahun 2016 sebesar 49.331 ton dari target sebesar 31.297 ton. Pencapaian sektor perkebunan ini di hasiikan dari upaya revitalisasi usaha agribisnis yang difokuskan pada 4 (em pat) komoditi perwilayahan di Provinsi Gorontalo yang meliputi kelapa, kakao, cengkeh dan tebu dan revitalisasi pemberdayaan masyarakat perkebunan melalui pola sistem kebersamaan ekonomi. Dalam meningkatkan kinerjanya di sektor peternakan dan perkebunan serta membangun sinergi dengan pemerintah Kabupaten(kota dan masyarakat Dinas Peternakan dan Perkebunan menjadi leading sektor daiam pengembangan pertanian secara terpadu yang dilakukan dengan pembaglan kluster pada wilayah-wilayah potensial. Provinsi Gorontalo mempunyai potensi perikanan tangkap yang besar yang dibagi berdasarkan wilayah pengelolaan dan pemanfaatan (WPP) yaitu WPP Teluk Tomini sampai dengan laut seram potensinya mencapai 595.630 Ton/Tahun, dan WPP Laut Sulawesi sampai Samudera Pasifik p6tensinya mencapai 630.470 Ton/Tahun. Sedangkan untuk perikanan Budidaya' mencakup budidaya perikanan laut, perikanan payau, dan perikanan tawar potensinya sebesar 339.268 Ton per tahun. Berdasarkan hal tersebut sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor yang menjadi prioritas pengembangannya hal ini di karenakan banyaknya masyarakat yang berada dan menetapdiwilayah pesisir dan menggantungkan hidupnya dari hasil perika:1an dan kelauta'n. Dari program peningkatan produksi perikanan tangkap yang dilakukan, realisasi produksi perikanan tangkap tahun 2015 yang hanya mencapai 105.715 Ton meningkat produksinya tahun 2016 hin:gga mencapai 115.873 Ton atau naik sebesar 9,60 persen. Untuk produksi I perikanan Budidaya juga mengalami peningkatan dari 63.131,22 Ton ditahun ~015 naik menjadi 100.245 ton di tahun 2016, jumlah tersebut terdiri dari produksi ikan budidaya dengan capaian 38.295 I Ton, dan rumput laut dengan jumlah prod'uksi 61.950 ton. -- I __ Tabel 2~17 Perkembangan Produksi Perikanan Provinsi GorontalO . Tahun 2012-2016 No Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 1 Perikanan Tanakan 85.815 92.171,3 103.017,80 105.715 115.873 2 Perikanan Budidava 133.340 125.654,50 57.392,30 63.131,22 100.245 - ProduksiIkan 26.668 21.730,30 32.457 26.363,92 38.295 11.27 ' iii HKPO PEHUBAHAN PHOVINSI GOHONTAlO 'AHUN 2018 Budidava -Produksirumput 106.672 103,924,20 24.935,30 36.767,30 61.950 laut I Total (Tangkap dan 219.155 217.825,80 160.410,10 168.848,22 215.918 Budidava). I I Sumber : Dlna.'i Perikanan Kelautan provlns! Gorontalo, 2011 Sedangkan dilihat dari hubungan target d~n realisasi pada tahun 2016, produksi perikanan tangkap rnencapai 101,13 persen telah melebihi target tahun 2016 sebesar 114.578 ton. Untuk Produksi Perikanan Budidaya tidak mencapai target yang ditetapkan. Dari target produksi perikanan budidaya yang ditetapkan tahun 2016 sebesar 186.490 ton, realisasi produksi hanya mencapai 100,245 Ton atau persentase capaiannya hanya sebesar 53,75 persen. Hal ini disebabkan oleh perubahan iklim yang sulit diprediksi. Tabe12.18 Hubungan Target dan Realisasi Produksi Perikanan Provinsi Gorontalo Tahun 2012 - 2016 Perikanan Tangkap (Ton) Perikanan Budidaya (Ton) No. Tahun Tingkat Tingkat Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian (0J0) iO/o) 1 2012 85.567 85.815 100,30 133.340 133.340 100 2 2013 90.964 92.171 101,33 144.007 125.654 87,26 3 2014 97.331 103.017,8 105,84 156.248 57.392,3 36,73 4 2015 105.118 105.715 100,55 170.310 63.131 37,07 5 2016 114.578 115.873 101,13 186.490 100.245 53,75 Sumber .. Dinas Perikanan (fan Kelautan Prov/nsi Gorontalo, 2017 Sementara itu produksi perikanan oleh kelompok nelayan dan pembudidaya pada tahun 2016 adalah sebesar 110.250 ton, hasil ini tidak mencapai target yang ingin dicapai sebesar 110.807 ton. Produksi perikanan ini adalah terdiri dari produksi perikanan iaut dan produksl perikanan budidaya. Dari capaian produksi perikanan baik produksi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya tahun 2016 ini memberikan konstribusi pendapatan rata-rata bagi nelayan sebesar Rp. 2.700.000 per bulannya dan bagi pembudidaya rata-rata sebesar 2.500.000 per bulannya. Capaian rata-rata pendapatan neiayan dan pembudidaya pada tahun 2016 melebihi target yang ditetapkan yaitu masing- masing sebesar Rp. 2.648.545 untuk pendapatan nelayan, dan Rp. 2.278.085 untuk pendapatan pembudidaya. Sementara untuk pendapatan pengolah dan pemasar perikanan sebesar Rp. 3.400.000/bulan. Selain itu, tingkat capaian konsumsi ikan pada tahun 2016 mencapai 55,7 kg/kapita/thn, artinya sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar 55 kg/kapita/thn. Dalam rangka peningkatkan produksiperikanan dan peningkatan kehidupan dilakukan beberapa strategi yaitu, dengan melakukan Restrukturisasi Armada Perikanan Tangkap dengan memberika'n bantuan Sarana Produksi Perikanan Tangkap berupa Kapal Inkamina > 30 G:T beserta alat tangkapnya. Langkah ini II-28 iii HKPO PEHUBAHAN PHOVINS/60RONTALO TAHUN 2019 diambil oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai jawaban untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengembangan perikanan tangkap di Provinsi Gorontalo yaitu masih tingginya (97,67 persen) armada tangkap di Provinsi Gorontalo masih berstatus dibawah > 30 GT (perahu tanpa motor dan motor tempel) dan kesemuanya dimiiiki oleh nelayan kecil (nelayan tradisional). Dengan kondisi tersebut, nelayan tentu saja tidak akan mampu menghasilkan produksi yang optimal. Apalagi para nelayan juga masih tergantung pada kondisi musim, , dan cuaca, yang artinya bisa dipastikan jika mereka tanpa peralatan dan kapal yang memadai dan modern, maka suiit :bagi nelayan untuk bisa meningkatkan hasil produksinya, dan produktivitas. Pelaksanaan kegiatan pada Bidang Perikanan Budidaya di Provinsi Gorontalo hingga tahun 2016 tetap diarahkaf'\ untuk membangun kesiapan masyarakat pembudidaya ikan dalam menghadapi tantangan, mengatasi permasalahan pembangunan perikanan budidaya dan mendayagunakan potensi sumberdaya lahan budidaya untuk mendorong dan menghidupkan kegiatan produksi perikanan I berbasis ekonomi rakyat, mendorong dan mel}ingkiltkan perolehan devisa negara, serta mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat pembudidaya di pedesaan. Intervensi anggarafl diarahkan untuk melaksanakan Program Pengembangan Budidaya Perikanan diimplementasikan kedalam tiga kegiatan yang mengacu pada pengembangan tiga kawasan perikanan budidaya yaitu (1). Pengembangan kawasan budidaya air tawar ; (2). Pengembangan Kawasan budidaya air payau dan: (3). Pengembangan kawasan budidaya air payau. Dari beberapa program perikanan budidaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, ada tiga program/kegiatan perikanan budidaya yang menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu (1). Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan Laut/Payau dan Operasional UPTD Balai Pengembangan Benih Ikan Laut dan Payau (BPBLP) melalui Penyediaan Benih ikan, bibit rumput laut dan pakan ikan) bagi Pembudidaya kecil, pembudidaya pemula dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR); (2). Memberikan sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik bagi pembudidaya yang sudah mampu melaksanakan kegiatan budidaya sesuai dengan standart CBIB. Dalam rangka peningkatan kuaiitas pembudidaya, pemerintah Provinsi telah melakukan pembinaan kelompok pembudidaya, sampai dengan tahun 2016 sebanyak 313 kelompok pembudidaya yang telah tersertifikasi di Provinsi Gorontalo. Disamping itu dengan melaksanakan program PUMP perikanan budidaya, yang bertujuan untuk Pengembangan Sistem Usaha Perikanan Budidaya yaitu terpenuhinya kebutuhan modal kerja guna berkembangnya usaha perikanan budidaya yang mandiri. II-29 II. NKPD PERU8AHAN PROVIKSI UORONTALD TAHUN 20/8 Disamping kegiatan tersebut, pemerintah proVInSI Juga mendesain Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dengan Program Pengembangan Desa Nelayan Tangguh (PDNT) yang merupakan Prigram Inovasi Pemerintah untuk mengatasi permasalahan masyarakat khususnya masyarakat nelayan pesisir. Program PDNT ini merupakan salah satu program yang sangat penting, untuk tahun 2016 Program PDNT mencakup 16 desa. Pada pelaksanaan program PDNT ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo selain memberikan dan mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan sarana produksi perikanan berupa (mesin tempel, mesin katinting, perahu, alat tangkap, cool box dan peralatan perikanan lainnya) juga mengalokasikan anggaran untuk pel)lenuhan Waserda (warung serba ada) bagi kelompok perempuan pesisir yang merupakan istri-istri para nelayan. Kegiatan ini juga mengakomodir bahwa .program perikanan dan kelautan juga diharapkan berbasis pada pemenuhan kebutuhan gender. Pada tahun 2016 realisasi cakupan bina kelompok mencapai 680 kelompok meningkat sebesar 120,35 persen dari target yang ditetapkan sebesar 565 kelompok. Selain Program PDNT (Program Pengembangan Desa Nelayan Tangguh), Pemerintah Provinsi Gorontalo pada 'program kelautan dan pesisir juga mengalokasikan anggaran pada kegiatan, program usaha garam rakyat (PUGAR) I yang berlokasi di kec, Wonggarasi Kab. Po~uwato.
5. b.Sektor Kehutanan Pembangunan sektor kehutanan pada tahun 2016 dilakukan dengan merehabilitasi hutan dan lahan kritis untuk mengurangi isu pemanasan global seluas dengan metode areal model usaha tani melalui pemberdayaan masyarakat dalam gerakan I rehabilitasi hutan dan lahan sebanyak! 40.000 bibit yang disalurkan kepada masyarakat umum dan kelompok tani secara gratis. Sedangkan untuk menjaga ."._. - kelestarian kondisi hutan dilakukan perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan dan pemanfaatan patens! sumberdaya hutan dengan melakukan pembinaan dan pemantapan hutan tanaman rakyat (HTR) kepada 2 kelompok HTR atau seluas 40 Ha HTR. Dari kebijakan pemerintah sector kehutanan, luas rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang ditangani tahun 2016 sebesar 39.112 Ha, melampaui target sebesar 16.200 Ha. Sementara produksi hasil hutan terdiri dari kayu bulat dengan nilai produksi pada tahun 2016 mencapai 93.293,61 M 3 meningkat dibanding tahun 2015 sebesar 57.750 M3, sedangkan untuk kayu gergajian produksi di tahun 2016 mencapai 39.558,96 M3 lebih tinggi dibanding tahun 2014 sebesar 17.850 M 3 , dan produksi non kayu tahun 2016 sebesar 15.973 M 3 • II-30 B HKPO PEKUBAHAN PRllY/NSf OORONTALO TAHUN 20/8
6. e.Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah, serta Lembaga Keuangan. Dalam rangka upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, tetap dilakukan pengembangan koperasi dan UMKM yangpada tahun 2016 dilaksanakan melalui sejumlah kegiatan strategis dalam bentuk pembinaan dan sosialisasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi baik kepada koperasi aktif maupun tidak aktif, juga terhadap kelompok masyarakat atau badan usaha yang hendak membentuk koperasi baru dan pembentukan koperasi. Dari upaya tersebut, maka tahun 2016 persentase pencapaian kinerja pembentukan koperasi berkualitas, mandiri dan berprestasi sebesar 100% yang diindikasikan dengan bertambahnya jumlah koperasi berprestasi sebanyak 10 unit koperasi, dan koperasi yang berkualitas sebanyak 20 koperasi, yang tersebar di 6 kabupaten/kota, jumlah koperasi mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebanyak 1.209 unit koperasi dari yang ditargetkan 1.105 koperasi. Sejalan dengan itu, pembangunan koperasi di Gorontalo perlu diberengi dengan upaya dan kerja keras semua pihak terkait, utamanya dalam rangka merevitalisasi kembali koperasi yang sudah tidak beroperasi, dimana pada tahun 2016 jumlahnya mencapai 551 koperasi tidak aktif, atau 45,57% dari total jumlah koperasi di Gorontalo, sebagaimana ditunjukkan data berikut ini. Tabe12.19 Data Keragaan Koperasi per Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo tahun 2016 Kota Gorontalo 159 134 293 18.628 18.579 222 Kab. Gorontalo 190 2,05 395 23.236 16.429 415 Kab. Boalemo 81 61 142 11,050 6.392 69 (ab. Pohuwato ff7 36 123 6.563 3.916 38 !<ab. Bone Bolango n 56 133 11,943 4.916 108 (ab. Gerut 59 Sl 110 5,259 4.936 63 ?rov GOfOntato 27 13 40 2,134 720 25 Ie -, -. - -: -lu-",~.~ii:o~...a~~:L ~ . lurr1l.h Atligol<l " Torraga Kerj. • I Kabupiiten/Kota II, Aktif T:~t:~.11 T~~I [~ l' : p - - Total 1 L P Total • j t .'" ~.' J, ,t I I Sumber.' Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2016 Pemerintah Provinsi Gorontalo terus meningkatkan fasilitasi permodalan kepada masyarakat baik melalui KUR maupun skim kredit lainnya dengan total realisasi KUR sebesar Rp. 488.562.753.800,00, juga dilakukan pemberian modal dari pemerintah. Kemudian disediakan juga informasi pasar baik lokal, regional, nasional maupun internasional, sehingga dl tahun 2016 melalui upaya tersebut jumlah UMKM meningkat menjadi 98.054 UMKM dari target yang ditetapkan sebesar 68.829 UMKM. Sementara jumlah KUKM yang mengakses Kredit Usaha Rakyat yang dikelola Pemerintah Provinsi sebanya~ 82.879 KUKM.
7. d.Perdagangan dan Perindustrian. Untuk pengembangan perdagangan di tahun 2016 masih telah dilakukan upaya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan,' meningkatkan ekspor, ][-31 IIHKPn PEHUBAHAN PROWNSI GOHONTALD 'AHliN 20/8 melakukan upaya efisiensi perdagangan dalam negeri dan melakukan upaya dalam meningkatkan standarisasi mutu barang. 5ehir)gga dari upaya tersebut di tahun 2016 beberapa hasil pencapaiannya dapat ditunjukkan dari perkembangan ekspor menjadi 148.520,19 ton di tahun 2016 meningkat dibanding tahun 2015 yang hanya mencapai 144.291 ton, namun untuk perdagangan antar pulau ditahun 2016 mengalami pelemahan menjadi sebesar 120.118 ton dari capaian tahun 2015 yang I mencapai 620.902 ton. 5elain itu untuk Inenjamin kualitas komoditi yang akan diperdagangkan dilakukan pengujian ko~oditi oleh UPTD Balai Pengujian dan 5ertifikasi Mutu Barang (BP5MB) yang. mencapai 380 kali pengujian serta penerbitan sertifikat mutu sebanyak 62 sertifikat. Dalam meningkatkan distribusi Barang/Jasa di tahun 2016 telah dilakukan revitalisasi pasar sebanyak 3 unit pasar tradisional. Disamping itu dari sisi pelayanan Pemerintah provinsi di tahun 2016 juga membantu penanganan kasus pengaduan konsumen, yang diindikasikan dengan pemberkasan dan penanganan kasus pengaduan konsumen terhadap seluruh kasus yang diadukan. Kemudian dilaksanakan tera dan tera ulang alat Ukuran Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) sebanyak 2.810 UTTP. Dalam rangka perlindungan konsumen dan keamanan perdagangan dilaksanakan Pasar Tertib Ukur, yang diindikasikan dengan tercapainya 5 Pasar Tertib Ukur di Provinsi Gorontalo, sehingga total pasar Tertib Ukur di Provinsi Gorontalo berjumlah 20 Pasar. Untuk mengembangkan sektor perindustrian pada tahun 2016 dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas industri kecil dan menengah diupayakan melalui peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, fasilitasi wirausaha baru IKM, disamping itu pengembangan kompetensi inti One Village One Product (OVOP) dan kluster industri juga diiakukan dalam meningkatkan produktivitas produk IKM. Dari upaya yang dilakukan tersebut telah meningkatkan jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) menjadi sebanyak 14.339 unit di tahun 2016 dibandingkan dengan jumlah IKM ditahun 2015 yang hanya 14.084 unit dan jumlah sentra IKM sebanyak 297 ditahun 2016, sebagaimana tabel berikut : Tabe12.20 Perkembangan IKM ProvinsiGorontalo tahun 2012-2016 Sumber. Dmas Koperasl, UKM, Penndustrlan dan Perdagangan, 2016 No Uraian Capaian 2012 2013 2014 2015 2016 1 Jumlah IKM(Unit) 12.360 12.921 13.688 14.084 14.339 -lndustri Mikro Kedl 11.909 12.470 13.237 13.633 12.924 - Industri Keeil 436 436 436 436 1.331 -Industri Menengah 15 15 15 15 82 2 Jumlah Tenaga Kerja 31.910 '34.564 36.978 36.817 35.620 (Ora) 3 Nilai Investasi (Milyar 132,94 134,14 150,23 180,74 187,52 Runiah) 4 Nilai ~~OdUkSi (Milyar 510,02 '476,00 530,84 .548,31 538,44 Runiah .. Il-32 iii HKPO PEHUBAHAN PRiJ/IIHSJ GOHONTAlO rAHliN 2018 Sementara untuk realisasi penciptaan WUB diperoleh persentasi capaian indikator sasaran sebesar 0%, yang dihasilkan dari target penciptaan WUB sebanyak 1.000 UMKM. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya kinerja hasil tersebut adalah dengan terbitnya Peraturan Menteri dalam Negeri No. 14 tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari APBD, dimana pada pasal 6 ayat (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Baran dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan soslal yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga untuk Koperasi dan UMKM tid'1k dapat lagi diberikan lagi Hibah dan Bansos.
8. e.Pariwisata dan Budaya Dilihat dari segi potensi pariwisata, Provinsi Gorontalo memiliki banyak potensi wisata yang beragam yang tersebar di seluruh wilayah dimana potensi tersebut memiliki keunggulan kompetitif. NamJn demikian sector pariwisata perlu dikembangkan, dan dikelola secara terpadu dan menyeluruh. Sector pariwisata I telah berkontribusi terhadap peningkatan PDRB Provinsi Gorontalo, namun keunggulan kompetitif ini hingga saat in! belum mampu mendongkrak ekonomi masyarakat di lokasi obyek wisata tersebu~. Dalam penyelenggaraan urusan pariwisata di tabun 2016 dari 8 obyek wisata unggulan Provinsi Gorontalo pada tahun 2016 telah dikembangkan pada 3 obyek wisata unggulan yaitu 3 (tiga) obyek wisata yakni Olele, Botutonuo, dan l"1onano serta DED Obyek Wisata Lombongo dan pada tahun 2017 akan dikembangkan . pada 4 Obyek Wisata yaitu Obyek Wisata Hiu Paus Botubarani di Kab. Bone Bolango, Obyek Wisata Pentadio Resort di Kab. Gorontalo, Obyek Wisata I1uta di Kab. Gorontalo dan Obyek Wisata Religi Bongo di Kab. Gorontalo Dalam pengembangan sector pariwisata dapat dilakukan melalui pembangunan berbasis masyarakat. Fda pengembangan ini kemudian dikenal dengan pendekatan Community Based Tourism (CBT). Adapun definisi CBT adalah parlwisata yang menyadari kelangsungan budaya, sosial, dan Iingkungan. Bentuk pariwisata ini dikelola dan dimiliki oleh masyarakat dan untuk masyarakat, guna membantu para wisatawan untuk meningkatkan kesadaran mereka dan belajar tentang masyarakat dan tata cara hidup masyarakat lokal (local way of life) . CBT merupakan model pengembangan pariwisata yang berasumsi bahwa pariwisata harus berangkat dari kesadaran nilai-nilai kebutuhan masyarakat sebagai upaya membangun pariwisata yang lebih bermanfaat bagi kebutuhan, inisiatif dan peluang masyarakat loka!' Dari upaya - upaya ':ersebut diperoleh capaian dalam peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Goror,talo sebanyak 370.000 wisatawan di tahun 2016, meningkat dibandingkan tahun 2015 sebesar 368.000 wisatawan, Sedangkan realisasi lama tinggal rata-rata wisatawan sebanyak 4 hari (data dari Kab/Kota) II-33 II ({KPO PEKUBAHAH PROll/NS! OONONTAlO {ANUN 2018 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, hal ini mengalami peningkatan jumlah kunjungan dari target yang direncanakan sebagai implikasi dari adanya penyediaan dan pembenahan pada beberapa obyek wisata unggulan seperti Obyek wisata Olele, Botutonuo, Monano, Obyek Wisata Bahari Kota Gorontalo. Di tahun 2017 diperkirakan juga akan melebihi target yang telah ditetapkan sebanyak 120.000 wisatawan (2500 wisman dan 117.500 wisnus) Disamping itu kegiatan budaya daerah dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata telah teralisasi sebanyak 8 (delapan) kegiatan dari 5 (lima) kegiatan yang telah ditargetkan. Kegiatan tersebut yaitu Festival Karnaval Khatulistiwa, Festival tumbilotohe, Pemilihan Nou dan Uti, Bugar Wisata, Festival Beduk, Semarak Ketupat, Karapan Sapi dan Festival Tulude.
9. f.Pertambangan Potensi pertambangan di provinsi Gorontalo cukup tinggi, baik itu komoditas logam maupun batuan dan non logam yang tersebar hampir di semua wilayah Gorontalo. Potensi komoditas logam terdiri dari emas yang tereka sebesar 218.133.132.151,07 ton yang berada di Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato. Komoditi perak tereka sebesar 217.463.591.225,87 ton yang tersebar di Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Pohuwato. Komoditi tembaga tereka sebesar , 217.976.091.224,87 ton yang tersebar di Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Pohuwato. Kemudian untuk potensi pertambangan dengan komoditi batuan dan non logam terdiri atas batuan andesit sebesar 2.506.000.000 ton, granit seoesar 888.500.000 ton, Dasit sebesar 1.776.125.000 ton, Basal sebesar 1.000.000.000 ton, batu gamping sebesar I 19.948.748.500 ton, felspar sebesar 2.500.000 ton, lempung 750.000.000 ton, I pasir batu & sirtu sebesar 282.250.000 :ton, marmer 18.869,96 ton dan toseki sebesar 51.247.568,62 ton. Dari potens! yang ada tersebut, maka di tahun 2016 dalam rangka peningkatan pengamanandan 1Jertindungan terhadap sumberdaya hutan, sumberdaya mineral dan energi; peningkatan pemahaman,. kesadaran, kepedulian serta partisipasi masyarakat ;dalam pengelolaan hutan, mineral dan energi serta memantapkan dan melindungi keberadaan kawasan hutan dan areal pertarnbangan di Provinsi Gorontalo dilakukan survey pendahuluan potensi calon lokasi wilayah pertambangan rakyat. D~ri kebijakan diinaksud, diperoleh Rasio Lokasi Pertarnbangan Tanpa Izin yang :dibina rnencapai 35,53 di tahun 2016, capaian tersebut lebih baik dibandingkan tahun 2015 sebesar 31,76 persen. 2.1.4.2. Infrastruktur Wilayah
10. a.Infrastruktur Transportasi Dalarn bidang transportasi pernbangunan dilakukan melalui pengelolaan Jalan Provinsi hingga tahun 2016 sepanjang 432,51 km. Pada tahun 2016 untuk menjaga II-34 iii HKPO PERU9AHAN PUOY/NSf OOHONTALO 'ANUN 20/8 kemantapan jalan dan jembatan telah dilakukan pemeliharaan berkala pada ruas jalan Provinsi sepanjang 3,29 Km. Panjang jalan provinsi yang dibangun dan ditingkatkan sepanjang 18,52 kilometer, sedangkan panjang jalan strategis provinsi yang dibangun dan ditingkatkan sepanjang 16,54 kilometer. Disamping itu pembangunan jembatan diruas jalan strategis Provinsi sebanyak 1 (satu) buah. Sehingga diperoleh kondisi kemantapan jal,an Provinsi sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 41,15%, sementara untuk kondisi kemantapan Jalan Nasional di Provinsi Gorontalo sebesar 86,48%. Dari pengembangan tersebut, hingga tahun 2016 kondisi j;'llan di Provinsi Gorontalo adalah dengan kondisi baik 209,00 Km, kondisi sedang 15,80 Km, kondisi rusak ringan 24,43 Km, kondisi rusak berat 73,33' Km, dan jalan yang belum tembus/terbuka masih sepanjang 109,95 Km, kondisi tersebut meningkat dibanding tahun 2015 dimana kondisi jalan di Provinsi Gorontalo adalah dengan kondisi baik 196,57 Km, kondisi sedang 21,05 Km, kondisi rusak ringan 27,43 Km, kondisi rusak berat 77,51 Km. Untuk meningkatkan pelayanan transportasi melalui dinas Perhubungan untuk tahun 2016 ditingkatkan pelayanan angkutan darat perintis melalui 4 Iintasan perintis (Gorontalo-Pangea, Gorontalo-Mohiyolo, Terminal Isimu Mulyonegoro- Satria, Gorontalo-Pancakarsa) serta pemasangan fasilitas keselamatan LlAJ pada tahun 2016 sebanyak 2 ruas jalan, APILL 4 unit. Provinsi Gorontalo memiliki 5 pelabuhan laut yang terletak di pesisir utara dan selatan. Di pesisir utara terdapat pelabuhan anggrek yang di khususkan untuk melayani barang secara cargo dan peti kemas baik pelayaran dalam negeri maupun internasional, serta pelabuhan kwandang digunakan untuk pelayaran rakyat ke Buol dan Toli-Toli Sulawesi Tengah. Sedangkan dipesisir selatan terdapat pelabuhan Gorontalo, pelabuhan Tilamuta dan pelabuhan Bumbulan yang berfungsi sebagai peiabuhan pengumpul dan pendistribusi di daerah kawasan Teluk Tomini. Kelima pelabuhan tersebut terus dilakukah upaya pengembangannya baik melalui APBN maupun APBD. Capaian peningkatan produktivitas bongkar muat di pelabuhan Gorontalo tahun 2016 telah mencapai rata - rata 4.419 ton/hari mengalami peningkatan tahun 2016 sebesar 5.076 ton/hari, melebihi target RPJMD sebesar 2.900 ton/hari. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan produktifitas pada seluruh Pelabuhan di Provinsi Gorontalo (Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Anggrek, Pelabuhan Kwandang, Pelabuhan Tilamuta dan Pelabuhan Bumbularo), seperti di Pelabuhan Tilamuta, dimana kapal pengangkut semen sudah bisa bersandar di pelabuhan tersebut sehingga terjadi peningkatan produktifitas yang cukup signifikan pada pe1abuhan te~sebut. Untuk Pelabuhan Anggrek, masih banyak kapal yang antrian sehingga d,ibutuhkan penambahan dermaga serta II-35 II HKPO PEHUBAHAN PHOVINS/ 60HONTAlO TAHUN 2018 penambahan sarana penunjang seperti pe~alatan bongkar muat. Untuk kapasitas I layanan kapal dl pelabuhan sudah rneneapal 12.000 DWT. i Pengembangan transportasi udara di Provinsi Gorontalo terus diupayakan melalui peningkatan sarana dan prasarana bandar l udara Djalaluddin, dimana pada tahun 2016 Bandara Djalaludin dengan status bandara Nasional kelas II C dengan luas 11.865 m' telah diresmikan dan mulai iberoperasi, kapasitas landasan dapat I didarati Boeing 737, Run Way panjang 2.~00 m x 45 m, Taxiway 2 buah ukuran , 115 m x 23 m, Apron ukuran 231,5 m x 80 m untuk kapasitas parkir 2 (dua) buah pesawat. Sementara untuk pengembanga~ selanjutnya adalah Perluasan Runway i Bandara Djalaluddin Gorontalo dan Pembangunan Bandara Pohuwato.
11. b.Sumberdaya Air dan Irigasi Dalarn rangka peningkatan kualitas dan kuantitas irigasi serta jaringan lainnya, maka hingga tahun 2016 diprioritaskan pada 7 Daerah Irigasi yang bersumber dari APBD yang terdiri dari Rehabilitasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Bulia, Huludupitango, Tolinggula, Tabulo/Latula, Taluduyunu, Pilohayanga, dan Irigasi Bongo. Pada tahun 2016 dilakukan rehabilitasi dan peningkatan luas areal jaringan irigasi pertanian sepanjang 11.792 meter, dan juga dilakukan operasi dan pemeliharaan areal jaringan irigasi pertanian sepanjang 17.131 Ha. Untuk menjaga dampak erosi, longsor dan sedimentasi yang akan masuk ke areal pertanian, persawahan dan pemukiman dilakukan pembangunan tebing - tebing di badan sungai sepanjang 426,6 Meter. Juga dibangun tanggul pengaman pantai bagi pemukiman masyarakat pesisir sepanjang 405 Meter. Pembangunan Penahan tebing sungai tersebut dilakukan pada 24 lokasi masing-masing pada Sungai Taluduyun, Padengo, Bone, Mohiyolo, Luwohu, Timbuolo, Juria, Molotabu, Wapo, Panea Karsa, Boliyohuto, Bakti, Alo, Tilamuta, Pentadu, Keramat, Telaga Biru, Botutonuo, Bolihutuo (2 paket), Leboto, Bone-padebuolo, Dembe, Bongopini; Normalisasi Sungai pada 4 lokasi yaitu Sungai Menggelomo, Lonuo, Latula dan serdadu dan Galian endapan lanjutan pada eekdam Buliide; sedangkan Untuk pengaman abrasi pantai diprioritaskan pada 3 kawasan (Pantai Selatan bagian Timur, Tengah dan Barat) yaitu Pengaman Abrasi Pantai Desa Taludaa, Pelita Jaya, Molamahu, Leato, Biiato dan Tutulo. C. Pemukiman Dalam urusan pemukiman Pemerintah Provinsi telah melakukan penanganan kawasan pelTlukiman melalui pembangunan jalan lingkungan di kawasan RSH, kawasan pemukiman kumuh nelayan, kawasan kumuh perkotaan yang telah meneapai lebih kurang 30.822 meter. Juga telah di bangun jalan pada kawasan agropolitan dan jalan pada Desa-Desa potensial sepanjang 19,64 km, diatas target II-36 II RKPO PERUBAHAN PROWNSI GORONTALO 'AHliN 2018 yang ditetapkan sepanjang 17 Km, serta penyediaan air bersih dan sanitasi untuk pencapaian target MDGs. IJntuk tahun 2015 telah dilakukan pembangunan ruman layak huni sebanyak kurang lebih 711 unit Mahyani dan tahun 2016 sebanyak 861 unit dari target yang ditetapkan 1.000 unit yang tersebar dl kabupaten dan kota se-Provinsi Gorontalo. Disamping itu untuk mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar masyarakat desa, maka Pemerintah Provinsi membangun infrastruktur dasar untuk 59 desa tertinggal. Darl upaya yang dilakukan tersebut, capaian indlkator dalam mewujudkan desa maju dan mandirl dapat terpenuhi sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 3 ;desa dan 3 kelurahan.
12. d.Persampahan dan Sanitasi Upaya untuk meningkatkan kapasitas dan peran serta masyarakat daiam pengelolaan persampahan, dilakukan: dengan pembangunan pengelolaan persampahan secara terpadu. Disampi~g itu juga telah dibangun tempat ! pembuangan akhir (TPA) Talumelito yang: diperuntukkan untuk melayani 2 (dua) wilayah yaitu kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo dengan kapasitas tampung kurang lebih 355.670 m3• TPA tersebut telah beroperasi dengan sistem sanitari landfill dan juga berfungsi sebagai Kawasan Industri Pengelolaan Sampah (KIPS). Sampai saat ini di Provinsi Gorontalo telah dibangun beberapa TPA dengan sistem , , sanitari landfill yang konstruksinya dibiayai oleh dana APBN, sedangkan pembebasan lahan dan fasilitas pelengkap 'Iainnya dibiayai oleh APBD kabupaten. Adapun kebutuhan untuk layanan daya tampung TPA 5 (lima) tahun kedepan adalah + 4.745.000 m3, sehingga masih dibutuhkan pembangunan TPA yang ramah Iingkungan + 4.089.849 m3• Berdasarkan kemampuan daya tampung TPA tersebut maka dibutuhkan pembangunan baru di Kab. Bone Bolango serta pengembangan sarana prasarana TPA yang ada saat in!' Khusus TPA Talumelito diperlukan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Pada tahun 2016 dilaksanakan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman sebanyak 55 unit yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Program PPSP dimaksudkan sebagai program pembangunan sanitasi menyeluruh yang terintegrasi dari pusat hingga daerah, dimana pembangunan dan pengeloiaan sanitasi dilakukan secara sinergi oleh seluruh stakeholder sanitasi baik dari pihak pemerlntah maupun non-pemerintah diseluruh tingkatan masyarakat.
13. e.Air Minum dan Air Bersih Tahun 2016 Jumlah Sambungan rumah (SR) yang terlayani oleh akses air bersih melalui fasilitasi dan sistem penyediaan air bersih dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan sebesar 3.250 jiwa. Untuk itu realisasi sid tahun 2016 (2012-2016) sebesar 21.428 Jiwa dari target 108.090 jiwa, serta bangunan II-37 iii HKPO PEHUBAHAN PRDY/NSf GOIlONrALO TAHUN 2018 penyediaan sanitasi yang terbangun tahun, 2016 sebanyak 55 unit, sehingga total sampai dengan tahun 2016 sebesar 348 Unit dari target renstra 545 Unit. Di Provinsi Gorontalo sampai tahun 2016, pencapaian target air minum baru mencapai 69,56 persen dan untuk sanitasi layak tahun 2015 cakupan yang terlayani baru mencapai 56,27 persen,
14. f.Sumber Daya Energi Hingga tahun 2016 sistem jaringan energi Iistrik di Provinsi Gorontalo terdiri dari 10 (sepuluh) PLTD, 1 (satu) PLTM dan 2 (dua) PLTU masing-masing PLTU Molotabu dan PLTU Anggrek 2 x 25 Watt yang masih dalam proses pembangunan serta ketambahan 1 (satu) PLTG yang berlokasi di Paguat. Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan energy dan pengembangan ketenagalistrikan, maka di tahun 2016 dilakukan pengembangan energy terbarukan terhadap 20 unit PLTS, pemeliharaan 1 unit PLTMH dan menggalakkkan program "Listrik Pintar" bekerjasama dengan PLN yang melakukan penyambungan Iistrik untuk rumah ibadah tersebar di kabupaten dan kota se-Provinsi Gorontalo dan pada tahun 2016 juga dilakukan sambungan baru Iistrik untuk rumah tangga miskin sebanyak 500 RTM. Dari upaya yang dilakukan tersebut capaian peningkatan rasio elektrifikasi sebesar 78,16 , persen ditahun 2016 meningkat dari tahun 2015 sebesar 77,48 persen. Dan dalam , mendukung kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui dinas kehutanan dan pertambangan melakukan fasilitasi demi terselenggaranya konversi minyak tanah ke elpiji dan melakukan pengawasan distribusi BBM dan elpiji di kabupaten dan kota se-Provinsi Gorontalo. Selain itu, Provinsi Gorontalo memiliki potensi sumberdaya energi baru terbarukan yang cukup besar untuk dapat dimanfaatkan memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, diantaranya potensi sumber ;daya air :t 65,4 MW dan potensi panas I bumi 110 MW. Total potensi energi terbarukan tersebut sebesar 175,4 MW dan , yang baru termanfaatkan adalah potensii energi air sebesar 3,5 MW, sedangkan I Potensi panas bumi Suwawa 110 MW telah ditetapkan sebagai Wilayah Kuasa , Pertambangan (WKP) dengan SK Mente~i ESDM Nomor : 0025 K/30/MEM/2009 telah dilengkapi survey magnetotellurik sehingga siap dilelang. Potensi panas bumi pentadio dengan temperature 70°C telah dim-anfaatkan sebagai lokasi wisata dan dalam waktu dekat akan ditetapkan sebagai WKP melalui SK Menteri ESDM. Potensi energi panas bumi lainnya yang belum dikembangkan tersebar di 4 o (em pat) kabupaten yakni Kecamatan, Dengilo dengan temperature 50° C, o , Kecamatan Botumoito dengan temperature 42° C, Kecamatan Boliyohuto dengan temperature 62° C dan Kecamatan Kwaridang dengan temperatur 65° C. Dengan total sumberdaya diperkirakan sebesar 160° (MWe), !I-38 iii HKPO PEHUBAHAN PROYlNSlliOHONrALO 'ANUN 20/8
15. g.Penataan Ruang Dalam rangka mewujudkan penataan ruang yang efektif dan efisien sejak tahun I .. 2011 telah ditetapkan Peraturan Daerah (perda) nom or 04 tentang Rencana Tata .. I • Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo tahun .2010 - 2030 dan untuk tahun 2016 dilakukan review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo.
16. h.Pemerintahan Umum Dalam urusan pemerintahan umum, beberapa capaian yang telah dilakukan hingga tahun 2016 adalah :
17. a.Dalam rangka pengembangan Kapasitas 5DM Aparatur dilakukan dengan pemberian bantuan tugas belajar 5-2 dan PN5 provinsi, bantuan akhir studi, perbaikan sistem prornosi dan analisa jabatan, penyelenggaraan diklat formal dan non formal, penataan slstem administrasi kepegawaian secara elektronik dan penerapan 5IMPEG. Hingga tahun 2015 Pemerintah provinsi dapat rnenyelenggarakan Diklat Prajabatan, Diklat PIM IV dan Diklat PIM III yang terakreditasi masing - masing "B" untuk Prajabatan, "B" untuk diklat PIM IV dan "B" untuk diklat PIM III, juga mendiklatkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II -A) pada diklat LEMHANNA5 sebanyak 5 orang, Diklat PIM I sebanyak lorang, Diklatpirn II sebanyak 4 Orang, 32 Peserta Diklat PIM III dan 40 Peserta Diklat PIM IV. Disarnping itu dalam rangka peningkatan kualitas kinerja pegawai dilingkungan Pernerintah Provinsi Gorontalo, maka tahun 2016 dilaksanakan penilaian dan penghargaan terhadap PN5 Teladan dan berprestasi yang diseleksi sebanyak 105 pegawai. 5ementara itu pemberian bantuan studi Belajar kepada 38 pegawai yang melanjutkan studi.
18. b.Peningkatan kesejahteraan aparatur, dilakukan dengan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dengan azas berkeadilan yaitu adanya perubahan metode perhitungan TKD berdasarkan beban kerja, dimana tahun 2016 telah diterapkan metode perhitungan beban kerja dan disiplin melalui aplikasi 5istem Inforrnasi Pengukuran Kinerja (5iransija), yang dijadikan dasar dalam penilaian tunjangan kinerja daerah. Pemberian' tunjangan kinerja daerah dimaksudkan untuk untuk mendorong spirit dan motivasinya dalam meningkatkan kinerja, yang berdampak juga pada peningkatan kesejahteraan aparatur.
19. c.Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur. Pada obyek ini disediakan prasarana penunjang kegiatan perkantoran, pemberian Kendaraan Dinas Operasional (KDO) bagi pejabat eselon III serta pembangunan gedung kantor pemerintah daerah di lokasi blok plan perkantoran yang terletak di desa ayula kabupaten I bone bolango yang tahun 2016 ini I sudah terbangun 8 gedung dan telah digunakan. I i II-39 II HXPO PEHUBAHAN PROWNSI OOHQHTAlO 'ANUN 20/8
20. d.Reformasi Perencanaan Pembangunan baerah, dilakukan melalui implementasi perencanaan pembangunan daerah i berbasis rPM, pelaksanaan kualitas Musrenbangda dengan melakukan revitalisasi mekanisme pelaksanaannya, evaluasi kecamatan rPM dibawah, rata-rata Provinsi, mengadvokasi , pengembangan dan penentuan Kawasijn Ekonomi Khusus (KEK) di Gorontalo, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah. Atas kinerja I tersebut pemerintah Provinsi Gorontalo di tahun 2016 memperoleh , penghargaan berupa penganugerahan Pangripta Nusantara kategori Perencanaan Progresif, selain itu dijri. pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama-sama dengan seluruh Kabupaten kota yang ada memperoleh penghargaan pengelolaan keuangan daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (wrP) di tahun 2016.
21. e.Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat, dilakukan dengan membuka komunikasi dengan masyarakat mela!ui media elektronik dan cetak. Keterbukaan informasi juga dilakukan dengan penyebarluasan pelaksanaan program dan kegiatan yang disebarluaskan melalui media local. Disamping itu , Radio Rakyat Hulondhalo bentukan Pemerintah Provinsi menjadi wadah dalam menjaring aspirasi dan penyampaian kr.itik masyarakat.
22. f.Pada tahun 2016 dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pembangunan daerah dilakukan penguatan kapasitas SDM dilaksanakan Bimtek Penguatan Kapabilitas APrp Kab/Kota dalam rangka reviu RKA SKPD, laporan hasil evaluasi lakip SKPD, laporan hasil pemeriksaan dana hibah dan bantuan sosial. Sementera itu di tahun 2016 telah dilakukan penguatan kapasitas SDM pengawas dan pemeriksa bagi Auditor sebanyak 10 Orang dan aparat pengawas yang kompeten dalam pelaksanaan teknis pemeriksaan berjumlah 16 orang, Pembinaan dan Pengawasan serta Evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD secara berkala, penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah sebanyak 46 Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus, peningkatan koordinasi pengawasan ditingkat Provinsi, Regional dan Nasional, identifikasi dini jenis pelanggaran dan tersusunnya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan (SOP). Sebagai wujud keseriusan Pemerintah terhadap kasus korupsi, maka tahun 2016 dilakukan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Korpusi di Iingkungan pemerintah Provinsi Gorontaio.
23. g.Pengembangan teknologi informasi di Iingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontaio, dilakukan melalui pengembangan server website Pemerintah Provinsi, penerapan pelayanan Samsat berbasis teknologi informasi yang memberikan kemudahan, kecepatan dan kepastian layanan kepada masyarakat, Penerapan layanan Samsat Drive True dan Samsat Delivery serta II-40 Ii1 HKPO PEI1UBAHAN PHDI'IHSI GOHONTAJ.D TAHUN 20/8 E-Report. Untuk memudahkan pengelolaan keuangan dan aset diupayakan melalui penerapan aplikasi SIMDA. Berbagai upaya penerapan teknologi informasi disegala bidang mulai digagas pemerintah Provinsi Gorontalo, mulai dari e-Monep electronic monitoring, evalvasi dan pelaporan), aplikasi SIMDA, e-Data, e-Monev, e-Protrack dalam rangka mendukung pelaksanaan tahapan pembangunan yang sistematis dan akuntabel berbasis elektronik, serta penerapan Siransija untuk pengukuran prestasi kinerja ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
24. h.Dalam meningkatkan Kapasitas Lemb~ga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, di tahun 2016 Sekretariat DPRD dalam hal memfasilitasi Legislatif telah menyelesaikan 12 (dua belas) buah Ranperda menjadi Peraturan Daerah.
25. i.Keberhasilan dan penghargaan ditingkat Nasional yang diperoleh pada tahun 2015-2016 adalah :
  1. 1.Penghargaan dalam pengelolaan keuangan dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI; I
  2. 2.Terbaik I Nasional dari Menkopolh~kam dalam bidang Keamanan;
  3. 3.Terbaik I Nasional dari UKP4 :tentang Pengelolaan dan Penyerapan Keuangan;
  4. 4.Penghargaan kategori Award Akselerasi Penerapan e-Procurement dari LKPP I
  5. 5.Penghargaan Kesatria Bakti Husada pada acara puncak Hari Kesehatan Nasional
  6. 6.Penghargaan Pangripta Nusantara ?016 -Kategori Perencanaan Progresif
  7. 7.Terbaik II Pemenang Penghargaan Pencapaian Indikator MDGs Terbaik Tahun 2013-2015
  8. 8.Terbaik III Pemenang Penghargaan Laju Pencapaian MDGs Terbaik Tahun 2013-2015 2.1.4.3. Investasi Realisasi investasi di Provinsi Gorontalo terus menunjukkan perkembangan yang baik. Jumlah nilai investasi berskala nasional dan international terus meningkat, dimana pada tahun 2016 mencapai 4.145 Trilyun meningkat dibandir.g tahun 2015 sebesar 4,112 trilyun. Jumlah investor berskala nasional PMA dan PMDN telah mencapai 50 PMA(PMDN dengan rasio daya serap tenaga kerja sebesar 12.234. Berbagai capaian t'Orsebut tidak lepas dari semakin meningkatnya iklim investasi yang kondusif disertai dengan peningkatan pananganan permasalahan yang dihadapi PMA(PMDN, dan penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu untuk penanaman modal dengan menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan II-41 II HKPD PEHUBAHAN PROWNSI GOHOHTALU TAHUN 20:9 Perijinan Investasi Secara Elekteronik (SPIPISE) dan SIPD serta penyelenggaraan promosi dan peningkatan kerjasama invest~si. 2.1.4.4 5umber Daya Manusia Berdasarkan data BPS bahwa pada tahuh 2016 Secara umum, komposisi umur. penduduk Provinsi Gorontalo adalah 29,17 persen penduduk usia muda (0-14 tahun), 59,18 persen usia produktif 15-64 tahun dan 3,95 persen penduduk usia tua (65 tahun lebih). Dengan demikian, angka ketergantungan yang menggambarkan jumlah penduduk usia non produktif yang harus ditanggung oleh jumlah penduduk usia produktif, sebesar 55,97 pesen yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif di Provinsi Gorontalo menanggung sekitar 56 orang penduduk usia belum/tidak produktif. Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya mewujudkan sumberdaya manusia yang produktif, untuk itu pada tahun 2016 meialui kegiatan Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran serta tanpa secara langsung mengurangi angka kemiskinan dalam rangka meningkatkan keterampiian bagi para pencari kerja dengan tingkat pendidikan rendah terutama dikecamatan dengan IPM rendah. 2.1.5 Indikator Kinerja Penyelenggaraan pemerintah Daerah Hasil capaian kinerja pembangunan daerah dapat dilihat dari Indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Tabe12.21 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah No Indikator Kinerja Target 2016 Realisasi2016 Misi Pertama, Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi pemanfaatan potensi kewilayahan, mendorong laju investasi, percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan,sekaligus mengembangkan potensi unggulan dengan mengakselerasi secara cerdas terhadap pencapaian kese"ahteraan rakvat
  9. 1.PertumbuhanEkonomi% 78 - 8.3 652
  10. 2.IPM 73,26 65.86 (2015)
  11. 3.PDRBper kapita ADHB(juta Rp) 12.509.103 27.654.340.21
  12. 4.Indeks Gini 036 0.30
  13. 5.Jumlah nilai investasi berskala . 4...069Trilyun 4.145 Trilyun naslonalPMDNdan PMA(RD.)
  14. 6.Jumlah Panjang ruas jalan provinsi vano dibanoun & vanq ditinDkatkan 10 Km 18,52 Km
  15. 7.Jumlah jembatan yang dibangun . Dadaruas ialan 5tateqis orovinsi 2 Buah 1 Bh
  16. 8.Jumlah Panjang'ruas jalan Strategis provinsi yang dibangun dan yang ditinqkatkan 5 Km 16.53 Km
  17. 9.Jumlah LuasAreal Jaringandan banqunan iriDasipertanian vana 17.131 Ha 17.131 Ha 11.42 iii HKPO P£HUBAHAN PROY/NS! GOHONTALO TAHUN 2018 No Indikator Kinerja . , Target 2016 Realisasi2016 dipelihara (Operasi & Pemeliharaan) ,
  18. 10.Ratio Elektrifikasi 77,75% 78,16% Misi Kedua, Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendekatan kesesuaian keahlian serta pemenuha~ mutu kwalitas penyelenggaraan oendidikan dan kesehatan.
  19. 1.Angka Melek Huruf 9700% 99.81%
  20. 2.Angka rata-rat~ lama sekolah , (Belaiar) _. 893 900
  21. 3.Angka Kematian Ibu/100.000 102,0 301,7
  22. 4.Angka Kematian Bayi/1.000 , 15,0, 12,8 Kelahiran Hiduo
  23. 7.Angka usia harapan hidup , 68,6 68,6
  24. 8.Tingkat pengangguran terbuka (%) 375 276
  25. 9.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 65,75% 6789% Misi Ketiga, Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumberdaya kelautan, pertanian, peternakan, kehutanan, danau Iimboto dan potensi Iingkungan lainnya yang lebih baik, saling terintegrasi serta lestari demi keoentinaan kemakmuran rakvat. i
  26. 1.Meningkatnya indeks kualitas 87 72,09 linakunqan
  27. 2.Meningkatnya nilai tukar petani (NTP) - - 5ubsektor tanaman pangan 91.91 111,15 - 5ubsektor Hortikultura 11045 112,50
  28. 3.Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya (NTN-P) 10841 102,65
  29. 4.Nilai Tukar Petani Kebun 12805 98.29
  30. 5.Jumlah Populasi Ternak Besar (saoi/Ekor) . 223.704 207.969
  31. 6.Jumlah Konsumsi Daging (5aoj)(kq/kaoita/th) 37 2.2 Misi Keempat, Mengembangkan nilai-nilai religi, dalam kehidupan beragama yang rukun penuh kesejukan sekaligus memelihara keragaman budaya. serta memperkuat peran pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap anak, termasuk issue kesetaraan aender dalam oembanClunan.
  32. 1.I Indeks Pemberdayaan Gender 59,72 -
  33. 2.I Indeks Pembangunan Gender 67,02 - Misi Kelima, Menciptakan sinergitas diantara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di gorontalo dalam kaidah otonomi daerah sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, menurunkan angka kemiskinan serta menjalankan sistem tata pemerintahan yang baik dalam rannka reformasi birokrasi.
  34. 1.I Persentase penduduk miskin (%) T 14,5 - 12 17.63
  35. 2.I Opini Pengelolaan Keuangan T WTP WTP II-43 iii KKPU P£RUBAHAN PRaY/NSf GORONTALO (AHliN 20/8 6AB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Sejalan dengan kebljakan Naslonal dan Provinsi, maka kebijakan ekonomi Provinsi Gorontalo tahun 2018 diarahkan untuk meningkatkan pendapatan perkapita melalui peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi dan mengatasi kemiskinan, mengurangi pengangguran serta pemerataan dist~ibusi pendapatan. Untuk melaksanakan strategi pembangunan melalui langkah-Iangkah strategis di atas tentunya perlu didasari oleh pemahaman yang komprehensif berkenaan dengan kondisi I ekonomi makro daerah dan trend perkembangan~ya yang tentunya menjadi dasar untuk , dilakukan perkiraanjproyeksi perkembangan ekonomi di tahun 2018. , I 3.1.1 Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Goro"!talo Perekonomian Gorontalo tahun 2016 yan~ diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga beHaku mencapai Rp. 31.823,65 miliar dan I •• _. _ PDRB per kapita mencapai Rp.27,65 juta atau US$2.078,33. Ekonomi Gorontalo tahun 2016 tumbuh 6,52 persen lebih cepat dibariding tahun 2015 yang sebesar 6,22 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 18,45 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsl Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 8,35 persen. Ekonomi Gorontalo triwulan IV-2016 bila dibandingkan triwulan IV-2015 (yon-y) tumbuh sebesar 7,02 persen, lebih lambat bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 7,65 persen. Ekonomi Gorontalo triwul3n IV-2016 mengalami kontraksi 3,36 persen bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q). Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mengalami kontraksi sebesar 12,26 persen. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh Komponen Ekspor. Struktur PDRB Gorontalo menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Pertanian, kehutanan dan Perikanan (37,44 persen); Konstruksi (12,00 persen); dan Perdagangan Besar- Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor (10,95 persen) masih mendominasi PDR.B Gorontalo. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2016, Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,34 persen, diikuti kategori Perdagangan Besar dan Eceraan dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,02 persen; dan kategori Jasa Keuangan sebesar 0,68 persen. I!I-l IIHKPD PEHUBAHAN PRall/NSf GORONTAlO TAHUN 2010 Tabel3.1 Nilai PDRBdan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha . Tahun 2015 & 2016 (Tahun Dasar 2010) Haraa Berlaku Harna Konstan Lapangan Usaha Triw IV- Triw III. Triw IV- TriwIV- Triw III- Triw IV- 2015 2016 2016 2015 2016 2016 III (2) (3' 4) (5) 16' m A Pertanian, Kehutanan, dan 2.516,05 3.307,87 2.910,05 1.848,49 2.362,01 2.072,43 Perlkanan 8 Pertambanaan dan Penaaalian 9817 9552 102 13 77 08 7341 7837 C Industri Pennolahan 313 21 34045 33740 22517 23842 23692 D Pennadaan Listrik dan Gas 285 366 384 393 482 503 - 3,82 4,48 4,56 2,77 3,17 3,21 E Pengadaan Air, PengeloJaan Samnah Limbah dan Daur Ulanq F Konstruksi 990 10 963 59 1.00938 74559 71696 74677 G Perdagangan Besar dan Eceran; 801,04 903,63 895,93 584,37 642,39 641,07 Renarasi Mobil dan Seoeda Motor . H Transnortasi dan Pergudangan 472 50 51009 50367 34062 36261 359 11 I Penyediaan Akomodasi dan Makan 170,71 184,34 189,10 125,74 133,91 136,98 Minum ) Informasi dan Komunikasi 19143 21147 215 18 16656 18038 18459 K Jasa Keuanaan dan Asuransi 28288 33040 35653 21209 24224 25857 L Real Estate 144 75 15558 15935 11209 11626 119 12 MN Jasa Perusahaan 738 795 802 544 572 577 0 Administrasl Pemerintahan, 640,05 596,71 615,09 526,77 483,48 501,86 Pertahanan dan Jaminan Sosial Waiib P Jasa Pendidikan 32246 31899 33923 25353 24676 25500 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 271,79 289,46 290,99 209,42 219,38 220,21 $osial R,S, Jasa lainnya 126,82 131,50 132,98 101,09 103,57 104,64 TU ~:~dUR~Domestik Regional Bruto 7.356,01 8.355,70 8.073,42 5.540,71 6.135,51 5.929,63 PDRB Sumber: Badan Pusat Statist/k GorontEJ/o Tabel3.2 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Tahun 2016 (oersen) Triw 111- 2016 Triw IV-2016 Triw IV-2016 Lapangan Usaha Terhadap Triw Terhadap Triw Terhadap Triw 11"2016 111-2016 IV-2015
(1),12' 131 14' A Pertanian, Kehutanan, dan -12,26 12,12 6,43 Perikanan I . B Pertambanaan dan Penaaalian 676 167 008 c Industri Penqolahan -063 522 658 D Pennadaan Listrik dan Gas 42fS 2782 1204 E Pengadaan Air, Pengelolaan 1,20 16,12 14,92 Sampah, Limbah dan Daur Ulana F Konstruksi 416 016 509 G Perdagangan 8esar dan -0,21 9,70 9,91 I Eceran; Reparasi Mobil dan Seaeda Matar H Transaortasi dan Perdudanaan -097 543 647 I Penyediaan Akomodasi dan 2,29 8,94 8,71 Makan Minum • ) Informasi dan Komunikasi i 233 1082 1023 K Jasa Keuanqan dan Asuransi 674 2191 1845 L Real Estate 246 629 831 M,N Jasa Perusahaan 074 S 96 591 0 Administrasi Pemerintahan, 3,80 -4,73 -0,09 Pertahanan dan Jaminan 50sial Waiib P Jasa Pendidikan 334 058 378 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 0,38 5,15 .8,48 Sosial R,S, Jasa lainnya 1,03 3,51 3,54 TU ~rOdU~~Domestik Regional Bruto -3,36 7,02 6,52 PORB Sumber. Badan Pusat Statlst1k Prc'VtnSIGorontalo IlI-2 iii HKPO PEHUBAHAN PIlO/llNSI GOHONTALD 'AHliN 20/8 Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara makro dapat digambarkan dengan indikator pendapatan per kaplta atau percapita income. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan dl wilayah yang bersangkutan bertambah baik. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka pendapatan regional sama besar dengan PDRB perkapita. Asumsi ini, digunakan karena sulitnya untuk mendapatkan data pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk dan keluar. Namun peningkatan PDRB perkapita sebagaimana tabel 3.3 dibawah belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Gorontalo secara umum. Hal ini disebabkan karena PDRB perkapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku masih terkandung faktor inflasi. Tabel3.3 PDRB Perkapita Gorontalo Tahun Dasar 2010 Tahun 2015 - 2016 PDRB Perkapita 2015 2016 Atas Dasar Harga Ber!aku 25.181.098,75 27.654.340,21 (Rupiah) Sumber: Bappeda Provinsi Gorontaio Inflasi, Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Desember 2016 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Gorontalo, perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Desember 2016 secara umum menunjukkan adanya kenaikan harga terutama pada kelompok bahan makanan. Kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 121,21 pada bulan November 2016 menjadi 121,78 pada bulan Desember 2016 menyebabkan inflasi sebesar 0,47 persen. Laju inflasi tahun kalender 2016 sebesar 1,30 persen dan inflasi "year on year" (Desember 2016 terhadap Desember 2015) sebesar 1,30 persen. Inflasi Kota Gorontalo menjadi barometer inflasi yang terjadi di Provinsi Gorontalo. Inflasi Kota Gorontalo terjadi karena adanya kenaikan indeksjinflasi pada enam keiompok pengeluaran yaitu kelompok bahan makanan sebesar 1,17 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,11 persen; I keiompok Derumahan, air, Iistrik, gas dan l bahan bakar sebesar 0,31 persen; dan kelompok kesehatan sebesar 0, 17 pers~n; kelompok pendidikan, rekreasi dan , olahraga 0,06 persen dan kelompom trahsport, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,45 perseri. Kelompok yang m~ngalam~ penurunan indeksjdeflasi yaitu kelompok sandang sebesar -0,11 persen. I Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga selama bulan Desember 2016 antara lain: mie kering instant, daging ayam kampong, daging ayam ras, daging sapi, bandengjbolu, baronang, bubara, cakalangjsisik, cumi-cumi, deho, III-3 iii HXPO PEHUBAHAN PRaY/NSf DOHONTAlO 'ANUN 20/8 kakap merah, kembung/gembung/banyar/gembolojaso-aso, udang basah, galafea, ikan asin belah, teri, susu bubuk, susu un:tuk balita, susu untuk bayi, telur ayam kampong, telur ayam ras, kangkung, kenta~g, ketimun, tomat sayur, wortel, kacang tanah, jeruk, pisang, bawang merah, bawa~g putih, kecap (isi), kemiri, cabai ralVit, jahe, kunyit, kembang gula, teh, rokok kr~tek, rokok kretek filter, rokok putih, cat tembok, seng, tariff listrik, sabun cair/cuci hiring, sabun detergen bubuk, baju kaos berkerah laki-Iaki, celana dalam pria, kemejk panjang katun laki-Iaki, celana panjang jeans wanita, baju anak stelan, obat dengan resep, obat flu, shampoo, bimbingan belajar, kertas HVS, sepatu olahraga pria, angkutalLUdara, bensin dan tariff telepon seluler. Tabeli3.4 Laju Inflasi Kota Gorontalo Desember 2016, Tahun Kalender 2016 dan Desember 2016 Terhadap Desember 2015 menu rut Kelompok Pengeluaran (2012 - 100) Inflasi Laju KelompokI 5ub IHK IHK IHK Desember'16 Inflasi YoY No kelompok Desember November Desember (P to P) Thn , kalender 2015 2016 2016 11 21 31 1 2 3 4 5 6 7 8 UMUM 120,22 12121 121.78 0.47 130 1,30 1 BahanMakanan 12501 12650 12778 1,17 2,38 2,38 2 MakananJadi, 124,44 128,72 128,86 0,11 3,55 .3,55 Minuman, Rokokdan Tembakau 3 Perumahan,Air, 114,86 115,76 116,12 0,31 1,10 1,10 Listrik, Gasdan Bahan Bakar 4 5andana 11085 113 66 11353 -0.11 242 242 5 Kesehatan 11530 120,49 12069 017 4,67 4,67 6 PendidikanRekreasi 108,10 108,94 109,01 0,06 0,84 0,84 dan Olahraaa 7 Transpor, komunikasi 126,32 122,62 123,17 0,45 -2,49 -2,49 dan iasa keuanaan Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Goronta/o 1) Inflasi Point to Point (P to P) - Perubahan Indeks Desember 2016 terhadap Indeks November 2016 2) Loju lnflosi / !nflasi Tahun kalender. PerubC'han Indeks Oesember 2016 terhadap Indeks Desember 2015 3) lnflasi Year on Year (Yon Y) - Perubahon Indeks Desember 2016 terhadap Indeks Desember 2015 Beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga selama bulan Desember 2016 antara lain: tepung terigu, ekor kuning, laying/benggol, malalugis/sohiri, selar/tude, susu kental manis, bayam, daun bawang, kacang panjang, kol putih/kubis, sawi hijau, terong panjang, kacang hijau, alpukat, gula merah, jeruk nipis/limu, lada/merica, cabai merah, minyak goreng, gula pasir, kayu lapis, kompor, mukena, celana pendek, emas perhiasan, obat batuk, vitamin, buku tulis bergaris dan sepatu olah raga anak-anak. Pada. bulan Desember 2016 masing-masing kelompok komoditas yang memberikan andilj sumbanganinflasi adalah sebagai berikut : keiompok bahan makanan sebesar 0,2821 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar O,?175 persen, kelompok perumahanm air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,08~8 persen, kelompok sandang sebesar - 0,0056 persen, kelompok kesehatan sebe~ar 0,0069 persen, kelompok pendidikan, I1I-4 iii HKPO PEHU9AHAH PRaY/NSf OOf{ONTALO 'AHON 2018 rekreasi dan olahraga sebesar 0,0029 persen, dan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,0835 persen. Selain pendapatan perkapita dan perubahan inflasi, saat ini Indeks Gini atau Gini Ratio telah menjadi salah satu aspek yang bisa menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakat. Indeks Gini adalah indikator yang mengindikasikan berapa besar tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Ind~ks Gini Provinsi Gorontalo yang ditahun tahun 2013 berdasarkan perhitungan BPS oerada di angka 0,43 bisa ditekan hingga turun pada angka 0,40 di tahun 2014 dan; membaik di tahun 2015 di angka 0,32. , Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangim pendapatan antara lapisan penduduk, di Gorontalo sudah mulai dapat diminimalisir. Gambaran kondisi sosial masyarakat di Gbrontalo juga dapat dilihat dari kondisi ketenagakerjaan dan kemiskinan. , Pengangguran, Tingkat Pengangguran Ter~uka (TPT) pada Agustus 2016 mencapai 2,76 persen (dari angkatan kerja), meng~lami penurunan dibandingkan Februari I 2016 sebesar 3,88 persen atau TPT Agustus 2015 sebesar 4,65 persen. Sementara jumlah angkatan kerja pada Agustus 2016 mencapai 562.196 orang, berkurang 1.206 orang dari keadaan Februari 2016 ~ebesar 563.402 orang, ataubertambah, 44.408 orang dari keadaan Agustus 2015 sebesar 517.788 orang. Uraian jelas I . - - mengenai pengangguran di Provinsi Gorontalo digambarkan dalam tabel dibawah ini. Tabel3.5 Penduduk Provinsi Gorontalo Berumur 15 tahun keatas menurut Jenis kegiatan Kegiatan Utama 2015 2016 februari A"ustus februari Aaustus Anakatan Keria 534.012 517.788 563.402 562.196 Bekeria 517:687 493.687 541.549 546.668 Penaanaauran 16.325 24.101 21.853 15.528 Bukan Anakatan Keria 270.619 295.718 257.849 265.935 Sekolah 70.311 78.825 79.484 75.928 Menqurus Rmah Tanqqa 166.751 185.526 152.535 168.119 Lainnva 33.557 31.367 25.830 21.888 Total Penduduk Berumur 15 804.613 813.506 821.251 828.131 Tahun ke atas Tingkat Pengangguran Terbuka 3,06 4,65 3,88 2,76 (TPT) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 66,37 63,65 68,60 67,89 (TPAK) Pekeria Tidak Penuh 147.329 140.344 139.239 140.242 Sumber. BPS ProvmSI Goronta/o Kemiskinan, Persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo September tahun 2016 sebesar 17,63 persen. Dibandingkan persentase penduduk miskin Maret 2016 sebesar 17,72 persen, berarti terjadi penurunan sebesar 0,09 persen. Jumlah penduduk miskin September 2016 di Provinsi Gorontalo sebanyak 203,69 ribu jiwa, sementara jumlah penduduk miskin Maret 2016 sebanyak 203,19 ribu jiwa. Dengan demikian jumlah penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo selama periode Maret 2016- September 2016 bertambah sebanyak 500 jiwa. Pada periode ini, jumlah penduduk III-S 1'1 KKPO PEHUBAHAN PROWNS! OOHOHTAlO TAHUN 20/8 miskin di perkotaan mencapai 60 jiwa, sedangkan kenaikan jumlah penduduk miskin di perdesaan sebesar 560 jiwa. Penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada September 2016 sebagian besar masih tinggal di perdesaan yaitu sebesar 88,21 persen dan sisanya 11,79 persen tinggaldi wiiayah perkotaan dari totai jumlah penduduk miskin. Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa pada periode Maret 2016-September 2016 terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 17,72 persen menjadi 17,63 persen. Penurunan ini juga diikuti dengan berkurangnya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Dapat dilihat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (Pi) sebesar 2,787 pada September 2016, yang sebelumnya pada Maret 2016 sebesar 4,116. Kondisi ini menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin dekat selisihnya dengan garis kemiskinan. Selain itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Gorontalo terjadi penurunan dari 1,466 pada Maret 2016 menjadi 0,649 pada September 2016. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan (gap) pengeiuaran antara penduduk miskin itu sendiri semakin keeil. Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo pada Maret 2016 sebesar Rp284.232 per kapita per bulan dan pada September 2016 menjadi Rp286.968 per kapita per buian, yang berarti naik sebesar Rp2.736 per kapita per;bulan atau naik sebesar 0,96 persen. Pada September 2016, GKM untuk wilayah perkotaan sebesar Rp211.756 dan perdesaan sebesar Rp226.546. Disini terlihat bahwa pola konsumsi makanan di perdesaan jauh lebih besar dibandingkan di perkotaan. Sedangkan bila diperhatikan I GKM untuk wilayah perkotaan sebesar Rp75.400 dan perdesaan sebesar Rp59.453 maka terlihat bahwa di perkotaan GKNM; eenderung lebih tinggi. Hal ini berarti penduduk perkotaan mempunyai pola konsumsi non makanan jauh lebih tinggi daripada penduduk perdesaan. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh kebutuhan non makanan di perkotaan seperti perumahan, kesehatan, pakaian, perlengkapan serta jasa lebih banyak dan harganya lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan. Biia dibedakan Garis Kemiskinan daerah: perk:btaan dan perdesaan, maka Garis Kemiskinan di perkotaan September 2016 ,sebesar Rp287.156 per kapita per bulan dan Garis Kemiskinan di perdesaan sebesar' Rp285.999 per kapita per bulan. III-6 II nKPO PEHUBAHAN PROY/NSf UOHDNTALO TAHUN 2018 Tabel3.6 Garis Kemiskinan Provinsi Gorontato menurut Daerah Tahun 2016 Rincian Garis Kemiskinan C1{ii/kanita bulan' Makanan Bukan Makanan Total Perkotaan • Maret 2016 209.232 75.076 284.308 Seotember 2016 211.756 75.400 287.156 Perubahan (%) 1 21 043 100 Perdesaan Maret 2016 224.958 59.232 284.190 Seotember 2016 226.546 59.453 285.999 Perubahan (%) 0.71 037 064 Kota+Oesa Maret 2016 219.469 64.764 284.232 Seotember 2016 221.772 65.196 286.968 - 0.96105 067 Sumber: BPS Provinsi Gorontalo Selain indikator kemiskinan dalam bentuk persentase dan jumlah penduduk miskin yang dijadikan sebagai dasar pengukuran kemiskinan, sebenarnya terdapat dimensi lain atau indikatcr lain dari kemiskinan, itu sendiri, yaitu nngkat Kedalaman Kemiskinan dan Tingkat Keparahan Kemiskinan yang disajikan dalam bentuk Indeks. Periode Maret 2016- September 2016 terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 17,72 persen menjadi 17,63 persen. Penurunan ini juga diikuti dengan berkurangnya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Dapat dilihat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (PI) sebesar 2,787 pada September 2016, yang sebelumnya pada Maret 2016 sebesar 4,116. Kondisi in! menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin dekat selisihnya dengan garis kemiskinan. Selain itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Gorontalo terjadi penurunan dari 1,466 pada Maret 2016 menjadi 0,649 pada September 2016. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan (gap) pengeluaran antara penduduk miskin itu sendiri semakin keeil. Tabel3.7 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P,2) Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Indikator Maret September 2016 2016, 1 2 3 Indeks Kedalaman Kemiskinan 4,q6 2,787 PIL Indeks Keparahan Kemiskinan 1,466 0,649 -0,816 P2 , Sumber: BPS Provinsi Gorontalo Berdasarkan kondisi perekonomian Gorontalo-ditaJ1un 2016 masih menunjukkan peningkatan yang baik, tumbuh lebih eepatdibanding tahun 2015 danmasih berada III-7 II KKPO PEHUBAHAN PRDY/NSI GORONTALD {AHON 20/0 diatas capaian pertumbuhan ekonomi se 7 ara nasional, maka perkiraan kondisi indikator perekonomian Gorontalo pada tahun 2017 diuraikan dalam tabel 3.8 dibawah ini. , No Indikator ! Perkiraan caoaian tahun 2017I PertumbuhanEkonomi 1 6.81 - 7.10 % 1. i 4 -7 %

2.Inflasi
3.Pendudukmiskin I! 17,1 % Tinakat oenaannnuranterbuka I 2.7 % 4. PDRBoer kaoita ADHB(Ro) : 30.128.680
5.I Tabel ;3.8 Perkiraan Indikator Ekonomi Makro Gorontalo Tahun 2017 Sumber: Bappeda Provinsi Goronta!o, (dio!ah) 3.1.2 TANTANGAN DAN PROSPEKPEREKONOMIANDAERAH 2017 DAN TAHUN 2018 Global, Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan global menjadi 2,4 persen dc:ri prakiraan pada bulan Januari, yakni2,9 persen. Langkah ini diambil akibat melambatnya pertumbuhan di Negara-negara maju , harga komoditas yang tetap rendah, lemahnya perdagangan global dan arus modal yang berkurang. Menurut laporan terbaru Global Economic Prospects, Negara berkembang dan Negara berkembang pengekspor komoditas berupaya keras beradaptasi terhadap jatuhnya harga minyak dan komoditas utama lain, dan ini menjadi penyebab separuh dari revisi pemangkasan. Pertumbuhan di Negara-negara tersebut .tahun ini diproyeksikan 0,4 persen, jauh lebih rendah dari proyeksi pada bulan Januari sebesar 1,2 persen. Pertumbuhan yang lambat ini kembali menegaskan betapa pentingnya bagi Negara untuk menerapkan kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan mereka yang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Pertumbuhan ekonomi adalah motor utama pengurangan kemiskinan. Karena itu kami prihatin ketika pertumbuhan di Negara-negara pengekspor komoditas berkurang akibat tekanan terhadap harga komoditas. Negara berkembang yang mengimpor komoditas lebih tahan daripada Negara pengekspor, meski keuntungan dari turunnya harga energy dan komoditas lain belum terlaiu terasa. Pertumbuhall mereka diproyeksikan sebesar 5,8 persen pada 2016, berkurang sedikit dari angka 5,9 persen pada 2015, seiring dengan rendahnya harga energy dan mulai pulihnya ekonomi Negara-negara maju yang telah mendukung kegiatan ekonomi. Diantara Negara-negara berkembang yang besar, pertumbuhan Tiongkok diperkirakan berkisar antara 6,7 persen Jiada 2016 setelah tahun lalu berada di, angka 6,9 persen. Ekspansi ekonomi India yang besar diperkirakan akan stabil di angka 7,6 persen. Brazil dan Rusia diproyeksikan berada pada resesi yang lebih III-8 & RKPD PERU8AHAN PROY/NSf ODRONTALO TAHUN 20/8 dalam dibanding prakiraan bUlan Januari. Afrika Selatan diperkirakan tumbuh sekitar 0,6 persen pada 2016, 0,8 persen lebih lambat dibanding proyeksi pada bulan Januari. Menurut laporan Global Economic Prospects, peningkatan signifikan dalam sector kredit swasta - didorong oleh suku bunga rendah dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan, yang belakangan inl semakin t1nggi - ikut mempertajam potensi risiko bagi beberapa Negara berkembang. Seiring dengan upaya Negara-negara untuk, mengatasi tantangan, Negara-negara di Asia Timur dan Tenggara tumbuh solid, seperti halnya Negara-negara berkembang pengimpor komoditas di seluruh dunia. Namun, satu perkembangan yang perlu diantisipasi adalah pesatnya tingkat hutang swasta di beberapa Negara berkembang. Saat tren pinjaman melonjak, tidak mengherankan jika tingkat pinjaman macet, sebagai bagian naiknya pinjaman sebanyak empat kali Iipat. I Dalam situasi pertumbuhan yang melambap ini, ekonomi global menghadapi risiko- , I risiko lebih besar, diantaranya pelambatan lebih lanjut pada negara-negara , berkembang, perubahanbesar pada senti men pasar finansial, stagnasi padanegara- negara maju, periode rendahnya harga kohloditas yang lebih lama dari perkiraan, risiko geopolitis berbagai negara, dan kekhawatiran terhadap efektivitas kebijakan moneter dalam mendorong pertumbuhan. Laporan ini memperkenalkan cara untuk mengkaji risiko-risiko terhadap proyeksi gl'obal dan menemukan bahwa situasinya lebih condong ke penurunan dibanding proyeksi bula,n Januari lalu. Prospek pertumbuhan yang lambat di negara-negara berkembang akan memperlambat, atau bahkan memutar balik kemajuan yang telahdicapai dalam mengejar tingkat pendapatan agar setara dengan negara-negara maju. Namun selama tiga tahun terakhir, beberapa negara berkembang pengimpor komoditas mampu mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan. Ekonomi Nasiona" Perekonomian Indonesia tahun 2016 tumbuh 5,02 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2015 sebesar 4,88 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Jasa Keuangan dan Asuransi mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 8,90 persen, diikuti oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 8,87 persen dan Jasa Lainnya sebesar 7,80 persen. Struktur perekonornian Indonesia menu rut lapangan usaha tahun 2016 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Industri Pengolahan (20,51 persen), Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,45 persen), dan Perdagangan Besar- Eceran, Reparasi Mobil Sepeda Motor (13,19 persen). Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016, Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,92 persen, diikuti Perdagangan Besar-Eceran; Reparasl Mobil Sepeda Motor sebesar 0,53 persen dan Konstruksi sebesar 0,51 persen. III-9 iii RKPO PERUBAHAN PHOYINS/BOHDNTALD 'AHliN 20/8 Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2016 masih didominasi kelompok Provinsi di Pulau Jawa yang rr\emberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 58,49 persen, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,03 persen, Pulau Kalimantan 7,85 persen dan Pulau Sulawesi 6,01 persen, dan sisanya 5,59 persen di pulau-pulau lainnya. Ekonomi Gorontalo, Perekonomian Gorontaio pada triwulan II 2016 tumbuh sebesar 5,40% (yoy) tercatat mengalami periambatan jika dibandingkan dengan triwulan I 2016 yang tumbuh sebesar' 6,61 % (yoy). Dari sisi penggunaan, perlambatan pertumbuhan disebabkan oleh perlambatan kinerja ekspor yang disebabkan penurunan hasil produksi di sektor pertanian terutama komoditas jagung yang merupakan komoditas utama Gorontalo yang di ekspor ke luar negeri. Selain itu perlambatan pertumbuhan juga disebabkan oleh perlambatan kinerja investasi pada triwulan II 2016 seiring belum optimalnya realisasi belanja modal pemerintah. Disisi lain, perlambatan pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan di seluruh komponen konsumsi disebabkan oleh terjaganya daya beli masyarakat akibat peningkatan pendapatar masyarakat. Konsumsi swasta nirlaba tercatat tumbuh seiring dengan adanya buldn puasa Ramadhan di bulan Juni 2016. Sedangkan dari sisi penawaran, perlambatan terjadi di sebagianlapangan usaha I utama perekonomian Provinsi Gorontalo yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami kontraksi, lapangan usaha konstruksi juga tumbuh melambat akibat adanya pemotongan anggaran pada dana belanja modal konstruksi pemerintah dan minimnya realisasi belanja investasi pemerintah terhadap proyek- proyek strategis. Disisi iain, iapangan usaha:perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta lapangan usaha administrasi pemerintah, pertahanan, , I jaminan sosial mengalami akselerasi pertumbuhan pada triwulan laporan seiring meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga mendorong peningkatan permintaan masyarakat pac1atriwulan lapor~m. Memasuki triwulan III 2016, perke0bangan berbagai indikator terkini mengindikasikan arah pertumbuhan ekonorhi Gorontalo yang mengalamiperbaikan. I Peningkatan kinerja li3pangan usaha perta8ian seiring dimulainya musim panen di akhir triwulan III 2016 dan realisasi gaji keempatbelas di awal triwulan III 2016 diperkirakan menjadi faktor pendorong peningkatan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya meningkatnya kinerja sektiJr konsumsi rumah tanggadan kinerja lapangan usaha perdagangan seiring adanya perayaan hari raya keagamaan (Idul Fitri dan Idul Adha) dan dimulainya tahun ajaran baru anak sekolah tahun ajaran 2016, Selanjutnya, percepatan realisasi belanja pemerintah terutama belanja modal dan belanja barang dan jasa di triwulan III diperkirakan akan meningkatan kinerja sektor konstruksi seiring dengan telah selesainya proses pengadaan barang dan jasa serta dimulainya pelaksanaan pekerjaan proyek infrastruktur di Provinsi Gorontalo. Ill-tO II HKPO PERUBAHAN PHUVlNSI OQHONTALO rANUN 20/8 Disamping itu, dengan kondisi dan dinamika nasional yang diyakini makin kuat serta i mulai membaiknya perekonomian global beberapa tahun terakhir ini, secara makro I pada tahun 2017 - 2018 prospek pertufTIbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo di prediksi masih dalam -kondisi baik, berdasa 1 kan-l1al-tersebut, maka indikator makro ekonomi Gorontalo diproyeksikan sebagai berikut : . I Tabel.'3.9 Proyeksi Indikator Makro Provinsi Gorontalo 2017 - 2018 Proyeksi Indikator 2017 2018 PertumbuhanEkonomi 6.81 - 7.10 % 7.18 Kemiskinan 17,1 % 16,59% Tingkat PengangguranTerbuka 2.7 % 3.65 PDRBPerkapita 30.128.680 27.820.514 Inflasi 4 -7 %. 3,80 % Sumber.' Bappeda Provinsi Goronfalo (dio/ah) Kedepan Provinsi Gorontalo akan fokus pada kebijakan pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk membuat struktur ekonomi yang kuat agar terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengupayakan pembangunan yang inklusif agar kesejahteraan lebih merata dan lebih berkeadilan, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tercipta terjadi secara berkelanjutan. Penguatan konomi tersebut akan diupayakan melaiui penguatan sektor primer dan mendorong industria/isasi pengo/ahan di berbagai wi/ayah sesuai keunggulan wilayah juga modernisasi sektor jasa yang didukung oleh ketersediaan layanan infrastruktur yang memadai. Pertumbuhan tersebut harus bersifat inklusif, antara lain dengan penguatan peranan UKM yang lebih besar, peningkatan jumlah kesempatan kefja, khususnya tenaga kefja produktif (decent jobs), dan berkembangnya akses keuangan ke masyarakat (financial inclusion). Selanjutnya ketahanan ekonomi juga dibangun di samping terus menjaga stabilitas makro juga dengan terus membangun ketahanan pangan dan ketahanan air serta meningkatkan sector pariwisata dan mendorong masuknya investasi. 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kebijakan keuangan atau anggaran daerah didasarkan pada pendekatan kinerja dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang menguta,makan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya iatau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keJangan. I Efisiensi, efektifitas, transparansi dan akunt~bilitas merupakan prinsip pengelolaan I keuangan yang dilakukan diantaranya deng,!n mengefektifkan fungsi pengawasan , serta upaya-upaya penghematan sehingga dilna yang terbatas dapat dimanfaatkan I III-II II HKPn PEHUBAHAN PROY/HSI GOHONTALD 'AHliN 20/8 secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak . pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Arah kebijakan keuangan daerah Provinsi GQrontalo dititik beratkan pada: ,
1.Kebijakan pendapatan daerah Provin!;i Gorontalo yang diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan :dengan jumlah yang memadai. Semua I potensi pendapatan semaksimal mungkih digali agar mampu memenuhi seluruh I kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD ! diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan , diupayakan sumber-sumber pendapatan: baru (ekstensifikasi). Beberapa langkah strategis untuk mendukung pencapaian' target ini antara lain dilakukan dengan Intensifi:<asi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, Optimalisasi Aset Daerah, , dan Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil.
2.Kebijakan belanja daerah Provinsi Gbrontalo diarahkan untuk mendukullg kebijakan dan orioritas strategis, terutama unt01< mendukung kebutuhan dana program strategis yang memiliki nilai talT)bah (value-added).
3.Arah pembiayaan Provinsi Gorontalo diarahkan untuk menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan. Dalam hal.APBD mengalami defisit maka kebijakan pembiayaan mengJpayakan sumber pemasukan untuk. , I menutup defisit tersebut diatas (pembiayaan penerimaan). Sebaliknya, apabila APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan. 3.2.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimilikinya. Dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah Di Provinsi Gorontalo perlu adanya strategi-strategi dalam rangka peningkatan PAD di waktu yang akan datang. Disamping itu, sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, antara lain bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lain-lain pendapatan yang sah, bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, sehingga dalam kurun waktu-waktu mendatang, proporsi dana transfer secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2018 adalah dengan terus berupaya memperbaiki mekanisme perencanaan pendapatan daerah khususnya dalam rangka peningkatan Pe~dapatan Asli Daerah (PAD). Langkah penting yang dilakukan untuk meningkatkan PAD adalah dengan menghitung potensinya secara sistematis dan rasionali yang minimal mendekati angka rill, III-12 iii HKPD PEHUBAHAN PROJIIKS! GOIlDNTALD TAHUN 2018 disilmping itu Clsumsi penghitungan rencana pendapatan daerah dilakukan pula melalui pendekatan kondisi perkembangan sosial ekonomi Provinsi Gorontalo seperti laju inflasi, pertumbuhan PDRB, income perkapita dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan strategi pemerintah daerah dalam menutup kesenjangan flskal. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun anggaran 2018 senantiasa terus memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan APBD sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Disamping hal tersebut diatas, kebijakan anggaran pendapatan tahun 2018 sebagaimana telah digariskan dalam RPJMQ Provinsi Gorontalo 2017-2022 adalah "Mendorong Peningkatan Pengelolaan Keuahgan Daerah" dengan Indikator Kinerja , yaitu pengelolaanjpenatausahaan penerimaan PAD yang akuntabel, tersedianya Perda tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta prosentase peningkatan , PAD yang signiflkan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka, perlu ,diiihat perkembangan realisasi semescer I tahun anggaran 2017 (Tabel 3.10), perkerhbangan laporan realisasi anggaran dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yan& telah diaudit oleh BPK RI (Tabel 3.11) dan pertumbuhan persentase realisasi pendapatan daerah terhadap target tahun 2012 - 2016 yang dapat dilihat pada;TabeI3.12 berikut. Tabel'3.10 Reaiisasi Anggaran Pendapatan Semester I Tahun 2017 SEMESTER I 2016 % SEMESTER 12017 %N. Uralin TARGET-. REALISASI REALISASI TARGET REALtSASI REAltSA$r 1 PENDAPATAN 1,632,031 ,8U,81 4.69 862,90.4,183,273.95 50.71 1,831,611,828,014.00 815,584,026,241.02 «,•• U PAO 349,144,605,814.69 144,431,'30,771.95 41.37 366,3t8,685,000.oO 140,401,124,194.02 31,31 1,1.1 Pajak Oaerah 319.88~.26V01.65 128,848.606,315.00 40,28 326,09EI,5S5,OOO.OO 129.217,690.688.00 39,63 1.l.2 R~lfibu$i Daerah 5,000,000,000.00 2,546,150,627.00 "'91 6,000,000,000.00 2.113.381,506.00 35.22 Hasil Pilflgelolaan Keuan~an ~,OOO.OOO.OOO00 1.1.3 Daerah yg dlpisahkan ~,OOO,OOO,OOO.OO 2,712,O~5,m.00 69.30 loU Lain-lain PADyang ~ah 20,255,343,413,04 13,037,173,835,95 606 20,300,000,000,00 6,29M06,816.02 31.02 1.2 Dalla P.rlmbanllan 1,292,689,010,000.00 688,294,862,383.00 63.26 1,467,294,144.014.00 667,413,073,004.00 4U9 Dalla Bagi HasHPajak I bagi 29,0~6,71',OOO,OO11.2,1 hasHbukan oa'ak 1~,250,469,383.00 49,09 33,691,171,000.00 19,066,511.604,00 56.59 112.2 0"" 834,557,753.00000 515,992,001,000,00 58.33 1,019,780,418,014 ,00 ~85,865,924,000.00 47.&4 12.3 DAKF:sik 152,985,140,000,00 45,895,542.00000 30,00 106,2ll9.000,000.00 1.2.4 DAKNon Fisik 225,999.400,000.00 112,146,850,000.00 307,613,549,000.00 162,480,637,400,00 52,82 laln.laln P,ndapatan 1,' Da,rah YV ~h 40,304,240,000.00 20,1n,390,113,00 60.06 8,000,000,000,00 7,769,821,461.00 97,12 1,3,1 Hibah 500,000,000.00 275,2'10,113.00 500,000,000.00 269,827,451.00 53,97 1.3.2 Dana penyewaian dan 39,804)40,000.00o1onom khllSUS 19,902,120,000.00 50,00 7,500,000,000.00 7,500,000,000,00 100,00 B<lnluankeuangan dari 1.33 provmsi a!au Pemda Lainnya , Dana pengualan 1.3.4 rnfraslruktur dan prasana daerah Dana larrbahan penghasilan 13.5 bag; GURU PNSD 1.3.6 Pendapatan dana (larur.t , .3.7 P,ndapalan Lainnya III-13 IIHKPO PEIlUBAHAN PIlOVINSI SOHOMAtO 'AHliN 20/8 TQbeI3,11 Perkembangan Realisasi Pendapatan daerah Tahun 2012-2016 , ,I , , , ..., •• Urailn 2m 1011 2014 20\6 2011 , , , , KtnaikJn , PENtlAl'Am m,m,m,457JI 1,m,15i,92!,1i96.13 1W 1,m,ou,4u,lUU: 14.11 1,381,32(,212,7BU5 MJ1 M84,307,m,57UI MOl 14.16 1.1 PA' 180,m,m,12m 214,''',111,411.13 lUO 21U20,21D,on,541 3m 21J,55T,1il,14U6 2~1 311,223,202A11.81 lAi 15.19 1.1.1 Pai3klJaerah 165,008,663,00500 2OO,BBJ,46U95.QO 19,5, 247,137,00J.459.oo n" 260,996,261,660,00 56' 200~,553,-403.23 1.5\ 13.92 1.1.2 RetribusiDaerah 8M20.lXIO,OO 571,212.1Xll,OO '0000 \,967.000,13200 2406 4,072,217,710.00 107,02 6.061,260,233.00 49.~ 125.1B Keuar.g;n Daellh rg 1,9046,29'2,18100 3,lB1,275,40S.00 100,00 2,101.314,04900 (33,95) 1651 1.1.3 IpI$ihklln 1.1.4 lilUHainPADyang sah 11,882,293,1\7.63 13,159,850,619.13 IO.7S JO,869,W,266,501 1~.56 21.:m,396,3&5.95 (30.93) 2'l446,O7{72658 5.' 29.92 tl Ow Ptrinb.lngan 637,007,031,335,00 122,091,488,898.00 lU' I~O,313,82U5UO 1W m,04l,394, tu,oo 11.11 1,232,m,tn,ut,oo 1U5 18.21 Darla ~i ltisil Pajllkl Xl.856.457,335 00 26.800,697,698 00 (1315) 23,6SJ,3:Kl,6Stoo (Il.n 20,756,763,1049.00 (12.23) 27,939,248,043.00 (0,&1) 1,21 b;allihasil bobo "'''~ .~ 1.22 DAU 582.140.XI2,roJ,OO 651,28-4,261.00000 12.05 ~,279,(J8.1m,00 1257 M5,395,651,roJ,00 15.13 M4,557,753,roJ.OO .~11.10 l.23 OAKFisi~ 24,0C6,3:Kl,OOOOO 43,OlJ,530.0oo 00 79,16 42,374,00),000 00 (1.49) 61,B&3,960.roJ,00 ro.~ !6,304,53:l,OCO,OO ~.~ "" 1.24 OAKtWI'lsik 224,600,629,651.00 1.ain-laioPillClap,alan t.l OHrahygSa!l 11$.123,m,OOD.OO 115,Smlt317,OO 10.241 12i,115,U0,57D,OO U7 1i5,72D,mUUO 3U8 4D,m,m,4TUD 17U1l (WI 131 Hlooh 453,872,317.00 513,9404,6;13,00 100,00 652,487,633.00 ~OO 7SS,007,47too ~n "3 \.Jl llllrla penye5lla~n dan t 16,123.470,000.00 t 15,389,040,000,00 (0,63) \26.Xll ,505,93700 •• 165,008,179,866.00 ~.ro 39,~,240,0C(l 00 otonotriUUSIJS (15,89) {9.091 8allllJilnkeoongan dao 1.13 ilfOmsi atilu Pemda Lilim'" Dana peng\liillan 1.14 Infmtn.ldIIdanprasana ~h Dana ti"*'ahall l.3.5 pelJjmilan ba9 GURU PHSO 1.36 Pendlf8Ian 4ma dannt l.3.7 l'f:ndapa\anlJimya III-14 iii HXPO PEI?UBAHAN PROY/NSf GOHONTALO TAHUN 2018 Tabe13.12 Pertumbuhan Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Target Tahun 2012-2016 1'1 III III ! III I II II I I IOJI Iil1 IIlIII! I!lIlIl IIIIJIlI /W!l - 1II1II I!lIlIl 1II1II IIlIII! 1II1II IIlIIlI! 1II1II - 1IlOO I!lIlIl IIlIIIllij IIlI@\IllI 1Il11!,l1\6l~ IIJI \II\~1IIIll 1~lIlll IItll IIUlVl\I1lI \mI\1I,!lIl U 1,lI\II\II1ml \II\II\lIl1lll II~ \lI\IlIllili 00111\1111 Mil 11$ I~ IMIIlI WIIlII 111.1 1Il1li"\1111 I',IWjllltll III 1~lijl1lll ~ 111\ 1!J1l!1)11l 1I\III,1\1IlII II! m)l\!\IilI 1\ll\ll,llIlI III II IlIIl<i 1~lllllJ\l 1IlIIlIlI :nl 111ll9Ii11Q lllIIUOO ml ~11!1111 III,mili,111 II W\IJIlllI :I1UJIJ1 I! l1IIl9Jl~1 !ll(il,Wl lin MI l;;or.-, 1OOIIID11 IIIDII In IJ\DlDlI m,I"~1 ~o 1!lI,DlDlI Imlbi,llI II! IlI\DlDlI ilUl1,1I11l 111 iIJlW 1I1)l1JlJI IItl 1I11 lIiIr.pilalo , lmllOOI !II ",,,i,. IDlDlDlI l~i)I1'll00 II llli,DlIllDI lllJl\,1!ll III um,DlIIOO ij~ IHIIII'l91 IlIlJlllll liDIIl1 III IImlllllll Il~lI,mll 11111 lJIl~11> 11ll~~1III 11I1IlIl11 l\lIlW IIIn IMIUI 11IJiij;~ II 1111 o..~ ~1II)1iI mlll_ liII Il\lI\il\!llI IlI,Il,IllBI B! I\II\Il!llI ~llllljlllJ IlIl II,II\IIiIl1ll ~ih1 Ill! \lII~ Ul\lI\lI\IlI III "II o..ilIlIiIllIllIj ~,IIlIIOO ll'lmlll 11,1 ImQI lllmliOO III 1IJIl1ll,~1 1,Q1lm~1 I,ll 1I1l1l\1IOO 11lJll111 III IllillDiI !Jl1JII.OOI II III .•.~ MJ !Ill_I !Il11ll!1lIJ ~I ilJl41UllI ~,~,OO)(lj III ~JI.II.OOI ~mmool ~oo 1In11.1IOO IIJIllIIOO ~I IIllIIJIlOOI ~!01,\lD11 III III Ci! UDiI ~lImDlI 0000 UllllllDl UIIll.DlI 001 mlllll.DlI IlII.IIlDIOO ~oo 1JIi~1IOO iJll!llOlm IIJ malliDiID I~MI I~ l.i Ci!~fu1 MIiDiID ~,~iII\un II HI. ~lll\ 11\IJ!,IlIllI1 III~IIIIOO 1II I~OOJl\llll ' Ill'UII.I.IID ~I m~IIl\DlI 1,lllIlIJlLm II liAlfllll II\IlII!IIIIl1 Ilil Illl1l1ll1 ilI\!l~11 ~II II ~ liimOO.1 I~JIlIIlI III liIOO.OO.1 III~JIII 1111 mDiOOI i1Wl1lJ1 ml MOOI 1!IIHIlID IIIID 111$ [n~g, I!m~DlOO lli.I11!1O.00iOO ~j; 1lJ,&l1;ID((l][i nllH~l.(l]OCI l~ II!I!OODII IlIll~~IID III II.mOO.DlOO 11111II1II1 III ~1I1<D.DlI l.~_ moo III •••••• Illo"'l'ili ~,,!O;"" 0..",", limuili"" b.. 0..,..,,.. ~1lI.!J"'1J .In ••• ~.." Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi pendapatan daerah jika dilihat dari perkembangan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 naik rata-rata 14,15%, namun jika dilihat berdasarkan realisasi pendapatan terhadap target yang dianggarkan (tabel 4.3), justru belum sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu hanya rata-rata 97,97%. Penurunan realisasi terendah terjadi pada 2015 yang hanya tercapai 97,03% dari target yang ditetapkan, sedangkan pada tahun 2016 walaupun lebih tinggi dari tahun 2015 yaitu 97,97% dari target yang ditetapkan namun dari sisi penyalurannya tidak sesuai dengan apa yan,9 direncanakan. Hal tersebut disebabkan oleh realisasi dana DAU yang mengalami peilUndaan dan di transfer pada akhir bulan Desember 2016, sehingga berpeilgaruh terharap realisasi belanja daerah. Beberapa penyebab lain terhadap penurunan realisasi pendapatan daerah sebagian berasal komponen PAD yang mengalami penurunan realisasi. Realisasi PAD sebagian III-15 B HKPO P£RlfBAHAN PROY/NS! DOHONTAlO TAHUN 20/8 be5ar bera5al dari pajak daerah. penurunan pajak daerah tersebut antara lain dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang menurun dan meningkatnya piutang pajak daerah. Faktor lain yang cukup memberikan dampak yaitu kondisi perekonomian daerah. Turunnya daya beli masyarakat untuk membeli kendaraan berbanding lurus dengan menurunnya kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan baru dan membayar , pajak kendaraan bermotor sebagai sumber utama PAD. Belum maksimalnya realisasi pendapatan khususnya dari PAD, dipengaruhi antara J : lain oleh situasi perekonomian nasional dan daerah, kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor, kebijakan pemerintah untuk menerapkan tarif pajak kendaraan bermotor yang berbeda antara k~ndaraan umum dan kendaraan pribadi, kebijakan pemerintah. untuk memberikan subsidi bagi mobil murah, kebijakan uang muka kendaraan bermotor, fluktuasi harga BBM serta beberapa faktor lainnya yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD Provinsi Gorontalo. , Kebijakan perencanaan pendapatan juga: disesuaikan dengan reglJlasi atau I ketentuan perundangundangan yang berlaku (terba[u) yaitu Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018, dengan beberapa hal penting seperti yang disampaikan dalam sosialisasi Permendagri 33 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2018 oleh Dirjen Keuangan Daerah sebagai berikut.
1.Kebijakan keuangan negara khususnya terkait dengan dana transfer Tahun 2018 (sesuai sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBDTahun 2018) adalah:

a.Pengurangantransfer dana ke daerah dan pengelolaanAPBD;
b.Pendanaan APBD terhadap pengalihan urusan pemda ke pemerintah pusat yang belum selesaipascaUU Nomor 23 Tahun 2014;
c.Struktur Pendapatandan BelanjaAPBDserta dana yang di parkir di Bank;
d.Pemenuhanurusan wajib pelayanandasar khususnyamenyangkut SPM,Hibah dan Bansos;
e.Reguiasi Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Oleh Bendahara dan Non Bendahara.
1. 2.Isu-isu terkini pengelolaankeuangandaerah:
a.PengelolaanDana BaS pada PemerintahProvinsiKabupaten/Kota;
b.Pengelolaan pendapatan APBD yang bersumber dari dana BaS dan BOK (Tldak melalui RKUD);
c.Kualitas BelanjaAPBD(Porsi BelanjaPegawaidan Struktur Belanja Daerah);
d.Kualitas Pengangaran BelanjaAPBD(Money Follow Program);
e.Penyederhanaanlaporan dan surat pertanggungjawabandalam pelaksanaanAPBD;
f.Besaran (pagu) dan realisasi penyaluran DAU per daerah akan mengikuti dinamisasi perkembangan PDN Neto yang akan berimplikasi pada penyesuaian alokasi DAUpada APBN-Pdan APBD-P;
g.Indikator kualitas pengelolaankeuangandaerah dapat dilihat dari: III-16 iii HKPD PEHU8AHAN PROY/NSf BQHONTALD 'AHliN 2018 Ketepatan waklu penetapan perda apbdi Kualitas pendapatan APBD; Kualitas belanja APBD (Postur APBD); Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Jika PDN Neto naik, Pagu DAU Nasional nalk, daerah perlu :
a.Identifikasl program/kegiatan urgent dan prioritas yang dapat diselesaikan sd akhir TA;
b.Jika tldak ada program/kegiatan urgent dan prioritas, maka tambahan DAU digunakan untuk membentuk Dana cadangan atau dana darurat. Jika PDN neto turun, pagu DAU naslonal turun, daerah perlu:
a.Membuka ruang fleksibilitas penyesuaian belanja APBD-P dengan identifikasi & efisiensl pos-pos belanja kurang prioritas dan tdk produktif (misal: biaya perjalanan dinas, rapat dlnas, konslnyering, honorarium);
b.Membuka ruang fleksibilitas kontrak proyek dengan klausul yang relatif flekslbel;
c.Memperkuat perencanaan kas (cash flow management). Untuk jangka panjang, daerahperlu:
a.Menata kembali jumlah PNSD;
b.Mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah;
c.Memperkuat penggunaan sumber pembiayaan lainnya dan kerjasama dengan badan usaha.
1. 3.Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi yang bersumber darl hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang ~ah.
2. 4.Pemerintah daerah harus melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat tren peningkat~n pajak daerah dan retribusi daerah selama 5 tahun mulai .dari Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 secara na~ional meningkat rata-rata sebesar Rp16,39 triliun atau 12,64%, dengan uralan untJk pemerintah provinsi rata-rata meningkat sebesar Rpl0,22 triliun atau 11,41% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata meningkat sebesar Rp6,17 triliun atau 15,73%. Tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapat~n asli daerah selama S tahun mulai dari Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tah:un Anggaran 2017 secora nasional rata-rata sebesar 77,89%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 87,53% dan untuk pemerintah kabupaten/kota r'lta-rata sebesar 61,80%. Selanjutnya, tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan seiama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 secora nasional rata-rata sebesar 17,61%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 42,10% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 7,34%.
3. 5.Dalam rangka mcngoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak I1I-17 11 HKPO PERUBAHAN PROVlNS/GOIlONTAlO TAHUN 20/8 oaerah Oan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak , daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
4. 6.Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten/kota, dialokasikan , untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeiiharaan j~lan serta peningkatan moda I dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009.
5. 7.Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (iima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
6. 8.Pendapatan yang bersurnber dari Retribusi Perpanjangan [zin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di iapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan [zin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja iokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimaila diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
7. 9.Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
8. 10.Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (public service oriented) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
9. 11.Hal tersebut didasarkan pada tren peningkatan hasii pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 secara nasional meningkat rata-rata sebesar RpO,43 triliun atau 6,92%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi meningkat rata-rata sebesar RpO,18 triliun atau 6,06% dan untuk pemerintah kabupaten/kota meningka( rata-rata sebesar RpO,25 triliun atau 7,94%. Dalam kaitan itu, tren proporsi hasll pengeloiaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap total pendapatan asli daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 secara nasional rata- rata sebesar 3,47%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 2,73% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata'-rata sebesar 4,75%.
10. 12.Selanjutnya, tren proporsi hasii pengeiolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap total pendapatan selama 5 tahu'n mulai dari Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 secara ,nasional rata-rata sebesar 0,78%, untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 1,31% da'n pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 0,56%.
11. 13.Untuk perolehan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang belum menunjukkan kinerja yang memadai (performance based), karena tidak memberikan , bagian laba atau peningkatan pelayanan ~tas penyertaan modal tersebut, pemerintah III-IS B. NKPO PEHUBAHAN PROY/NSf OOHONTALO rANUN 2018 dgergh hgrU5 melgkukan antara lain langkah-Iangkah penyehatan BUMD tersebut, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan penjualan aset (disposal) sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, dengan terlebih dulu melakukan. proses due dllllgence melalui lembaga appraisal yang certified terkait hak dan kewajiban BUMD tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan BUMD dimaksud merupakan kekayaan pemerintah daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan BUMD dimaksud sebaga! salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
12. 14.Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD , mempedomani Peraturan Presiden Nomon 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan , Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasion,,1 pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan 5urat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/22BO/5J tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta , Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jamihan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
13. 15.Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH- PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018.
14. 16.Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenal Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
15. 17.Pendapatan dari DBH-Cukai HasHTembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018.
16. 18.Apabila Peraturan Presiden mengenai Rlncian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014. III-19 II HKPO P£KU6AHAN PROY/NS! BOHDNTAlO r"'HUN 2018 Dgigm hgl Perilturiln Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tenta,ng APBD Tahun Anggaran2018 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan, Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pembe'ritahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagl Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal) sesual dengan amanat'dalam Pasa! 66C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan Gubernur.
17. 19.Pendapatan Dana Bagi Hasil 5umber Da~a Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH- Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral aan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Peng~sahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rindan I\PBN Tahun 2018 atau Peraturan Menteri I Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2018.
18. 20.Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada tealisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasii produksi (lifting) 'minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran
19. 2018.Dalam hal Pelaturan Presiden merigenai Rindan APBN Tahun Anggaran 2018 mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH- Kehutanan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran
20. 2018.Apabila terdapat pendapatan iebih DBH-SDA diluar Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2018 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2017, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
21. 21.Dalam rangka membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan, Pemerintah Provinsi agar menganggarkan DBH-DR daiam Peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pendapatan yang berasal dari DBH- 1II-20 II KKPO PERUBAHAN PROVINSI GORONTALO TAHUN 20/8 Migas wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar yang besarannya adalah 0,5% (nol kama lima perseratus) dari total DBH-Migas sebagairnana diamanatkan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
22. 22.Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018.
23. 23.Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU daerah provinsi, kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2017.
24. 24.Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2017.
25. 25.Apabila Peraturan Presiden diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
26. 26.DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2018.
27. 27.Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2018 diterbitkan setelah peraturan daerat, tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, m3ka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung daiam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tldak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2018.
28. 28.Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah I . Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: .. , '.
29. 29.Penganggaran Dana Otonomi Khusus dialokasikan _sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2018.
30. 30.Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggarari 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2016.
31. 31.Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuar,gan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2018 tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukanperubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan III-21 B HKPO PEHUBAHAN PROWNSI GOROm-ALa 'ANUN 20/8 pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, urttuk s_elanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagl Pemerlntah Daerahyang tidak melaku~an Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. 1
32. 32.Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima iangsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada A.PBDTahun Anggaran 2018, mekanisme ! pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenls Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan, Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan.
33. 33.Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 beium ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017.
34. 34.Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 ditetapkan atau terdapat perubahan seteiah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
35. 35.Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provlnsi Tahun Anggaran 2018.
36. 36.Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun. Anggaran 2018 mend2hului penetapan APBD provinsi Tahun Anggara~ 2018, penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015, sedangkan bag Ian pemerintah kabupaten/kota yang belurn direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2017, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
37. 37.Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, balk yang bersifat urnum , rnaupun bersifat khusus yang diterima dari pemeril1tah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan~
38. 38.Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut dlterima setelah peraturan dae(ah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 , ditetapkan, maka pemerintah daerah haru:s menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dlcanturnkan dalam LRA bagi pemerintah daerilh :tang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. III-22 HKPO PEHU8AHAN PROWNSI GOHONTAlO TAHUN 2018 I
39. 39.APilbilil pendilpatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khuslls tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnyai ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 a~udicantumkan dalam LRA bagi pemerintah I daerah yang tidak meiakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
40. 40.Penganggaran pendapatan hibah yang be~sumber dari pemerintah, pemerintah daerah I lainnya atau piha~ ketiga, balk dari ~adan, lembaga, organisasi swasta d21am negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tldak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeiuaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.
41. 41.Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan kepaladaerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara 'pihak ketiga seiaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.
42. 42.Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, keiompok pendapatan LainLain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.
43. 43.Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.
44. 44.Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-iain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke daiam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.
45. 45.Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang NomoI' 23 Tahun 2014.
46. 46.Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dan? Darurat Tahun Anggaran 2018 ditetapkan ! III.23 iii expo PEIi'UBAHAN PHO/IINSI ODRONTALO TAHUN 2018 setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikanalokasidana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu meiakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pembe:itahuan kepada Plmpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukanPerubahanAPBDTahun Anggaran2018. 3.2.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan AsH Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-I.ain Pendapatan Daerah Yang Sah i Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan i Pertama Atas Permendagri Nomor 13 tah~n 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta jo. Permendagri NJmor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan I Kedua Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloiaan Keuangan Daerah, APBD rnerupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam, masa 1 (satu) tahun anggaran terdiri atas ~endapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. I Sumber penerimaan daerah terdiri atas 1). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok pajak Daerah, RetribuSi Daerah, HasH Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi HasH Pajak dan Bagi HasH Bukan Pajak, Dana Aiokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan 4) Penerimaan Pembiayaan. Secara umum kinelja pendapatan daerah dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Hal ini sejalan dengan tumbuh positifnya kinerja ekonomi disamping kondisi sosial, politik dan keamanan yang kondusif. Denga'n kondisi tersebut tentu saja diharapkan terus membawa dampak terhadap meningkatnya pendapatan daerah. Namun perlu disadari bahwa dalam mengumpulkan pendapatan tidak harus dianggap terlalu mudah, karena tidak lepas dari kerja keras seluruh aparat pemungut, termasuk para petugas pemungut maupun kesadaran masyarakat untuk menjalankan kewajibannya. Permasalahan dilapangan terkadang jauh berbeda dengan rencana yang diharapkan. Sejalan dengan hal tersebut diatas berbagai langkah dan upaya telah dHakukan, seperti koordinasi yang intensif dengan unit satuan kerja terkait, peningkatan sosialisasi dan penyuluhan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pengawasan dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan, dengan tujuan agar pendapatan daerah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Nami.Jn kenyataannya di dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, seperti belum sepenuhnya 1II-24 IIflKPn P£RUBAHAN PIlOI/INS! GOHDNTALO rAHON 2018 kesadaran sebagian masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak maupun retribusi, sehingga membawa dampak terhadap realisasi pendapatan daerah yang kurang optimal. Dalam menentukan besarnya rencana pendapatan daerah, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan evaluasi dan simulasi pada komponen pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilihat perbandingan antara target pendapatan daerah pada RPJMD dan target pendapatan daerah pada KU-APBD TA 2018, yang belum terlampaui karena penganggaran dana perimbangan, masih didasarkan pada tahun 2017. Target RPJMD sampai dengan tahun 2017 dan KU-APBDTA 2018 tersebut dapat dilihat pada tabel 3.13 dan tabel 3.14 berikut. TabeI3.13 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Perubahan RPJMD 2012-2017 Pr~eIsi IRI, Mi~arl No Uraian 1012 lOll 2014 1015 2016 1017 933,169,9Ml,9 : 'i:,._~fJ '''''''''i1i.~'',.',';;:i,\~iIIBl;549!lif$,1 Peilapai> 1,000,4B4;j~PM J!155;1~iI93~0C9.)6 ~ ,1,21,5\i,115,20~'"l ;;;,::'Ji'i~~'~i:s4~!( " _: .•;:.~I"':'_l,"" _h.,..~ .', ,'" ."": 1'1.• 1.; 2 Proran Danacada~ (sesuai P,",I 3 5~ Lob'~I Pahlu'l"Anwara. 52,%8,m,~5,91 41,6~,621,115,~ 33,m,m,l7l.75 2\6W,m~,~ 21,JJB,I~,31B,~ Il,06l,552,l~15 ;> Plrel",. 986,I~,m,tn17 I,O~,lll,OW,m,j 1 :l;I88'465:m!~_~.1 :t;JIPI6,553itn3~, ,J;~J,~;"lr,~lll-!l"';""I'554,l~IO!.ll6.4 •._(:A'.",,~, ','.;.', ~~~.~" ':').;.",~!t~:... :;;:,'~- .'p Climj ao.~ doiPIDjekJara. ~nWyaa 492,159,91,m.lIJ m,~S,7~,~7U 577,5~;7BS:~5,~ ' '&IIJ,9~;i56,191Q'.',,",'711 '369'7$P35,~ ,"~'m4~II08;iI7" 4 ~ wajl On MeJI)llI .,. ',:.::,:.<.' [~,;r :--'.' : ';":""',' ,I, r , i••••• ,"" 7 IIapasiW~il 493r978,ml32L24 ~~475,l61,lBO,n 610,906,701,4n,22 661_5B,396~10.09 7li,11l,715,ll7J7 761;562,994,11119019 5 sumber.' RP1MD 2012 - 2017 Tabe13.14 Perbandingan Pendapatan Daerah Pada APBD T,A 2017 dan KU-APBDT.A 2018, URAIAN AP8D t017 KUA 2018 LEBIHI (KURAM;) % PENlAPATAN 1,831,692,829,014.00 1,705,162,733,81057 (126,530,095,203,44) (6.91) PENlAPATANA5U DAERAH 356,398,685,000.00 362,576,085,81057 6,177,400,810,57 1.73 Pendapatan Pajak Daerah 326,098,685/000,00 330/849,905,660.59 4,751,220,660,59 1.46 Hasn Retribusi Daerah , 6,000,000,000,00 - 7,325,000,000,00 1,325,000,000,00 22,08 Hasil Pengebean Kekayaan Daerah ~ang Dipisahkan 4,000,000,000,00 2,422,751,264,98 (1,577,248,735,02) (39.43) Lail-Iail Pendapatan AsH Daerah yang sah 20,300,000,000,00 21,978,428,885,00 1,678,428,885,00 8,27 DANAPERIMBAtGlN 1,467/294/144,014.00 1,334,336,648,000.00 (132,957,496,014.00) (9,06) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 33,691,177,000,00 33,691,177,000,00 0,00 0,00 Dana Alokasi UlTUm 1,019,780,418,014.00 997,598,871,000,00 (21,181,547,014,00) (2.18) . Dana Alokasi i<Jlusus Fisik 106,209, ODD,000, 00 0,00 (106,209,000.000,00) (100,00) Dana Alokasi Khusus Non Fisik (80S, 5ertifl<asi Guru clan Tamil 307,613,549,000,00 303,046,600,000,00 (4,566,949,000,00) (1.48) Qjru) lAltHAIN PEtflAPATANDAERAH YAM; 5AH 8,000,000,000,00 8,250,000,000.00 250,000.000,00 3,13 Pendapatan Hibah 500,000,000,00 750,000,000,00 250,000,000,00 50,00 Dana Penyesuaian {Dana Insentrr Daerah} 7,500,000,000,00 7,500,000,000,00 0,00 0,00 Berdasarkan tabel 3.14 tersebut, beberapa catatan penting pada kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2018 adalah: III-25 11 IlKPD PEHUBAHAN PRaY/NS! GOf{ONTALO 'AHUN 2018
47. 1.Pendapatan daerah 2018 dibandingkan dengan target tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp126,530,095,203.44 (6.91%).
48. 2.Kenaikan PAD 2018 dibandingkan denga:n target PAD 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp6,177,400,810.57 (1.73%) rj1enjadi sebesar Rp362,576,085,810.57. Pertimbangan kenaikan hanya sebesar 1,73% karena realisasi PAD untuk tahun 2017 sampai dengan bulan Juni (semester I 2017) baru mencapai 39.39% atau sebesar Rp140,401,124,794.02 (tabei 4.1), walaupun dari sisi perkembangan realisasi 2012-2016 tumbuh rata rata 15,'19% (tabel 4.2).
49. 3.Dana perimbangan turun sebesar Rp132,957,496,014.00 (9.06%). Penurunan tersebut disebabkan oleh: Dasar penyusunan dana transfer kh~susnya DAU adalah APBD tahun 2017, sementara pada penyusunan APBD tahun 2017 yang ditetapkan tanggal 29 Desember 2016, jumlah alokasi dana perimbangan khususnya DAU ditetapkan berdasarkan lampiran XIV tentang DAU Murn; dan lampiran 'ICJ tentang rincian kurang bayar DAU pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. Pada peraturan presiden tersebut rincian kurang bayar DAU Provinsi Gorontalo adalah sebesar Rp48.048.532.014,00, Pada tanggal 31 Desember 2016 atau dua hari setelah Perda tentang APBD Provinsi Gorontalo ditetapkan, pemerintah pusat telah mentransfer penundaan DAU untuk Provinsi.Gorontalo sebesar Rp48.048.532.014,00. Alokasi anggaran kurang bayar DAU tersebut sesuai hasil pemeriksaan BPK RI rnenjadi komponene SiLPA Tahun 2016 atau bergesernya struktur anggaran kurang bayar DAU menjadi komponen SiLPA tahun 2016. Sesuai Perpres Nomor 86 tentang rincian APBN Tahun 2017, alokasi DAU untuk Provinsi Gorontalo adalah sebesar Rp997,598,871,000.00 Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2018. Apabila Peratur~n Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2018 diterbitkan seteiah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka Pemerintah ~aerah harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu mela:kukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD tahun angdaran 2018 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah ya~g tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2018. DAK Fisik sebesar Rp106,209,000,000.00 dan Non Fisik yang bersumber dari Akreditasi Rumah Sakit, Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi Dan UKM dan Dana III-26 11 HUD PEKU9AHAN PHOWNS/601l0HTAlO 'AHliN 20/8 Pel~Yim,mAdministrasi Kependudukans~besarRp4,566,949,OOO.OOyang belum pasti penerimaannyatidak dianggarkan. Dana DAK yang dianggarkan hanya DAK Non Fisik yang telah jelas dan pasti penerimaannyayaitu Dana BOS,Tunjangan ProfesiGuru danTambahan Penghasilan Guru yang berjumlah sebesarRp303,046;600,OOO.OO. Lain-lain pendapatandaerah yang sah : naik sebesar Rp2S0,OOO,OOO.OO.Kenaikan tersebut diprediksi bersumberdari hibah dari PT. Pelindodan PTJasa Raharja. I . I
50. 4.Dalam proyeksi pendapatan beium termC\suk tambahan dana DAU dan DAK untuk I tahun 2018. I
51. 5.Karena seluruh belanja sudah maksimal maka, tahun 2018 diperkirakan tidak akan terdapat SiLPA dengan jumiah yang signifikan yang bersumber dari PAD, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU maupun belanja daerah, kecuaii dari -- 1 dana yang telah jelas peruntukannya seperH peKerjaan lanjutan dan dana DAK I yang sisa anggarannya akan dianggarkan lagi pada kegiatan yang sama tahun
52. 2018.II, 3.2.3 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan Dengan memperhatikan arah kebijakan pen~apatan tahun 2018, maka upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pEindapatan antara lain sebagai berikut:
a.Meningkatkan Kuaiitas layanan Pubiik yang lebih efektif dan maksimal sehingga masyarakat merespon secara positif produk layanan Pubiik yang ditawarkan kemasyarakat;
b.Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur prasarana dan sarana UrTlUmyang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD;
c.Meningkatkdn sistem koordinasi dan informasi pendapatan daerah kepada Pemerintah Pusat dengan memberikan, dukungan data yang cepat, tepat dan akurat sehingga beroleh dana perimbangan yang memadai;
d.Meningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi yang bersumber dari Pajak I)aerah dan Retribusi Daerah terutama pendataan dan penagihan atas potensi dan objek pajak alat berat;
e.Memberikan keringanan bagi wajib pajak melalui pemberian insentif pembebasan BBN-KB dan denda pajak;
f.Meiakukan perbaikan administrasi penerimaan pendapatan untuk menjamin agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan balk;
g.Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kabupaten/Kota, POLRI;
h.Mengoptimaikan kinerja BUMD/perusah~an daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan d~erah; 1 II!-27 II HKPD PEHUBAHAN PROWNS! GORONTALD TAHUH 20/9
i.Mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak yang dapat di sharing dengan daerah seperti PPh, BPHTB, PBB sehingga bagian bagi hasil pajak daerah akan iebih tinggi;
j.Memberikan dukungan rlana yang lebih memadai dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah khususnya pungutan pajak dan retribusi daerah, berupa pemberian biaya operasional dan insentif;
k.Peningkatan kualitas Pelayanan publik antara lain peningkatan peran pemerintah daerah dalam bidang perijinan; I. Melakukan kerjasama dengan investor' dengan tujuan diperoleh multipiayer kearah peningkatan pendapatan masyarakat sebagai obyek dan subyek pendapatan daerah;
m.Mengkaji ulang peraturan daerah tentan~ pajak dan retribusi daerah yang kurang efektif;
n.Meiakukan penyederhanaan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah melalui sistem pelayanan satu atap u'ntuk meningkatkan kualitas pelayanan perijinan yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan jumlah pendapatan daerah. Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah melalui penggalian potensi dan penyuluhan kepada masyarakat perlu disertai dengan tertib administrasi ses~ai dengan peraturan perundangan yang I berlaku. I , Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara, . profesional melalui peningkatan kompet~nsi aparatur daerah, kualitas kinerja 1 --- 1 layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik. Dalam upaya' peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka strategi kebijakan di bidang pendapatan TA 2018 diarahkan pada upaya sebagai berikut : 1) Penggalian potensi Pendapatan Daerah meialui penyusunan Database Potensi daerah; 2) Peningkatan partisipasi publik (swasta dan masyarakat) dalam pendapatan daerah melalui penerapan insentif dan disinsentif; 3) Peningkatan kualitas aparatur yang mengelola pendapatan daerah; 4) Optimalisasi sistem dan tata laksana pendapatan daerah, termasuk kualitas hubungan dan kerja sama antar SKPD penghasil; 5) Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah melalui koordinasi dan kemitraan; 6) Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah melalui sosialisasi dan penertiban; III-28 iii .HKPO PERU8AHAN PROVINSI /iOIlONTALO TAHUN 2018 7) MenyelenggQrQkcln pelayanan prima melalui pengadaan sarana prasarana yang memberikan kenyamanan dan keamanan serta memberikan pelayanan yang , eepat dan sederhana dengan didukung teknologi informasi yang memadai (SIPAMOR). 8) Pemantapan kelembagaan, dengan eara : a) Mengintensifkan pendapatan dari pajak maupun retribusi melalui peningkatan manajemen pajak dan retribusi daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat ur;tuk membayar pajak. b) Mengupayakan peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan kepada pemerintah pusat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus untuk peri kanan, pertanian dan perhubungan selain infrastruktur. c) Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan potensi daerah. d) Menjaga dan mengembangkan perekonomian daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. 3.3 Belanja Daerah Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang- undangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan $esuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efi~iensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran [dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. I Be!anja penyelenggaraan pembangunan diprioritaskan untuk pelayanan publik, kesejahteraan rakyat dan daya saing ekonomi sebagai upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial d~n fasilitas umum yang layak serta I mengembangkan sistem jaminan sosial. Daiam struktur APBD, anggaran belanja rnenempati posisi yang sentral karena rer.eana kerja yang telah disusun pada bab sebelumnya akan dituangkan dalam bentuk anggaran belanja. Besarnya anggara~ belanja akan sejalan dengan besarnya anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. II!-29 II HKPO PEHU8AHAH PROV/NSf GOHONTAlO rAHUN 2018 Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada I perkiraan perolehan anggaran pendapatan. INamun demikian dalam APBD kita juga mengenal adanya istilah anggaran defis!t ataupun anggaran surplus. Dalam prakteknya, anggaran defisit ataupun surplus akan menjadi berimbang karena , adanya anggaran pembiayaan. 3.3.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi daerah, maka Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah untuk selanjutnya arah kebijakan , belanja daerah akan ditetapkan dalam kebijakan umum anggaran. Pada tahun anggaran 2018 kebijakan belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo disesuaikan dengan RPJMD Gubernur periode 2018-2022, khususnya untuk membiayai delapan program utama pembangunan daerah. Disamping itu alokasi anggaran juga tetap diara:1kan pada bidang-bidang pembangunan lainnya yang dapat menunjang keberhasilan program pembangunan pada empat sektor yang menjadi fokus utama pembangunan daerah. Selain diarahkan untuk membiayai program pembangunan, belanja daerah juga diarahkan untuk membiayai belanja tidak langsung berupa pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, belanja barang dan jasa untuk operasional kegiatan pemerintahan daerah maupun kegiatan pemeliharaan rutin lainnya. Disamping itu terdapat pula jenis belanja lainnya yang bersifat bantuan keuangan, bantuan sosial maupun hibah serta belanja yang ditujukan untuk penanganan kondisi darurat daiam bentuk belanja tidak terduga. Belanja Langsung diprioritaskan untuk memenuhi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan melalui revitalisasi pertanian, infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem 'jaminan sosial bagi masyarakat miskin. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal I sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. i Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip p~nganggaran, belanja daerah tahun 2018 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada program ; prioritas yang direncanakan. Pendekatan ini dilakukan guna menghasilkan output III-3D II f{KPO PEHU9AHAH PRaIl/NS! OOHUNTALO lAHUR 2QIS dan outcome yang terukur. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pereneanaan anggaran serta menjamin 'efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Reneana belanja daerah tahun anggaran 2018 disusun dengan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi serta aspirasi masyarakat yang berkembang. Belanja daerah diprioritaskan bagi progra~/kegiatan pembangunan yang bersifat , , wajib dan mengikat. Belanja Langsung, merupak3n belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, meliputi :
a.Belanja Pegawai, untuk pengeluaran honprarium PNS dan honorarium non PNS. I
b.Belanja Barang dan Jasa, untuk pengeluaran bahan habis pakai, bahan material, 1 jasa kantor, premi asuransi, perawa'tan kendaraan bermotor, eetak dan I penggandaan, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat I kantor, makanan dan minuman, pakai~n dinas dan. atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, Perjalanan dinas, bea siswa pendidikan PNS, kursus, peiatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis, perjalanan plndah tugas dan lain sebagainya.
c.Belanja Modal, untuk pengeluaran pen~adaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan di darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat angkutan di air tidak bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain. Arah kebijakan belanja daerah Provinsi Go'rontalo tahun 2018 sebagaimana RKPD Tahun 2018 Provinsi Gorontalo, mengaeu kepada tema "Peningkatan Layanan Dasar Yang Berkualitas Dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Daerah Yang Ditunjang Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Daerah Untuk Kesejahteraan Masyarakat" dan program Kepala Daerah yang pengelolaannya akan didasarkan pada prioritas sebagai berikut :
1. 1.Pendidikan.
2. 2.Kesehatan.
3. 3.Pemerataan Pembangunan Infrastruktur.
4. 4.Peningkatan Ekonomi.
5. 5.Peningkatan Kinerja Layanan Pemerintah Daerah.
6. 6.Pengembangan Budaya dan Keagamaan.
7. 7.Pengembangan Pariw;sata.
8. 8.Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup. Selain itu kebijakan pereneana~n belanja, tidak terlepas dengan pengaruh perkembangan realisasi anggaran belanjaselama lima tahun terakhir (TA 2012- 2016), realisasi belanja semester I Tahun 2017 yang dapat dilihat pada Tabel 3.15, tabel 3.16 dan 3.17 berikut. III-31 ' iii RKPO PEHUBAHAN PROI'/NSI OOHONTAlO TAHUN 20/8 T<lbeI 3.15 Ringkasan Perkembangan Realisasi Belanja APBD 2012-2016 "' Ur,lln 2012 2013 " ". " 2015 '! ,.. '! 'ltr.W Btlln). 8U.021,liO,7SUO 1,050,811,715,901.00 la.73 ~2 04,4 10,0 3 8,148.65 14.12 1.407,'31,048,«8.00 lUI 1,610,537,;'7,104.70 \2.17 16.80 A IlIlanj. Tdk Lg$g 4i5,095,947,678.00 606,042,866,H3.00 a,sO 558,126,329,817.56 1(1.29 620,104,4U,39S,OO 11.10 761,737,168,729,00 21.U 13.26 , Bd ••.•ilfllgiW3l 209,099,42423900 22(332.869,46\00 119 m,i'95~B6.6!<l,$ 6,69 269.sa5,979,5SZ,OO 12,45 286,483,783,526.00 .23 81' I B~$l.bsidi l!il6,660,OOOOO 1'0000) , BllliKbili 112,986,988,'87.00 1114n289,F.D,OO 16.321 IH$l,5Ul'6.00 '" 2~,OO'l.3",O20,OO ". 326,$2,1I1.roOoo 6\06 13,25 • Bdl'jaBlJtIM$o5ial 39,2:0.000.00 ~,OOO,OOOOO \3'6::6 W9.000.00000 liBOl 3.006.000,000,00 11325 t631,9)O,01)000 (46,531 38507 5 BdlJlilBagtl9silKpdPr 55,132,132,55300 18.23S.m.300.00 '" 112,m9JV8800 4391 t!2,823,9TJ.55UlO 9.~ 't/6,589,832,tn,OO 3,S 2H8 BIliJ'jaB;rt\lJl 9J2 • lIas1liJlkepiKla 15,oaa,905,~.OO nU,l08,moo 9366 2t600,o82,17'300 (30.6B) 1l,C5.176,$7.00 fli.o~) 15,31B,B~B,n600 '''''I Propil"6il~.abIIlo;iI~ 7 BIliJ'j<Tal:Ter~~a (13.967,000.00 335,87:l,OOOOO "' 1,0~,26,OOO.OO ,.~ 2,~51,OH,9)O.oo t3t62 1,985,882,&'0.00 (11,98) 1)021 ,. Ihlanjl Ungsung ~ 19,921J 13,\G8.QO 64~,m,921,~~9.00 29.73 '1Ii,3~~,T08,321,QO IUS 78T,82i,m,m.oo au 828,199,138,315.10 5.20 18,87 BeI~P!gawai 32,854,60\86300 36,(3(,810,312,00 "90 35,278,132,987.00 (3,lT) S/.o~9,233,53tOO "" 61.6SB,H"j9500 ••• .." Bll¥jiBAldIllJasa 2~8,569,037,!':tI(OO 323,379}ll,154 00 300( 3711,66\B't/,137,OO ,." 39l533,251,205.00 3.~0 ~69.988.36(i'96,70 20fJ( 17.6~ Bela-jaModli C8,397,5lJ.65tOO 184,959,339,603,00 33,64 232,424.7(3\17.00 2566 3H,2.~,075,O'9.oo ~8.11 296,912,957.oB4.00 (t3.75l 2342 Sumber: Dlnas Keuangan dan Aset Daerah Tabe13.16 Perkembangan Prosentasi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 - 2016 (2016 Data Sebelum hasil Audit BPK RI ) 1111 lOll lOll lOlS '" ., Uiliin \ \ , \ \ \ lrllil I A~llllft Rlltilili '1II11fU Rllli$lli ~lIIlml Rllli$lli Ang9lfln Rllfimi Al!Illrln Rllli$lli ! Bill' 1/1,107,.01,18,12 I1U1l.16Uli,OO IW lI31,II5,Ill,IIUO mUlI,ns,IOl-OO 1l.U UGI,UI,711,111.l! U14,IIO,OI:I,III,SI lUI UII,m,m,m,11 ~.Ol,lltOlI,MI,t1 It1I VU,m,III,nl.ll un,IH,m,WU~ iUi Il.lI , , !lllrfl Td\ 19l1 gUI,117,llW H~Oll,IO,ilW tl.7l m,i7l,ll1.ml1 SOi,OIl,IlS,?IW IUS 1!1,lIl,31i,lIUl 15S,fll,Il~,m." lUi 6ll,1l1,m,llUI 111,~4,III,lIUI lUG 10l,OI>l,IlU4W 1i~m.IA,71UO 9U1 91.11 1 SlIrjaPeJ:rn m,:'i!S9IWO m,099.m.2391l1 illl 1lS.l91,16Uli21 111,)l1~9,16\OO 9~lD l:!l.S6J~.Ir'l~ 1l9r'l~16,6Sl .., 18titUU',U mUUll$5200 ,m 2i(JSJ.illlt$J( 1&6,113,m~.OO 9!il 9~~ , !Ujlflllic\ lSlO,OOO,OOJOO 1~,6fiOOOJOO i),itS l 6~rjlfttl ~~tOOOOO ~l.mEiUl00 '" nm,600.QOOOO 11111U!i.1'JlOO "" ~i,600.!~5.000,OO ~\151.SU2fiOO ,. XU5.l~,OOOOO lOI,oom.m.oo IS»1 ll6)li,U\lOO.oo )21,$1,11\10000 1m '" i BQia~It1II~, 6OO(OO,m.oo 192!O,tOOOO " 1000,000,000,00 )$,OOl!J)lOO •• \6!Om,OOO.oo \li'l,OOO,OO'JOO'J< l,l3l,OOO,tlXIOO l~,rol.ooo,OO 6m 1,~1.5»,OOl,OO \51):00,00000 6~!l 69JI : BaIj15~lW~df il$~2~,~IDOO 5I.m11l1.6Sl00 91,35 11,l1l5,8\lUl 18131.39'.lOOOO •• 1~11l,1~,m.1O j~,61.uO\1UOO 1),61 £S,9000m,71 m.m~ll.i54.oo IS,lI ~i,7l1,l1t9~9 lit~9,311.1'700 !1.51 Itt! Bel\ibtl1l1 , l'&rgfI~a:ll fi.n~OOOOOOOO MlmS,91900 1114 l1.62i.1ll00000 n910Bmoo 95li m;{l,ooo,OOOOO l1600OaHl,OO "' U$,1l5125.00 J,05,It,$7,OO m1 11,fIi,Sl,12S.oo 'Sl)Uil,lliOO m, '" I\OI~~I 1 Bhillll'rd~1 l1OO00llooooo m~IIl.OOiIOO III l\:llOOOOOOOO 1l5,lnDOOOO ." l~9511\(i)lOO 1~~1'SOOOOO "' li9U1I(OO,OO 2,1\\O>ll,~DO ". ,OOO,COO.oooOO 1l1~~!l.!k1DO "" 36,S! • BlllnilllllJsu~ lIl61UlI.SQ.ll 411,llWl,MW lUI IH,Ul6\1,111.ll IU}ll.I1lUUI lUI m,11l119,m.li ilI,llun,l1l~1 10,ll m,51UI1,5Hl~ Tll,m,l5l,7IUI lUI m,lll,lll,nUl 113,1U,IIWIJO 11.9! 10.01 ieljlPegM 1S,lIl,tmOO ll,151£0136300 9111 l!)ii~Il,SOOoo lWUill~~OO '" 17,SM~l,DOOO ll,lJU2,'lIJOO lli1 !6,!UI,llO-OO 51,flII213$l\OO '" IU9.19l,rol,OO I\MI,IM~OO 1l]6 ••• Bll"ll5lllJN1JlSi1 1~.oo1S1\~9n 11!,iiIOl1!11Jl) ., lil,1ll91J:1]I5.1'l J1'l,li'l.1I\J510D 916\ 1Il1,ll1,!TJ.OO2.96 31U61!t~7~O "" i1I!i,!3U\!1O 11\Sl3)5\.1OS.00 ". Ul51,696~.!7 169~!!~6(1li,?U ~,(l ,n III-32 B HKPO PEHtJ8AHAN PROYlNSJ GO/lONTALO TAHUN 20/8 h 1 T<ltlel3,li Realisasi Anaaaran Belania Semester ITa un 20 7 SEMESTER 120i5 % SEMESTER 12017 ., No Urala" REAlISAS\ REALISASI TARGET REAUSASI TAR,GET REALISASI a.lanj. 1,693,861,011,320.69 695,001,704,173.70 41.03 1,83U31 ,898,664.00 703,787,390,802.99 36.26 A a.lanj. Tdk LIISII 805,470,814,260.82 372,113,139,910,00 41.21 1,034,870,861,621.87 456,112,7",731.00 "'.07 1 Belanja Pegawai 305,120,707,12053 166,540,557,560,00 54,58 571,774,213.560.07 249,875,505,188,00 43.70 , Belanja Hibah 325,973,4QO,OC'O,OD 152,694,868,625.00 296,034,032,500.00 150,921,639,250.00 , Belanja Banluan 5Q5ial 2,487,SOO,000,OO 926,500,000 00 37.25 2,103.000,000.00 477,500,000.00 22.71 ; Belanjil Bagl Hasil Kpd PropinsilKab/Kola 144,732,721,915.29 47,340,013,823.00 3271 148,635,Q22,694,80 53,263,111,170.00 35.84 '" Penlles 6 Beianp Bantuan Keuangan ~epada 22,' 56,585,225,00 3,230,197,40200 14 58 11,324,382,874.00 975,298,450.00 8,61 prClni~SIlKabIKClta T Belanja Ta~ Terd<.tga 5,000.000,000,00 1,440,902,500.00 28,82 5,OOO,OOG,OOO.GG 599,089,073.0G 1198 B. BelanJlL:ingsung 888,396,097,059,87 312,818,664,163.70 36.34 804,661,147,035.13 247,674,644,071,99 30.78 1 Belanja Pegawai 49,165,30l80G,00 21,161,497,181,00 43.73 70,359,763,000,00 32.710,421),621.1)() 46,49 2 Belanja Barang dan Jasa 459,914,290,451).87 188,556,589,845.7G 41,OG «4,029,323,831.13 162,6g9, 198,327.g9 3664 , Belanja Modal 378,116,502,809.00 112,51G,477,237.0G 29.71 29G,272,140,204,oo 52,265,025,12300 18'01 Sumber. Dinas Keuangan dan Met Daerah Berdasarkan kebijakan belanja dan perkembangan realisasi belanja seperti dijelaskan diatas, dibawah ini dirumuskan ringkasan kebijakan umum belanja pada APBD TA 2018 disertai perbandingar, dengan APBD TA 2017 yang disajikan pada Tabel 3.18 berikut. Tabe13.18 Perbandingan Kebijakan Belanja Pada APBD TA. 2017 dan KU-APBDTA. 2018 BElANlA 1,839,531,898,664.00 1,707,662,733,810.57 (131,869,164,853.43) (7.17) BElANlA TIOAK LANGSUNG 1,034,870,651,628.87 1,007,235,309,6B7.o3 (27,635,341,941.84) (2.67) Belanja Pegawai 571,774,213,560.07 591,749,613,560.07 19,975,400,000.00 3.49 Be.nja Hibah 296,034,032,500.00 251,034,589,250.00 (44,999,443,250.00) (15.20) 6elanja Bantuan Sosial 2,103,000,000.00 2,103,000,000.00 0.00 0.00 Belanja 8agi HasH kepada ProvinsVKabupaten/Kota dan 148,635,022,694.80 153,180,309,227.96 4,545,286,533.16 3.06 Perrerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada 11,324,382,874.00 4,167,797,649.00 (7,156,585,225.00) (63.20) ProvilsVKabupatenjKota/perTErintahan Desa dan Parta\ Polttik 0.00 Belanja Tdak Terduga 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 0.00 0.00 BELANlALANGSUNG 8041661J2~7,035,13 700,427,424,123.54 (104,233,822,911.59) (12.95) 6elanja Pegawai 70,359,783,000.00 70,359,183,000.00 0.00 0.00 Belanja Batang dan Jasa 444,029,323,831.13 412.567,915,694.54 (1l,461,408, 136.59) (2.58) 6elanja Modal 290,272,140,204.00 197,499,725,429.00 (92,772,414,775.00) (31.96) Berdasarkan tabel tersebut beberapa catatan penting terkait dengan kebijakan belanja daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut.
9. 1.Alokasi belanja berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 i Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusuflan APBD Tahun Anggaran 2018.
10. 2.Penurunan belanja daerah sebesar Rp131,869,164,853.43 (7.17%) menjadi sebesar Rp1,707,662,733,810.57 dibanding Tahun 2017 sebesar I Rp1,839,531,898,664.00 tersebut, disesuaikan dengan sumber pendapatan dari dana DAU mumi tahun 2017, berkurangnya perkiraan SiLPA tahun 2017 dan belum dianggarkannya DAK Fisik, DAK Non fisik yangbesumber dari akreditasi III-33
11. 3.Alokasi anggaran belanja terdapat pada tabel 4.10. iii' nKPO PERUBAHAN PRDYlKSI GOHONTALO fANON 20/8 rumah sakit, dana peningkatan kapasitas koperasi dan UKM serta dana pelayanan administrasi kependudukan serta penyertaan modal pada PT. Bank Sulutgo belum dianggarkan. ! langsung pet SKPD sebesar Rp700,427,424,123.54 i I
12. 4.Alokasi belanja langsung belum termasuk tambahan DAU dan DAK.,
13. 5.Pemanfaatan tambahan DAU dan DAK sebagai berikut:
a.Untuk tambahan DAU, pemanfaatannya akan dialokasikan pada : i • Penyesuaian anggaran fungsi pendidikan . • Penyesuaian anggaran fungsi Kesehatan . • Penyesuaian anggaran untuk infrastruktur. • Penyesuaian anggaran peningkatan' ekonomi. , • Penyesuaian anggaran kinerja layarian pemerintah daerah . • Penyesuaian anggaran pengembangan budaya dan keagamaan . • Penyesuaian anggaran perbaikan infrastruktur pariwisata . • Penyesuaian anggaran kualitas Iingkungan hidup.
b.Tambahan DAK, pemanfaatannya akan disesuaikan dengan bidang pendidikan, Kesehatan, infrastruktur jalan dan irigasi, perikananan kelautan, pertanian, perdagangan, perhubungan, ESDM, kehutanan dan alokasi khusus lainnya yang ditetapkan dalam APBN 2018.
c.Tambahan untuk belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. 3.3.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga) Kebijakan belanja tidak langsung Clisusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 31 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD TA. 2018. Beberapa hal penting terkait dengan penganggaran belanja tidak langsung sebagaimana yang disampaikan dalam sosialisasi Permendagri 33 Tahun 2017 oleh Dirjen Keuangan Daerah sebagai berikut.
1. 1.Penganggaran untuk gaji pokok dan tunj,angan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikandengan ketentuan peraturan perundang-undanganserta memperhitungkan rencana kenalkan gajl pokok dan tunjangan PNSDserta pemberian gaji ketiga belas dan keempat belas. I
2. 2.Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon PNSD sesuai formasi pegawaiTahun 2018.
3. 3.Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi[ pegawai dengan memperhitungkan acress I . , III-34 iii HKPD PEHUBAHAN PRaY/NSf OORONTAI.O 'ANUN 20/9 Yilng be~ilrnYil mO!k~imum 2/5% (duO! koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
4. 4.JKK dan JKM bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani PP 70/2015.
5. 5.JKK dan JKM KDH/WaKDH dan Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD disesuaikan dg yg berlaku bagi ASN.
6. 6.TP-PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD kriteria ditetapkan dengan Perkada. I
7. 7.Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani PP 69/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan I Retribusi Daerah.
8. 8.Pengan9garan Tambahan Penghasilan PNSD memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagalmana diatur dalam Pasal 39 I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan M~nteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. i
9. 9.Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun i 2010 tentang Tata cara Pemberian dan 1 Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10. 10.Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tahibahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 dianggarkan dalam APBD padil kelompok . i belanja tidak langsung jenis belanja pega'Yai, objek belanja gaji dan tunjangan. sesuai dengan kode rekening berkenaan.
11. 11.Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan setelah memenuhi belanja untuk urusan yang wajib dilaksanakan khususnya prdgram prioritas daerah yang disinkronkan dengan program prioritas nasional.
12. 12.Dukungan pendanaan operasional yang bersumber dari APBD kepada Ormas (termasuk organisasi keagamaan) melalui hibah.
13. 13.Penganggaran DBH Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemprov kepada pemerintah kab/kota hanJs mempedomani UU 28/2009. Tata cara penganggaran DBH harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada TA 2018, sedangkan pelampauan target TA 2017 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kab/kota ditampung dalam P-APBD TA 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemda yang tidak melakukan P-APBD TA 2018.
14. 14.Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusl daerah dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2018.
15. 15.Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan seteiah memenuhi belanja untuk urusan yang wajib dilaksanakan khususnya program prioritas daerah yang disinkronkan dengan program prioritas nasional.
16. 16.Belanja bantuan keuangan umum bertujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula dan diatur melalui perkada.
17. 17.Belanja bantuan keuangan khusus bertujuan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemda penerima sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan dan Pemanfaatan ditetapkan oleh pemberi bantuan. IIJ-35 11 HKPO PERUBAHAN PROYINSI GDHONTALO r"'HUN 2018 lB, Pengilnggilriln belilnja tidak terdugc dilakukan secarC rasional dengan mempertimbangkan realisasi TA 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.
18. 19.Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penangguiangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada TA 2018, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaandaerah tahun-tahun sebeiumnya. Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan belanja tidak langsung Provinsi Gorontalo pada KU-APBD Tahun 2018 adalah sebagai berikut: a) Belanja pegawai terutama dipengaruhi oleh gaji PNS yang dihitung dengan memperhatikan perubahan peraturan penggajian PNS dan berdasarkan pada realisasi semester i 2017, kebijakan belanja pegawai. yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk tahun 2018, kenaikan belanja pegawai pimpinan dan anggota DPRD, kenaikan berkala, kenaikan pang kat, tunjangan untuk guru, ketenagakerjaan dan kehutanan. Berda'sarkan hal tersebut kenaikan belanja pegawai sebesar rp19,975,400,000.00 (4.15%) menjadi sebesar i Rp591,749,613,560.07 dibanding l APBD tahun 2017 sebesar Rp571,774,213,560.07. b) Belanja hibah, disesuaikan menjadi sebi=sar Rp251,034,589,250.00 atau turun sebesar Rp44,999,443,250.00 (15.20%) dari pagu yang dianggarkan dalam apbd tahun 2017 sebesar Rp296,034,032,500.00 penyesuaian tersebut berasal dari hibah dana bos, dimana sesuai' kete1ntuan dianggarkan sama dengan tahun , 2017, hibah kepada masyarakat sama dengan tahun sebelumnya, sedangkan hibah untuk komisi pemilihan umum i provinsi gorontalo, bawaslu provinsi gorontalo dan pengamanan pilkada tidak dianggarkan lagi. c) Belanja bantuan sosial didasarkan pada permendagri nomor 32 tahun 2011 sebagaimana telah dirubah dengan peimendag;:J nomor 39 tahun 2012 dan permendagri nomor 14 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nom or 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari ang'garan pendapatan dan belanja daerah, yang mengatur antara lain mengenai kriteria peneriman bantuan sosial yang lebih selektif dari pada peraturan sebelumnya. I Dalam KUA-APBD tahun 2018 alokasi anggaran bantuan sosial sebesar Rp2,103,000,000.00 atau sama dengan! apbd tahun 2017. Kebijakan belanja bansos sesuai ketentuan akan dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirilkan pada saat penyusunan apbd yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. III-36 II HXPO PERUBAHAN PROY/NSf GORONTALO TAHUN 20/8 d) Belilnjil bilgi hasil kepada kabupaten/kota, menjadi sebesar i Rp153,180,309,227.96 atau naik sebesar j Rp4,545,286,533.16 (3.06%) dibanding apbd 2017 sebesar Rp148,635,022,694.80 yang disesuaikan dengan kenaikan PAD yang harus dibagihasilkan ke pemerintah kab/kota .. e) Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabL:paten/kota, di dalam ku-APBD tahun anggaran 2018 sebesar Rp4, 167,797,649.00. Kebijakan belanja belanja bantuan keuangan tetap didasarkan pada permendagri nO.33 tahun 2017 dan disesuaikan dengan kebijakan provinsi gorontalo tahun 2018 untuk TKD camat dan lurah yang telah menjadi temuan Irjen Kemendagri dan BPK RI, sehingga tidak dianggarkan iagi daiam KUA APBD Tahun 2018, serta memperhitungkan bantuan parpol bantuan keuangan khusus serta bantuan keuangan untuk desa terpencil. f) Belanja tidak terduga, sama dengan APBD tahun 2017 yaitu sebesar Rp5,000,000,000.00 kebijakan belanja tidak terduga akan diarahkan/terutama untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya yang telah ditutup .. 3.3.3 Kebijakan Belanja Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kebijakan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Gorontalo tahun 2018 ~ntuk belanja langsung sebesar Rp686,990,838,898.54, merupakan alokasi belanja program-program daerah berdasarkan hasil sinkronisasi dan integrasi kebijakan menurut urusah pemerintahan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Alokasi Beianja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yg menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yg berkaitan dg pelayanan dasar I dan urusan pemerintahan wajib yg tidak berkaitan dg pelayanan dasar. Belanja langsung dituangkan dim bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian, kinerjanya dapat dirasakan langsung ol~h masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemda kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran beianja untuk setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayana? dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis danl harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturgn perundang-undangan. 2) Alokasi belanja ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 dengan :mengacu pada prioritaspembangunan daerah tahun 2018. III-37 iii expo PERUBAHAN PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 3) Proporsi belanja difokuskan pada tilrget pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah, yaitu pengurangan kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. 4) Dalam rangka mewujudkan Universai Health Coverage, Pemerintah Daerah melakukan lntegrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Penyeienggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jamlnan kesehatan melalui BPJSyang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam . bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. 5) Penganggaran pengadaan tanah untljk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Pengadaan Taj1ah_ Bagi Pembcingunan' Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD. 6) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelianjpengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak I berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintah11f1 dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold). 7) Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga belijbangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaanjpembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Stanoar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual. III-38 iii HKPD PEHUBAHAH PIlOVlNSI JORDNT.4LO TAHUN 2018 6) PengCldClClnbClrClng/jClsClYClngakan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan mempedomani Pasal 298ayat (4) dan ayat (5) UU 23/2014 dan Peraturan Menteri Daiam Negeri 32/2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 14/2017, serta peraturan per- UU-an lain dibidang hibah dan bantuan sosial. 9) Pemda harus konsisten mengalokasikan anggaran pendidikan 20%, kesehatan 10% dan belanja modal diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkalt langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat. 10) Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, kepala daerah harus menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran tvlenteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ tanggal 13 Januari 2017 perihal Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah. 11) Dalam penyusunan perencanaan penganggaran dan pembahasan KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dengan DPRD pada bulan Juni-Juli 2017 terkait dengan Belanja perlu prinslp kehati-hatian (prud~ntial) bagi Kepala Daerah dan DPRD. 12) Penguatan pembinaan SAMSAT Pusat dan Provinsi melalui dukungan sarana dan prasarana serta pemblayaan oleh pemerintah daerah. 13) Penguatan peran Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran (TEPRA) oleh pemda. 3.4 Pembiayaan Daerah Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya 'kebutuhan pembangunandaerah yang semakin meningkat di satu sisi dan semakin terbatasnya jumlah pendapatandi sisi lain. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 3.4.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan' maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencaii'an dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah III-39 iii RKPO PEIi'UBAHAN PROWNSI DOHDNTAlO TAHUH 2UI8 yang dipi5ahkani penerimaan pinjaman daerahi penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Komponen penyediaan dana di sektor penerimaan pembiayaan difokuskan pada dua aspek. Pertama adaiah memprediksi kemampuan penerimaan yang .akan dicapai sampai dengan akhir tahun anggaran 2018, dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya kelebihan penerimaan (over-target) khususnya dari dana transfer. Kemudian yang kedua adalah estimasi efisie,nsi yang akan terjadi pada pelaksanaan APBD 2018 yaitu perkiraan selisih positif antara pengeluaran riil dengan anggaran yang disediakan. Dari kedua aspek ini akan menghasilkan angka-angka yang dikelompokkan menjadi komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun
19. 2018.Pada KUA APBD Tahun 2018 ini, dengan telah maksimalnya realisasi belanja 2017 dan realisasi pendapatan yang belum sesuai dengan apa yang ditargetkan I sehingga akan berpengaruh pada SiLPA, yang dianggarkan sebesar Rp2,SOO,000,000.00. 3.4.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemllerian pinjaman daerah. Pada KU-APBD Tahun 2018 ini, kebijakan pengeluaran pembiayaan belum dianggarkan mengingat masih banyaknya belanja prioritas daerah yang periu di danaL Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut. Tabe14.19 Kebijakan Pembiayaan Daerah pada KU-APBDTahun 2018 PEr.ERIMAAN PEMBIAYAANDAERAH 10,415,469,650.00 2,SOO,000,000.00 -7,915,469,650.00 -76.00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 5ebelurmya 10,415,469,650.00 2,500,000,000,00 -7,915,469,650,00 -76,00 PEM;ELUARANPEMBIAYAAN DAERAH 2,576,400,000.00 0.00 -2,576,400,000.00 -100.00 Penyertaan Modal (Investasi) Perrerintah Daerah 2,576,400,000,00 0,00 -2,576,400,000,00 -100,00 PEMBIAYAANr.ETTO 7,839,069,650.00 2,500,000,000.00 -5,339,069,650.00 .68.11 5ISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAANTAHUN BERKENAAr . 0.00 -0.00 -0.00 Secara keseluruhan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel 3.20 berikut. III-40 IIRAPe PEHUBAHAN PRnY/NSf DOf{ONTALD 'AHliN 20/8 Tabe13.20 Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pemblayaan Daerah Pada KU-APBDTahun 2018 URAIAN APBD 2017 KUA201B LfBIH /(KURANG) % PElilAPATAN 1,831,692,829,014.00 1,705,162,133,810.57 -126,530,095,203.44 -6.91 PENDAPATANA5LI DAERAH 356,39B,6B5,000.00 362,576,oB5,81057 6,177,400,BI0.57 1.73 Pendapatan Pajak Daerah 326,098,685,000.00 330,849,905,660.59 4,751,220,660.59 1.46 Hasil Retribusi Daerah 6,000,000,000.00 7,325,000,000.00 1,325,000,000.00 21.08 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4,000,000,000.00 2,422,751,264.98 -1,577,248,735.02 -39.43 Lain-lain Pendapatan AsH Daerah yang Sah 20,300,000,000.00 21,978,428,885.00 1,678,428,885.00 8.27 DANAPERIMBANGAN 1,467,294,144,014.~0 1,334,336,648,000.00 -132,957,496,014.00 -9.06 Bagi Hasil Pajal1Bagi Hasil Bukan Pajak 33,691,177,000.00 33,691,177,000.00 0.00 0.00 I Dana Abkasi Urrum 1,019,780,418,014.00 997,598,871;000.00 -22,181,547,014.00 -2.18 , Dana Abkasi Khusus Fisik 106,209,000,000}00 0.00 -106,209,000,000.00 -100.00 Dana AkJkasi Khusus Non Fisik (60S, Sertifikasi Guru dan Tarr6il 307,613,549,000 ..00 ... 303..Q.46,600,000.00 -4,566,949,000.00 -1.48 Guru) LAIN-LAINPENDAPATANDAERAHYANG5Atl 8,000,000,000.00 8,250,000,000.00 250,000,000.00 3.13 Pendapatan Hibah 500,000,000.00 750,000,000.00 250,000,000.00 50.00 Dana Penyesuaian (Dana Insentif Daerah) 7,500,000,000.'00 7,500,000,000.00 0.00 . 0.00 BELANJA . 1,839,531,B9B,664.00 1,707,662,733,810.57 -131,869,164,853A3 -7.17 BELANJATIDAK LANG5UNG 1,034,870,651,628.81 1,007,235,309,687,03 -27,635,341,941.B4 ,2.67 Belanja Pegawai 571,774,213,560.07 591,749,613,560.07 19,975,400,000.00 3.49 8elanja Hibah 296,034,032,500:00 251,034,589,250.00 -44,999,443,250.00 -15.20 Belanja Bantuan sasial 2,103,000,000.100 2,103,000,000.00 0.00 0.00 Belanja Bagi Hasil kepada ProvinsVKabupaten/Kota dan 148,635,022,694:80 153,180,309,227. % 4,545,286,533.16 3.06 Perrerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada 11,324,382,874.00 4.167,797,649.00 -7,156,585,225.00 -63.20 ProvinsVKabupatenjKota/Perrerintahan Desa dan Partai Politik 0.00 Belanja TdakTerduga 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 . 0.00 0.00 BELANJALANG5UNG 804,661,247,035.13 700,427,424,123.54 -104,233,822,91159 -12.95 Belanja Pegawai 70,359,783,000.00 70,359,183,000.00 0.00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 444,029,323,83l.13 432,567,915,694.54 -11,461,408,136.59 -2.58 Belanja Modal 290,272,140,204.00 197,499,725,429.00 -92,772,414,775.00 -31.96 5URPLU51 DEFI5IT -7,839,069,650.00 -2,500,000,000.00 5,339,069,650.00 .6B.ll PENERIMAANPEMBIAYAANDAERAH 10,415,469,650.00 2,500,000,000.00 -7,915,469,650.00 -76.00 Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran ~belurmya 10,415,469,650.00 2,500,000,000.00 -7,915,469,650.00 -76.00 PENGELUARANPEMBIAYAANDAERAH 2,576,400,000.00 0.00 -2,576,400,000.00 -100.00 Pen}'ertaan Modal {InvestasQ Perrerintah Daerah 2,576,400,000.00 0.00 -2,576,400,000.00 -100.00 PEMBIAYAANNETTO 7,839,069,650.00 2,500,000,000.00 -5,339,069,650.00 -68.11 51SA LfBIH/KURANG PEMBIAYAANTAHUNBERKENAA~ 0.00 -0.00 -0.00 III-41 iii RKPO PERUBAHAN PROl'/NSI110RONTAlO tAHUN ZOlli Gorontalo Maju, mengindikasikan kehendak pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan Gorontalo sebagai propinsi yang mernlliki ekonoml yang handai, sumberdaya manusia yang berkualitas yang didukung dengan sistem hukum dan pemerintahan yang memiliki integritas. Gorontalo Mandiri, menunjukkan kehendak pemerintah daerah untuk membangun masyarakat dan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan mengandalkan sumberdaya yang dimiliki, kapasitas dalam mengendalikan dinamika Iingkungan strategis, serta keotonomian dalam pengambllan I keputusan dan tindakan untuk semata-mata kepe~tingan masyarakat, daerah dan bangsa. Dengan memperhatikan arahan RPJPD 2007-2025 dan RPJMN 2015-2019, serta mempertimbangkan masalan dan tantangan pembangunan yang masih dihadapi diakhir tahun 2016 dan 2017, maka Visi pembangunan. daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMDtahun 2017-2022 adalah: "Terwujudnya Masyarakat Gorontalo Yang Maju, Unggul dan Sejahtera" Visi Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 tersebut mengandung 2 (dua) unsur penting, yaitu: Gorontalo Maju dan Unggul, Adalah Kondisi daerah yang maju, yang ditandai dengan posisi dan keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi saat in\. Sementara unggul dimaksud diukur dengan peningkatan daya saing produksi sektor pariwisata, pertanian dan peri kanan, serta meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar serta . kualitas sumberdaya manusia. Gorontalo Sejahtera, yaitu 1) Kondisi daerah yang sejahtera, ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Peningkatan Ekonomi, Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, penurunan persentase kemiskinan dan penurunan angka pengangguran; 2) Terus membaiknya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance & clean government), dan terciptanya imtak, stabilitas keamanan dan ketertiban untuk keberlangsungan pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan predikat Opini Pengelolaan Keuangan WTP, terbaik dalam penllaian IV-l iii KKPO PEKU$AHAN PKOYlNSI OORONTALO rANUN 2018 laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan terus memperoleh predikat sebagai daerah teraman. Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut dilakukan melalui 5 (lima) Misi pembangunan, yaitu:
20. 1.Mewujudkan pengelolaan Pariwisata dan sumberdaya alam yang berwawasan Iingkungan & berkelanjutan. Misi ini diorientsikan pada pengelolaan SDA, terutama pariwisata, pertanian, perikanan dan kelautan, menjaga ketahanan energi serta air dengan tetap berprinsip mempertahankan kelestarian Iingkungan dan kawasan kehutanan.
21. 2.Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Daerah. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana telekomunikasi, sarana perhubuhgan dan transportasi, mengembangkan pemanfaatan teknologi termasuk penyediaan infrastruktur di kawasan strategis dan infrastruktur di perkotaan dan perdesaan.
22. 3.Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata dan adil. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bisa terlihat dari peningkatan PDRB perkapita dan pengeluaran perkapita, pemerataan pendapatan serta memastikan bahwa peningkatan tersebut inklusif dan berkelanjutan.
23. 4.Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia.: Peningkatan kualitas Imtak, Pendidikan, Kesehatan dan pengembangan budaya daerah agar tercipta sumberdaya manusia Gorontalo yang berkualitas dan religius serta penurunan angka kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
24. 5.Terciptanya Pemerintahan yang baik danlebih melayani. Menciptakan aparatur . pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif dan profesional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah. 4.1 Tema Pembangunan 2018 Sebagai RKPD pertama dalam periodisasi RPJMD tahun 2017 - 2022, maka tema pembangunan untuk tahun 2018 adalah: ' I "Peningkatan Layanan Dasar Yang Berkualitas Dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Daerah Yang Ditunjang Pemerataan Pembangunan Infrastruktur I Daerah Untuk Kese;ahteraan Masvarakat" Unsur - unsur tema RKPD 2018 adalah :, , Peningkatan LayananDasar • Pengembangan sector yang masihpersoalan utama ! _.- Yang Berkualitas Dan daerah, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Kemiskinan, Pengelolaan Potensi Ekonomi Infrastruktur. Daerah • Pengembangan sector yang menjadi potensi daerah, yaitu Pertani"n, Perikanan dan kelautan, Kehutanan • Pengembangan sector jasa U11tukpeningkatan ekonomi, Koperasi, UMKM, Industri, Pariwisata yang ditunjang tenaga kerja yang berkompeten • Konservasi hutan dan lahan, pengembangan sumberdaya IV.2 II HKPO PERUBAHAN PRaY/NSf GOHONTAlO 'ANON 20/8 Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Daerah Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat alam dengan memperhatikan kualitas Iingkungan hidup • Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi untuk penguatan konektivitas daerah, mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi (pertanian, perikanan, pariwisata); • Meningkatkan keseiamatan, keamanan dan kesadaran dalam penyelenggari:lan transportasi; , • Mempercepat implementasi e-Government diseluruh instansi pemerintah dan mendorong tingkat Iiterasi dan inovasi TIl< di masyarakat; • Mendorong percepatan dan pengembangan infrastruktur yang berorientasi nasionai Galan, bandara pelabuhan laut I dan penyeberangan, kapal perintis, bus, dan kereta api ekonomi); • Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan kawasan strategis serta Desa tertinggal melalui pembangunan sarana dan prasarana, seperti; peningkatan akses jalan, jembatan ke ke pusat pendidikan, kesehatan dan sentra produksi pertanian dan perikanan; • Pembangunan Prasarana Dasar meliputi air minum, sanitasi, peru mahan dan energy ketenagalistrikan • Peningkatan pelayanan public, keamanan dan ketertiban daerah • Mengupayakan peningkatan kesejahteraan social dan ekonomi yang inklusif untuk mengurangi ketimpangan pendapatan • Peningkatan kelestrian budaya dan mendorong penguatan nilai-nilai keagamaan di masyarakat : 4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai RPJMD 2017-2022 adalah sebagai berikut: dalam percepatan pencapaian visi dan misi 1, IV-3 iii RKPO PERUSAl/AN FilBY/NSf OORONTAlU rAHliN 20/8 Tabel.4.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 - 7022 Misi Tujuan Sasaran , Vis; : "Terwujudnya Masyarakat Gorontalo yang Maju, Unggul dan Sejahtera" Mewujudkan pengelolaan Menjadikan Pariwisata Meningkatnya wisatawan nusantara & Par1wisata dan sumberdaya Gorontalo sebagai mancanegara alam yang berwawasan destinasi Iinokunoan & berkelaniutan nasionall internasional Peningkatan Pengelolaan Meningkatnya kontribusi sektor Sumberdaya Alam untuk, pertanian/perkebunan terhadap PDRB keseiahteraan masvarakat Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi I pangan yang bersumber dari pertanian & kelautan perikanan yang berdampak pada keseiahteraan oetani/nelavan Memelihara daya dukung Terwujudnya pengelolaan sumberdaya lingkungan untuk hutan, lahan, laut dan pesisir yang lestari pemanfaatan SDA yang , dan berkelanjutan serta mitigasi bencana berkelaniutan Menjamin Ketersedlaan Peningkatan Infrastruktur 'Meningkatnya kualitas & kuantitas Infrastruktur Daerah daerah untuk konektivitas infrastruktur daerah dan aktivitas ekonomi Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan Masyarakat yang inklusif dan berkeadilan I vano lebih merata dan adil Meningkatnya Kualitas Peningkatan Kualitas Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan Sumber Dava Manusia Sumberdava Manusia , Meningkatnya derajat kesehatan dan Gizi Masvarakat Terwujudnya Pembangunan Budaya dan Imtaq Penurunan angka Menurunnya tingkat kemiskinan kemiskinan Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum, sanitasi yang layak dan kawasan oemukiman Terciptanya Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Meningkatnya penyelenggaraan yang baik dan lebih Pemerintahan yang baik I pemerintahan yang baik dan bersih melavani dan lebih melavani Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, ditetapkan kebijakan utama pembangunan daerah yang menjadi arahan fokus dan titikberat dalam pendanaan pembangunan tahun 2018, yaitu;
25. 1.Pendidikan yang berkualitasi Setelah sukses dengan "Prodira" maka langkah selanjutnya adalah meningkatnya kualitas akses layanan dan mutu pendidikan serta kualifikasi tenaga pengajar dengan target akhir kualitas sumberdaya manusia yang memiliki daya saing secara global
26. 2.Kesehatan yang primai Setelah sukses dengan "JAMKESTA" maka langka selanjutnya adalah meningkatnya kualitas layanan dan prasarana kesehatan agar lebih prima dan mengcover seluruh masyarakat Gorontalo.
27. 3.Infrastruktur lebih meratai Setelah sukses dengan pembangunan infrastruktur dasar, dukungan pelayanan transportasi, penyediaan energy serta air bersih maka , selanjutnya adalah meningkatnya sarana prasarana dipedesaan dan kota secara adil IV-4 • IlKPO PEHUBAHANPROWNS! HONDNTAlD,lAHUR 20/8 dan lebih merata, serta layanan teknologi informasi yang lebih menjangkau seluruh masyarakat Gorontalo.
28. 4.Ekonomi yang lebih meningkatj Untuk ekonomi rakyat langkah periode berikutnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap meningkatkan kualitas koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan serta bertumpu pada sector pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan berbasis komoditas unggulan.
29. 5.Pemerintah yang lebih melayanij melakukan reformasi birokrasi yang focus pada upaya menciptakan aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif dan professional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah serta lebih aman.
30. 6.Agama dan Budayaj Sebagai daerah dengan filosofi "adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah" maka peningkatan, minat masyarakat terhadap terhadap pelestarian budaya daerah dan meningkatnya ketaqwaan dan kerukunan umat beragam serta dukungan pemerintah terhadap semua kegiatan budaya dan . keagamaan agar lebih semarak.
31. 7.Pariwisata yang lebih menduniaj Perbai'kan infrastruktur sector pariwisata agar memenuhi standar International dengan tar~et meningkatnya kunjungan wisatawan local dan international.
32. 8.Lingkungan yang lebih lestarij Program ini diorientasikan pada pengelolaan berbagai potensi sumberdaya alam, terutama pariwisata, pertanian, kelautan, pertambangan yang ramah lingkungan dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan yang paling utama tetap mengutamakan kelestarian Iingkungan. 4.3 Isu Strategis Berdasarkan kebijakan utama pembangunan yang dikemukakan diatas dan hasll analisis terhadap berbagai permasalahan yang diuraikan pada BAB II, maka isu strategis yang periu menjadi perhatian adalah :
33. 1.Kemiskinan dan Pengangguran. Jumlah penduduk miskin Maret 2016 di Provinsi Gorontalo sebanyak 203.186 orang. Sedangkan jumlah penduduk miskin September 2015 sebanyak 206.513 orang. Dengan demikian penduduk miskin di Provinsi Gorontalo selama periode September 2015 - Maret 2016 berkurang sebanyak 3.327 orang. Persentase kemiskinan pada bulan September 2016 sebesar 17,63%, mengalami penurunan dibanding Maret 2016 sebesar 17,72%, kondisi tersebut menunjukkan kemiskinan menjadi hal yang perlu menjadi pehatian utama dalam pembangunan Provinsi Gorontalo. Pertumbuhan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat serta perubahan struktur perekonomian memiliki dua konsekuensi penting yaitu; pertama, penduduk golongan menengah ke bawah akan semakin membutuhkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif; dan kedua, adanya potensi meningkatnya kesenjangan antarkelompok IV-S B HKPO PERl/BAHAN PROWNSI GORON/ALD ,AHUH 201/1 berpendapatan terbawah dan menengah ke atas yang menjadikan masalah kemiskinan semakin kompleks. Perlindungan :sosial diperlukan agar penduduk yang kurang mampu terlindungi pemenuhan kebutuhannya, terutama pelayanan kesehatan ! dan kebutuhan bahan pokok, apabila terjadi guneangan ekonomi maupun guneangan sosial yang terjadi. Dalam illengurangi kesenjangan antar kelcmpok ekonomi, perluasan akses terhadap pemanfaatan pelayanan dasar perlu dilakukan. Sementara itu, untuk mengatasi kompleksitas permasalahan kemiskinan dibutuhkan pembekalan terhadap penduduk kurang mampu dan rentan berupa ketrampilan wirausaha maupun keterampilan teknis sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka dalam kegiatan ekonomi produktif. Tiga kelompok rumah tangga yang diperkira-kan berada pada 40 persen penduduk berpendapatan terbawah adalah: (1) angkatan kerja yang bekerja tidak penuh (underutilized) terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu (part time worker), termasuk didalamnya adalah rumah tangga nelayan, rumah tangga petani berlahan sempit, rumah tangga sektor informal perkotaan, dan rumah tangga buruh perkotaan;

(2)usaha mikro keeil termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga (unpaid workei); dan (3) penduduk miskin yang tidak memiliki aset maupun pekerjaan. Berbagai kebijakan untuk meneapai penurunan persentase angka kemiskinan hingga 14,69 persen ditahun 2022, dilakukan melalui : • Peningkatan layanan dan eakupan jaminan kesehatan (JAMKESTA) di seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo . • Pemberian Bantuan Operasionai Siswa "Prodira" bagi siswa sekolah menengah untuk seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo. • Peningkatan penyediaan listrik untuk Rumah tangga miskin di seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo • Penyediaan Rumah Hunian Layak dan utilitasnya Bagi Masyarakat Miskin di seluruh , Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo.1, • Penyediaan dan perluasan akses pangan, Pemberian bantuan pangan i non tuna; untuk menjamin pertumbuha~ dan gizi masyarakat miskin di seluruh Kabupaten dan Kota. I • Peningkatan Pendapatan melalui Ekonomi Kelautan (TIP - EK) untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Bone Bolango, Boalemq, Pohuwato dan Gorontalo Utara • Pengembangan Ekonomi Produktif masyarakat. Seeara umum, sebagian besar penduduk i Provinsi Gorontalo bekerja di sektor , pertanian. Pada tahun 2016, tereatat pend~duk 15 tahun keatas yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 167.445 jiwa atau 30,63 persen dari total penduduk yang bekerja. Meskipun merupakan yang paling dominan, namun selama periode 2012- 2016 persentasenya eenderung menurun. Di sisi lain, jumlah penduduk yang bekerja pada sektor perdagangan dan sektor jasa eenderung mengalami peningkatan. IV-6 m HKPO PERUBAHAN PROY/NSI GOHONTALO TAHUN 2018 I Dari status pendidikan ditahun 2016 pekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap tinggi yaitu sekitar 281.607 orang atau 51,51 persen, Pekerja dengan pendidikan SMP-SMU sebesar 188.165 orang ,atau 34,42 persen, sedangkan jumlah pekerja dengan pendidikan tinggi masih relatifkecii, yaitu sebanyak 76.896 atau 14,07 persen. Pola Pembangunan Provinsi Gorontalo pada lima tahun kedepan akan didorong untuk menciptakan pertumbuhi3l1 inklusif, memaksimalkan,potensi ekonomi dim menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja dalam pasar kerja yang baik (Decent Work) dan ramah keluarga miskin akan dapat mendorong perbaikan pemerataan, dan pengurangan kesenjangan. Terciptanya dukungan terhadap perekonomian inklusif dapat niendorong pertumbuhan di berbagai sektor pembangunan, seperti pertanian, industri, dan jasa, untuk menghindari pertumbuhan yang cenderung ke sektor padat modal dan bukan padat tenaga kerja.

2.Sumber daya alam yang berkelanjutan. Isu ini dititikberatkan pada upaya dalam pengembangan sektor - sektor ekonomi yang menjadi potensi daerah, yaitu pertanian, perikanan, pariwisata yang ditunjang oleh pengelolaan lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk keberlanjutan pembangunan.
3.Infrastruktur dasar dan strategis. Dukungan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan sosial ekonomi daerah relative mcsih beium optimal, sehingga kedepan pembangunan infrastruktur masih menjadi perhatian utama, yaitu pembangunan infrastruktur strategis nasional yang dilaksanakan di daerah, seperti pembangunan Gorontalo Outter Ring Road (GOR), pengembangan bandara Djalaluddin, pembangunan bandara Pohuwato, Pembangunan W3duk Bone Hulu, Pembangunan Bendung Bolango Hulu, Pengembangan Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Tiiamuta, Pelabuhan Anggrek. Pembangunan jalan dan jembatan yang menjadl kewenangan Provinsi, pembangunan jalan strategis provinsi, pengembangan transportasl dan teknologi informasi, penyediaan sarana dan prasarana dasar seperti pemukiman layak, sanitasi, air bersih, serta pembangunan infrastruktur dalam l1Ieminimalisir dampak bencana. Pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas antara kawasan strategis, daerah transmigrasi dan desa tertinggal, pembangunan sarana prasarana untuk peningkatan ekonomi dan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan di desa serta dukungan percepatan pembangunan desa tertinggal, serta mempercepat perumusan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mencakup Wiiayah Kabupaten Gorontalo Utara dan sekitarnya.
4.Kualitas sumber daya manusia. Modal utama dalam pembangunan adalah Sumber Daya manusia (SDM), Oleh karena itu perlu terus dikembangkan kualitas sumber daya manusia yang difokuskan pada IV-7 ' iii NKPD PENUBAHAH PROY/NSf GORONTALO 'AHUN 20/8 pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, pengembangan budaya dan imtaq, pembinaan olahraga sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah. ,
5.Tata Kelola Pemerintahan. I Prasyarat utama dalam menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang adalah. dengan meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan (good governance). 4.4 5asaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan, Berdasarkan Visi, Misi, dan kebijakan utama pembangunan daerah, maka dirumuskan sasaran pembangunan yang ingin dicapai di tahun 2018, melalui penerapan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut : 4.4.1 Sasaran meningkatnya wisatawan nusantara &. mancanegara i Untuk mencapai sasaran tersebut diiakukan melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut. Strategi : Mengembangkan objek wisata dan kawasan potensial untuk Pariwisata Arah Kebijakan yang diiakukan adalah :
1.Peningkatan Promosi Pariwisata Daerah diarahkan lIntuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara dan mendorong peningkatan wisatawan lakal;
2.Pembangunan Destinasi Pariwisata fakus pada 3 kawasan destinasi wisata strategis provinsi Taman Laut Olele, Pantai Biluhu dan Bubohu Wisata Religi dan destinasi pariwisata lainnya yang ditetapkan dalam RIPPDA dan KSPN Provinsi Gorontalo, dan;
3.Pembangunan Industri dan Kelembagaan Pariwisata untuk meningkatkar partisipasi usaha lokai dalam industri pariwisata daerah serta meningkatkan keragaman dan daya saing praduk/jasa pariwisata daerah dan peningkatan sumberdaya manusia pariwisata. 4.4.2 Sasaran meningkatnya kontribusi sektor pertanianjperkebunan terhadap PDRB Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui, strategi Pengembangan produk, sarana dan prasarana industri, akses perdagangan serta penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM pertanian, keiautan dan perikanan. Arah Kebijakan yang diiakukan adalah :
1.Pengembangan tanaman perkebunan (kelapa, cengkeh, kakao, tebu, lada), hortikultura, pengembangan produk kelautan perikanan dan komoditi andalan ekspor dan memiliki potensi ekspor;
2.Penguatan dan perbaikan teknologi produksi dari hulu sampai hiiir dan penyediaan sarana prasarana pengolahan, pemasaran dengan memperhatikan penerapan standard jaminan mutu komoditi produk olahan dan' produk segar dan pengembangan agro industri daerah;
3.Mengupayakan peningkatan ekspor komoditi unggulan daerah dan layanan standardisasi mutu barang dan perlindungan konsumen, dan; IV-S iii NKPO pff{U8AHAN PROII/NSf OOHONTALO 'AHliN 20/8
4.Penguatan Kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM. 4.3.3 Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang bersumber dari pertanian & kelautan perikanan yang berdampak pada kesejahteraan petani! nelayan Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui strategi Peningkatan produksi, peningkatan sarana prasarana dan distribusi. Kebijakan pembangunan yang dilakukan adalah :
1.Peningkatan produktivitas dengan: (i) meningkatkan efektivitas dan ketersambungan jaringan irigasi dan sumber air serta pembangunan jaringan -baru, termasuk jaringan irigasi untuk tambak ikan; (Ii) Revitalisasi penyuluhan sekaligus untuk meningkatkan layanan dan penerapan teknologi serta perbaikan targetting dukungan/subsidi produksi tanaman pangan; (iii) Pengembangan pola produksi ramah Iingkungan dan sesuai perubahan iklim dengan penerapan produksi organik, pertanian hemat air dan penggunaan pupuk organik, (iv) Mengembangkan produksi pertanian melalui pola tumpang-sari antara tanaman kehutanan sebagai pelindung dan tanaman pertanian sebagai tanaman utama di lahan-Iahan pertanian. (v) Peningkatan teknologi dan pola penanganan pasca panen dalam mengura~gl susut panen dan kehilangan hasil , termasuk pembangunan penggilingan padi (Ji) Mendorong pengembangan bibit lokal yang bernilai tinggi (padi dan jagung) melaui pengembangan Desa Mandiri Benih.
2.Peningkatan populasi sapi, kambing, unggas dan ternak lainnya melalui : (i) penambahan populasi bibit sapi, kambir\g, unggas dan ternak lainnya; (iI) pengembangan kawasan peternakan (kawasan pertanian peternakan terpadu) dengan , mendorong investasi swasta dan BUMD dan peternakan rakyat; (iii) peningkatan kapasitas pusat-pusat pembibitan ternak i.mtuk menghasilkan bibit-bibit unggui, penyediaan pakan yang cukup dan pengembangan padang penggembalaan, serta memperkuat sistem pelayanan kesehatan hewan_ untuk pengendalian penyakit terutama Zoonosis.
3.Ekstensifikasi dan Intensifikasi Usaha Perikanan: (i) peningkatan produktifitas dan pengembangan perikanan tangkap; (ii) peningkatan produktifitas dan pengembangan . kawasan sentra produksi garam (iii) pengembangan budidaya (marinkultur) dilokasi- lokasi potensial; (Iv) pendayagunaan perairan umum daratan (PUD) untuk perikanan dan didukung penerapan teknologi budidaya yang berwawasan Iingkungan; (v) . penguasaan dan inovasi teknologi perbenihan, produksi induk unggul, dan pembesaran komoditas ikan strategis; (vi) penyediaan dan pengembangan teknologi penangkapan yang efisien dan ramah Iingkungan, (vii) penguatan sistem dan jaringan perbenihan di daerah dan sentra-sentra produksi dengan induk unggul berstandar untuk ikan-ikan ekonomis penting.
4.Pengembangan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya, Petambak Garam, dan Pengolah/Pemasar Produk Ikan, melalui : (i) pemberian pelatihan kemampuan teknis IV-9 iii KKPO P£HUBAHAN PHOVINSI GDHONTALD TAHUN 2018 untuk nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pengolah produk ikan; (ii) pembinaan/penguatan kelompok nelayan, pembudidaya, petambak garam, dan pengolah produk perikanan; (iii) mengembang,kan sistem bagi hasil yang berkeadilan bagi para pelaku usaha perikanan tangkap;, dan (iv) penyediaan dan penyaluran I bantuan input produksi bagi nelayan, petambak garam, pembudidaya/pengolah produk ikan yang terkena dampak perubahan iklim/bencana alam.
5.Penguatan advokasi terkait diversifikasi konsumsi: (i) diversifikasi penyediaan dan konsumsi pangan non beras bermutu, sehat dan halai; (ii) pendidikan gizi seimbang untuk keiuarga; (iii) peningkatan konsumsi protein hewan (daging dan telur); (Iv) penggalakan minat dan konsumsi makan ikan dan produk olahan berbasis ikan di masyarakat, (v) Peningkatan konsumsi sayur dan buah serta peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan.
6.Pengembangan dan pengeloiaan jaringan irlgasi permukaan yang. menjadi kewenangan. 4.3.4 Terwujudnya pengelolaan sumberdaya hutan, lahan, laut dan pesisir yang lestari dan berkelanjutan serta mitigasi bencana Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui strategi Peningkatan daya dukung dan daya tampung Iingkungan serta pemanfaatan SDA, termasuk energi berbasis Iingkungan, dengan penerapan kebijakan sebagai berikut :
1.Membentuk dan mewujudkan unit manajemen yang handal di seluruh areal kawasan hutan yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai untuk mendukung fungsi produksi, Iindung dan konservasi;
2.Meningkatkan kapasitas pengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sehingga mampu melakukan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati dalam ekosistem hutan; 3.. Membangun hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, termasuk masyarakat adat, dengan pemerintah pengelolaan hutan di kawasan hutan;
4.Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan di daerah serta penegakan hukum Iingkungan;
5.Peningkatan kualitas Iingkungan hidup melalui, . (I) pengendalian pencemaran Iimbah ke badan air dan kerusakan sumberdaya air; (ii) penurunan beban pencemaran dari , Iimbah domestik; (iii) peningkatan mutu d~n keias air; (iv) pemulihan badan air (sungai, situ/embung, waduk); (v) Revitalisasi danau Limboto; (vi) pengendalian pencemaran udara darl sektor industri, Itransportasi dan pertambangan; (vii) peningkatan upaya periiJrunan emisi gas rumah k.aca;.dan (viii) peningkatan tutupan lahan/hutan;
6.Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang; IV-10 . II HXPO PEHUBAHAN PROWNSI GOHONTAlO TAHUN 2018
7.Menyediakan sarana dan prasarana mitigasi" kesiapsiagaan, sistem peringatan dini dalam menghadapi bencana;
8.Melakukan edukasi dan penguatan kapasitas, kelembagaan, SDM seta masyarakat tentang pengurangan risiko bencana;
9.Meningkatkan partisipasi dan peran serta. multi-pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan rekonstruksi pas,cabencana;
10.Mengurangi area rawan genangan melalui solusi struktural pengendalian banjir, dan pengamanan pantai serta penataan kawasan d~erah tangkapan air (DTA) dan sepadan I sungai, danau, dan pantai. 4.3.5 Meningkatnya kualitas & kuantitas infrastruktur daerah Strategi yang dilakukan adalah Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, , layanari E-Government dan komunikasi informatika di daerah dengan kebijakan :
1.Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi untuk penguatan konektivitas daerah, mendukung investasi pada koridor ekonomi dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wila~ah non-koridor ekonomi (pertanian, perikanan, pariwisata);
2.Meningkatkan keselamatan, keamanan dan kesadaran dalam penyelenggaraan transportasi;
3.Mempercepat implementasi e-Goverr,ment diseluruh instansi pemerintah dan mendorong tingkat Iiterasi dan inovasi TIK di masyarakat;
4.Mendorong percepatan dan pengembangan infrastruktur strategis nasional di Provinsi Gorontalo (jalan dan jembatan, bandara, pelabuhan taut dan penyeberangan, kapal perintis, bus, serta kereta api).
5.Penyediaan tanah/lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan pemerintahan. 4.3.6 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang inklusif dan berkeadilan Strategi yang diterapkan dalam mencapai sasaran ini adalah peningkatan kualitas dan kuantitas Koperasi dan UKM, pengembangan sarana distribusi barang dengan menjaga stabilitas harga, meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik dan mengembangkan perekonomian masyarakat yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handai dan pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas antara kawasan strategis, daerah transmigrasi dan desa tertinggal, pembangunan sarana prasarana untuk peningkatan ekonomi dan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan di desa serta dukungan percepatan pembangunan desa tertinggal yang dialokasikan melalui bantuan langsung Pemerintah Provinsi ke Pemerintah kabupaten/Desa serta mengupayakan peningkatan pendapatan daerah. Kebijakan yang dilakukan, melalui : IV-l1 m {fKPn PERUBAHAN PIlOYlNSI OOHOHTALO 'AHliN 2018
1.Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan iklim usaha UKM dan koperasi;
2.Perluasan akses UKM dan koperasi ke: sumber-sumber pembiayaan melalui penguatan kelembagaan UMKM dan koperasi serta jangkauan dan pemasaran prod uk UKM dan koperasi;
3.Pengembangan pendidikan dan pelatihan ,berbasis kompetensi mengacu kepada standar yang dikembangkan industri; I
4.Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial yang, harmonis;
5.Mengembangkan perekonomian masyarakat di desa tertinggal dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai deng'an karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antarkawasan yang meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses perm adalan, inovasi, dan pemasaran:; I
6.Meningkatkan aksesibilitas yang menghu9ungkan kawasan strategis serta antara desa tertinggal melalui pembangunan sarcina dan prasarana, seperti: peningkatan I akses jalan, jembatan ke sentra produksi pertanian dan perikanan;
7.Meningkatkan kualitas Sumber Daya Ma~usia (SDM), Iptek, dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintah desa .tertinggal meliputi aspek peningkatan aparatur pemerintah desa, kelembagaan dan keuangan desa;I _._. _
8.Penguatan kelembagaan dan SDM unit-Unit yang menjadi sumber pendapatan daerah dan peningkatim infrastruktur unit yang menjadi sumber pendapatan . daerah, dan;
9.Peningkatan investasi melalui promosi" pemutakhiran data potensi investasi, publikasi dan penyebaran informasi potensi daerah. ! 4.3.7 Sasaran meningkatnya akses dan kui!litas pendidikan Strategi yang dilakukan adalah dengan memperkuat pemenuhan hak dasar seluruh penduduk untuk memperoleh pelayanan pendidikan dasar yang bermutu, pelaksanaan pendidikan menengah universal dan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, meningkatkan kualitas proses pembelajarail di seluruh satuan pendidikan (yang didukung oleh pemantapan penjaminan mutu dan penguatan sistem penilaian pendidikan serta peningkatan mutu pendidik dan memperkuat tata kelola dan peningkatan efisiensi pembiayaan pendidikan agar seluruh sumberdaya pendidikan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien), serta memngkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya dan prestasi olahraga. Kebijakan pembangunan dalam pencapaian sasaran ini adalah:
1.Meningkatkan layanan pendidikan menengah dan khusus yang berkualitas, peningkatan kredibilitas sistem ujian nasional dan pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan pengendalian mutu pendidlkan. IV-12 iii NKPD PEI?UBAHAN PRaY/NSI GoRUmAlD TAHUH 2018 informasi yang i1mu pengetahuan, jasa di bidang
2.Melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas, melalui peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di keeamatan-keeamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah (pembangunan un:t sekolah baru dan penambahan ruang keias baru); Penyediaan Prodira bagi seluruh siswa; Pendidikan karakter dan pendidikan vokasi.
3.Meningkatkan profesionalisme, kualitas, akuntabilitas dan kesejahteraan guru, dan pemerataan distribusi guru.
4.Mewujudkan perpustakaan sebagai sumber mampu menyajikan informasi dengan eepat terutama teknologi dan karya budaya.
5.Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama; mengembangkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga seeara terpadu. I 4.3.8 Meningkatnya derajat kesehatan dan!Gizi Masyarakat Strategi yang diterapkan dalam peneapaian sasaran adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar. Kebijakan pembangunan dalam peneapaian sasaran ini adalah:
1.Meningkatkan status kesehalan dan gizi m?syarakat melalui peningkatan eakupan, , mutu dan keberlangsungan upaya pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan lansia, peneegahan dan pengendalian penyakit, pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan, yang didukung dengan perlindungan pelayanan kesehatan universal melalui Jamkesta, dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin, serta meningkatkan responsivitas terhadap krisis kesehatan;
2.Peningkatan peiayanao KB dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang untuk mengurangi resiko drop-out, dan peningkafun penggunaan metode jangka pendek dengan memberikan informasi seear~ kontinyu untuk keberlangsungan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan, peningkatan pelayanan dan penanganan KB pasea persalinan, pasea keguguran dan penangilnan komplikasi dan efek samping. . , 4.3.9 Terwujudnya Pembangunan Budaya dan Imtaq Peneapaian sasaran ini dilakukan dengan strate~i mewujudkan pembangunan agama dan budaya melalui pelestarian budaya, pemeliharaan sejarah dan eagar budaya, dan pelayanan keagamaan adat dan budaya. Kebijakan yang akan dilakukan adalah: IV-13 iii HKPO PEHU8AHAN PROYlNSJ OOHONTALO TAHUR 2018 , I I I I
1.Peningkatan potensi nilai informasi dan: promosi warisan budaya serta pemanfaatannya dan pen.dayagunaan warisan ~udaya ootuk kesejahteraan rakyat;
2.Peningkatan kegiatan keagamaan dan dukurigan terhadap fasilitas sarana tempat I ibadah serta pusat pendidikan keagamaan melalui bantuan keagamaan. 4.3.10 Menurunnya tingkat kemiskinan Strategi yang akan dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehenslf dan mengurangi kesenjangan akses pelayanan I dasar. Kebijakan yang akan dilakukan adalah:
1.Peningkatan kapasitas keluarga mlskln, terutama yang memiliki anak, penyandang disabilitas, dan/atau lansia; Perluasan kepesertaan jaminan sosial yang terintegrasi dengan SJSN; Peningkatan layanan dan manfaat yang lebih komprehensif melalui peningkatan kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan layanan kesehatan; pemberian tambahan pangan untuk menjamin pertumbuhan dan gizi serta Penguatan instltusi implementasi jaminan sosial, termasuk pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu.
2.Perluasan penjangkauan dalam penyediaan layanan publik terutama diarahkan pada paket pelayanan dasar minimal yaitu kesehatan, pendidikan, perlindungan sosia!, dan infrastruktur dasar untuk masyarakat miskin dan rentan termasuk masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.
3.Pemberian dukungan bagi masyarakat miskin dalam pengelolaan potensi ekonomi lokal untuk menciptakan penghidupan yang layak dan berkelanjutan; Pengembangan usaha sektor pertanian, khususnya bagi petani miskin perdesaan melalui peningkatan produksi petani, mengoptimaikan supply chai,n (para pihak yang terlibat dalam proses produksi), serta membuka akses pada pasar dan lembaga keuangan; meningkatkan akses masyarakat miskin dan usaha mikro kepada sumber pembiayaan, penerapan teknologi, pelatihan (keterampilan kewirausahaan, keterampilan teknis), pendampingan dan peningkatan diversifikasi usaha (off-farm) dalam rangka pengembangan ekonomi lokal. 4.3.11Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum, sanitasi yang layak dan kawasan pemukiman Strategi yang akan dilaksanakan adalah dengan peningkatan peran pemerintah daerah I dalam menyediakan hunian layak melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas; I penyediaan sarana air minum dan sanitasi layak:yang terintegrasi dengan penyediaan dan pengembangan perumahan. Kebijakan yang ~kan dilaksanakan adalah meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah te~hadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung.oleh penyediaan praskrana, sarana, dan utilitas yang memadai. 4.3.12 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih .• RKPn PEHUBAHAN FROWNS! GORONTALD TAHUN 2018 Strategi untuk pencapaian sasaran, yaitu dengan penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi, peningkatan manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang transparan, kompetitif untuk pelayanan publik dan pembangunan. i Kebijakan pembangunan yang dilaksanakan: I
1.Meningkatkan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi berdasarkan Grand Design I dan Road Map yang telah dirumuskan; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada seluruh instansi;
2.Pengendalian jumlah dan distribusi pegawai; penerapan sistem rekrutmen yang transparan yang berbasis IT; penguatan sistem dan kualitas penyelenggaran diklati penerapan sistem promosi secara terbuka,: kompetitif, dan berbasis kompetensii penerapan sistem manajemen kinerja pegawai.
3.Penguatan kerangka kebijakan kelembagaah pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan swastai peningkatan pelayanan publik yang lebih terintergrasii penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik; mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas dan standarisasi kelembagaan pelayanan perizinan (PTSP)ipemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran; serta penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi monitoring dan evaluasi serta pengawasan oleh masyarakat.
4.Peningkatan kapasitas manajemen kinerja pembangunan melalui penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang responsif gender serta penguatan penataan ruang, penyusunan dan pelaksanaan RAD-GRK, RAD SDGsi penguatan pengendalian kinerja pembangunan daerah yang meliputi pemantauan, evaluasi, dan pengawasan yang efektif dan terintegrasi disertai penguatan sistem pemberian penghargaan dan sanksi terhadap kinerja pembangunani peningkatan kapasitas pemerintah dalam penyeienggaraan otonomi d<lerahi peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah; dan peningkatan kualitas regulasi daerah.
5.Peningkatan percepatan pencapaian Indeks Kesetaraan dan keadilan Gender dengan fokus penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), regulasi, dan pemberdayaan perempuan dalam bidang hukum politik serta ekonomi, Peningkatan pemenuhan hak anak dengan foklls pada percepatan pencapaian Kab/Kota Layak anak dan Peningkatan pemenuhan hak perempuan dengan fokus pada pencegahan perlindungan dan pemberdayaan perempuan daiam bidang politik, ekonomi dan hukum secara khusus pada Kab/Kota dengan tingkat kerentanan tinggi, serta peningkatan kerjasam antar pelaku dan le~baga dalam perlindungan perempuan dan anak;
6.Peningkatan iklim demokrasi yang kondusif dan beradab serta meningkatkan keamanan dan ketertiban daeral1 melaiui: pelaksanaan komitmen kebangsaan dengan memperhatikan nilai-nilai lokal, meningkatkan kerukunan beragama dengan memperhatikan kesetaraan, keterwakilan" partisipasi etnisi penguatan karakter dan IV-IS iii NUn PEHU9AHAN PROll/NSI GOKOHTALO 'AHliN 20/8 wawasan kebangsaan sesuai nilai-nilai Pancasila; penguatan kelembagaan dialog dalam pemantapan demokrasi dan penanganan konflik/kewaspadaan dini di masyarakat; penguatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan konflik; penguatan koordinasi pelaksanaan komitmen kebangsaan; dan menjaga ketertiban dan keamanan daerah.
7.Membangun kemitraan dan kerjasama denga:n meningkatkan hubungan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah dan penierintah daerah lainnya; membangun hubungan kemitraan untuk pembangunan da~rah dengan lembaga-Iembaga nasional maupun international. i
8.Meningkatkan pelaksanaan riset pada bidang-bidang yang menjadi keunggulan daerah, seperti pertanian dan pangan, ene~gi baru dan terbarukan, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM iptek serta mengupayakan penyediaan sarana prasarana , iptek. 4.3.13 Kebijakan Tata Kelola PembangunanBerkelanjutan Amanat Peraturan Presiden Republik Indone~ia Nomor 59 Tahun 2017 tentang , Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembanguna~ Berkelanjutan menjadi dasar dalam I nienginternalisasi kebijakan pembangunan Iberkelanjutan ke dalam kebijakan pembangunan daerah, diantaranya adalah: I
1.Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan Iingkungan hidup serta mitigasi dan I .. adaptasi perubahan iklirn, melalui: i
1.Penin9katan kualitas air, udara dan tanah yang tercermin dalam peningkatan skor IKLH;
2.Pengembangan sistem neraca sumber daya alam dan Iingkungan hid up;
3.Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
4.Penurunan tingkat deforestasi dan kebakaran hutan, meningkatnya tutupan hutan (forest cove!') serta penjagaan terhadap keberadaan keanekaragaman hayati;
5.Pengendalian pencemaran laut, pesisir, sJngai, dan danau, dan;
6.Pemeliharaan terhadap sumber-sumber mata air dan Daerah Aliran Sungai (DAS). II. Peningkatan Kesetaraan dan Pemberdayaan f'erempuan Mandat untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah telah dimulai sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG, pada tahun 2012 diluncurka'l Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan, Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG) melalui Surat Edaran Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara PP dan PA. Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa juga menyatakan pentingnya PUG dalam pembangunan dan pemerintahan desa. IV-16 1'1 NKPO PERUBAHAN PROYlKS! GOIlOmALO TAHUN 2018 Sebagai upaya pelaksanaan pengarusutamaan' gender dalam lima tahun ke depan, maka dilakukan melalui: ,
1.Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, dilakukan melalui: (1) Peningkatan p8mahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang tindak kekerasan terhadap perempuan serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (2) Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan; serta (3) Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, penegakan dan bantuan hukum.
2.Meningkatkan kualitas hid up dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, kebijakan yang dilakukan adalah: (1) Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan di daerah; (2) Penerapan Perencanaan dan' Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) diberbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; Peningkatan partisipasi dan kesempatan dalam pengambilan keputusan dalam kehidupn politik, ekonomi dan masyarakat, dan (3) Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender.
3.Meningkatkan kapasitas keiembagaan ,PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekera~an, dilakukan melalui: (1) Peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi SKPD Provinsi dan Pemerintah kabupatenjKota tentang penerapan PUG dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk data terpi1ahi

(2)Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan dunia usaha dalam penerapan PUG dan perlindungan perempuan . I dari berbagai tindak kekerasan; (3) Penguataan lembagajjejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk dengan perguruan Jinggi, pusat studi wanitajgender, dan I organisasi masyarakat; (4) Penguatan Isistem penyediaan, pemutakhiran, dan I pemanfaatan data terpilah untuk pe'nyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakanjprogramjkegiatan pembangunpn, seperti publikasi indeks kesetaraan dan keadilan gender sampai kabupatenjkota sebagai basis insentif dan disinsentif alokasi dana desa; serta (5) Pemantauaf) dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG, termasuk PPRG. Tabel.4.2 Sasaran Strategis Pembangunan Daerah Indikator Target Capaian : 2017 2018 Wisatawan Mancaneoara (orana) 6.219 6530 Wisatawan Nusantara (kuniunoan) 594714 624450 Rata-rata lama tinooal wisatawan 2 hari 2 harl Persentase Kontribusi sektor oertanian oada PDRB 12.273.53 12641.74 IV-17 iii KKPO PEHUBAHAN PROWNSI UOHONTAlO JANUK 20/8 I Target Capaian Indikator 2017 2018 (trilvun ruaiah) Nilai Tukar Petani 102.80 103.32 Nilai Tukar Nelayan/Pembudidava (NTNP) 65.5 65.8 Skor PPH Ketersediaan _. 77.9 79.5 Skor PPH Konsumsi 101 101.1 Nilai Tukar Petani 5ubsektor Peternakan (NTPT) 102.92 103.22 Indeks Kualitas Linakunaan Hiduo (%) 71.7 72.06 Luas lahan kritis 705930 1000 Indeks Resiko Bencana 0.60 - 0.94 0.54 - 0.88 Kondisi Mantap Jalan Provinsi (%) . 45.96 50.77 Proporsi panjang jaringan jalan Provinsi dalam 227.52 237.52 kondisi baik IKm) , Indeks E-Government 3.77 3.78 Pertumbuhan Ekonami 7.02 7.18 Indeks Gini 4.53 3.80 Laiu Inflasi (%) 0.40 0.39 PDRB Perkapita 27,737,303 27,820,514.43 Tinqkat Penqanqquran Terbuka 3.88 3.65 Pendaoatan Daerah (trilvun rupiah) 178 182 Desa tertinqqal vana dientaskan (desa tertinaaaD 0 100 Indeks Pembanqunan Manusia 66.83 67.38 Anaka Partisipasi M~rni 5MA/MA/SMK 76.27 7650% Anqka Melek Huruf 9982 9986 Anaka Rata - Rata Lama Sekalah 7.15 720 Usia Haranan Hidua 67.12 67 Angka Keiahiran Total (Fertility Rate) 2.58 2.56 Warisan Budaya yang memperoleh Pengakuan - 3 Nasional dan Internasional Rasio tempat ibadah (mesjid) per satuan penduduk 0.23 0.23 Persentase Anqka Kemiskinan (%) 17.10 16.59 Penduduk Miskin (orana) 199831 196876 Prosentase cakuoan akses air minum vanq lavak 73.38% 75.21% Persentase cakuaan akses sanitasi lavak 61.35% 62.88% Persentase penurunan luas Kawasan kumuh 100% 80% Indeks Reformasi Birakrasi CC B Nilai HasHEvaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja CC B Pemerintah Onini Lanoran Keuanqan Pemerintah Daerah WTP WTP Survey keouasan masvarakat 60 4.5 Prioritas Program Pembangunan Daerah Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan program yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki k2pentingan yang tinggi, memberikan dampak I~as pad a masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Program prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan di tahun 2018 dikelompokkan berdasarkan sasaran utama yang ingin dicapai sebagai berikut. , I ! IV-IS II RKPO PERUBAHAN P/{OWNSI ODRONTALD TAHUN 20/8 Tabel4.3 Program Prioritas Provinsi Tahun 2018 Sasaran Program Prioritas Pembangunan SKPD Pelaksana Sasaran meningkatnya wisatawan nusantara &. mancanegara 1- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata 2. Program Pengembangan Destinasi dan Industri Dinas Pariwisata Pariwlsata 3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Kelembagaan dan SDM Pariwisata 4. Program Penyelengg3raan Jalan dan Jembatan Dlnas Pekerjaan Umum dan (khusus jalan strategis provinsi, akses pariwisata, Penataan Ruang oertanian transmiarasli ~ Meningkatnya kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB , 1- Program Peningkatan nllai tambah hasil petanian Dinas Pertania" 2. Program ~engembangan Industri KeTIIMenengah Dinas Koperasi, UKM, . Perindustrian & ! _. - Perdaaannan 3. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor daerah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian & Perdaoanoan 4. Program Peningkatan Standarisasi ~utuBarang Dinas Kopera';i, UMKM, Perindustrian & Perdaaannan 5. Program Optimalisasi Pengeiolaan dan pemasaran Dlnas Perikanan dan produksi perikanan Kelautan 6. Pemblnaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (UPTD Dinas Perikanan dan Balai Pengujian, Penerapan Mutu, dan Diversifikasi Produk Kelautan (UPTD-BP2MDPP) Perikanan) 7. Program Pengembangan SDM Pertanian Dinas Pertanian (BPSDMP) Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang bersumber dari pertanian &. kelautan perikanan yang berdampak pada kesejahteraan petani/ nelayan 1- Program Peningkatan Produksi Pertanian/ populasi Dinas Pertanian ternak. Berkelanjutan

2.Program PenyediaanI ~angan Asal Hewan yang Aman, Dinas Pertanian Sehat Utuh dan Halal PAH ASUH) 3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan 4. Program Pengelolaan Budidaya Laut, Payau dan Dinas Perikanan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Keell; Kelautan
5.Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan Dinas Perlkanan dan dan pengendalian sumberdaya kelautan Kelautan 6. Program Penir.gkatan Produksi dan Pelayanan Teknis Dinas Perikanan dan (UPTD-Balai Budidaya Perikanan Laut & Payau) Kelautan (UPTD Balai Budidaya perikanan laut & Pavau)
7.Program Pelayanan Sarana Produksi Perlkanan (UPTD Dinas Perikanan dan Pelabuhan Perikanan Gentuma dan Tenda) kelautan (UPTD-PPI Gentuma- Tenda)
8.Program Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Dinas Pangan Pangan ,

g.Program pengembangan distrlbusi, pemantauan dan stabilisasi harga serta penguatan aadangan pangan Dinas Pangan
1. 10.Program Pengembangan Diversiflkasi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Dinas Pangan IV_19i I II KXPO PERUBAHAN PROWNSI GORONTALD 'ANUN 20/8 1l. Program Pengembangan & Rehabilitasi Jaringan Dinas Pekerjaan Umum IrioasLAir Tanah dan Rawa & Tambak dan Penataan Ruano 12. Program Penyelidikan Pelayanan, Pembinaan dan Badan Penanaman Modal, Penoawasan. Penoendalian Air Tanah ESDM dan Transmiarasi Terwujudnya pengelolaan sumberdaya hutan, lahan, laut dan pesisir yang lestari dan berkelaniutan serta mitiaasi bencana l. Program Rehabilitasi dan perlindungan lingkungan hidup Dinas Ungkungan Hidup dan dan kehutanan Kehutanan ... program pengendalian pencemaran dan kerusakan Dinas Ungkungan Hidup dan L. Iingkungan Kehutanan 3. Program Pengelolaan pertambangan minerai Badan Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi 4. Program Peningkatan Kapasitas SDM dalam pengelolaan Dinas Ungkungan Hidup dan llnokunoan hidl.lOdan kehutanan . Kehutanan 5. Program Pemanfaatan Potensiai Sumberdaya Hutan Dinas Ungkungan Hidup dan Kehutanan 6. Program penegakan hukum lingkungan dan kehutanan Dinas Ungkungan Hidup dan Kehutanan 7. Program Pengembangan Kinerja Pengeloiaan Sampah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Aiam Dinas Perlkanan dan I Kelautan 9. Program Pereneanaan Pemanfaatan;dan Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum dan Ruano Penataan Ruano 10. Program Kedaruratan Dan Logistik ! Badan Penanggulangan Beneana Daerah 1l. Program Peneegahan Dan Kesiapsiagaan Beneana Badan Penanggulangan Beneana Daerah 12. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Beneana Daerah 13. Program Pengendali Banjir I Dinas Pekerjaan Umum dan ! Penataan Ruann 14. Program Pengembangan Klnerja Air Minum dan Sanitasi Dlnas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruann Meningkatnya kualitas &. kuantitas infrastruktur daerah l. Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan I Penataan Ruang
2. 2.Program Pembinaan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan _. - Penataan Ruano 3. Program peningkatan layanan transportasi Dinas Perhubungan 4. Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Dinas Perhubungan 5. Program Peningkatan Kapasitas Keselamatan Transportasi Dinas Perhubungan 6. Program Pengemban9an Komunikasi Informasi dan. Diskominfo & Statistik Media Massa 7. Program Penyedlaan Lahan untuk Kepentingan Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meninakatnya Keseiahteraan Masvarakat vana inklusif dan berkeadilan l. Program Pengembangan Koperasi dan UKM Dinas Koperasi, UKM} Perindustrian & Perdaoanoan 2. Program Pengembangan Usaha Keeil dan Menengah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdanannan 3. Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Dalam Negeri • Perindustrian & ! Perdaqannan 4. Program Peningkatan Kualltas dan Produktivitas Tenaga Badan Penanaman Modal, Kerja ESDM dan Transmigrasi 5. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Badan Penanaman Modal, ESDM dan Transminrasi 6. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Badan Penanaman Modal, Penoawasan Ketenaqakeriaan ESDM dan Transminrasi
3. 7.Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Tenaga Kerja, Badan Penanaman Modal, Latihan Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas ESDM dan Transmigrasi IV-20 iii NKPO PENUBAHAN PHOYINSI OOHONTALQ TAHUN 2018 Daerah I , 8. Program Pengembangan Hubungan I~dustrial dan Badan Penanaman Modal, Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga K~~a ESDM dan Transmlgrasi 9. Program Pengembangan Masyarakat di Kawasan Badan Penanaman Modal, Transmigrasi i ESDM dan Transmigrasi 10. Program Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Dinas PMD, Administrasi Keluarga Kependudukan dan Catatan SiDii 11. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Badan Penanaman Modal, Transmigrasi ESDM dan Transmigrasi 12. Program Pengembangan Perdesaan Dinas PMD, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sioil 13. Program Pengembangan kawasan Strategis Dinas Peke~aan Umum dan Penataan Ruang 14. Program ?enyelel1ggaraan Jalan dan Jembatan (khusus Dinas Peke~aan Umum dan jalan 5trate~~sprovinsi, akses pariwisata, pertanian, Penataan Ruang transmiarasi 15. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMD, Administrasi Desa/Kelurahan Serta Kawasan Perdesaan Kependudukan dan Catatan Sin;; 16. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Dinas PMD, Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Kependudukan dan Catatan SiDil 17. Program Penataan Administrasi kependudukan dan Dinas PMD, Administrasi pencatatan sipil Kependudukan dan Catatan SiDil 18. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Badan Keuangan Pendapatan Daerah 19. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Badan Penanaman Modal, Investasi ESDM dan Tran,migrasi 20. Program Peningkatan Promosi dan Ke~asama Investasi Badan Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi 21. Program Pengendalian Ekanomi Biro Kesra dan Ekoomi Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan •
4. 1.Program Pendidikan Menengah dan pendidikan Dinas Pendidikan, khusus Kebudayaa, Pemuda & Olahraqa 2. Program Pembinaan Guru dan Ten~ga Kependidikan Dinas Pendidikan, Kebudayaa, Pemuda & Olahraqa
5. 3.Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaa, Pemuda & Olahraaa
6. 4.Program pengembangan Perpusta~an dan Minat Baca Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah Meningkatnya derajat kesehatan dan Gizi Masyarakat
7. 1.Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan
8. 2.Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Dinas Kesehatan
9. 3.Program Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Masaiah Kesehatan Jiwa , Dinas Kesehatan
10. 4.Program Peningkatan Mutu Fasyankes Dinas Kesehatan S. Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Pemeliharaan Dinas Kesehatan (RS Ainun RS . Habibie)
11. 6.Per,ingkatan Kemitraan dan peningkatan Pelayanan Medik Dinas Kesehatan (RS Ainun RS , Habibiel IV-21 iii HKPO PERUBAHAH PRaY/NSf BORONTALO TAHUN ZOIB 7. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Dinas Kesehatan Daya Kesehatan . 8. Program Peningkatan Layanan KB Dinas Kesehatan , Terwujudnya Pembangunan Budaya dan Imtaq 1. Program Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan, Kebudayaa, Pemuda & Olahraoa 2. Program I'eningkatan Pelayanan Kegi~tan Keagamaan, Biro Kesejahteraan Rakyat Adat dan Budaya _. - 3. Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Badan Kesatuan Bangsa dan Budaya Masyarakat I . Politik Menurunnya tingkat kemiskinan , , I, 1. Program Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosiai, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan I Anak 2. Program Pemberdayaan 50sial Dinas Sosial, Pemberdayaan , Perempuan & Perlindungan Anak
12. 3.Program Periindungan dan Jaminan Kesejahteraan Dinas Sosial, Sosial Pemberdayaan Perempuan & Perlindunqan Anak 4. Program Rehabilitasi Sosiai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak S. Program Ketersediaan dan Penanganan I<erawanan Dinas Pangan Pancan 6. program Pengembangan Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan 7. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dinas Kesehatan
13. 8.Program Kesejahteraan Rakyat Biro Kesejahteraan Rakyat & Ekonomi
14. 9.Program Pendidikan Untuk Rakyat Dinas Pendidikan, Kebudayaa, Pemuda & Oiahrana 10. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi Badan Penanaman Modai, dan Ketenagaiistrikan (penyediaan Iistrik RT tidak ESDM dan Transmigrasi mamnu' 11. Program Penyediaan Rumah Hunian Layak bagi Dinas Perumahan Rakyat masyarakat Miskin, Korban Bencana Provinsi dan dampak dan Kawasan Pemukiman Pembanaunan Provinsi 12. Program Pengembangan Ekonomi Produktif Masyarakat Dinas PMD, Administrasi Miskin Kependudukan dan Catatan Sioil Meningkatknya akses masyarakat terhadap air minum, sanitasi yang layak dan kawasan pemukiman 1. Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Program Penyediaan Rumah Hunian Layak bagi Dinas Perumahan Rakyat masyarakat miskin, korban bencana dan dampak dan Kawasan Pemukiman oembanounan nrovinsi ,
15. 3.Program Peningkatan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih 1. Program Pengawasan Atas Akuntabilitas Kinerja dan Inspektorat Keuannan .
16. 2.Program Pengembangan Aparatur! Badan Kepegawaian Daerah , ,
17. 3.Program Peningkatan Kesejahteraan dan Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah Aparatur i
18. 4.Program Peningkatan Kualit.s Pelayanan Manajemen PNS Badan Kepegawaian Daerah I IV -21 iii RKPO PEHUBAHAH PRDWNSI GDHONTAlO TAHUH 20/8 5. Program Pengembangan Kompetensi Manajerial Badan Pendidikan dan Pelatihan 6. Program Peningkatan Kompetensi Teknis dan Fungsional Badan Pendidikan dan Aparatur Pelatihan 7. Program Pengembangan Kapasitas, Mutu dan Kerjasama Badan Pendidikan dan Kediklatan ' Pelatihan , 8. Program Pengembangan Aplikasi, Sistem Informasi & Badan Pendidikan dan lurnal Ilmiah Kediklatan Pelatihan 9. Program Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPN5) Biro Hukum dan Organisasi dan Pemajuan HAM 10. Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Biro Hukum dan Organisasi , 11. Program Penyelenggaraan Kearsipan Dinas Perpustakaan & Arslp Daerah 12. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Biro Umum Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo , 13. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Sekretariat DPRD provinsi Gorontalo 14. Program Pening<atan Pelayanan Kehumasan Sekretariat DPRD 15. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Sekretariat DPRD Rakvat Daerah 16. Program Peningkatan Peiayanan Pemadam Kebakaran Dlnas Satuan Poiisi Pamong Praia L1nmas& Kebakaran 17. Program~'Pendampingan, Layanan dan Penyelenggaraan Biro.Hukum da" Organisasi Bantuan Hukum -~ - 18. Program Penyusunan Dokumen dan Penyelenggaraan Biro Hukum dan Organisasi Pelavanan Publik 19. Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Instansi Pemerintah 20. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Biro Humas dan Protokol 21. Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inspektorat 22. Program Pengembangan Data dan Informasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
19. 23.Program Pengembangan Data I Informasi BAPPPEDA , 24. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Badan Keuangan Daerah Keuanaan Daerah
20. 25.Program pembillaan pengelolaan keuangan Badan Keuangan Daerah kabuDate~/kota
21. 26.Program Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPPEDA
22. 27.Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
23. 28.Program Pengendalian Pembangunan Biro Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pennadaan
24. 29.Program Peningkatan Layanan Pengadaan Biro Pengendaiian Pembangunan dan Layanan Penoadaan 30. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Badan Penghubung Daerah
25. 31.Program Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tamu VIP/WIP Praia L1nmas& Kebakaran
26. 32.Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum dan Organisasi
27. 33.Program Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Biro Pemerintahan Daerah
28. 34.Program Penataan Wilayah Provinsi Biro Pemerintahan
29. 35.Program Peningkatan Kapasitas Apartur Pemerintah Biro Pemerintahan Desa/Kelurahan
30. 36.Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Penguatan Kelembagaan PUG Perempuan & Perlindungan Anak
31. 37.Program Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Peningkatan Perlindungan Parempuan dan Anak Perempuan & Perlindungan Anak IV.23 II expo PEHUBAHAN PRQYlKS/GORUm-AiD TAHUN 20/8 3B. Program Peningkatan Keamanandan Kenyamanan Badan Kesatuan Bangsadan Linokunoan Politik 39. Program Kemitraan PengembanganWawasan Badan Kesatuan Bangsadan Kebanasaan Politik 40. Program Pendidikan Politik Msyarakat Badan Kesatuan Bangsadan Politik 4l. Program PenegakkanPeraturan Daerah dan Peraturan Dlnas Satuan Polisi Pamong Kepala DaerahSerta Peningkatan Kual.itasProduk Hukum Praja, Linmas & Kebakaran Daerah 42. Program Peningkatan Keamanandan Kenyamanan Dinas Satuan Polisi Pamong Linakunoan serta Perlindunaan Masvarakat Praia Linmas & Kebakaran 43. Program Kerjasama PembangunanDaerah BAPPPEDA 44. Program Penataan MOUdan Perjanjian Kerja sama Biro Hukum dan Organisasi 4S. Program penyelidikan dan pelayanan geologi Badan PenanamanModal, ESDMdan Transmiarasi 46. Program PengembanganRiset Daerah BAPPPEDA Program prioritas daerah Provinsi Gorontalo juga mendukung sasaran pembangunan nasional sebagai bag ian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sebagaimana persandingan yang diuraikan pad a tabel dibawah ini: No Prioritas Nasional Program Prioritas Provinsi
l.Pendidikan: Pelaksanaan Program ,
l.Program Pendidikan Menengah dan Indonesia Pintar I Pendidikan Khusus, , I 2. Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
1. 3.Program Pendidikan Untuk Rakyat
2. 4.Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
3. 5.Program pengembangan Peroustakaan dan Minat Baca
4. 2.Pembangunan Kesehatan dan Gizi ' l. Program Kesehatan Keluarga dan Gizl, Masyarakat: Pelaksanaan Program Masyarakat Indonesia Sehat 2. Program promosi kesehatan dCln pemberdayaan masyarakat .. ,
5. 3.Program Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan Jiwa
6. 4.Program Peningkatan Mutu Fasyankes
7. 5.Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Pemeliharaan RS
8. 6.Program Kemitraan dan Peningkatan Pelayanan Medik RS
9. 7.Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ,
10. 8.Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
11. 3.Peru mahan Rakyat 1. Program Penyediaan Rumah Hunian L.ayak bagi masyarakat Miskin, Korban Bencana Provinsi dan dampak Pembangunan Provinsi
12. 2.Program Peningkatan Kawasan Permukiman
13. 3.Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Sanitasi Tabel4.4 Program Prioritas Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2018 IV-24 iii HKPD PEHU8AHAN PROnNSI ODROHTALO ,ii/uN 20/8
14. 4.Revolusi Karakter Bangsa .l. Program Pendidikan Politik 5. Memperteguh Kebhinekaan dan l. Program Kemitraan Pengembangan Memperkuat restorasi sosial Wawasan Kebangsaan
15. 6.Revolusi Mental
l.Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
1. 2.program Pengembangan Aparatur
2. 3.Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Manajemen PNS
3. 4.Program Pengembangan kapasitas, mutu dan kerjasama kediklatan
4. 5.Program peningkatan kompetensi teknis dan funasional aoaratur
5. 7.Kedaulatan Pangan
l.Program Peningkatan Produksi Pertanian/ populasi ternak Berkelanjutan
1. 2.Program Penyediaan Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (PAH ASUH)
2. 3.Program Pengembangan Perikanan Tangkap
3. 4.Program Pengelolaan Budidaya Laut, Payau dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Keell
4. 5.Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
5. 6.'Program Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan
6. 7.Program pengembangan distribusi, pemantauan dan stabilisasl harga serta penguatan cadangan pangan
7. 8.Program Pengembangan Diversifikasi Pangan dan Peningkatan Keamanan : Pangan Segar
8. 9.Program Pengembangan & Rehabilitasi Jaringan Irigasi/Air Tanah dan Rawa & Tambak 10.Program Penyelidikan Peiayanan, Pembinaan dan Pengawasan, Penaendalian Air Tanah
9. 8.Kedaulatan Energi dan l. Program Pembinaan dan Ketenagalistrikan Pengembangan Bidang Energi dan i Ketenaaalistrikan
10. 9.Kemaritiman l. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
11. 2.Program Pelayanan Sarana Produksi , , Perikanan I
12. 3.Program Optimalisasi Pengelolaan dan oemasaran oroduksi oerikanan
13. 10.Industri l. Program Pengembangan Industri Kecil Menenaah 1l. Pariwisata . J. £,rogram Pengembangan Pemasaran Pariwisata
14. 2.Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
15. 3.Program Pengembangan Ekonomi I Kreatif, Kelembagaan dan SDM Pariwisata IV.25 iii HXPO PEHUBAHAN PI?OVlNSI GOHONTALD TAHUN 2018
16. 4.Program Peningkatan Pelayanan : Kegiatan Keagamaan Adat Dan I Budaya
17. 15.Program Pembinaan Kebudayaan
18. 16.Program Penyelenggaraan Jalan dan I Jembatan
19. 12.Inovasi dan Teknologi ,1. Program Pengembangan Riset Daerah II NKPO PENUBAHAN PROY/NSI OONONTALD lAHliN 20/8 Untuk itu, diharapkan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Provinsi Gorontalo dalam perumusan Rencana Kerja (Renja) tahun 2018 mengacu pada program I prioritas sebagaimana disajikan dalam tabel 5.1 yang menjadi lampiran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 ini. V-I , 11 NKPO P£f{U8AHAN PHOYINS/60HONTALO rAHliN ZOl8 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 merupakan dokumen tahun pertama dalam periodisasi RPJMD 2017 - 2022, yang mana RPJMD dimaksud menjadi tahap ketiga dalam periode RPJPDProvinsi Gorontalo tahun 2007 - 2022. VI-l Tabel5.1 Rumusan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM OAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MOOAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6=3 +4+5 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 43,794,757,759.00 193,912,568,783.00 277,014,440,340.20 514,72L,766,881.20 1.01 Pendidikan 30,315,000,000.00 70,501,147,964.00 53,909,858,186.00 154,726,006,150.00 1.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN, KEBUOAYAAN,PEMUDA DAN OLAHRAGA 30,315,000,000.00 70,501,147,964.00 53,909,858,186.00 154,726,006,150.00 1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administras~ Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Oinas Pendidikan) 3,259,800,000.00 3,417,352,000.00 1,256,898,000.00 7,934,050,000.00 1.01 . 1.01.01 .01 .01 Kegiatan Pelayanan Jasa Admlnistrasi Perkantoran Dikbudpora 3,065,760,000.00 2,364,965,000.00 0.00 5,430,725,000.00 1.01 . 1.01.01 .01 .04 Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-Museum Daerah) 194,040,000.00 310,377,000.00 0.00 504,417,000.00 1.01 . 1.01.01 .01 .05 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Dikbudpora 0.00 160,000,000.00 1,044,148,000.00 1,204,148,000.00 1.01 . 1.01.D1 . 01 .08 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-Museum) 0.00 0.00 212,750,000.00 212,750,000.00 1.01 . 1.01.01 . 01 .09 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi) Prav 0.00 465,200,GOO.00 0.00 465,200,000.00 Gorontalo 1.01 . 1.01.01 .01 . 12 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Oaya Aparatur (Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan SosiaHsasi) pada 0.00 116,810,000.00 0.00 116,810,000.00 UPTD-Museurn Daerah 1.01 . 1.01.01 .02 Program Perencanaan, Evaluasi dan Penatausahaan Keuangan (Dinas Pendidikan) 0.00 3,062,790,000.00 0.00 3,062,790,000.00 1.01 . 1.01.01 .02.01 Kegiatan Perencanaan, Pendataan, Koordinasi, dan Pelaporan 0.00 1,660,585,000.00 0.00 1,660,585,000.00 1.01 . 1.01.01 .02.02 tv1onitoring dan Evaluasi Program 0.00 270,190,000.00 0.00 270,190,000.00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 Kegiatan Pengembangan Sistem Teknologi lnforrnasi dan Kornunikasi (TIK) 0.00 654,352,000.00 0.00 654,352,000.00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 04 Kegiatan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan 0.00 477,663,000.00 0.00 477,663,000.00 1.01 . 1.01.01 . 03 Program Pendidikan Untuk Rakyat 0.00 3,784,078,950.00 0.00 3,784,078,950.00 1.01 . 1.01.D1 . 03 . 01 Kegiatan Pemberian Bantuan Studi Bag! Mahasiswa Miskin dan atau Berprestasi 0.00 3,015,420,000.00 0.00 3,015,420,000.00 1.01 . 1.0I.D1 . 03 . 02 Kegiatan Penyiapan Penilaian Akreditasi sekolah 0.00 80,285,000.00 ~O.OO 80,285,000.00 1.01 . 1.01.01 .03 . 03 , Kegiatan Lomba PAUDNI/Dikmas! Dikdas T1ngkat Provinsi 0.00 529,649,650.00 0.00 529,649,650.00 1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 I Kegiatan Penyediaan Ujian Sekolah SO/MI, Paket AfULA 0.00 158,724,300.00 0.00 , 158,724,300.00 1.01 . 1.01.01 .04 Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 0.00 9,596,859,700.00 26,105,700,000.00 I 35,702,559,700.00 1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA 0.00 20,495,000.00 2,500,000,000.00 2,520,495,000.00 1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 Kegiatan Revitalisasi /penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAjSLB 0.00 6,700,000.00 2,594,000,000.00 2,600,700,000.00 1.01 . 1.01.01 .04 . 07 Kegiatan Penyediaan meubelair SMAjSLB 0.00 41,345,000.00 1,927,100,000.00 1,968,445,000.00 1.01 . 1.01.01 . 04 . 12 Kegiatan Boarding SChool5MN5L8 0.00 3,552,525,000.00 0.00 3,552,525,000.00 1.01 . 1.01.01 . 04 . 14 . Kegiatan Diklat Vokasi/5ertifikasi Bagi Siswa/Lulusan SMK . 0.00 589,370,000.00 0.00 589,370,000.00 1.01.1.01.01 . 04 . 17 Kegiatan Penyediaan Media Pembelajaran/ Alat praktek dan alat peraga siswa SMAjSLB 0.00 5,950,000.00 4,950,000,000.00 4,955,9511,000.00 1.01 . 1.01.01 . 04 . 18 Kegiatan Penyediaan Media Pembelajaran/ Alat praktek dan alat peraga siswa SMK 0.00 91,804,000.00 6,631,216,000:00 6,723,020,000.00 1.01 . 1.01.01 . 04 . 19 Kegiatan Pelatihan Proktor Ujian 5ekolahiMadrasah 0.00 327,170,000.00 0.00 327,170,000.00 1.01 . 1.01.01 .04.20 Pembinaan Minat Bakat/Kreatifitas/Prestasi Siswa SMAjSLB 0.00 1,335,445,000.00 0.00 1,335,445,000.00 1.01 . 1.01.01 . 04 . 21 Kegiatan Pembinaan Min<Jt Bakat/Kreatifites/Prestasi Siswa SMK 0.00 1,096,598,000.00 0.00 1,096,598,000.00 1.01 . 1.01.01 .04.24 Kegiatan Pembangunan Ruang Praktek/ Laboratoriuml display SMK 0.00 73,416,000.00 3,343,784,000.00 3AI7,lOO,000.00 1.01 . 1.01.01 . 04 . 27 Kegiatan Pelatihan/Bimtek Penerapan kurikulum 2013 SMA/SLB 0.00 279,350,000.00 0.00 279,350,000.00 1.01. 1.01.01 . 04 . 28 Pelatit1an/Bimtek Penerapan kurikulum 2013 SMK 0.00 560,169,000.00 0.00 560,169,000.00 1.01 . 1.01.01 . 04 . 29 Kegiatan Penyediaan Ujian Sekolah/Madrasah 0.00 289,890,700.00 0.00 289,890,700.00 1.01 . 1.01.01 . 04 . 35 Kegiatan Praktek kerja Industri SMK 0.00 1,326,632,000.00 0.00 1,326,632,000.00 1.01 . 1.01.01 . 04 . 37 Kegiatan Revitas1iasi/lanjutan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK 0.00 0.00 617,600,000.00 617,600,000.00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUII1LAH 1 2 3 4 5 6-3 +4+5 1.01 . 1.01.01 . 04 . 38 Kegiatan Penyediaan meubelair SMK 0.00 0.00 3,542,000,000.00 3,542,000,000.00 1.01 . 1.01.01 . 05 Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan 27,055,200,000.00 1,437,527,500.00 0.00 28,492,727,500.00 1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 Kegiatan Pemberian Insentif{Tunjangan bagi guru dan tenaga kependidikan Non PNS 27,055,200,000.00 232,270,000.00 0.00 27,287,470,000.00 1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 Kegiatan Pemberian Beasiswa Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan 0.00 701,000,000.00 O.OU 70 1,000,000.00 1.01 . 1.01.01 . 05 . 08 Pelaksanaan Supervisi Manajerial dan Supervisi Akademik 0.00 504,257,500.00 0.00 504,257,500.00 1.01 . 1.01.01 . 61 Program Perluasan Akses Dikmen (DAK) 0.00 1,027,250,076.00 12,083,749,924.00 13,111,000,000.00 1.01 . 1.01.01 . 61 . 01 Peningkatan Akses Layanan 5MK(DAK) 0.00 318,220,000.00 6,601,780,000.00 6,920,000,000.00 1.01 . 1.01.01 . 61 . 02 Peningkatan Akses layanan SMA (OAK) 0.00 635,030,076.00 5,481,969,924.00 6,11 7,000,000.00 1.01 . 1.01.01.61 .03 Peningkatan Akses layanan SLB (OAK) 0.00 74,000,000.00 0.00 74,000,000.00 1.01 . 1.01.01 . 62 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/ OAK Non Fisik 0.00 48,175,289,738.00 14,463,510,262.00 62,638,800,000.00 1.01 . 1.01.01 .62.01 8antuan Operasianal Sekalah 5MAj5MKjDIK5U5Negen (OAKNon Fisik) 0.00 48,175,289,738.00 14,463,510,262.00 62,638,800,000.00 1.02 Kesehatan 3,564,160,000.00 65,475,079,804.00 36,891,525,000.20 105,930,764,804.20 1.02 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN 3,564,160,000.00 65,475,079,804.00 36,891,525,000.20 105,930,764,804.20 1.02 . 1.02.01 .01 Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SOM Aparatur (OInas Kesehatan) 105,060,000.00 5,404.247,100.00 2,972,040,000.00 8,431,347,100.00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 Pelayanan Jasa Administras! Perkantoran 102,960,000.00 1,450,974,100.00 0.00 1,553,934,100.00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD Labkescla 2,100,000.00 212,720,000.00 0.00 214,820,000.00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran RSUD Ainun Habibie 0.00 2,499,123,000.00 0.00 2,499,123,000.00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 Peningkatan Sarana dan Prasarana Dikes 0.00 294,050,000.00 610,322,000.00 904,372,000.00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Labkesda 0.00 383,700,000.00 384,300,000.00 768,000,000.00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 Peningkatan 5arana dan Prasarana RSUD Ainun Habibie 0.00 0.00 1,977,418,000.00 1,977,418,000.00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dikes 0.00 216,100,000.00 0.00 .. 216,100,000.00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur UPTD labkesda 0.00 57,780,000.00 0.00 57,780,000.00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur RSUD Ainun Habibie 0.00 289,800,000.00 0.00 289,800,000.00 1.02 . 1.02.01 . 02 Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Oinas Kesehatan) 370,920,000.00 I 939,863,954.00 0.00 1,310,783,954.00 1.02 . 1.02.01 .02 . 01 Rapat Kerja Kesehatan Daerah 0.00 304,848,954.00 0.00 304,848,954.00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 Rakorev IKP dan IKK Dinas Kesehatan 81,840,000.00 112,700,000.00 0.00 194,540,000.00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 Diseminasi hasil riset kesehatan nasional dan isu~isustrategis kesehatan 0.00 121,890,000.00 0.00 121,890,000.00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 Forum Koordinasi Penyusunan Renja Dikes 80,520,000.00 79,355,000.00 0.00 159,875,000.00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 Pemutakhiran data Profil Kesehatan 52,800,000.00 33,460,000.00 0.00 86,260,000.00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 06 Rapat Koordinasi Kepegawaian 80,520,000.00 90,740,000.00 0.00 171,260,000.00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 Penilaian Nakes Teladan Tingkat Provinsi 0.00 146,445,000.00 0.00 146,445,000.00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 08 Penyusunan laporan Keuangan dan TLHP 75,240;000.00 50,425,000.00 0.00 125,665,000.00 1.02 . 1.02.01 . 19 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 109,560,000.00 354,594,000.00 0.00 464,154,000.00 1.02. 1.02.01 . 19 . 01 Diseminasi dan informasi Road Map Penurunan AKI dan AKB 55,440,000.00 77,260,000.00 0.00 132,700,000.00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 KIf Kesehatan dan Akselerasi Penurunan AKI AKB ke Dunia Usaha dalam Pemanfaatan Dana CSR untuk Kesehatan 26,400,000.00 52,220,000.00 0.00 78,620,000.00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 Pengawasan dan Penyehatan Ungkungan 27,720,000.00 225,114,000.00 0.00 252,834,000.00 1.02 . 1.02.01 . 20 Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 211,200,000.00 1,689,470,500.00 0.00 1,900,670,500.00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 Pendampingan Ibu hamil oleh Mitra dalam akselerasi penurunan AKIjAKB 105,600,000.00 1,152,920,000.00 0.00 1,258,520,000.00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 Penanganan Kegawat Daruratan Ibu & Bayi 27,720,000.00 45,545,000.00 0.00 73,265,000.00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 Implementasi Pelaksanaan Kelas BaHta 27,720,000.00 60,091,000.00 0.00 87,811,000.00 KODE URAlAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMILAH 1 2 3 4 5 6-3-+4+5 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 Pengadaan PMT Bumil KEK dan PMT Balita Kurang Gizi 50,160,000.00 430,914,500.00 0.00 4B1.074,500.00 1.02. 1.02.01 . 22 Program Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan Jiwa 2B6,6BO,000.00 1,412,000,000.00 0.00 1,69B.680,000.00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 Penemuan, Penanganan dan Pembinaan Tata laks<,ma Penyakit Menular 95,640,000.00 323,940,000.00 0.00 419,5BO,000.00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 Deteksi Dini Penyakit Hepatitis B & C pada Populasi Beresiko (ibu hamill '0.00 51,360,000.00 0.00 51,360,000.00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 03 Sera Survey HIV IAIDS . 27,720,000.00 72,2BO,000.00 0.00 10(),000,OOQ.00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 Orientasi petugas dalam deteksi dini penyakit menular pada ibu hamil 10,BOO,000.00 26,510,000.00 0.00 37,310,000.00 1.02 . 1.02.01 . 22 . as Surveilans P03I dan Monev Program Imunisasi 72,000,000.00 12B,000,000.00 0.00 200,000,000.00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 Penyelidikan Epidemiologi KLBjWabah Penyakit 52,BOO,000.00 272,200,000.00 0.00 325,000,000.00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 07 Sosiallsasi Istitoah Kesehatan Jemaah Hajj 0.00 Bl,OOO,OOO.OO 0.00 Bl,OOO,OOO.OO 1.02 . 1.02.01 . 22 . OB Deteksi Dini faklar risiko PTM pada cantin dan ibu hamH 27,720,000.00 349,B30,000.00 0.00 377,550,000.00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 Evaluasi Implementasi KTR dan IPWl Pecandu Narkotika yang AKtif 0.00 37,IBO,000.00 0.00 37,1BO,000.00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa 0.00 69,700,000.00 0.00 69,700,000.00 1.02 . 1.02.01 . 24 Program Peningkatan Mutu Fasyankes 354,4BO,000.00 1,329,242,000.00 0.00 1,683,722,000.00 1.02 . 1.02.01 . 24 . Cl Workshop Akreditasi FKTP 0.00 117,924,000.00 0.00 117,924,000.00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 02 Visitasi Akreditasi FKTP 27,720,000.00 10B,200,000.00 0.00 135,920,000.00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 03 Penguatan Kapasitas Program Pelayanan Kesehatan Primer 27,720,000.00 423,842,000.00 0.00 451,562,000.00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 04 Pemetaan Sarana, Prasarana dan Alkes penunjang pelayanan kegawatdaruratan ibu dan bayi sesuai standar di FKTP 25,OBO,000.00 52,637,500.00 0.00 77,717,500.00 1.02 . 1.02.01 . 24 . as Pencegahan dan Penanggulangan Risiko akibat krisis kesehatan 27,720,000.00 62,022,500.00 0.00 89,742,500.00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 06 Rakor Pelayanan Kesehatan Tradisional dan pemetaan kearifan lokal Tanaman Berkhasiat Obat B7,B40,000.00 149,510,000.00 0.00 237,350,000.00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 07 Rakorev Peningkatan Mutu dan Akses pelayanan kesehatan di FKTL 79,200,000.00 70,BOO,000.00 0.00 150,000,000.00 1.02 . 1.02.01 . 24 . OB Penguatan Manual Rujukan Ibu dan Bayi di Provinsi Gorontalo 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 09 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah 79,200,000.00 lB9,200,000.00 0.00 268,400,000.00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 10 Orientasi Program Kesehatan Kerja dan Olahraga 0.00 105,106,000.00 0.00 105,106,000.00 1.02 . 1.02.01 . 26 Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Pemeliharaan RS 13B,600,000.00 62B,BOO,000.00 29,471,300,000.00 30,23B,700,000.00 1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 Pembangunan 5arana dan Prasarana Gedung Rumah Sakit 13B,600,000.00 126,000,000.00 29,471,300,000.00 29,735,900,000.00 1.02 . 1.02.01 . 26 . 02 Pemeliharaan Saspras RS 0.00 502,800,000.00 0.00 502,BOO,000.00 1.02 . 1.02.01 . 2B Program Kemitraan dan Peningkatan Pelayanan Medik RS 1,450,200,000.00 16,164,326,000.00 0.00 17,614,526,000.00 1.02 . 1.02.01 . 2B . 01 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dolder dan Paramedis 1,450,200,000.00 2BO,BOO,000.00 0.00 1,731,000,000.00 1.02 . 1.02.01 . 2B . 02 Pelayanan Medik RSUD dr. Hasri Ainun Habibie 0.00 15,BB3,526,000.00 0.00 15,8B3,526,000.00 1.02 . 1.02.01 . 33 Program Jaminan Pemeliharaan Kesehal:dn 429,220,000.00 35,267,05B,750.00 0.00 35,696,278,750.00 1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 Penanganan Keluhan JKN 373,7BO,000.00 492,613,000.00 0.00 B66,393,000.00 1.02 . 1.02.01 . 33 . 02 Kebijakan T eknis Program Jamkesta 0.00 307,300,000.00 0.00 307,300,000.00 1.02 . 1.02.01 . 33 . 03 Jamkesta 0.00 32,BB4,B25,750.00 0.00 32,8B4,825,750.00 1.02 . 1.02.01 . 33 . as Kerjasama Pelayanan Pasien Rujukan ke luar daerah dengan RS di Luar Provinsi Gorontalo 55,440,000.00 1,019,620,000.00 0.00 1,075,060,000.0( 1.02 . 1.02.01 . 33 . 06 Pelayanan Pasien Miskinjtidak mampu 0.00 562,700,000.00 0.00 562,700,000.OC 1.02 . 1.02.01 . 34 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Oaya Manusia Kesehatan 10B,240,000.00 447,149,500.00 0.00 555,3B9,500.0( 1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 Pemetaan, perencanaan dan distribusi nakes di FKTP dan FKTL Tingkat Provinsi 55,440,000.00 44,172,000.00 0.00 99,612,000.0( 1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 50sialisasi peraturan dan kebijakan pelayanan kefarmasian di FKTP Tingkat Provinsi 52,BOO,000.00 47,259,000.00 0.00 100,059,000.01 1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 Orientasi pengelolaan obat dan vaksin di instalasi farmasi kab/kota 0.00 13B,903,000.00 0.00 13B,903,000.01 - • ,." __ ,,. oJ: r-....•.. T:..,~I,..•t D •.""inc; 0.00 B5,972,500.00 0.00 B5,972,500.0' KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, lENIS BELANlA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & lASA MODAL lUMLAH 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02 . 1.02.01 . 34 .05 Monitoring dan Evaluasi Sarana Produksl, Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan yang terjamin khasiat mutu dan 0.00 130,843,000.00 0.00 130,843,000.00 keamanan 1.02. 1.02.01 . 39 Program Peningkatan 5arana/Prasarana Instalasi Farmasi (OAK Fisik) 0.00 0.00 307,000,000.00 307,000,000.00 1.02 . 1.02.01 . 39 . 01 Sarana Prasarana-Instalasi Farmasi (OAK Fisik) 0.00 0.00 307,000,000.00 307,000,000.00 1.02 . 1.02.01 . 42 Pelayanan Medik (OAK) 0.00 0.00 4,141,185,000.20 4,141,185,000.20 1.02 . 1.02.01 . 42 . 01 Pelayanan Medik (UPTD RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) (OAK Fisik) 0.00 0.00 4,141,185,000.20 4,141,185,000.20 1.07 . 1.02.01 . 43 8antuan Operas/anal Kesehatan (OAK Non Fisik) 0.00 1,838,328,000.00 0.00 1,838,328,000.00 1.02. 1.02.01 . 43 . 01 BOK Provinsi (OAK Non Fisik) 0.00 1,662,918,000.00 0.00 1,662,918,000.00 1.02 . 1.02.01 . 43 . 02 Akreditasi Labkesda (OAK Non Fisik) 0.00 175,410,000.00 0.00 175,410,000.00 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4,897,440,000.00 20,398,745,376.00 182,178,952,154.00 207,475,137,530.00 1.03 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4,897,440,000.00 20,398,745,376.00 182,178,952,154.00 207,475,137,530.00 1.03 . 1.03.01 . 01 Program Pelayanan Administras~ Sarana Prasarana dan SON Aparatur {Dinas PU-PRJ 578,000,000.00 1,971,018,982.00 0.00 2,549,018,982.00 1.03 . 1.03.01 . 01 .01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran' 276,600,000.00 1,685,995,982.00 0.00 1,962,595,982.00 1.03 . 1.03.01 . 01 .02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 0.00 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 Bimbingan Teknis Serta Peningkatan Koordinasi dan Kompetensi SDM Aparatur 301,400,000.00 135,023,000.00 0.00 436,423,000.00 1.03 . 1.03.01 . 02 Program Perencanaan, Evaluas;, Monitoring dan Pelaporan (Dinas PU-PR) 84,700,000.00 1,052,200,OuO.00 0.00 1,136,900,000.00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 Perencanaan Koordinasi Monitoring dan Evaiuasi 84,700,000.00 379,150,000.00 0.00 463,850,000.00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 02 Peningkatan Kinerja Penyusunan Program 0.00 473,050,000.00 0.00 473,050,000.00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 Penatausahaan dan Penyusunan laporan Keuangan SKPD . 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 1.03 . 1.03.01 . 03 Program Peningkatan Pelayanan Administras;, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (UPTD 278,300,000.00 385,096,886.00 225,568,445.00 888,965,331.00 LABORATORIUMI ... .. . 1.03 . 1.03.01 . 03 . 01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD laboratorium . 278,300,000.00 198,784,596.00 0.00 477,084,596.00 1.03 . 1.03.01 . 03 .02 Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD laboratorium 0.00 186,312,290.00 225,568,445.00 411,880,735.00 1.03 . 1.03.01 . 04 Program Peningkatan Pelayanan rAdministrasi, Sarana Prasarana dan SOH Aparatur (UPTD TPA 0.00 160,480,000.00 0.00 160,480,000.00 TALUMELITOI' 1.03. 1.03.01 . 04 . 01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD TPA Talumelito 0.00 160,480,000.00 0.00 160,480,000.00 1.03'. 1.03.01 . 15 Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 677,380,000.00 2,982,001,998.00 117,423,000,000.00 121,082,381,998.00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Jaringan Jalan 0.00 392,000,000.00 0.00 392,000,000.00 1.03. 1.03.01 ..15 . 02 Pembangunan Jalan Strategis Provinsi dan jalan menuju pariwisata, patensi pertanian dan daerah transmigrasi 0.00 58,550,000.00 29,813,000,000.00 29,871,550,000.00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 Pembangunan Jalan Provinsi 0.00 70,300,000.00 42,350,000,000.00 42,420,300,000.00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 Pembangunan Jembatan ProvinSi 0.00 23,725,000.00 2,800,000,000.00 2,823,725,000.00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 Pembangunan Jembatan -Strategis Provinsi 0.00 32,650,000.00 6,750,000,000.00 6,782,650,000.00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan 0.00 258,200,000.00 3,300,000,000.00 3,558,200,000.00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 Pemeliharaan/Peningkatan Bet1<ala Jalan Provinsi (DAK) 0.00 0.00 19,510,000,000.00 19,510,000,000.00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 Pemeliharan/Peningkatan Berkala Jalan Provinsi (Dau) 0.00 65,475,000.00 12,900,000,000.00 12,965,475,000.00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi 0.00 289,751,998.00 0.00 289,751,998.00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 10 Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi 677,380,000.00 1,791,350,000.00 0.00 2,468,730,000.00 1.03 . 1.03.01 . 24 Program Pengembangan'& Rehabi/itasi Jaringan Irigasi,Air Tanah dan Rawa & Tam!Jak 1,597,860,000.00 1,936,395,493.00 4,846,710,000.00 8,380,965,493.00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun 1,585,320,000.00 1,329,339,750.00 1,500,000,000.00 4,414,659,750.00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 Penyusunan Dokumen Perencanaan serta Pengawasan Teknis Irigasi 0.00 481,450,000.00 0.00 481,450,000.00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Sumber Daya Air 0.00 72,855,743.00 0.00 72,855,743.0C - .. ,. -- -" •..... ~: ,-_:- ..•..••..•v...,•..•,..,Td",h nih~n(llin (nAK) 12,540,000.00 52,750,000.00 3,346,710,000.00 3,412,000,000.OC KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH1 2 3 4 S 6- 3+4+5 1.03 . 1.03.01 . 27 Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Sanitasi 343,200,000.00 1,976,842,500.00 17,675,000,000.00 19,995,042,500.00 1.03. 1.03.01 . 27 . 01 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi 343,200,000.00 803,010,000.00 0.00 1,1Q6,210,000.OO1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 Pembangunan Prasarana Air Minum 0.00 69,350,000.00 13,600,000,000.00 13,669,350,000.001.03 . 1.03.01 . 27 . 03 Pembangunan Sarana dan Pra:.3rana Sanitasi 0.00 l.l04,482,500.00 4,075,000,000.00 5,179,482,500.001.03 . 1.03.01 . 28 Program Pengendali Banjir 0.00 1,432,450,000.00 6,500,000,000.00 7,932,450,000.00 1.03 . 1.03.01 . 28 . 01 Pembangunan Pengamanan Badan Sungai dan Tebing 0.00 484,650,000.00 4,000,000,000.00 4,484,650,000.001.03 . 1.03.01 . 28 . 02 Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai 0.00 485,000,000.00 2,500,000,000.00 2,985,000,000.001.03 . 1.03.01 . 28 . 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Serta Pengawasan Teknis Pengendalian Oaya Rusak Air 0.00 462,800,000.00 0.00 462,800,000.001.03 . 1.03.01 . 29 Program Pengembangan Kawasan Strategis 0.00 2,773,301,000.00 14,506,000,000.00 17.279,301,000.00 1.03 . 1.03.01 . 29 . 01 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis 0.00 685,705,000.00 0.00 685,705,000.001.03 . 1.03.01 . 29 . 02 Pembangunan Prasarana dan 5arana Gedung Perkantoran Provinsi 0.00 68,900,000.00 8,006,000,000.00 8,074,900,000.001.03 . 1.03.01 . 29 . 03 PembangunanjPeningkatan Infrastruktur Permukiman 0.00 77,140,000.00 4,175,000,000.00 4,252,140,000.001.03 . 1.03.01 . 29 . 04 Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasllitas Layanan Umum - 4,266,556,000.000.00 1,941,556,000.00 2,325,000,000.00 1.03 . 1.03.01 . 31 Program Pembinaan Jasa Konstruksi 181,500,000.00 840.150,000.00 0.00 1,021,650,000.00 1 03 . 1.03.01 . 31 . 01 TEknis Jasa Konstruksi 181.~00,000.00 201,675,000.00 0.00 383,175,000.001.03 . 1.03.01 . 31 . 02 Bina Jasa Konstruksi 0.00 278,070,000.00 0.00 278,070,000.001.03. 1.03.01 . 31 . 03 Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat Usaha Jasa Konstruksi 0.00 360,405,000,00 0.00 350,405,000.001.03 . 1.03.01 . 32 Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang 0.00 1,092,543,000.00 0.00 1,092,543,000.00 1.03 . 1.03.01 . 32 . 01 Penyu'5unan Rencana Umum dan Rencana Rind tata Ruang provinsi 0.00 352,738,000.00 0.00 352,738,000.001.03 . 1.03.01 . 32 . 02 Pengenda1ian dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang 0.00 284,310,000.00 0.00 284,310,000.00. 1.03 . 1.03.01 . 32 . 03 Sosialisasi Produk Hukum bidang tata Ruang 0.00 233,745,000.00 0.00 233,745,000.001.03 . 1.03.01 . 32 . 04 Koordinasi Pemanfaatan dan Legalisasi Rencana Umum dan Rencana Rinci Tata Ruang 0.00 221,750,000.00 0.00 221,750,000.001.03 . 1.03.01 . 33 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah UPTD TPA TALUMEUTO 804,200,000.00 721,415,517.00 127,280,000.00 1,652,895,517.00 1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA 804,200,000.00 642,465,517.00 127,280,000.00 1,573,945,517.001.03 . 1.03.01 . 33 . 02 Peningkatan Kapasitas dan PelOn 5erta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah 0.00 78,950,000.00 0.00 78,950,000.001.03 . 1.03.01 . 34 Program Penyediaan Lahan untuk Kepentingan Umum 352,300,000.00 3,074,850,000.00 20,875,393,709.00 24,302,543,709.00 1.03 . 1.03.01 . 34 . 01 Pelaksanaan Pengadaan Tanah 352,300,000.00 3,074,850,000.00 20,875,393,709.00 24,302,543,709.001.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 813,120,000.00 24,902,108,154.00 3,519,915,000.00 29,235,143.154.001.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 813,120,000.00 24,902,108,154.00 3,519,9/5,000.00 29,235,143,154.001.04 . 1.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SOM Aparatur (PERUMAHAN RAKYAT DAN 369,600,000.00 989,405,000.00 1,382,/65,000.00 2,741,170,000.00KAWASAN PERMUKIMANl 1.04 . 1.04.01 . 01. 01 'Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 369,600,000.00 637,850,000.00 0.00 1,007,450,000.001.04 . 1.04.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana dan prasarana Perkantoran 0.00 101,555,000.00 1,382,165,00Q.00 1,483,720,000.001.04 . 1.04.01 . 01 . 03 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya ,ll.paratur 0.00 250,000,000.00 0.00 250,000,000.001.04 . 1.04.01 . 02 Program Perencanaan, EJiiiluasi, f-lonitoring dan Pelaporan (PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 0.00 1,42/,036,760.00 0.00 1,421,036,760.00PERMUKIMANl 1.04 . 1.04.01 .02.01 Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD 0.00 91,600,000.00 0.00 91,600,000.001.04 . 1.04.01 .02.02 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0.00 312,150,760.00 0.00 312,150,760.001.04. 1.04.01 . 02 . 03 'Penlngkatan Kinerja Penyusunan Program 0.00 1,017,286,000.00 0.00 1,017,286,000.00 1.04 . 1.04.01 . 21 Program Penyediaan Rumah Hunian Layak bag; masyarakat Miskin, Korban Bencana Provinsi dan dampak 376,200,000.00 20,896,046,394.00 0.00 21,272,246,394.00Pembannunan Provinsi KODE URAIAN URU5AN, ORGANI5A51, JENI5 BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JA5A MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6 3:+4+5 1.04 . 1.04.01 . 21 . 01 Penyusunan Perencanaan Teknis, Perumusan Kebijakan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Bidang Perumahan 0.00 385,997,500.00 0.00 385,997,500.00 1.04 . 1.04.01 . 21 . 02 Penyediaan Rumah Hunian layak bagi Masyarakat Miskin 376,200,000.00 19,637,022,500.00 0.00 20,01 3,222,500.00 1.04 . 1.04.01 . 21 . 03 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Hunian layak bagi Karban Bencana Alam Ptovinsi dan dampak pembangunan Provinsi 0.00 205,000,000.00 0.00 205,OOO,lJ{)0.00 1.04 . 1.04.01 . 21 . 04 Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan bidang peru mahan 0.00 668,026,394.00 0.00 668,026,394.00 1.04 . 1.04.01 . 22 Program Peningkatan Kawasan Permukiman 67,320,000.00 1,595,620,000.00 2,137,750,000.00 3,800,690,lJ{)0.00 1.04 . 1.04.01 . 22 . 01 Pembangunan{peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman 0.00 116,199,750.00 2,137,750,000.00 2,253,949,750.00 1.04. 1.04.01 . 22 . 02 Koordinasi dan Sinkronisasipelaksanaan bidang permukiman 67,320,000.00 573,150,000.00 0.00 640,470,000.00 1.04 . 1.04.01 . 22 . 03 Perencanaan,Pengawasao, Pengendalian dan evaluasi prasarana dan sarana kawasan permukiman 0.00 485,250,000.00 0.00 485,250,000.00 1.04. 1.04.01.22.04 Advokasi dan Pembinaan masyarakat di kawasan permukiman kumuh provinsi 0.00 421,020,250.00 0.00 421,020,250.00 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 2,931,397,759.00 4,441,352,585.00 109,740,000.00 7,482,490,344.00 1.05 . 1.05.01 BADAN KE5ATUAN BANG5A DAN POLITIK 332,730,000.00 2,513,270,169.00 34,500,000.00 2,880,500,169.00 1.05 . 1.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDH Aparatur (Kesbangpol) 34,200,000.00 483,717,259.00 34,500,000.00 552,417,259.00 1.05 . 1.05.01.01 .01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 34,200,000.00 256,211,259.00 0.00 290,411,259.00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana dan PrasaranCiPerkantoran 0.00 134,306,000.00 34,500,000.00 168,806,000.00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 03 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 0.00 93,200,000.00 0.00 93,200,000.00 1.05 . 1.05.01 . 02 Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Kesbangpol) 89,040,000.00 171,137,259.00 0.00 260,177,259.00 1.05 . 1.05.01 . 02 . 01 Perencanaan, Evaluasi dan Peiaporan Badan Kesatuan Bangsa dan Po1itikProvlnsi Gorontalo 61,320,000.00 88,680,000.00 0.00 150,000,000.00 1.05 . 1.05.01 . 02 . 02 Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan 27,720,000.00 82,457,259.00 0.00 110,177,259.00 1.05 . 1.05.01 . 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 55,440,000.00 738,904,000.00 0.00 794,344,000.00 1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 Koardinasi Dan Evaluasi Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Provinsi Gorantafo 27,720,000.00 368,440,000.00 0.00 396,160,000.00 1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 Sosialisasi Kewaspadaan Dan Deteksi din; bag! pemuda dan pelajar terhadap Patensi Terorisme dan Radikalisme 0.00 75,235,000.00 0.00 75,235,000.00 1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 Fasilitasi Rapat Forkapimda ! 0.00 76,446,500.00 0.00 76,446,500.00 1.05 . 1.05.01 . 15 . 06 Fasilitasi Pemberdayaan Forum Kewasapadaan Dini Masyarakat (FKDM) I 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 1.05 . 1.05.01 . 15 . 07 Rapat Kerjasama Intelejen Dan Pencegahan Konflik Sosial Terosisme 0.00 51,575,000.00 0.00 51,575,000.00 1.05 . 1.05.01 . IS . 08 PeJat;hanDasar-Dasar Intelejen bagi Aparat Kesbang kab/kota ProVinisiGorontalo 27,720,000.00 92,207,500.00 0.00 119,927,500.00 1.05 . 1.05.01 . 18 Program Kemitra;m Pengembangan Wawasan Kebangsaan 27,720,000.00 185,830,166.00 0.00 213,550,166.00 1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 Rapat Koordinasi fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 0.00 53,060,166.00 0.00 53,060,166.00 1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 Pemantapan Wawasan Kebangsaan, dnta Tanah Air Kesadaran Bela Negara dan Perribauran Kebangsaan Bagi Generasi 27,720,000.00 132,770,000.00 0.00 160,490,000.00 Muda Dan Ma~arakat 1.05 . 1.05.01 . 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat 101,250,000.00 515,482,678.00 0.00 616,732,678.00 1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 Kajian ImpJementasi Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo 43,200,000.00 44,941,807.00 0.00 88,141,807.00 1.05 . 1.05.01 . 21 . 02 BIMTEK Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Bagi Aparatur Kesbang Kab/Kota dan ParpoJSerta 32,970,000.00 55,/71,807.00 0.00 88,141,807.00 Verifikasi bantuan Kpi J;:lOnanParnol 1.05 . 1.05.01 . 21 . 04 Penguatan Peran Politik bag; Perempuan 25,080,000.00 115,369,064.00 0.00 140,449,064.00 1.05 . 1.05.01 . 21 . 05 Monitoring Dan Pemantauan Tahapan Pilkada Gubemur/Bupati/Walikota 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 1.05 . 1.05.01 . 21 . 06 Peningkatan Partisipasi Indeks Demokrasi 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 1.05 . 1.05.01 . 23 Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Budaya Masyarakat 25,080,000.00 280,503,807.00 0.00 305,583,807.00 1.05 . 1.05.01 . 23 . 01 Penguatan dan Verifikasi Kelembagaan LSM/ORMAS 25,080,000.00 86,048,750.00 0.00 111,128,750.00 1.05 . 1.05.01 . 23 . 03 Dialog dan Sosialisasi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan penyatahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) 0.00 73,045,057.00 0.00 73,045,057.00 1.05 . 1.05.01 . 23 . 05 Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 0.00 56,775,000.00 0.00 56,775,000.00 KOOE URAIAN URU5AN, ORGANI5A5I, JENI5 BELANJA PROGRAM OAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6-3+4+5 1.05 . 1.05.01 . 23 . 23 Sosialisas; Pencegahan Praktek Prostitusi Perjudian dan Pereda ran Miras 0.00 64,635,000.00 0.00 64,635,000.00 1.05 . 1.05.01 . 24 Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi Oaerah 0.00 137,695,000.00 0.00 137,695,000.00 1.05 . 1.05.01 . 24 . 01 Penyusunan Laporan Perkembangan Stabilitas dan Ketersediaan Sembako di Daerah 0.00 49,820,000.00 0.00 49,820,000.00 1.05 . 1.05.01 . 24 . 02 Dialog Strategi Peningkatan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Daerah 0.00 87,875,000.00 0.00 87,875,000.00 1.05 . 4.01.09 5ATUAN POLI5I PAMONG PRAJA DAN PERLIN DUNGAN .MA5YARAKAT 2,598,667,759.00 1,928,082,416.00 75,240,000.00 4,601,990,175.00 1.05.4.01.09.01 Program Pelayanan Administrasl Sarana Prasarana dan SOH Aparatur (Satpol PP dan Linmas) 382,400,000.00 551,714,310.00 75,240,000.00 1,009,354,310.00 I 05 . 4.01.09 . 01 . 01 Kegiata Pelayanan jasa administrasi perkantoran 382,400,000.00 122,341,310.00 0.00 504,741,310.00 1.05.4.01.09.01 . 02 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 0.00 343,173,000.00 75,240,000.00 418,413,000.00 1.05 . 4.01.09 . 01 .03 Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kesekretariatan 0.00 86,200,000.00 0.00 86,200,000.00 1.05.4.01.09.02 Program Perencanaan/ Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Satpol PP dan Linmas) 0.00 199,956,984.00 0.00 199,956,984.00 1.05 . 4.01.09 . 02 . 01 Kegiatan Penyusunan Program, Anggaran dan laporan Keuangan 0.00 99,736,984.00 0.00 99,736,984.00 1.05.4.01.09.02.02 Forum Koordinasi Kabupaten/Kota dan lintas Kementeri<:ln/Lembaga 0.00 100,220,000.00 0.00 100,220,000.00 1.05 .4.01.09. 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Perlindungan Masyarakat 0.00 179,760,8/1.00 0.00 ]79,760,871.00 1.05 . 4.01.09 . 15 . 01 Penguatan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Penyandang Masalah Pengangguran, Gelandangan dan Orang 0.00 53,400,000.00 0.00 53,400,000.00 Terlantar IPGOT\ 1.05 . 4.01.09 . 15 . 02 Peningk:atan Koordinasi dal.am membangun Kemitraan Perlindungan Masyarak:at dengan Kab/Kota 0.00 52,580,000.00 0.00 :>2,580,000.00 1.05 . 4.01.09 . 15 . 03 Peringatan DinijDeteksi Dini 0.00 57,838,371.00 0.00 57,838,371.00 1.05 . 4.01.09 . 15 . 04 Rapat Koordinasi pengamanan dan penanganan Pemilu dan Pemilukada 0.00 15,942,500.00 0.00 15,942,500.00 1.05 . 4.01.09 . 20 Program Penegakkan Peraturan Oaerah dan Peraturan Kepala OaerahSerta Peningkatan Kualitas Produk 0.00 545,368,119.00 0.00 545,368,119.00 Hukum Oaerah 1.05 . 4.01.09 . 20 . 01 Penyusunan/Revisi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, 0.00 113,508,119.00 0.00 1l3,508,1l9.00 1.05 . 4.01.09 . 20 . 02 Kegiatan Penegakkan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0.00 95,750,000.00 0.00 95,750,000.00 1.05 . 4.01.09 . 20 . 03 Operasi Yustisi dan Non Yustisi untuk penyakit masyarakat (Pekat) 0.00 160,090,000.00 0.00 160,090,000.00 1.05 . 4.01.09 . 20 . 04 Pembinaan dan Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepafa Daerah 0.00 48,975,000.00 0.00 48,975,000.00 1.05 . 4.01.09 . 20 . 05 Rapat Koordinasi PPNS I 0.00 127,045,000.00 0.00 127,045,000.00 1.05 . 4.01.09 . 25 Program Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran 0.00 76,807,248.00 0.00 76,807,248.00 1.05 . 4.01.09 . 25 . 01 Kegiatan Fasilitasi bahaya bencana kebakaran dan bencana lainnya 0.00 76,807,248.00 0.00 76,807,248.00 1.05.4.01.09.26 Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Oaerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tamu VlP/VVIP 2,216,267,759.00 374,474,884.00 0.00 2,590,742,643.00.. 1.05 . 4.01.09 . 26 . 01 Kegiatan Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Para Tamu VIPjWIP 2,216,267,759.00 136,450,000.00 0.00 2,352,717,759.00 1.05 . 4.01.09 . 26 . 02 Pengamanan dan Pengendalian Aksi Unjuk Rasa dan hari.hari besar keagamaan 0.00 69,840,000.00 0.00 69,840,000.00 1.05.4.01.09. 26 . 03 Patroli tempat-tempat Rawan Trantibum, Pam Obvit, Rumah-rumah Jabatan 0.00 40,029,884.00 0.00 40,029,884.00 1.05 . 4.01.09 . 26 . 04 Apel Siaga Satpol PP'. Unmas dan Kebakaran Kab/Kota Se-Provinsi Gorontalo 0.00 60,055,000.00 0.00 60,055,000.00 1.05.4.01.09.26.05 Penguatan Mental dan Fisik Aparatur Satpol PP, Unmas dan Kebakaran dalam Penanganan Trantibum 0.00 68,100,000.00 0.00 68,100,000.00 1.06 Sosial 1,273,640,000.00 8,194,134,900.00 404,450,000.00 9,872,224,900.00 1.06 . 1.06.01 DINA5 505IAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIN DUNGAN ANAK 891,900,000.00 4,826,131,100.00 192,500,000.00 5,910,531,100.00 1.06 . 1.06.01 . 01 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, 5arana Prasarana dan SON Aparatur (Dinas Sosial, 0.00 1,131,768,600.00 192,500,000.00 1,324,268,600.00 Pemberdauaan Pereml'lllan Dan pprlindunn3n Anakl _.. 1.06. 1.06.01 .01 .01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 0.00 517,659,000.00 0.00 517,659,000.00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 0.00 507,759,600.00 192,500,000.00 700,259,600.00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 0.00 106,350,000.00 0.00 106,350,000.00 1.06 . 1.06.01 . 02 Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (OInas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & 225,720,000.00 593,616,000.00 0.00 819,336,000.00 Perlindunoan Anak J KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG If<JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6-3+4+5 1.06 . 1.06.01 . 02 . 01 Penatausahaan dan Penyusunan laporan Keuangan 50,160,000.00 79,436,000.00 0.00 12.9,596,000.00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 02 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 150,480,000.00 455,960,000.00 0.00 606,440,000.00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 03 Koordinasi Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai (RASTRA) 25,080,000.00 58,220,000.00 0.00 83,300,000.00 1.06 . 1.05.01 . 15 Program Pemberdayaan Sosial 334,920,000.00 843,066,500.00 0.00 1,177,986,500.00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 Pemberdayaan Fakir Miskin 0.00 110,900,000.00 . 0.00 11 0,900,000.00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunitas Adat Terpeneil (KAT) 0.00 165,044,000.00 0.00 165,044,000.00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan 505ial 53,640,000.00 213,815,000.00 0.00 267,455,000.00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 Pengelolaan Sumber Dana 8antuan Sosial (PSDBS) 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 Pembinaan Organisa5i Kesejahteraan Sosial 1,020,000.00 148,980,000.00 0.00 150,000,000.00 1.06. 1.06.01 . 15 . 06 Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan 505ial Masyarakat 278,220,000.00 76,367,500.00 0.00 354,587,500.00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Sosial 2,040,000.00 127,960,000.00 0.00 130,000,000.00 1.06 . 1.06.01 . 16 Program Rehabilita!;i 50s/al 127,680,000.00 958,510,000.00 0.00 1,086,190,000.00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 Rehabilitasi Sosial Tuna $asia! dan KPO 13,200,000.00 228,200,000.00 0.00 241,400,000.CO 1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 114,480,000.00 281,570,000.00 0.00 396,050,000.00 1.06. 1.06.01 . 16. 04 Pelayanan Sosial Lanjut Usia 0.00 95,840,000.00 0.00 95,840,000.00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 PeJayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS Anak 0.00 352,900,000.00 0.00 352,900,000.00 1.06 . 1.06.01 . 20 Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 165,240,000.00 802,510,000.00 0.00 967,750,000.00 1.06. 1.06.01 . 20 . 01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 90,000,000.00 366,750,000.00 0.00 456,750,000.00 1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 0.00 345,000,000.00 0.00 345,000,000.00 1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 Perlindungan Jaminan Sosial Keluarga dan Pendataan PMKS 75,240,000.00 90,760,000.00 0.00 166,000,000.00 1.06 . 1.06.01 . 22 Program Penanganan Fakir Miskin ~- 38,340,000.00 496,660,000.00 0.00 535,000,000.00 1.06 . 1.06.01 . ZZ . 01 Penanganan Fakir Miskin Perkotaan 3,900,000.00 196,100,000.00 0.00 200,000,000.00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 Penanganan Fakir Miskin Perdesaan 28,440,000.00 196,560,000.00 0.00 225,000,000.00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 03 Penanganan Fakir Miskin jWilayah Pesisir 6,000,000.00 104,000,000.00 0.00 110,000,000.00 1.06 . 1.06.02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 381,740,000.00 3,368,003,800.00 211,950,000.00 3,961,693,800.00 1.06 . 1.06.02 . 01 Prog:am Pelayanan Administras;, 5arana Prasarana dan SOH Aparatur (BPBo) 27,720,000.00 1,174,686,300.00 211,950,000.00 1,414,356,300.00 1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 27,720,000.00 497,280,000.00 0.00 525,000,000.00 1.06 . 1.06.02 . 01 . 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 0.00 677,406,300.00 211,950,000.00 889,356,300.00 1.06 . 1.06.02 . 02 Program Perencanaan, Evaluasi Monitoring dan Pelaporan (BPBo) 125,400,000.00 449,800,000.00 0.00 575,200,000.00 1.06. 1.06.02.02.01 Penat<:lusahaan dan laporan keuangan SKPD 50,160,000.00 108,040,000.00 0.00 158,700,000.00 1.06 . 1.06.02 . 02 . 02 Perencanaan,Koordinasi Monitoring Evaluasi dan Penguatan Kelembagaan 75,240,000.00 341,760,000.00 0.00 417,000,000.00 1.06 . 1.06.02 . 23 Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana 52,800,000.00 723,317,500.00 0.00 776,117,500.00 1.06 . 1.06.02 . 23 . 01 Fasilitasi Desa Tangguh Bencana (DESTANA) 0.00 531,037,500.00 0.00 531,037,500.00 1.06 . 1.06.02 . 23 . 02 Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana 52,800,000.00 192,280,000.00 0.00 245,080,000.00 1.06 . 1.06.02 . Z3 . 03 Penyusunan Dokumen RAD 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06 . 1.06.02 . 23 . 04 Identifikasi Kerawanan Bencana 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06 . 1.06.02 . 24 Program Kedaruratan Dan Logistik 128,040,000.00 560,360,000.00 0.00 688,400,000.00 1.06 . 1.06.02 . 24 . 01 PUSDALOPS PB (Pusat Pengendali Operasi Sistem Penanggulangan Bencana) 77,880,000.00 180,520,000.00 0.00 258,400,000.00 1.06 . 1.06.02 . 24 . 02 Optimalisasi Tim Reaksi cepat (TRC) 0.00 130,000,000.00 0.00 130,000,000.00 1.06 . 1.06.02 . 24 . 03 Penatausahaan Gudang logistik dan peralatan serta SDM Bencana 0.00 0.00 0.00 0.00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, lENIS BELANlA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & lASA MODAL lUMLAH 1 2 3 4 S 6-~+4+5 1.06 . 1.06.02 . 24 . 04 Mobilisasi Sumber Daya Peralatan dan Logistik . 50,160,000.00 249,840,000.00 0.00 300,000,000.00 1.06 . 1.06.02 . 25 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 47,780,000.00 459,840,000.00 0.00 507,620,000.00 1.06 . 1.06.02 . 25 . 01 JITUPASNA (Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana) . 5,000,000.00 85,000,000.00 0.00 90,000,000.00 1.06 . 1.06.02 . 25 . 02 Inventarisasi Kenisakan Infrastruktur Pasca 8encana 0.00 49,470,000.00 0.00 49,470,000.00 1.06 . 1.06.02 . 25 . 03 Sosialisasi Pemulihan Psikologi Pasca Bencana 16,000,000.00 114,000,000.00 0.00 130,000,000.00 1.06 . 1.06.02 . 25 . 04 Peningkatan Peran dan Partisipasi LembagajOrmas dan dunia usaha pasca bencana 26,780,000.00 211,370,000.00 0.00 238,150,000.00 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 6,748,769,000.00 49,796,775,794.00 6,839,388,528.00 63,384,933,312.00 2.01 Tenaga Kerja 261,360,000.00 1,707,575,000.00 0.00 1,968,935,000.00 2.01 . 2.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI 261,360,000.00 1,707,575,000.00 0.00 1,968,935,000.00 2.G1 . 2.12.01 . 17 Program Peningkalan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Ketja 105,600,000.00 1,199,000,000.00 0.00 1,304,600,000.00 2.01.2.12.01.17.02 Pemagangan Berbasis Pengguna 26,400,000.00 702,400,000.00 0.00 728,800,000.00 2.01.2.12.01.17.03 Pemagangan luar Negeri 79,200,000.00 496,600,000.00 0.00 575,800,000.00 2.01 . 2.12.01 . 18 Program Penempatan dan Perfuasan Kesempatan Kelja 79,200,000.00 122,675,000.00 0.00 201,875,000.00 2.01 . 2.12.01 . 18 . 01 Pengelolaan layanan Informasi Pasar Kerja 79,200,000.00 122,675,000.00 0.00 201,875,000.00 2.01 . 2.12.01 . 1Y Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jam/nan 50s/al Tenaga Kelja 52,800,000.00 312,510,000.00 0.00 365,310,000.00 2.01 . 2.12.01 . 19.01 Pembinaan dan Penyelesaian Sengketa/Persellsihan Hubungan Industrial 0.00 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00 2.G1 . 2.12.01 . 19. 02 Penyusunan dan Penetapan Upah Minimum ProvinSi 52,800,000.00 162,510,000.00 0.00 215,310,000.00 2.01 . 2.12.01 .20 Program Perlindungan Tenaga Kelja dan Sistem Pengawasan Ketenagakeljaan 23,760,000.00 73,390,000.00 0.00 97,150,000.00 2.01 . 2.12.01 . 20 . 01 Peningkatan Pengawasan, PerHndungan dan Penegakkan Hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 23,760,000.00 73,390,000.00 0.00 97,150,000.002.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 175,874,000.00 853,903,500.00 0.00 1,029,777,500.00 2.02 . 1.06.01 ~.. CINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 175,874,000.00 853,903,500.00 0.00 1,029,777,500.00 2.02 . 1.06.01 . 23 Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan Kelembagaan PUG 79,790,000.00 404,910,000.00 0.00 484,700,000.00 2.02 . 1.06.01 . 23 . 01 Pemberian Bantuan Usaha untuk Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) melalul Industri Rumahan 30,800,000.00 185,890,000.00 0.00 216,690,000.00 2.02 . 1.06.01 . 23 . 02 Pelatihan PPRG bagi Aparatur Pemerintah Daerah 39,980,000.00 199,530,000.00 I 0.00 239,510,000.00 2.02 . 1.06.01 . 23 . 04 Penyediaan data SIGA Daerah (Sistem Infonnasi Gender dan Anak) 9,010,000.00 19,490,000.00 0.00 28,500,000.00 2.02 . 1.06.01 . 24 Program Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak serta Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak 96,084,000.00 448,993,500.00 0.00 545,077,500.00 2.02 . 1.06.01 . 24 . 01 Bimbingan teknis implementasi pencapaian Kab/Kota layak anak . 0.00 209,375,000.00 0.00 209,375,000.00 2.02 . 1.06.01 . 24 . 02 Layanan perlindungan khusus anak 0.00 77,975,000.00 0.00 77,975,000.00 2.02 . 1.06.01 . 24 . 03 penguatan kapasitas lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak 96,084,000.00 111,578,500.00 0.00 207,662,500.00 2.02 . 1.06.01 . 24 . 04 50sialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan 0.00 50,065,000.00 0.00 50,065,000.00 2.03 Pangan 785,090,000.00 2,977,540,255.00 31,000,000.00 3,793,630,255.00 2.03 . 2.03.01 DINAS PANGAN 785,090,000.00 2,977,540,255.00 31,000,000.00 3,793,630,255.00 2.03 . 2.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi 5arana Prasarana dan SOM Aparatur (Oinas Pangan) 102,870,000.00 315,529,614.00 16,000,000.00 434,399,614.00 2.03 . 2.03.01 . 01 . OJ Pelayanan Jasa Administrasi Perl<antoran 102,870,000.00 163,473,614.00 0.00 266,343,614.00 2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran 0.00 118,256,000.00 16,000,000.00 134,256,000.00 2.03 . 2.03.01 . 01 . 03 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 33,800,000.00 0.00 33,800,000.00 2.03 . 2.03.01 .02 Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Oinas Pangan) . 120,780,000.00 371,033,000.00 0.00 491,813,000.00 2.03 . 2.03.01 . 02 . 01 Penyusunan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 60,390,000.00 351,553,000.00 0.00 411,943,000.00 2.03 . 2.03.01 . 02 . 02 Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan 60,390,000.00 19,480,000.00 0.00 79,870,000.00 2.03 . 2.03.01 . 15 Program Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan 186,970,000.00 807,429,704.00 0.00 994,399,704.00.. - ~ KODE URAIAN URU5AN, ORGANI5A5I, JENl5 BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG &. JA5A MODAL JUMLAH1 2 3 4 5 6 3+4+52.03. 2.03.01 . 15.01 Peningkatan Kapasitas Pengolah data (Progrnosa HBKN, NBM, 'PPH&AKG, Pala Panen Bulanan, SKPG, FSVA dan Akses 15,000,000.00 130,940,913.00 0.00 14-5,940,913.00Pannan 2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 Kios Akses Pangan Masyarakat 134,470,000.00 248,054,907.00 0.00 382,524,907.002.03 . 2.03.01 . 15 . 03 Penanaganan Daerah Rawan Pangan 37,500,000.00 428,433,884.00 0.00 465,933,884.002.03 . 2.03.01 . 16 Program Pengembangan Oistribus~ Pemantauan dan Stabilisasi Harga serta penguatan cadangan Pangan 167,080,000.00 742,569,072.00 0.00 909,649,072.00 2.03 . 2.03.01 . 16 . 01 Penguatan KeJembagaan pangan Lokal (Gapoktan/Kelompok) dalam Upaya Stabilisasi Harga di Tirlgkat Produsen 56,680,000.00 222,197,036.00 0.00 278,877,036.002.03 . 2.03.01 . 16 . 02 Stabilisasi Harga pangan di Tingkat Konsumen 50,750,000.00 212,938,000.00 0.00 263,688,000.002.03 . 2.03.01 . 16 . 03 Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Dan Masyarakat 59,650,000.00 307,434,036.00 0.00 367,084,036.002.03 . 2.03.01 . 17 Program Pengembangan Diversifikasi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar 207,390,000.00 740,978,865.00 15,000,000.00 963,368,865.002.03 . 2.03.01 . 17.01 Penganekaragaman Konsurnsi Pangan 167,790,000.00 277,485,361.00 0.00 445,275,361.002.03 . 2.03.01 . 17 . 02 Analisis PaJa Konsumsi Pangan Masyarakat Berdasarkan PPH 0.00 226,617,082.00 0.00 226,617,082.002.03 . 2.03.01 . 17.03 Pengawasan Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan 39,600,000.00 236,876,422.00 15,000,000.00 291,476,422.002.05 Ungkungan Hidup 2,080,720,000.00 6,837,886,376.00 1,474,849,500.00 10,393,455,876.002.05 . 2.05.01 DINA5 UNGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2,080,720,000.00 6,837,886,376.00 1,474,849,500.00 10,393,455,876.002.05 . 2.05.01 . Gl Program Pelayanan Administrasi Sarana Prasarana dan SOH Aparatur (OLHK) 4G8,000,000.00 1,021,717,560.00 384,412,000.00 1,814,129,560.002.05 . 2.05.01 . 01 . 01 Pelayanan Adminstrasi Perkantoran (DlHK) 263,280,000.00 369,475,000.00 0.00 632,755,000.002.05 . 2.05.01 . 01 . 02 Kegiatan peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran (DlHK) 0.00 168,220,000.00 196,900,000.00 365,120,000.002.05 . 2.05.01 . 01 . 03 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 0.00 149,990,000.00 0.00 149,990,000.002.05 . 2.05.01 . 01 . 04 Pelayanan Adminstrasi Perkantoran UPTD KPH UNIT I DAN II GORONTAlO BARAT 31,800,000.00 30,905,000.00 0.00 62,705,000.002.05 . 2.05.01 . 01 . OS Kegiatan peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD KPH UNIT I DAN II GORONTAlO BARAT 0.00 15,900,000.00 40,000,000.00 55,900,000.002.G5 . 2.05.01 . 01 . 06 Pelayanan Adminstrasi Perkantoran UPTD KPH UNIT III - POHUWATO 32,400,000.00 30,100,000.00 0.00 62,500,000.002.05 . 2.05.01 . 01 . 07 Kegiatan peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD KPH UNIT III - POHUWATO 0.00 12,000,000.00 40,312,000.00 52,312,000.002.05 . 2.05.01 . 01 . 08 Pelayanan Adminstrasi Perkantoran UPTD KPH UNIT IV - GORONTAlO UTARA , 42,240,000.00 25,600,000.00 0.00 67,840,000.002.05 . 2.05.01 . 01 . 09 Kegiatan peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD KPH UNIT IV - GORONTAlO UTARA 0.00 40,900,000.00 15,000,000.00 55,900,000.002.05 . 2.05.01 . 01 . 10 Pelayanan Adminstrasi Perkantoran UPTD KPH UNIT V - BOAlEMO 18,480,000.00 34,690,000.00 0.00 53,170,000.002.05 . 2.05.01 . 01 . 11 Kegiatan peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD KPH UNIT V - BOALEMO 0.00 15,500,000.00 28,200,000.00 43,700,000.002.05 . 2.05.01 . 01 . 12 Pelayanan Adminstrasi Perkantoran UPTO KPH UNIT VI - GORONTAlO 10,800,000.00 27,755,000.00 0.00 38,555,000.002.05 . 2.05.01 . 01 . 13 Kegiatan peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD KPH UNIT VI - GORONTAlO 0.00 34,522,560.00 28,800,000.00 63,322,560.002.05 . 2.05.01 . 01 . 14 Pelayanan Adminstrasi Perl<antoran UPTD KPH UNIT VII - BONE BOLANGO & KOTA GORONTALO 9,000,000.00 42,060,000.00 0.00 51,060,000.002.05 . 2.05.01 . 01 . 15 Kegiatan peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD KPH UNIT VII - BONE BOLANGO & KOTA GORONTAlO 0.00 24,100,000.00 35,200,000.00 59,300,000.002.05 . 2.05.01 . 02 Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (OLHK) 285,120,000.00 590,279,675.00 0.00 875,399,675.002.05 . 2.05.01 . 02 . 01 Perencanaan, Monitoring, evaluasi dar. peJaporan (DlHK) . 234,960,000.00 490,439,675.00 0.00 725,399,675.002.05 . 2.05.01 . 02 . 02 Penyusunan anggaran, penatausahaan dan laporan keuangan SKPD 50,160,000.00 99,840,000.00 0.00 150,000,000.002.05 . 2.05.01 . 03 Program Rehabililasi dan perlindungan Iingkungan hidup dan kehutanan 977,400,000.00 3,307,527,500.00 90,437,500.00 4,375,365,000.002.05 . 2.05.01 . 03 . 01 Hutan Manunggal 127,035,000.00 153,615,000.00 0.00 280,650,000.002.05 . 2.05.01 . 03 . 02 Pembuatan Areal Model Agroforestri dan Hutan Rakyat 39,000,000.00 251,500,000.00 0.00 290,500,000.002.05 . 2.05.01 . 03 . 03 Rehabilitasi Hutan dan lahan pada DAS Prioritas 242,460,000.00 744,190,000.00 0.00 986,650,000.002.05 . 2.05.01 . 03 . 04 Kelofa Kawasan Pemutanan SosiaJ 78,585,000.00 413,620,000.00 0.00 492,205,000.002.05 . 2.05.01 . 03 . 05 Operasi Represif Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) 22,800,000.00 82,730,000.00 0.00 105,530,000.002.05 . 2.05.01 . 03 . 06 Operasi Pengamanan & Perlindungan Hutan 45,600,000.00 222,100,000.00 0.00 267,700,000.002.05 . 2.05.01 . 03 . 07 Pembentukan wifayah Pengetolaan Hutan lindung 8erbasis Zonasi (Zonasi Kawasan Ekonomi Esensial _ KEE) 27,720,000.00 77,180,000.00 0.00 104,900,000.00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JU"'LAH1 2 3 4 5 6 ~ +4+5 2.05 . 2.05.01 . 03 . 08 Pengembangan HH8Kpada Areal KPHUPTDKPHUNITI DANII GORONTALOBARAT 9,900,000.00 105,662,500.00 40,987,500.00 156,550,000.00 2.05 . 2.05.01 . 03 . 09 Peningkatan Produktivitas Hutan & Lahan di Areal UPTD KPH UNIT I DAN II GORONTALO BARAT 48,300,000.00 104,900,000.00 0.00 153,200,000.00 2.05 . L.05.01 . 03 . 10 Pengembangan HH8Kpada Areal KPH UPTDKPHUNIT III - POHUWATO 19,125,000.00 134,530,000.00 0.00 153,655,000.00 2.05 . 2.05.01 . 03 . 11 Peningkatan Produktivitas Hutan & Lahan di Areal UPTD KPH UNIT III - POHUWATO 65,625,000.00 89,655,000.00 0.00 155,280,000.00 2.05 . 2.05.01 . 03 . 12 Pengembangan HH8Kpada Areal KPHUPTDKPHUNITIV - GORONTALOUTARA 20,250,000.00 123,200,000.00 0.00 143,450,000.00 2.05 . 2.05.01 . 03 . 13 Peningkatan Produktivitas Hutan & Lahan jj Areal UPTD KPH UNIT IV - GORONTALO UTARA 66,750,000.00 75,525,000.00 0.00 142,275,000.00 2.05 . 2.05.01 . 03 . 14 Pengembangan HHBKpada Areal KPHUPTDKPHUNITV - BOALEMO 0.00 141,400,000.00 0.00 14 1,400,000.00 2.05 . 2.05.01 . 03 . IS Peningkatan Produktivitas Hutan & lahan di Areal UPTD KPH UNIT V - BOAlEMO 63,450,000.00 111,550,000.00 0.00 175,000,000.00 2.05 . 2.05.01 . 03 . 16 Pengembangan HHBKpada Areal KPHUPTDKPHUNIT VI - GORONTALO 0.00 103,850,000.00 49,450,000.00 153,300,000.00 2.05 . 2.05.01 . 03 . 17 Peningkatan Produktivitas Hutan & lahan di Areal UPTD KPH UNIT VI - GORONTALO 60,750,000.00 100,000,000.00 0.00 160,750,000.00 2.05 . 2.05.01 . 03 . 18 Pengembangan HHBKpada Areal KPHUPTDKPHUNIT VII - BONEBOLANGO& KOTAGORONTALO 0.00 149,570,000.00 0.00 149,570,000.00 2.05. 2.05.01 . 03 . 19 Peningkatan Produktivitas Hutan & lahan di Areal UPTD KPH UNIT VII - BONE BOLANGO & KOTA GORONTALO 40,050,000.00 122,750,000.00 0.00 162,800,000.00 2.05 . 2.05.01 . 04 Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungf!n 105,600,000.00 994,351,000.00 0.00 1,099,951,000.00 2.05 . 2.05.01 . 04 . 01 Pemantauan Kualitas lingkungan (air & udara) 25,080,000.00 196,681,000.00 0.00 2ll,761,000.00 2.05 . 2.05.01 . 04 . 02 Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan (Ijin Iingkungan, PPA, PPU) 27,720,000.00 98,795,000.00 0.00 Il6,515,000:~ 2.05 . 2.05.01 . 04 . 03 Pembinaan teknis pelaksanaan admini5trasi proses AMDAl, UKl-UPl & SPPl 0.00 88,150,000.00 0.00 88,150,000.00 2.05 . 2.05.01 . 04 . 04 Penyusunan dokumen KlHS RZWP3K Provinsi Gorontalo 0.00 71,715,000.00 0.00 71,715,000.00 2.05 . 2.05.01 . 04 . OS Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Iimbah B3 fasilitas pelayanan kesehatan 0.00 72,080,000.00 0.00 72,080,000.00 2.05 . 2.05.01 . 04 . 06 Pembinaan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui program 3R 0.00 87,700,000.00 0.00 87,700,000.00 L.05 • 2.05.01 . 04 . 07 Kajian Oaya Dukung & Daya Tampung Ungkungan ProvinSi Gorontalo 27,720,000.00 135,530,000.00 0.00 163,250,000.00 2.05 . 2.05.01 . 04 . 08 Pengumpulan pengolahan dan penyusunan data DIKPlHD; IKlH 25,080,000.00 109,020,000.00 0.00 134,100,000.00 2.05 . 2.05.01 . 04 . 09 Penyusunan Valuasi ekonomi pencemaran lH dan kerusakan SDA 0.00 134,680,000.00 0.00 134,680,000.00 2.05 . 2.05.01 . OS Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 216,960,000.00 380,400,641.00 0.00 597,360,641.00 2.05.2.05.01. OS . 01 Pengawasan dan Pengendalian Penataausahaan dan Peredaran Ha~ilHutan 74,340,000.00 83,020,641.00 0.00 157,360,641.00 2.05 . 2.05.01 . OS . 02 Pengawasan dan Pengendalian Penatagunaan Kawasan Hutan 70,800,000.00 149,800,000.00 0.00 l20,600,000.00 2.05 . 2.05.01 . 05 . 03 Verifikasi Izin Pemanfaatan Hutan (IPHHKjIPHHBK/IUIPHHK/Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan) 71,820,000.00 147,580,000.00 0.00 219,400,000.00 2.05 . 2.05.01 . 06 Program penegakan hukum /ingkungan dan kehutanan 5,000,000.00 95,000,000.00 0.00 100,000,000.00 2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 Operasi Pemantauan dan Pengawasan Bidang Ungkungan 5,000,000.00 45,000,000.00 0.00 50,000,000.00 2.05 . 2.05.01 . 06 . 02 Operasi Justice tindak pidana lHK 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 2.05 . 2.05.01 . 07 Program Peningkatan Kapasitas SOM da/am penge/o/aan /ingkungan hidup dan kehutanan 82,640,000.00 398,610,000.00 0.00 481,250,000.00 2.05 . 2.05.01 . 07 . 01 Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat 5empadan Sungai (POKJA SAOAR KONSERVASI SUNGAI) dalam 27,720,000.00 108,530,000.00 0.00 136,250,000.00 2.05 . 2.05.Q1 . 07 . 02 Pembina.an j Penilaian Adlpura & 5ekolah Adiwiyata 0.00 163,000,000.00 0.00 163,000,000.00 2.05 . 2.05.01 . 07 . 03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Penanaman Mangrove) 54,920,000.00 127,080,000.00 0.00 182,000,000.00 2.05 . 2.05.01 . 11 Pengenda/ian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (OAK Fisik) 0.00 50,000,000.00 1,000,000,000.00 1,050,000,000.00 2.05 . 2.05.01 . 11 . 01 Pemantauan Kualitas Air Sungai secara Online (OAK Fisik) 0.00 50,000,000.00 1,000,000,000.00 1,050,000,000.00 2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 79,835,000.00 1,812,488,000.00 34,120,000.00 1,926,443,000.00 2.06 . 2.07.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL 79,835,000.00 1,812,488,000.00 34,120,000.00 1,926,443,000.00 2.06 . 2.07.01 . 16 Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK) 1,955,000.00 1,732,688,000.00 0.00 1,734,643,000.00 2.06 . 2.07.01 . 16 . 01 Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (OAK) 0.00 110,456,250.00 0.00 110,456,250.00 2.06.2.07.01. 16.02 Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kependudukan Bagi Aparat KabupatenjKota (OAK) 0.00 157,507,500.00 0.00 157,507,500.00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS lIELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JlIMLAH1 2 3 4 S 6 3+4+S2.06. 2.07.01 . 16.03 Pelaksanaan Penerbitan KTP-el di KabupatenjKota (OAK) 0.00 68,795,250.00 0.00 1>8,795,150.002.06. 2.07.01 . 16.04 Pengerolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (OAK) 425,000.00 225,863,000.00 0.00 2Z6,288,000.002.06. 2.07.01 . 16.05 Koordinasi dan Konsuttasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (OAK) 0.00 163,250,000.00 0.00 11>3,250,000.002.06 . 2.07.01 . 16 . 06 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kab./Kota rJalam mewujudkan Pelayanan Pencatatan Sipil yang Prima 0.00 115,741,000.00 0.00 115,741,000.00 2.06 . 2.07.01 . 16 . 07 Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan 1,530,000.00 300,229,000.00 0.00 3() 1,759,000.00 2.06 . 2.07.01 . 16 . 08 Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Aparat DesajKelurahan 0.00 362,370,000.00 0.00 31>2,370,000.002.06. 2.07.01 . 16 .09 Rapat Koordinasi Pencapaian Target Nas/anal Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 18 Tahun 0.00 228,476,000.00 0.00 228,476,000.002.06 . 2.07.01 . 20 Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 77,880,000.00 79,800,000.00 34,120,000.00 191,800,000.002.06 . 2.07.01 .20 .01 Peningkatan Kua:itas PengeloJa Pelayanan Pendaftaran Penduduk 0.00 0.00 0.00 0.002.06 . 2.07.01 .20 .02 Bimbingan Penyelenggaraan Pencatatan 5ipil 0.00 0.00 0.00 0.002.06 . 2.07.01 .20 .03 Pengembangan dan Pemanfaatan data Kependudukan 77,880,000.00 79,800,000.00 34,120,000.00 191,800,000.002.07 Pemberdaya~nMasyarakat Desa 779,700,000.00 . 8,464,719,317.00 71,372,000.00 9,315,791,317.002.07 . 2.07.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL 779,700,000.00 8,464,719,317.00 71,372,000.00 9,315,791,317.00 2.07. 2.07.01 . 01 Program Pelayanan Admnistrasi, Sarana Prasara ••a dan SDM Aparatur (Dinas PMO/ Adminduk dan Capil) 180,840,G00.00 816,855,350.00 58,872,000.00 1,056,567,350.00 2.07. 2.07.01 . 01 . 01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 128,040,000.00 472,443,637.00 0.00 600,483,637.002.07 . 2.07.01 . 01 . 02 Peningkatan 5arana dan Prasarana Perkantoran 0.00 174,180,000.00 58,872,000.00 233,052,000.002.07 . 2.07.01 . 01 . 03 Peningkatan 5DM Aparatl1r 0.00 129,515,000.00 0.00 129,515,000.002.07 . 2.07.01 . 01 . 04 Penunjang Kegratan TP PKK 52,800,000.00 40,716,713.00 0.00 93,516,713.002.07 . 2.07.01 . 02 Program Perencanaan/ Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Oinas PMD Adminduk dan Capil) 52,800,000.00 676,901,120.00 0.00 729,701,120.002.07 . 2.07.01 . 02 . 01 5istem PengendaJian, EvaJuasi dan Pelaporan Program Kegiatan 0.00 596,681,120.00 0.00 596,681,120.002.07 . 2.07.01 . 02 . 02 Peningkatan ~apasitas Kader Perencana Pembangunan Desa 0.00 0.00 0.00 0,002.07. 2.07.01 . 02 .03 Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan 5KPD 52,800,000.00 80,220,000.00 0.00 133,020,000.002.07. 2.07.01 . 15 Program Plmgembangan Pert/esaan 25,080,000.00 365,125,000.00 0.00 390,205,000.002.07. 2.07.01 . 15.02 Evaluasi Perkembangan desa dan Kelurahan 0.00 0.00 0.00 0.002.07. 2.07.01 . 15.03 Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Gorontalo 25,080,000.00 365,125,000.00 0.00 390,205,000.002.07.2.07.01 . 16 Program Pembangunan dan Pemberdaayaan masyarakat Desa/ Kelurahan serta kawasan pert/esaan 130,680,000.00 1,261,750,287.00 0.00 1,392,430,287.00 2.07.2.07.01 . 16.01 Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Tingkat Provrnsi Gorontalo 0.00 139,000,000.00 0.00 139,000,000.002.07 . 2.07.01 . 16 . 02 Penguatan Kefembagaan BUMDES Kawasan Perdesaan 0.00 157,845,287.00 0.00 157,845,287.002.07 . 2.07.01 . 16 . 03 Peningkatan Kapasitas Kader Teknis Pembangunan Kawasan Perdesaan 50,160,000.00 146,500,000.00 0.00 196,660,000.002.07 . 2.07.01 . 16 . 04 Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa Dan Masyarakat Adat Da!am Pemanfaatan 5umber Daya Alam Dan Pengelolaaan 0.00 0.00 0.00 0.00Unokun an Hidun Di Kawasan PprrlPQ;ln 2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 Pelatihan dan Peningkatan Pengetahuan bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat 25,080,000.00 178,670,000.00 0.00 203,750,000.002.07 . 2.07.01 . 16 . 06 Pelatihan dan Bimbingar. Teknisj50siafisasi Pendayagunaan TTG 0.00 184,625,000.00 0.00 184,625,000.002.07 . 2.07.01 . 16 . 07 Koordinasi dan Evaluasi Program GSC 0.00 158,250,000.00 0.00 158,250,000.002.07. 2.07.01 . 16.09 Peningkatan Kapasitas BP-SPAMS 55,440,000.00 296,860,000.00 0.00 352,300,000.002.07. 2.07.01 . 17 Program pengembangan ekonomi produktif masyarakat miskin 83,160,000.00 3,421,236,595.00 0.00 3,504,396,595.002.07 . 2.07.01 . 17 . 01 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Miskin 0.00 7,847,023,000.00 0.00 2,847,023,000.002.07. 2.07.01 . 17.02 Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Poknas dan Bumdes untuk Pengembangan Ekonomi Produktif Masyarakat Miskin 83,160,000.00 574,213,595.00 0.00 657,373,595.00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG IUASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6= 3 +4+5 2.07 . 2.07.01 . 18 Program Peningkatan Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desai Kelurahan 98,580,000.00 1,012,835,000.00 0.00 1,111,415,000.00 2.07. 2.07.01 . 18.01 Pelatihan Penyusunan Profit Desa dan Kelurahan 42,720,000.00 156,155,000.00 0.00 19S,875,OOO.00 2.07. 2.07.01 . 18.02 Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa 29,250,000.00 316,865,000.00 0.00 346,115,000.00 2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 PemLJinaan dan Pengendalian Pendamping Dana Oesa 765,000.00 341,160,000.00 0.00 341,525,000.00 2.07. 2.07.01 . 18 . 04 Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan DesajKelurahan 25,845,000.00 198,655,000.00 0.00 224,500,000.00 2.07.2.07.01 . 19 Program Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) 208,560,000.00 910,015,965.00 12,500,000.00 1,13 1,075,965.00 2.07 . 2.07.01 . 19.01 Peningkatan Program Tertib Administrasi 208,560,000.00 427,815,965.00 12,500,000.00 648,875,955.00 2.07. 2.07.01 .19.02 Penghayatan, Pengamalan PancasiJadan Gotong Royong 0.00 177,700,000.00 0.00 177,700,000.00 2.07. 2.07.01 .19.03 Pengembangan Kehidupan Berkoperasi serta Pendidikan dan Keterampilan 0.00 101,500,000.00 0.00 101,500,000.00 2.07.2.07.01 . 19.04 Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga 0.00 101,500,000.00 0.00 10 1,500,000.00 2.07.2.07.01 . 19. 05 Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat 0.00 101.500,000.00 0.00 10 1,500,000.00 2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 137,280,000.00 95,469,000.00 0.00 232,749,000.00 2.08 . 1.02.01 DINA5 KE5EHATAN 137,280,000.00 95,469,000.00 0.00 232,749,000.00 2.08 . 1.02.01 . 10 Program Peningkatan Layanan KB 137,280,000.00 95,469,000.00 0.00 232,749,000.00 2.08 . 1.02.01 .10. 01 Pelaksanaan Grand Desain Kependudukan Daiam pencapaian cakupan KB aktif 27,720,000.00 34,834,000.00 0.00 62,554,000.00 2.08. 1.02.01 . 10 . 02 Orientasi KB Pasca Persalinan 55,440,000.00 12,165,000.00 0.00 67,605,000.00 2.08. 1.02.01 . 10.03 Orientasi Fasifitator Kesehatan Reproduksi Remaja 54,120,000.00 48,470,000.00 0.00 102,590,000.00 2.09 Perhubungan 495,000,000.00 3,496,709,714.00 570,740,000.00 4,562,449,714.00 2.09 . 2.09.01 DINA5 PERHUBUNGAN 495,000,000.00 3,496,709,714.00 570,740,000.00 4,562,449.114.00 2.09.2.09.01 . 01 Program Pelayanan Administras~ Sarana Prasarana dan SON Aparatur (Perhubungan) 0.00 1,032,703,400.00 102,060,000.00 1,134,763,400.00 2.09 . 2.09.01 . OL 01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 0.00 351,560,000.00 0.00 351,560,000.00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 0.00 590,743,400.00 102,060,000.00 692,803,400.00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 03 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 0.00 90,400;000.00 0.00 90,400,000.00 2.09 . 2.09.01 . 02 Program Perencanaan, Evaluasi MonitOring dan Pelaporan (Perhubungan) 186,120,000.00 471,645;000.00 0.00 657,765,000.00 2.09 . 2.09.01 . 02 . 01 Perencanaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi 158,400,000.00 433,095,000.00 0.00 591,495,000.00 2.09 . 2.09.01 . 02 . 02 Penatausahaan dan pengelolaan Keuangan OPD 27,720,000.00 38,550,000.00 0.00 66,270,000.00 2.09 . 2.09.01 . 17 Program peningkafan layanan transportasi 105,600,000.00 1,560,700,000.00 0.00 1,666,300,000.00 2.09.2.09.01 . 17 . 03 Penyusunan Masterplan dan OED Terminal TIpe B 0.00 504,000,000.00 0.00 504,000,000.00 2.09.2.09.01 . 17 . 05 Pengadaan Aplikasi layanan PubUk 27,720,000.00 0.00 0.00 27,720,000.00 2.09 . 2.09.01 . 17 . 08 Pembinaan dan Penertiban 25,080,000.00 238,180,000.00 0.00 263,260,000.00 2.09. 2.09.01 . 17.09 Pelayanan Angkutan Perintis 0.00 789,570,000.00 0.00 789,570,000.00 2.09.2.09.01 . 17 . 10 Penyusunan Dokumen Pendukung Penyelenggaraan Angkutan tidak dalam trayek 52,800,000.00 28,950,000.00 0.00 81,750,000.00 2.09 . 2.09.01 . 18 Program Peningkafan Kin~lja Pelayanan Transportasi 203,280,000.00 . 285,967,500.00 0.00 489,247,500.00 2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 Oukungan Kelancaran Transportasi 175,560,000.00 128,605,000.00 0.00 304,165,000.00 2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 Koordinasi dan Kerjasama pengembangan sapras perhubungan 27,720,000.00 157,362,500.00 0.00 185,082,500.00 2.09.2.09.01 . 19 Program Peningkatan Kapasifas Keselamatan Transportasi 0.00 145,693,814.00 468,680,000.00 614,373,814.00 2.09.2.09.01 . 19 . 01 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan UAJ 0.00 120,050,000.00 468,680,000.00 588,730,000.00 2.09. 2.09.01 . 19 . 03 Sosialisasi Keselamatan Transportasi 0.00 25,643,814.00 0.00 25,643,814.00 2.10 Komunikasi dan Informatika 319,440,000.00 4,219,782,315.00 3,190,203,500.00 7,729,425,815.00 2.10. 2.10.01 DINA5 KOMUNlKA5I, INFORMATIKA DAN STATISTIK 319,440,000.00 4,219,782,315.00 3,190,203,500.00 7,729,425,815.00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG 8<JASA MODAL J16MLAH .1 2 3 4 S 6-3+4+S 2.10. 2.10.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SOH Aparatur (Dinas Kominfo) 52,800,000.00 1,157,446,500.00 2,233,153,500.00 3,443,400,000.002.10 . 2.10.01 . 01 .01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 52,800,000.00 415,120,500.00 0.00 467,920,500.002.10.2.10.01 . 01 .02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 0.00 395,026,000.00 2,233,153,500.00 2,628,179,500.002.10 . 2.10.01 . 01 . 03 Peningkatan SDM Aparatur 0.00 217,300,000.00 0.00 347,300,000.002.10. 2.10.01 .02 Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (OInas Kominfo) 27,720,000.00 117,780,000.00 0.00 145,500,000.00 2.10. 2.10.01 .02.01 Penatausahaan dan Laporan Keuangan OPO 27,720,000.00 117,780,000.00 0.00 145,500,000.002.10. 2.10.01 . 15 Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Massa . 238,920,000.00 2,944,555,815.00 957,050,000.00 4,140,525,815.00 2.10. 2.10.01 . 15. 01 Layanan Infrastruktur T1K Provinsi 104,280,000.00 2,175,795,815.00 857,050,000.00 3,13 7,125,815.002.10. 2.10.01 . 15 . 02 Infrastruktur Persandian Daerah 0.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.002.10. 2.10.01 . 15.03 Pengelolaan dan Layanan Data Informasi Sistem E-Government 26,400,000.00 198,975,000.00 0.00 225,375,000.002.10.2.10.01 . 15.04 Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Website Seluruh OPO 54,120,000.00 149,070,000.00 0.00 203,190,000.002.10.2.10.01. 15 . 05 layanan Komunikasi Publik 27,720,000.00 181,980,000.00 0.00 209,700,000.002.10.2.10.01 . 15 . 06 layanan Informasi 0.00 44,825,000.00 0.00 44,825,000.002.10 . 2.10.01 . 15 . 07 Pengembangan keJompok informasi masyarakat (KIM) dan media tradisional 0.00 49,400,000.00 0.00 49,400,000.002.10. 2.l0.D1 . 15 . 08 Penyeler:ggaraan persandian untuk pengamanan informasi daer2h 26,400,000.00 144,510,000.00 0.00 170,910,000.002.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 238,800,000.00 5,692,066,582.00 464,315,000.00 6,395,181,582.002.11 . 2.11.01 DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 238,800,000.00 5,692,066,582.00 464,315,000.00 6,395,181,582.002.11 . 2.11.01 .01 Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur 174,000,000.00 867,141,582.00 464,315,000.00 1,505,456,582.00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 Pelayanan jasa administrasi perkantoran 121,200,000.00 569,941,582.00 0.00 691,141,582.002.11 . 2.11.01 . 01 . 02 Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran 0.00 50,000,000.00 464,315,000.00 514,315,000.002.11 . 2.11.01 . 01 . 03 Peningkatan Kualitas SDM Aparatur 0.00 150,000,000.00 0.00 150,000,000.002.11 . 2.11.01 . 01 . 04 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD BPSMB 52,800,000.00 97,200,000.00 0.00 150,000,000.002.11 . 2.11.01 . 02 Program Perencanaan/ Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Oinas Kumperindag) 0.00 836,100,000.00 0.00 836,100,000.00 2.11 . 2.11.01 . 02 . 01 Perencanaaan, koordrnasi, monitoring dan evaluasi program/kegiatan I 0.00 778,200,000.00 0.00 778,200,000.002.11 . 2.11.01 . 02 . 02 Penatausahaan & Pelaporan Keuangan SKPO 0.00 57,900,000.00 0.00 57,900,000.002.11 .2.11.01 .04 Program Pengembangan Koperasi dan UKM 56,400,000.00 546,175,000.00 0.00 602,575,000.00 2.11 . 2.11.01 . 04 . 01 Penguatan SOM dan Kelembagaan Koperasi 0.00 90,875,000.00 0.00 90,875,000.002.11 . 2.11.01 . 04 . 02 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi 900,000.00 215,325,000.00 0.00 216,225,000.002.11 .2.11.01.04.03 Peningkatan Akses Permodalan dan Efektifitas Pembiayaan Bagi KUKM 30,420,000.00 149,980,000.00 0.00 180,400,000.002.11 .2.11.01. 04. 04 Pengembangan Layanan Usaha KUKM 25,080,000.00 89,995,000.00 0.00 115,075,000.002.11 . 2.11.01 . 05 Program Pengembangan Usaha Kedl dan Menengah 8,400,000.00 942,650,000.00 0.00 951,050,000.002.11 . 2.11.01 . 05 . 01 Peningkatan SDM dan Penguatan Kelembagaan UMKM 0.00 228,900,000.00 0.00 228,900,000.002.11 . 2.11.01 . 05 . 02 Pembinaan UMKM Naik Kelas 6,000,000.00 151,900,000.00 0.00 157,900,000.002.11.2.11.0; . 05.03 Lomba InovasijUMKM Model dan Percontohan Oaer2h 2,400,000.00 197,600,000.00 0.00 200,000,000.002.11 .2.11.01 . 05 . 04 Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UKM/IKM 0.00 126,750,000.00 0.00 126,750,000.002.11 . 2.11.01 . 05 . 05 Promosi dan Pemasaran Produk UMKM 0.00 237,500,000.00 0.00 237,500,000.002.11 . 2.11.01 . 13 Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM dan Ketenagakedaan (DAK) 0.00 2,500,000,000.00 0.00 2,500,000,000.002.11 . 2.11.01 . 13 . 01 Peningkatan Kapasi!a, SDM UMKM (DAK) 0.00 1,500,000,000.00 0.00 1,500,000,000.002.11 . 2.11.01 . 13.02 Penrngkatan Kapasitas SDM Koperasi (OAK) 0.00 1,000,000,000.00 0.00 1,000,000,000.002.12 Penanaman Modal 794,040,000.00 2,826,657,000.00 497,900,000.00 4,118,597,000.00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6- 3+4+5 2.12 . 2.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI 794,040,000.00 2,826,657,000.00 497,900,000.00 4,11.8,597,000.00 2.12.2.12.01.01 Program Pelayanan Administrasi, 5arana Prasarana dan SOM Aparatur (Dinas Penanaman Modal, ESOM dan 295,800,000.00 1,122,790,250.00 497,900,000.00 1,916,490,250.00transmlnra<ii . 2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 243,000,000.00 418,920,000.00 0.00 661,920,000.00 2.12.2.12.01 .01 . 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 0.00 429,470,250.00 497,900,000.00 927,370,250.00 2.12.2.12.01 . 01 . 03 Peningkatan Kualitas SDM 0.00 129,200,000.00 0.00 129,200,000.00 2.12 . 2.12.01 .01 .07 Pelayanan Jasa Administrasi BlK Perkantoran eLK 52,800,000.00 145,200,000.00 0.00 198,000,000.00 2.12. 2.12.01 . 02 Program Perencanaan, Evalu8si, Monitoring dan Pelaporan (Dinas Penanaman Modal, ESDM dan 0.00 496,090,000.00 0.00 496,090,000.00transminrasi' 2.12.2.12.01.02.01 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 0.00 389,200,000.00 0.00 389,200,000.00 2.12. 2.12.01 . 02 . 02 Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan 0.00 106,890,000.00 0.00 106,890,000.00 2.12. 2.12.01 . 15 Program Peningkatan Promos; dan Kerjasama Investasi 22,440,000.00 412,756,750.00 0.00 435,196,750.00 2.12.2.12.01.15.01 Promosi Investasi 22,440,000.00 221,598,250.00 0.00 244,038,250.00 2.1? . 2.12.01 . 15.02 Identifikasi Potensi Investasi 0.00 191,158,500.00 0.00 191,158,500.00 2.12 . 2.12.01 . 16 Program Peningkatan Iklim Invi:stasi dan Realisasi Investasi 26,400,000.00 262,900,000.00 0.00 289,300,000.00 2.12 . 2.12.01 . 16 . 01 Penyelel"lggaraan PTSP 26,400,000.00 135,025,000.00 0.00 162,025,000.00 2.12. 2.12.01 . 16 . 02 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 0.00 127,275,000.00 0.00 127,275,000.00 2.12.2.12.01.21 Program Penyelidikan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan, Pengenda/ian Air Tanah 449,400,000.00 532,120,000.00 0.00 981,520,000.00 2.12 . 2.12.01 . 21 . 01 Pemanfaatan Potensi Air Tanah 449,400,000.00 375,520,000.00 0.00 824,920,000.00 2.12 . 2.12.01 . 21 . 02 Survey Potensi Air Tanah 0.00 156,600,000.00 0.00 156,600,000.00 2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 53,650,000.00 6,432,487,000.00 0.00 6,486,137,000.00 2.13.1.01.01 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 53,650,000.00 6,432,487,000.00 0.00 6,486,137,000.00 2.13 . 1.01.01 .01 Program Pembinaan Pemuda dan O/ahraga 53,650,000.00 6,432,487,000.00 0.00 6,486,137,000.00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan dan Kepanduan 8,075,000.00 177,840,000.00 0.00 185,915,000.00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 02 Kegiatan Penyiapan dan Pelatihan paskibraka I 41,225,000.00 1,138,902,500.00 0.00 1,180,127,500.00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 03 Kegiatan seleksi PPAN,PPAP, Klrab Pemuda, Pemuda kreatif dan KPN Nasional dan InternasiC'!lal 2,550,000.00 234,650,000.00 0.00 237,200,000.00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 06 Kegiatan Prestasi Olahraga di Tingkat Regiona1jNasiona1jlntemasional 0.00 1,617,212,500.00 0.00 1,617,212,500.00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 07 Kegiatan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 0.00 2,745,682,000.00 0.00 2,745,682,000.00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 09 Kegiatan Pembinaan Olahraga Tradisional 1,800,000.00 518,200,000.00 0.00 520,000,000.00 2.14 Statistik 108,240,000.00 376,301,847.00 0.00 484,541,847.00 2.14 . 2.10.01 DINAS KOMUNlKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 108,240,000.00 376,301,847.00 0.00 484,541,847.00 2.14.2.10.01.20 Program Pengembangan Data / Informasi 108,240,000.00 376,301,847.00 0.00 484,541,847.00 2.14.2.10.01.20.01 Pengumpulan dan Pengelolaan Data Pembangunan Provinsi Gorontalo 80,520,000.00 304,621,847.00 0.00 385,141,847.00 2.14.2.10.01 . 20 . 02 Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Data Sektor di OPD 27,720,000.00 71,680,000.00 0.00 99,400,000.00 2.16 Kebudayaan 368,160,000.00 2,935,174,712.00 504,888,528.00 3,808,223,240.00 2.16 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 0.00 2,198,95~,000.00 158,500,000.00 2,357,455,000.00 2.16. 1.01.01 .01 Program Pembinaan Kebudayaan 0.00 2,198,955,000.00 158,500,000.00 2,357,455,000.00 2.16. 1.01.01 . 01 . 02 Kegiatan sertifikasi Ahli Cagar Budaya 0.00 181,600,000.00 0.00 181,600,000.00 2.16. 1.01.01 . 01 . 04 Jelajah Budaya Gorontalo 0.00 132,830,000.00 0.00 132,830,000.00 2.16 . 1.01.01 . 01 . 07 Kegiatan Pendokumentasian adatjtradisi dan nilai budaya Gorontalo 0.00 215,150,000.00 0.00 215,150,000.00 2.16. 1.01.01 .01 . 08 Kegiatan Apresiasi Seni dan Budaya 0.00 1,669,375,000.00 0.00 1,669,375,000.00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6-3+4+5 2.16. 1.01.01 . 01 .09 Kegiatan Penyediaan Alat Kesenian Komunitas Kebudayaan 0.00 0.00 158,500,000.00 158,500,000.00 2.16. 2.17.01 DINAS KEAR51PAN DAN PERPUSTAKAAN 368,160,000.00 736,219,712.00 346,388,528.00 1,450,768,240.00 2.16. 2.17.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SON Aparatur (Dinas Kearsipan) 368,160,000.00 542,069,712.00 346,388,528.00 1,256,618,240.00 2.16.2.17.01 . 01 .01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran . 368,160,000.00 407,065,712.00 0.00 775,229,712.00 2.16. 2.17.01 .01 . 02 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran 0.00 0.00 346,388,528.00 346,388,528.00 2.16.2.17.01.01.03 Peningkdtan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 135,000,000.00 0.00 13 5,000,000.00 2.16. 2.17.01 . 02 Program Perencanaan, Eva/uas;, Monitoring dan Pelaporan (Dinas Kearsipan) 0.00 194,150,000.00 0.00 194,150,000.00 2.16. 2.17.01 . 02 .01 Monitoring dan Evaluasi Bidang Kearsipan dan Perpustakaan 0.00 156,650,000.00 0.00 15"6,650,000.00 2.16.2.17.01.02 .02 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan 0.00 37,500,000.00 0.00 37,500,000.00 2.17 Perpustakaan 71,580,000.00 1,068,015,176.00 0.00 1,139,595,176.00 2.17.2.17.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 71,580,000.00 1,068,015,176.00 0.00 1,139,595,176.00 2.17.2.17.01 . 04 Program pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca 21,660,000.00 666,760,176.00 0.00 688,420,176.00 2.17 . 2.17.01 .04 . 01 Kemah Bakti Literasi 1,500,000.00 255,810,000.00 0.00 257,310,000.00 2.17.2.17.01 .04 .03 Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan Sekolah dan Pustakawan 20,160,000.00 98,025,000.00 0.00 118,185,000.00 2.17. 2.17.01 .04.04 Pelestarian Karya Cctak dan Penelusuran Bihliografi/Katalog Induk Daerah (BID/KID) 0.00 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00 2.17 . 2.17.01 .04.05 . Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling 0.00 162,925,176.00 0.00 162,925,176.00 2.17. 2.17.01 . 18 Program Penyelenggaraan Kearsipan 49,920,000.00 401,255,000.00 0.00 451,175,000.00 2.17. 2.17.01 .18.01 Penelusuran, Penyelamatan dan Penduplikasian Dokumen Arsip Berbasis TIK 49,920,000.00 131,255,000.00 0.00 181,175,000.00 2.17.2.17.01 . 18 . 02 Jadwal Retensi Arsip dan Akuisisi Arsip 0.00 51,370,000.00 0.00 51,370,000.00 2.17. 2.17.01 . 18 . 03 Penyusunan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan ~aerah 0.00 153,060,000.00 0.00 153,060,000.00 2.17.2.17.01 . 18. 04 Pameran Kearsipan 0.00 0.00 0.00 . 0.00 2.17 . 2.17.01 . 18.05 Bimtek Pengelolaan Kearsipan Daerah Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) 0.00 65,570,000.00 0.00 65,570,000.00 3 Urusan Pili han 8,550,120,000.00 82,347,488,811.00 33,045,314,494.00 123,942,923,305.00 3.01 f(elautan dan Perikanan 2,075,940,000.00 18,212,533,301.00 11,810,042,494.00 32,998,515,795.00 3.01 . 3.01.01 D1NAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2,075,940,000.00 18,212,533,301.00 11,810,042,494.00 32,098,515,795.00 3.01 . 3.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi 5arana Prasarana dan SOM Aparatur (Oinas Kelautan dan Perikanan) 672,960,000.00 1,022,910,301.00 292,109,179.00 1,987,979,480.00 3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran . 672,960,000.00 . 423,859,500.00 0.00 1,096,819,500.00 3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 Peningkatan SDM Aparatur 0.00 136,840,000.00 0.00 136,840,000.00 3.01 . 3.01.01 . 01 . 03 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 0.00 462,210,801.00 292,109,179.00 754,319,980.00 3.01 . 3.01.01 . 02 Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Kelautan dan Perikanan) 0.00 619,360,000.00 0.00 619,360,000.00 3.01 . 3.01.01 . 02 . 01 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 0.00 491,240,000.00 0.00 491,240,000.00 3.01 . 3.01.01 . 02 . 02 Penyelenggaraan Keuangan SKPD 0.00 128,120,000.00 0.00 128,120,000.00 3.01 . 3.01.01 . 03 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, 5arana & Prasarana dan SOM Aparatur (UPTO-Balai 881,400,000.00 455,835,000.00 106,500,000.00 1,443,735,000.00 Perikaroan Butli"ali!2 taut dan Pavau} 3.01 . 3.01.01 . 03 . 01 PelaY"lnan Jasa Administrasi P€rkantoran (UPTD. Balai Perikanan Budidaya laut dan Payau) 881,400,000.00 323,435,000.00 0.00 1,204,R35,000.00 3.01 .3.01.01 .03.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD. Balai Perikanan Budidaya Laut dan Pavau) 0.00 132,400,000.00 106,500,000.00 238,900,000.00 3.01 . 3.01.01 . 04 Program Pelayanan Administrasi 5arpras dan SON Aparatur (UPTO Balai Pengujian, Penerapan Mutu, dan 102,960,000.00 152,165,000.00 0.00 255,125,000.00 Oiversifikasi Produk Perikanan J 3.01 . 3.01.01 . 04 . 01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD. BP2MDPP) 102,960,000.00 86,115,000.00 0.00 189,075,000.00 3.01 . 3.01.01 . 04 . 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD. BP2MDPP) 0.00 66,050,000.00 0.00 66,050,000.00 3.01 . 3.01.01 . 06 Program Pelayanan Administrasi 5arpras dan SOM Aparatur (UPTO Pelabuhan Perikanan Tenda) 318,240,000.00 156,804,000.00 56,250,000.00 531,294,000.00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG &. JASA MODAL JU "'LAH 1 2 3 4 5 6-~+4+5 3.01 .3.01.01 .06.01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD. PP Tenda) 318,240,000.00 115,966,000.00 0.00 434,206,000.00 3.01 . 3.01.01 . 06 . 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD PP. Tenda) 0.00 40,838,000.00 56,250,000.00 97,088,000.00 3.01 . 3.01.01 . 07 Program Pelayanan Admin;strasi 5arpras dan SDH Aparatur (UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma) 59,280,000.00 103,334,000.00 88,450,000.00 25 1,064,000.00 3.01 . 3.01.01 . 07 . 01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPID. PP Gentuma) 59,280,000.00 68,536,000.00 0.00 127,816,000.00 3.01 . 3.01.01 .07. 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTO. PP Gentuma) 0.00 34,798,000.00 88,450,000.00 123,248,000.00 3.01 . 3.01.01 . 16 Program Pemberdayaan Masyarakat da/am Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 1,500,000.00 444,125,000.00 0.00 445,625,000.00 3.01 .3.01.01 . 16.04 Pelayanan Administrasi P2SDKP Kapal Pengawas Perikanan 0.00 79,250,000.00 0.00 79,250,000.00 3.01 . 3.01.01 . 16.05 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 1,500,000.00 123,115,000.00 0.00 124,615,000.00 3.01 . 3.01.01 . 16.06 Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas{Speed Pengawas 0.00 241,760,000.00 0.00 24-1,760,000.00 3.01 . 3.01.01 . 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Oaya A/am 0.00 383,420,000.00 0.00 383,420,000.00 3.01 . 3.01.01 . 17. 01 Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Keeil 0.00 285,600,000.00 0.00 285,600,000.00 3.01 . 3.01.01 . 17 . 02 Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut, Suaka Perikanan, dan Keanekaragaman Hayati Laut 0.00 30,360,000.00 0.00 30,360,000.00 3.01.3.01.01.17.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 0.00 67,460,000.00 0.00 67,460,000.00 3.01 . 3.oi.Ol . 20 Program Pengelolaan Sudidaya Lauf, Payau dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pu/au Kecil 0.00 625,720,000.00 0.00 625,720,000.00 3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 Kegiatan Pengembangan Budidaya Air Payau 0.00 386,000,000.00 0.00 386,000,000.00 3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 Kegiatan Pengembangan BudidaYrl Air Laut 0.00 103,700,000.00 0.00 103,700,000.00 3.01 .3.01.01 . 20 . 03 Kegiatan Peningkatan Kemitraan Pelaku Usaha Perikanan 0.00 136,020,000.00 0.00 136,020,000.00 3.01 . 3.01.01 . 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 0.00 7,042,280,000.00 0.00 7,042,280,000.00 3.01 . 3.01.01 . 21. 01 Kegiatan Pen.Qembangan 5arana dan Prasarana Perikanan Tangkap 0.00 6,832,260,000.00 0.00 6,832,260,000.00 3.01 . 3.01.01 . 21 . 02 Peningkatan KetrampiJan dan Pengetahuan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap 0.00 210,020,000.00 0.00 210,020,000.00 3.01 . 3.01.01 . 23 Program Optimalisasi Pengelo/aan dan pemasaran produksi perikanan 0.00 ! 5,122,555,000.00 0.00 5,122,555,000.00 3.01 . 3.01.01 . 23 . 01 Peningkatan Jaminan Mutu dan Daya Saing Komoditi Perikanan 0.00 , 2,807,510,000.00 0.00 2,807,510,000.00 3.01 . 3.01 01 . 23 . 02 Penguatan Sistem logistik Ikan Nasional 0.00 1,818,400,000.00 0.00 1,818,400,000.00 3.01 . 3.01.01 . 23 . 03 Peningkatan Kemitraan Pelaku Usaha dan Sistem Pemasaran Hasil Perikanan 0.00 496,645,000.00 0.00 496,645,000.00 3.01 . 3.01.01 . 25 Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (UPTO Salai Pengujian, Penerapan Mutu, dan Oiversifikasi 0.00 199,255,000.00 0.00 199,255,000.00 Pr,,,'uk Perikanan l . 3.01 . 3.01.01 . 25 . 01 Penguatan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan HasH Perikanan (UPTD BP2MDPP) 0.00 199,255,000.00 0.00 199,255,000.00 3.01 . 3.01.01 . 26 Program Peningkatan Produksi dan Pe/ayanan Teknis (UPTO-Balai Perikanan Budidaya Laut dan PayaL!) 0.00 871,925,000.00 15,000,000.00 886,925,000.00 3.01 . 3.01.01 . 26 . 01 Peningkatan Produksi Benih Unggul (UPTD. Balai Perikanan Budidaya Laut dan Payau) 0.00 871,925,000.00 15,000,000.00 886,925,000.00 3.01 . 3.01.01 . 27 Program Pelayanan Sarana Proc/uksi Perikanan (UPTO Pelabuhan Perikanan Tenda) 39,600,000.00 474,645,000.00 46,733,315.00 560,978,315.00 3.01 . 3.01.01 . 27 . 01 Penyediaan 5arana Penunjang Kepelabuhanan (UPTD PP. Tenda) 0.00 27,800,000.00 46,733,315.00 74,533,315.00 3.01 . 3.01.01 . 27 . 02 Peningkatan Mutu Pelayanan Kepelabuhanan (UPTD PP. Tenda) 39,600;000.00 446,845,000.00 0.00 486,445,000.00 3.01 . 3.01.01 . 28 Program Pe/ayanan Sarana Produksi Perikanan (UPTO Pelabuhan Perikanan Gentuma) 0.00 70,200,000.00 30,000,000.00 100,200,000.00 3.01 . 3.01.01 . 28 . 01 Peningkatan Mutu Pelayanan Kepelabuhanan (UPTD PP. Gentuma) 0.00 70,200,000.00 30,000,000.00 100,200,000.00 3.01 . 3.01.01 . 29 Peningkatan 5arana dan Prasarana Perkantoran (OAK) 0.00 468,000,000.00 11,175,000,000.00 11,643,000,000.00 3.01 . 3.01.01 .29.04 Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK) 0.00 468,000,000.00 11,175,000,000.00 11,643,000,000.00 3.02 Pariwisata 525,800,000.00 7,927,301,206.00 142,400,000.00 8,595,501,206.00 3.02 . 3.02.01 DINAS PARIWISATA 525,800,000.00 7,927,301,206.00 142,400,000.00 8,595,501,206.00 3.02 . 3.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SON Aparatur (Oinas Pariwisata) 75,240,000.00 754,252,468.00 142,400,000.00 971,892,468.00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG 8<JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6=31+4+5 3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 75,240,000.00 358,123,968.00 0.00 433,363,968.00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 0.00 307,853,500.00 142,400,000.00 450,253,500.00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 03 Peningk2tan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 88,275,000.00 0.00 88,275,000.00 3.02 . 3.02.01 . 02 Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Dinas Pariwisata) 52,800,000.00 386,925,000.00 0.00 439,725,000.00 3.02 . 3.02.01 . 02 . 01 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 0.00 322,425,000.00 0.00 322,425,000.00 3.02 . 3.02.01 . 02 . 02 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan 52,800,000.00 64,500,000.00 0.00 11 7,300,000.00 3.02 . 3.02.01 . 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 113,240,000.00 3,862,660,721.00 0.00 3,975,900,721.00 3.02. 3.02.01 . 15 . 01 Penyiapan 5trategi Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 0.00 596,832,950.00 0.00 596,832,950.00 3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 Promosi Potensi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 27,720,000.00 760,450,000.00 0.00 788,170,000.00 3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 Pengolahan Data dan Informasi Pariwisata 80,520,000.00 548,050,000.00 0.00 628,570,000.00 3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 Pengembangan Promosi 5eni Budaya Pariwisata 5,000,000.00 1,957,327,771.00 0.00 1,962,327,771.00 3.02 . 3.02.01 . 16 Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata 204,000,000.00 669,606,499.00 0.00 873,606,499.00 3.02.3.02.01 . 16 . 01 Penataan Obyek Wisata Provinsi Gorontalo 152,520,000.00 356,770,749.00 0.00 509,290,749.00 3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 Perencanaan Obyek Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat 26,400,000.00 61,895,000.00 0.00 88,295,000.00 3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 Pembinaan Industr! Pariwisata 25,080,000.00 250,940,750.00 0.00 276,020,750.00 3.02.3.02.01 . 17 Program Pengembangan Ekonomi Kreati!, Kelembagaan dan SOM Pariwisata 80,520,000.00 589,856,518.00 0.00 670,376,518.00 3.02.3.02.01. 17 . 01 Pengembangan Kawasan Kreatif Potensial 27,720,000.00 230,802,000.00 o.oc 258,522,000.00 3.02.3.02.01 . 17 . 02 Penguatan Kelembagaan Kepariwisataan 25,080,000.00 172,024,518.00 0.00 197,104,518.00 3.02 . 3.02.01 . 17 . 03 Pengembangan SDM Pariwisata 27,720,000.00 187,030,000.00 0.00 214,750,000.00 3.02 . 3.02.01 . 20 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (OAK) 0.00 1,664,000,000.00 0.00 1,664,000,000.00 3.02 . 3.02.01 . 20 . 01 Penataan Amenitas Pariwisata (OAK) 0.00 1,000,000,000.00 0.00 1,000,000,000.00 3.02 . 3.02.01 . 20 . 02 Penataan Kawasan Pariwisata (OAK) 0.00 664,000,000.00 0.00 664,000,000.00 3.03 Pertanian 4,673,820,000.00 25,259,653,262.00 11,224,872,000.00 41,158,345,262.00 3.03 . 3.03.01 DINA5 PERTANIAN I 4,673,820,000.00 25,259,653,262.00 11,224,872,000.00 41,158,345,262.00 3.03 . 3.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi, 5arana Prasarana dan SOH Aparatur (Oinas Pertanian) 415,800,000.00 3,101,243,300.00 176,000,000.00 3,693,043,300.00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Dir.as Pertanian) 318,780,000.00 944,277,950.00 0.00 1,263,057,950.00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD~PPSBP) . 13,860,000.00 520,959,000.00 4,500,000.00 539,319,000.00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 03 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPTP) 13,860,000.00 448,383,000.00 0.00 462,243,000.00 3.03 . 3.03.01 . 01 . OS Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD Balai Perbibit3n Temak) 13,860,000.00 222,619,750.00 0.00 236,479,750.00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 Peningkatan sarana prasarana perkantoran 0.00 214,700,000.00 171,500,000.00 386,200,000.00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 09 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pertanian 0.00 282,520,000.00 0.00 282,520,000.00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD BaJai Pelatihan Teknis Pertanian) . 55,440,000.00 306,138,600.00 0.00 361,578,600.00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD Laboratorium Veteriner) 0.00 161,645,000.00 0.00 161,645,000.00 3.03 . 3.03.01 . 02 Program Perencanaanf Evaluasi, M!1nitoring dan Pelaporan ( Oinas Pertanian) 445,440,000.00 1,125,624,632.00 0.00 1,571,064,632.00 3.03 . 3.03.01 . 02 . 01 I'erencanaan Koordinasi Prcgram, Monitoring Dan Evaluasi 97,020,000.00 653,136,550.00 0.00 750,156,550.00 3.03 . 3.03.01 . 02 . 02 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan 41,580,000.00 88,760,000.00 0.00 130,340,000.00 3.03 . 3.03.01 . 02 . 03 Penyusunan Data 5atistik: dan 5istem Informasl Pertanian 306,840,000.00 383,728,082.00 0.00 690,568,082.00 3.03 . 3.03.01 . 19 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/ Populasi Ternak berkelanjutan 3,660,120,000.00 20,268,768,830.00 24,825,000.00 23,953,713,830.00 3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 Penyediaan benih padi dan jagung 138,600,000.00 4,349,680,000.00 0.00 4,488,280,000.00 3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 Penyediaan benih kacang~kacangan, umbi~umbian dan pupuk 27,720,000.00 169,915,000.00 0.00 197,635,000.00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH1 2 3 4 5 6 3+4+5 3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 Produksi Benih/Bibit Unggul Tanaman Pangan 214,920,000.00 87,640,000.00 .. 0.00 302,560,000.003.03. 3.03.01 . 19 . 04 Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian OPT Tanaman Pangan 138,600,000.00 140,200,000.00 0.00 278,800,000.003.03. 3.03.01 . 19.05 Pengawasan Mutu dan 5ertifikasi Benih Tanaman Pangan 193,680,000.00 155,259,000.00 0.00 348,939,000.003.03. 3.03.01 . 19. 06 Penyediaan benih 5ayuran, biofarmaka dan pupuk 69,300,000.00 804,825,000.00 0.00 874,125,000.003.03.3.03.01 . 19.07 Penyediaan benih Buah 45,360,000.00 89,645,000.00 0.00 135,005,000.003.03 . 3.03.01 . 19 . 08 Penyediaan Benih/Bibit Ungguf hortikultura 177,940,000.00 180,380,000.00 0.00 358,320,000.003.03 . 3.03.01 . 19 . 09 Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian OPT hortikultura 99,960,000.00 120,105,000.00 0.00 220,065,000.003.03. 3.03.01 . 19 . 10 Pengawasan Mutu dan Sertifjkasi Benih/bibit Hortikultura 92,285,000.00 101,230,000.00 0.00 193,515,000.003.03. 3.03.01 . 19 . 11 Penyediaan benihjbibit Tanaman Semusim, Rempah dan pupuk 69,300,000.00 253,200,000.00 0.00 322,500,000.003.03. 3.03.01 . 19. 12 Penyediaan benihjbibit tanaman tahunan, penyegar dan pupuk 69,300,000.00 346,575,000,00 0.00 415,875,000.003.03. 3.03.01 . 19 . 13 Penyendalian OPT Tanaman Perkebunan 27,720,000.00 55,040,000.00 0.00 B2,760,000.003.03 . 3.03.01 . 19 . 14 Penyediaan pakan ternak 41,580,000.00 216,160,000.00 0.00 257,740,000.003.03,.3.03.01.19.15 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis 221,760,000.00 204,420,000.00 0.00 426,180,000.003.03 . 3.03.01 . 19 . 16 Penyediaan Bibit Ternak 429,660,000.00 9,151,845,000,00 0.00 9,581,505,000.003.03.3.03.01.19.17 Produksi Bibit Ternak Ruminansia 279,600,000.00 815,227,630.00 24,825,000.00 1,119,652,630.003.03 . 3.03.01 . 13 . 18 Produksj Bibit Ternak non Ruminansia 226,800,000.00 1,057,599,700.CJO O.UO 1,284,399,700.003.03.3.03.01 . 19. 19 Pengadaan Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan 54,720,000.00 50,250,000.00 0.00 104,970,000.003.03. 3.03.01 . 19.20 Pengadaan Sarana Pasca Panen Hortikultura 27,720,000.00 107,155,000.00 0.00 134,875,000.003.03.3.03.01 . 19.22 Survey Pengelolaan lahan dan Air 41,580,000.00 96,450,000,00 0.00 138,030,000.003.03 . 3.03.01 . 19 . 23 Penyediaan Sarana Prasarana Produksi dan Atsint.an 55,440,000.00 262,415,000.00 0.00 317,855,000.003.03.3.03.01 . 19 . 24 Pelayanan Brigade Aisintan 69,300,000.00 347,722,500.00 0.00 417,022,500.003.03 . 3.03.01 . 19 . 25 Advokasi kepesertaan Asuransi 31,500,000.00 77,450,000.00 0.00 108,950,000.003.03.3.03.01 . 19, 26 Oiagnosa dan PenyidikJn Secara Cepat, Tepat dan Akurat Temadap Gejala Penyakit Hewan Mer.ular 69,300,000.00 135,640,000.00 0.00 204,940,000.003.03.3.03.01 . 19, 27 Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian 55,440,000.00 173,830,000.00 0.00 229,270,000.003.03. 3.03.01 . 19.28 Pembinaan Kelampak Tani I 55,440,000.00 126,080,000.00 0.00 181,520,000.003.03 . 3.03.01 . 19 . 29 Penguatan Ketenagaan Penyuluh Pertanian 280,335,000.00 66,945,000.00 0.00 347,280,000.003.03 . 3.03.01 . 19 . 30 Pengembangan Pertanian Berbasis Konservasi 210,000,000.00 342,715,000.00 0.00 552,715,000.003.03.3.03.01 . 19.31 Pengembangan Kawasan. Pertanian Terpadu 18,000,000.00 111,150,000.00 0.00 129,150,000.003.03 . 3.03.01 . 19.32 Penyediaan Benih Unggul Tanaman perkebunan 127,260,000.00 72,020,000.00 0.00 199,280,000.003.03 . 3.03.01 . 36 Program Pengembangan SON Pertanian 83,160,000.00 204,266,500.00 0.00 287,426,500.003.03 . 3.03.01 . 36 . 02 Pengembangan SOM Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian 83,160,000.00 204,266,500.00 0.00 287,426,500.003.03 . 3.03.01 . 43 Program Penyediaan Pangan Asal Hewan yang Aman, sehat, Utuh dan Halal (PAH ASUH) 41,580,000.00 184,785,000.00 55,000,000.00 281,365,000.003.03 . 3.03.01 . 43 . 01 Penyediaan PAH-ASUH dan Jaminan Keamanan PAH 27,720,000.00 72,365,000.00 0.00 100,085,000.003.03. 3.03.01 .43 . 02 Oiagnasa dan Penyidikan secara Cepat, Tepat dan Akurat temadap Pangan Asal Hewan (Oaging, Susu, Te!ur) 13,860,000.00 112,420,000.00 55,000,000.00 181,280,000.003.03 . 3.03.01 . 50 Program Peningkatan Hi/ai Tambah Hasil Pertanian 27,720,000.00 261,015,000.00 0.00 288,735,000.00 3.03.3.03.01 .50 .01 Pengalahan HasH Tanaman Pangan pada KPT 0.00 0.00 0.00 0.00 3.03 . 3.03.01 . 50 . 02 Pengalahan Hasil Hortikultura pada KPT 0.00 0.00 0.00 0.003.03 . 3.03.01 . 50 . 03 Pengalahan Hasil Petemakan pada KPT 0.00 0.00 0.00 0.003.03 . 3.03.01 , 50 . 04 Pengolahan HasH Perkebunan pada KPT 27,720,000.00 137,815,000.00 0.00 165,535,000.003.03 . 3.03.01 . 50 . 05 Promasi produk unggulan pertanian 0.00 123,200,000.00 0.00 123,200,000.00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, lENIS BELANlA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & lASA MODAL lUw-lLAH 1 2 3 4 S 6 3 +4+5 3.03 . 3.03.01 . 57 Pembangunan/Perbaikan Balai Diktat Pertanian dan SMK Pertanian serta Penyediaan Sarana Pendukung 0.00 113,950,000.00 10,969,047,000.00 11,082,997,000.00 I/OAKI 3.03 . 3.03.01 . 57 . 01 Pembangunan UPTD Balai Diklat Pertanian dan Sarana Pendukungnya (DAK) 0.00 113,950,000.00 10,969,047,000.00 11,082,997,000.00 3.04 Kehutanan 825,000,000.00 4,278,000,000.00 1,320,000,000.00 6,423,000,000.00 3.04 . 2.05.01 DINAS LINGKUNGAN HlDUP DAN KEHUTANAN 825,000,000.00 4,278,000,000.00 1,320,000,000.00 6,423,000,000.00 3.04 . 2.05.01 . 22 Program Rehabilitasi dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (OAK Fisik) 825,000,000.00 4,278,000,000.00 1,320,000,000.00 6,423,000,000.00 3.04 . 2.05.01 .22.01 Pembuatan Hutan Manunggal (DAK Fisik) 622,500,000.00 677,500,000.00 0.00 1,300,000,000.00 3.04 . 2.05.01 . 22 . 02 Pembuatan Model Agroforestry dan Hutan Rakyat (DAK Fisik) 202,500,000.00 1,097,500,000.00 0.00 1,300,000,000.00 3.04 . 2.05.01 . 22 . 03 Rehabilltasl Hutan dan Lahan pada DAS Prioritas (OAK Fisik) 0.00 2,000,000,000.00 320,000,000.00 2,320,000,000.00 3.04 . 2.05.01 . 22 . 04 Operas; Pengamanan dan Perlindungan Hutan (OAK Fisik) 0.00 100,000,000.00 1,000,000,000.00 1,100,000,000.00 3.04 . 2.05.01 . 22 . 05 Kelola Kawasan Perhutanan Sosial (OAK Fisik) 0.00 403,000,000.00 0.00 403,000,000.00 3.05 Energi dan Sumberdaya Mineral 106,800,000.00 23,241,518,250.00 8,350,000,000.00 31,698,318,250.00 3.05 . 2.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI 106,800,000.00 23,241,518,250.00 8,350,000,000.00 31,698,318,250.00 3.05 . 2.12.01 . 18 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan (OAK) 0.00 1,767,601,000.00 8,350,000,000.00 10,117,601,000.00 3.05 . 2.12.01 . 18 . 01 Pengembangan Energi Baru Terbarukan (OAK) 0.00 1,767,601,000.00 8,350,000,000.00 10,117,601,000.00 3.05. 2.12.01 . 22 Program Penyelidikan dan Pelayanan Geologi 0.00 140,285,000.00 0.00 140,285,000.00 3.05 . 2.12.01 . 22 . 01 Penyelidlkan Geologi Teknik Untuk Menunjang Infrastruktur 0.00 140,285,000.00 0.00 140,285,000.00 3.05 . 2.12.01 . 23 Program Pengelolaan Pertambangan Mineral 26,400,000.00 128,535,000.00 0.00 154,935,000.00 3.05 . 2.12.01 . 23 . 01 Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan 26,400,000.00 128,535,000.00 0.00 154,935,000.00 3.05.2.12.01 . 24 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan 80,400,000.00 21,205,097,250.00 0.00 21,285,497,250.00' 3.05 . 2.12.01 . 24 . 01 Pengembangan_Ketenagalistrikan Daerah 26,400,000.00 553,910,000.00 0.00 580,310,000.00 3.05. 2.12.01 . 24 . 02 Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum 0.00 19,918,000,000.00 0.00 19,918,000,000.00 3.05.2.12.01 . 24 . 03 Pengawasan Ketersediaan Energi 27,000,000.00 187,875,000.00 O.pO 214,875,000.00 3.05.2.12.01 . 24 . 04 Pengembangan Energi Baru Terbarukan 27,000,000.00 195,312,250.00 0.00 222,312,250.00 3.05 . 2.12.01 . 24 . 05 Penyusunan Rencana Umum Energi Oaerah 0.00 350,000,000.00 0'00 350,000,000.00 3.06 . Perdagangan 3,900,000.00 1,310,176,542.00 198,000,000.00 1,512,076,542.00 3.06. 2.11.01 DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRJAN DAN PERDAGANGAN 3,900,000.00 1,310,176,542.00 198,000,000.00 1,512,076,542.00 3.06.2.11.01 . 15 Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan dalam Negeri 0.00 989,250,000.00 0.00 989,250,000.00 3.06.2.11.01 . 15.01 Pengawasan Perdagangan di wilayah Perbatasan antar Provinsi 0.00 0.00 0.00 0.00 3.06.2.11.01 . 15 . 02 Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis 0.00 872,400,000.00 0.00 872,400,000.00 3.06.2.11.01 . 15.03 Peningkatan Pengawasan Pereda ran Barang dan Jasa 0.00 116,850,000.00 0.00 116,850,000.00 3.06.2.11.01.17 . Program Peningk8tan dan Pengembangan Ekspor daerah 1,500,000.00 156,421,000.00 0.00 157,921,000.00 I 3.06.2.11.01.17. 01 Promosi dan Pengembangan Produk Ekspor Daerah 1,500,000.00 156,421,000.00 0.00 157,921,000.00 3.06.2.11.01 . 20 Program Peningkatan Standardisasi Mutu Barang 2,400,000.00 164,505,542.00 198,000,000.00 364,905,542.00 3.06.2.11.01 . 20.01 Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang 0.00 66,637,542.00 198,000,000.00 264,637,542.00 3.06. 2.11.01 . 20 . 02 Penerapan Standardisasi Mutu Barang 2,400,000.00 97,868,000.00 0.00 100,268,000.00 3.07 Perindustrian 196,660,000.00 1,153,520,000.00 0.00 1,350,180,000.00 3.07. 2.11.01 DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 196,660,000.00 1,153,520,000.00 0.00 1,350,180,000.00 3.07.2.11.01 . 16 Program Pengembangan rndustri Kedl Menengah 196,660,000.00 1,153,520,000.00 0.00 1,350,180,000.00 3.07.2.11.01 . 16.01 Pengembangan Agro Industri & Industri Pangan Daerah 1,350,000.00 119,650,000.00 0.00 121,000,000.00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG 8<JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6= 3+4+5 3.07. 2.11.01 . 16. 02 Pengembangan Indu5tri Kerajinan Daerah 73,760,000.00 376,240,000.00 0.00 450,000,000.00 3.07 . 2.11.01 . 16.03 Pengembangan Industri Hulu dan Hilir 22,800,000.00 239,100,000.00 0.00 251,900,000.00 3.07. 2.11.01 . 16.04 Pembinaan teknologi Industri Pangan 2,250,000.00 122,150,000.00 0.00 124,400,000.00 3.07. 2.l1.01 . 16. 05 Pembinaan Teknologi Industri Kimia, Kerajinan, Sandang dan Aneka 1,500,000.00 80,900,000.00 0.00 B2,400,000.00 3.07. 2.11.01 . 16.06 Pembinaan Teknologi Industri Logam dan Mesin 1,400,000.00 91,730,000.00 0.00 93,130,000.00 3.07.2.11.01.16.07 Pengembangan sentra industri a9ro terpadu 93,600,000.00 123,750,000.00 0.00 217,350,000.00 3.08 Transmigrasi 142,200,000.00 964,786,250.00 0.00 1,106,986,250.00 3.08. 2.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI 142,200,000.00 964,786,250.00 0.00 1,106,986,250.00 3.08. 2.12.01 . 25 Program Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi 52,800,000.00 120,816,250.00 0.00 173,616,250.00 3.08 . 2.12.01 . 25 . 01 Pembinaaan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Mental Spiritual bagi Masyarakat Transmigrasi 52,800,000.00 120,816,250.00 0.00 173,616,250.00 3.08. 2.12.01 . 25 . 02 Pembinaan dan Pelatihan Aparatur UPT di Kawasan Transrnigrasi 0.00 0.00 0.00 0.00 3.08 . 2.12.01 . 26 Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 79,200,000.00 587,610,000.00 0.00 666,810,000.00 3.08. 2.12.01 . 26 . 01 Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi 52,800,000.00 382,100,000.00 0.00 434,900,000.00 3.08 . 2.12.01 . 26 . 02 Rencana Kawasan Transmigrasi 26,400,000.00 205,510,000.00 0.00 231,910,000.00 3.08. 2.12.01 . 27 Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Tenaga Kerja, Latihan Transmigrasi dan Pengembangan 10,200,000.00 255,360,000.00 0.00 266,560,000.00 Produktifitas Oaerah.(UPTO BL~ Transmigrasi dan pengembangan Produktifitas) 3.08. 2.12.01 .27.01 Pendidikan dan Petatihan Kompetensi Bagi Tenaga Kerja dan Pencari Kerja 5,100,00G.00 130,780,000.00 0.00 135,880,000.00 3.08 . 2.12.01 . 27 . 02 Pelatihan dan Pengembangan Produktivitas Warga Transmigrasi 5,100,000.00 125,580,000.00 0.00 130,680,000.00 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 12,804,788,000.00 117,305,856,529.11 13,447,183,000.00 143,557,827,529.11 4.01 Administrasi Pemerintahan 9,012,948,000.00 87,964,611,985.00 11,233,433,000.00 108,210,992,985.00 4.01 .4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH 6,389,663,000.00 46,289,364,632.00 9,956;855,000.00 62,635,882,632.00 4.01 . 4.01.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SOH Aparatur (Biro Humas dan Protokeler) 439,200,000.00 936,189,659.00 378,500,000.00 1,753,889,659.00 4.01 .4.01.03. 01 . 18 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 439,200,000.00 201,821,659.00 0.00 641,021,659.00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 0.00 657,568,000.00 378,500,000.00 1,036,068,000.00 4.01.4.01.03.01 . 20 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 0.00 76,800,000.00 0.00 76,800,000.00 4.01 . 4.01.03 . 01 Program PeJayanan Administrasi, sarana Prasarana dan SOH Aparatur (Biro Hukum dan Oraganisasi) 110,000,000.00 286,708,162.00 0.00 396,708,162.00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 04 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 110,000,000.00 135,960,000.00 0.00 245,960,000.00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 05 Peningkatan 5arana Prasarana Perkantoran 0.00 84,641,807.00 0.00 84,641,807.00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 Peningkatan Kompetensi Aparatur Melalui Diklat dan Bimtek 0.00 66,106,355.00 0.00 66,106,355.00 4.01 . 4.01.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SOH Aparatur (Biro Kesejahteraan Sosial) 312,840,000.00 121,263,584.00 69,750,000.00 503,853,584.00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Pmgadaan) 312,840,000.00 112,763,584.00 0.00 425,603,584.00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Pengadaan) . 0.00 8,500,000.00 69,750,000.00 78,250,000.00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 25 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (Biro Pengadaan) 0.00 0.00 0.00 0.00 4.01 . 4.01.03 . 01 Program PeJayanan Administrasi, sarana Prasarana dan SOH Aparatur (Biro Pemerintahan dan Otda) 297,000,000.00 233,991,829.00 6,000,000.00 536,991,829.00 4.01 . 4.01.03 . 01 .01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Pemerintahan) 297,000,000.00 118,666,329.00 0.00 415,666,329.00 4.01 .4.01.03. 01 . 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 0.00 55,325,500.00 6,000,000.00 61,325,500.00 4.01 .4.01.03 . 01 .03 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 4.01 .4.01.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi, sarana Prasarana dan SOH Aparatur (Biro Umum) 1,188,300,000.00 4,292,077,940.00 8,059,355,000.00 13,539,732,940.00 KODE URAIAN URUSAN, ORGAN!5A5I, JENI5 BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JA5A MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6-3+4+5 4.01 .4.01.03 . 01 . 13 Petayanan Jasa Administrasi Perkantoran 620,300,000.00 642,293,453.00 0.00 1,262,593,453.00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 14 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 0.00 1,031,300,000.00 8,059,355,000.00 9,09<J,655,000.00 4.01 .4.01.03.01 . 15 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 0.00 242,340,000.00 0.00 242,340,000.00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 Pemeliharaan Gedung / Peralatan Kantor 5:>8,000,000.00 1,776,000,487.00 0.00 2,344,000,487.00 4.01 .4.01.03.01 . 17 Pemeliharaan Kenderaan Dinas Operasiona! 0.00 600,144,000.00 0.00 600,144,000.00 4.01 . 4.01.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SOM Aparatur (P2LP) 208,120,000.00 470,243,191.00 139,750,000.00 8IS,113,191.00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Pengendalian Pembangunan dim Layanan Pengadaan) 208,120,000.00 134,781,191.00 0.00 342,901,191.00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 Penlngkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan) 0.00 30,450,000.00 139,750,000.00 170,200,000.00 4.01 .4.01.03.01 .09 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (Biro Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan) 0.00 91,350,000.00 0.00 91,350,000.00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 0.00 213,662,000.00 0.00 213,662,000.00 4.01 . 4.01.03 . 02 Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Biro Kesra) 0.00 95,980,000.00 0.00 95,980,000.00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 01 Pe:-encanaan,Koordinasi dan MonitoringjEvaluasi Kegiatan 0.00 95,980,000.00 0.00 95,980,000.00 4.01 . 4.01.03 . 02 Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Biro Hukum dan, Organisasi) 0.00 110,177,259.00 0.00 110,177,259.00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Program 0.00 110,177,259.00 0.00 110,177,259.00 4.01 .4.01.01.02 Program Perencimaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Biro Humas dan Protokoler) 0.00 229,314,081.00 0.00 229,314,081.00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 01 Prencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 0.00 122,954,248.00 0.00 122,9,4,248.00 4.01 .4.01.03.02.02 Penatausahaan Laporan Keuangan 0.00 106,359,833.00 0.00 106,359,833.00 4.01 . 4.01.03 . 02 Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Biro Umum) 0.00 310,891,879.00 0.00 310,891,879.00 4.01 .4.01.03.02.01 Perencanaan, Koordinasl, Monitoring dan Evaluasi 0.00 160,891,879.00 0.00 160,891,879.00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 02 Penatausahaan dan Penyusunan laporan Keuangan 0.00 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00 4.01 . 4.01.03 . 03 Program Peningkatan Layanan Kedinasan (P~mpinan Setda) . 2,820,895,000.00 19,529,208,525.00 1,303,500,000.00 23,653,603,525.00 4.01 . 4.01.03 . 03 . 01 Pelayanan Umum Kedinasan Kepala Daerah (Gubemur) 0.00 4,485,000,000.00 115,000,000.00 4,600,000,000.00 4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 Pelayanan Umum Rumah Tangga Kepala Daerah (Gubemur) , 913,520,000.00 2,025,970,000.00 422,500,000.00 3,361,990,000.00 4.01 . 4.01.03 . 03 . 03 Pelayanan Umum Kedinasan Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubemur) 0.00 2,431,716,000.00 59,000,000.00 2,490,716,000.00 4.01 .4.01.03 . 03 . 04 Pelayanan Umum Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur) 802,525,000.00 1,601,919,000.00 390,000,000.00 2,794,444,000.00 4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 Pelayanan Umum Kedinasan Pemerintahan Provinsi Gorontalo 1,104,850,000.00 8,651,790,560.00 317,000,000.00 10,073,640,560.00 4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 Pelayanan Umum Kegiatan Pemerintahan Provinsi 0.00 332,812,965.00 0.00 332,812,965.00 4.01 . 4.01.03 . 03 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 0.00 485,934,000.00 0.00 485,934,000.00 4.01 . 4.01.03 . 03 . 01 Pelayanan Keprotokolan Pemerint3h Dalam Daerah 0.00 324,084,000.00 0.00 324,084,000.00 4.01 .4.01.03.03.02 Pelayanan Keprotokolan Pemerintah Luar Daerah . 0.00 161,850,000.00 0.00 161,850,000.00 4.01 . 4.01.03 . 03 Program Peningkatan Pelayaniin Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Kedinasan 0.00 1,043,450,000.00 0.00 1,043,450,000.00 Pemerintah Provinsi Gorontalo 4.01 .4.01.03.03.01 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemda Lainnya 0.00 234,650,000.00 0.00 234,650,000.00 4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 Penrngkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo 0.00 527,900,000.00 0.00 527,900,000.00 4.01 .4.01.03.03.03 Monitoring Aset dan Bantuan Barang Hibah 0.00 135,450,000.00 0.00 135,450,000.00 4.01 . 4.01.03 . 03 . 04 Penatausahaan dan Penyusunan Dokumen Aset 0.00 145,450,000.00 0.00 145,450,000.00 4.01 .4.01.03 . 04 Program Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 0.00 537,410,000.00 0.00 537,410,000.00 . 4.01 .4.01.03. 04 . 12 Koordinasi dan Pembinaan Atas Penyelenggaraan Urusail Pemerintahan dan Pengembangan Otonomi Daerah 0.00 175,000,000.00 0.00 175,000,000.00 4.01 .4.01.03 . 04 . 13 Koordinasi/Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Provinsi, Instansi 0.00 82,410,000.00 0.00 82,410,000.00 Vertikal dan Ppmda Kabuoaten/Kota 4.01.4.01.03.04. 14 Pelayanan Aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya, Legislatif (DPR RI, DPD RI dan DPRD) 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI. BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 S 6- ~+4+S . 4.01 .4.01.03.04. 15 Pelayanan Administrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala DaerahjWakil Kepala Daerah 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 4.01 . 4.01.03 . 04 . 16 Penguatan Daerah Otonom 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 4.01 . 4.01.03 . 04 . 17 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Layanan luran APPSI 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 4.01 . 4.01.03 . 15 Progra(TI Penataan Wi/ayah Provinsi 0.00 304,626,250.00 0.00 304,626,250.00 4.01 .4.01.03 . 15.06 Penetapan dan PemasangannTugujPilar Batas Antar Daerah dan Fasilitasi Persehsihan Batas Antar Daerah 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 4.01 . 4.01.03 . 15 . 09 Penaataan dan Penamaan Rupabumi (Toponimi) 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 4.01 . 4.01.03 . 15. 10 Koordinasi Evaluasi Kecamatan dan Peraksanaan Pemerintahan bidang Oekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 0.00 106,660,000.00 0.00 108,660,000.00 4.01 .4.01.03. 15. 11 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Instansi Vertikal dan Pemerintah Kabupaten/Kota se ProvinSi 0.00 70,966,250.00 0.00 70,966,250.00 GorontaJo 4.01 . 4.01.03 . 17 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 129,660,000.00 614,420,000.00 0.00 744,300,000.00 4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 Pengkajian Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah 60,460,000.00 66,520,000.00 0.00 129,000,000.00 4.01.4.01.03.17.02 Pengkajian dan Pendampingan Ranperda 31,500,000.00 78,500,000.00 0.00 11 0,000,000.00 4.01.4.01.03.17.03 Sosialisasi dan Publikasi Peratur~n Perundang-Undangan 37,900,000.00 467,400,000.00 0.00 505,300,000.00 4.01 . 4.01.03 . 18 Program Pendampingan, Layanan dan Penyelenggaraan Bantt/an Hukum 31,500,000.00 552,712,710.00 0.00 584,212,710.00 4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 Pendampingan Peneyelesaian 5engketa Hukum 31,500,000.00 286,606,355.00 0.00 318,106,355.00 4.01 .4.01.03 . 16. 02 Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin 0.00 66,106,355.00 0.00 66,106,355.00 4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 Pelayanan Hukum Terpadu Melalui Sidang Itsbat Melalui Sir:1angItsbat Nikah Mobile 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 4.01 .4.01.03. 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desai Kelurahan 0.00 564,850,000.00 0.00 584,650,000.00 4.01 .4.01.03. 16. 01 Pengendalian Sistim Informasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 4.01 . 4.01.03 . 18 . OS Koordinasi Pengelolaan Kelembagaan, Pendapatan Serta Kekayaan Desa/Kelurahan 0.00 75,000,OCO.00 0.00 75,000,000.00 4.01 .4.01.03. 18. 06 Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 4.01 . 4.01.03 . 18 . 07 Praktek Kerja Lapangan IPDN 0.00 334,850,000.00 0.00 334,650,000.00 4.01 .4.01.03. 16 Program peningkatan kualitas pelayanan InTormasi 426,046,000.00 3,590,921,051.00 0.00 4,016,969,051.00 4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 Kerjasama dengan media mapa dan media lainnya 0.00 2,096,064,051.00 0.00 2,096,064,051.00 4.01 .4.01.03. 18. 02 Peliputan, Publikasi dan Dokumentasi Kebijakan pembangunan Pernerintah Daerah 0.00 933,625,000.00 0.00 933,625,000.00 4.01 . 4.01.03 . 16.03 Penyebarluasan informasi melalui Radio Suara Rakyat Hulondalo 426,046,000.00 561,212,000.00 0.00 987,260,000.00 4.01 .4:01.03. 19 Program Penataan MOU dan Perjanjian Kerja sama 0.00 83,343,000.00 0.00 83,343,000.00 4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 Pendampingan Penyusunan MoU dan Perjanjian Kerja Sarna 0.00 45,000,000.00 0.00 45,000,000.00 4.01 . 4.01.03 . 19 . 02 Pelayanan Penyusunan MoU dan Kerjasama Temadap Inlsiatif Kerjsama Pembangunan 0.00 38,343,000.00 0.00 36,343,000.00 4.01 . 4.01.03 . 20 Program Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pemajuan HAM 0.00 70,025,600.00 0.00 70,025,600.00 4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 Koordinasi dan konsolidasi Data PPNS Provinsi, Kabupaten/Kota 5erta Pendataan Rencana Aksi HAM Provinsi Gorontalo 0.00 70,025,600.00 0.00 70,025,600.00 4.01 .4.01.03. 22 Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah 27,720,000.00 364,914,766.00 0.00 392,634,786.00 4.01 . 4.01.03 . 22 . 01 Pembinaan dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah 27,720,000.00 142,257,259.00 0.00 169,977,259.00 4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 Bimbingan Teknis Analisis Jabatan 0.00 176,141,607.00 0.00 176,141,807.00 4.01 . 4.01.03 . 22 . 03 Monitoring dan Evaluasi Anjabl ABK Kabupaten/Kota 0.00 44,515,720.00 0.00 44,515,720.00 4.01 .4.01.03.23 Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 27,860,000.00 333,724,126.00 0.00 361,604,126.00 4.01 .4.01.03. 23 . 01 Bimbingan Teknik 5istem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemetintah 2,000,000.00 222,247,166.00 0.00 224,247,186.00 4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Konsolidasi Data Kinerja Instansi Pemerintah 25,880,000.00 111,476,940.00 0.00 137,356,940.00 4.01 .4.01.03 . 24 Program Penyusunan Dokumen dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 80,260,000.00 342,720,000.00 0.00 423,000,000.00 4.01 . 4.01.03 . 24 . 01 Bimbingan Teknis Penyusunan Standar pelayanan minimal dan penyusunan laporan capaian kineja SPM 76,660,000.00 76,320,000.00 0.00 155,000,000.00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG 8<JASA MODAL JU""LAH 1 2 3 4 5 6-3+4+5 4.01 . 4.01.03 . 24.02 Layanan keikutsertaan pada kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 800,000.00 127,200,000.00 0.00 128,000,000.00 4.01 . 4.01.03 . 24 . 03 Pcnetapan dan Evaluasi SOP 800,000.00 139,200,000.00 0.00 140,000,000.00 4.01 . 4.01.03 . 26 Peningkatan Pelayanan Kegiatan Keagamaan, Adat dan Budaya 290,000,000.00 9,326,350,000.00 0.00 9,616,350,000.00 4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 Petayanan Kegiatan Bulan Sud Ramadhan 0.00 739,800,000.00 0.00 739,800,000.00 4.01 . 4.01.03 . 26.03 Pembinaan dan Pelayanan Keagamaan 0.00 2,172,720,000.00 0.00 2,172,720,000.00 4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 Pelaksanaan Kegiatan Adat dan Budaya 105,000,000.00 108,460,000.00 0.00 213,460,000.00 4.01 . 4.01.03 . 26 . 06 Penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi, TC MTQ dan Keikutsertaan Kafilah ProvinSi Gorontalo di Tingkat Nasional 0.00 887,120,000.00 0.00 887,120,000.00 4.01 .4.01.03 . 26 . 09 PeJayanan Embarkasi Haji Antara (EHA) PrQvinsi Gorontalo 185,000,000.00 5,418,250,000.00 0.00 5,603,250,000.00 4.01 . 4.01.03 . 27 Program Pengendalian Pembangunan 0.00 415,625,000.00 0.00 415,625,000.00 4.01 . 4.01.03 . 27 . 01 Peningkatan Kualltas Pengendalian Pembangunan 0.00 142,012,500.00 0.00 142,012,500.00 4.01 . 4.01.03 . 27 .02 Konsolidasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 0.00 273,612,500.00 0.00 273,612,500.00 4.01 . 4.01.03 . 28 Pengendalian EkfJnomi 0.00 248,550,000.00 0.00 248,550,000.00 4.01 . 4.01.03 . 28 . 02 Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian 0.00 38,150,000.00 0.00 38,150,000.00 4.01 .4.01.03. 28 . 03 Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD Sektor Ekonomi Provinsi Gorontalo pada Pemerintah Kabupaten 0.00 55,400,000.00 0.00 55,400,000.00 dan Kota 4.01 . 4.01.03 . 28 . 04 Rakorev bidang Ekonomi, Sosialisasi Fakta dan Angka dan Retleksi Ekonomi Provinsi Gorontalo 0.00 56,887,500.00 0.00 56,887,500.00 4.01 . 4.01.03 . 28 .05 High Level Meeting TPID, rapat tekrds TPID, rapat Persiapan Sidak 88M dan Elpiji, dan Rapat Pengendalian Bdang Ekonomi 0.00 42,862,500.00 0.00 42,862,500.00 4.01 . 4.01.03 . 28 .06 Pembuatan Buku Indikator Ekonomi 0.00 6,750,000.00 0.00 6,750,000.00 4.01 .4.01.03.28.07 Pembuatan Sistem SiagadiniGo 0.00 48,500,000.00 0.00 48,500,000.00 4.01 . 4.01.03 . 32 Program Peningkafan Layanan Pengadaan 0.00 669,440,000.00 0.00 669,440,000.00 4.01 . 4.01.03 . 32 . 01 Peningkatan Kua1itas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 0.00 429,940,000.00 0.00 429,940,000.00 4.01 . 4.01.03 . 32 . 02 Klarifikasi, Verifikasi, Monev dan Konsultasi Bidang PBJ 0.00 239,500,000.00 0.00 239,500,000.00 4.0\. 4.01.03 . 33 Kesejahteraan Rakyat 0.00 104,100,000.00 0.00 104,100,000.00 4.01 .4.01.03.33 . 01 Koordinasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, Pendidikan dan Kesehatan, Sosjal dan Ketahanan Keluarga 0.00 89,550,000.00 ,- 0.00 89,550,000.00 4.01 . 4.01.03 . 33 . 02 Rakorev Kesejahteraan Rakyat 0.00 14,550,000.00 0.00 14,550,00U.00 4.01 . 4.01.04 SEKRETARIAT DPRD 980,485,000.00 38,088,435,000.00 1,171,400,000.00 40,240,320,000.00 4.01 . 4.01.04. 01 Program Pelayanan Administras~ Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Sekretariat DPRD) 353,275,000.00 3,161,655,410.00 1,171,400,000.00 4,686,330,410.00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 21 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 353,275,000.00 474,260,000.00 0.00 827,535,000.00 4.01 . 4.01.04.01 . 22 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 0.00 289,200,000.00 0.00 289,200,000.00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 0.00 2,398,195,410.00 1,171,400,000.00 3,569,595,410.00 4.01 . 4.01.04 . 02 Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Sekretariat DPRD) 0.00 318,014,000.00 0.00 318,014,000.00 4.01 . 4.01.04 . 02 . 01 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 0.00 133,100,000.00 0.00 133,100,000.00 4.01 . 4.01.04 . 02 . 02 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan 0.00 184,914,000.00 0.00 184,914,000.00 4.01 . 4.01.04 . 05 Program Peningk2!an Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo 0.00 1,069,550,000.00 0.00 1,069,550,000.00 4.01 . 4.01.04 . 05 . 01 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 0.00 1,069,550,000.00 0.00 1,069,550,000.00 I 4.01 . 4.01.04 . 30 Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan 106,200,000.00 2,034,050,000.00 0.00 2,140,250,000.00 4.01 . 4.01.04 . 30 . 01 Pelayanan Umum Kehumasan 106,200,000.00 1,764,100,000.00 0.00 1,870,300,000.00 4.01 . 4.01.04.30.02 ?elayanan Protokoler dan Aspirasi 0.00 269,950,000.00 0.00 269,950,000.00 4.01 . 4.01.04 . 31 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 521,010,000.00 31,505,165,590.00 0.00 32,026,175,590.00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG lit JASA MODAL JU"'LAH 1 2 3 4 5 6 3 +4+5 4.01 .4.01.04.31 . 01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 31,920,000.00 5,639,690,000.00 0.00 5,671,610,000.00 4.01 . 4.01.04 . 31 .02 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 0.00 17,421,000,000.00 0.00 17,421,000,000.00 4.01 .4.01.04.31 . 03 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 0.00 3,189,200,000.00 0.00 3,189,200,000.00 4.01 . 4.01.04 . 31 . 04 Kegiatan Reses . 0.00 3,227,192,000.00 0.00 3,227,192,000.00 4.01 .4.01.04.31 .05 Rapat - Rapat Pari puma 0.00 403,005,000.00 0.00 403,005,000.00 4.01 .4.01.04.31 .06 Hearing, Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama 0.00 796,580,000.00 0.00 796,580,000.00 4.01 .4.01.04.31 . 07 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan . 5,250,000.00 367,125,000.00 0.00 372,375,000.00 4.01 . 4.01.04 . 31 . 08 Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan 483,840,000.00 461,373,590.00 0.00 945,213,590.00 4.01 .4.01.08 BADAN PENGHUBUNG 1,276,560,000.00 3,054,252,353.00 105,178,000.00 4,435,990,353.00 4.01 .4.01.08.01 Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SOH Aparatur (Badan Penghubung) 1,022,640,000.00 1,946,097,353.00 70,178,000.00 3,038,915,353.00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 0.00 721,807,000.00 70,178,000.00 791,985,000.00 4.01 .4.01.08.01 . 25 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1,022,640,000.00 701,510,353.00 0.00 1,724,150,353.00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 26 Pemeliharaan Gedung {Perala tan Kantor 0.00 307,380,000.00 0.00 307,380,000.00 4.01 .4.01.08.01 .27 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 28 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah 0.00 185,400,000.00 0.00 185,400,000.00 4.01 .4.01.08.02 Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Badan Penghubung) 0.00 85,400,000.00 0.00 85,400,000.00 4.01 .4.01.08.02.01 Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD 0.00 85,400,000.00 0.00 85,400,000.00 4.01 . 4.01.08 . 03 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Oaerah/Wakil Kepala Daerah 253,920,000.00 1,022,755,000.00 35,000,000.00 1,311,675,000.00 4.01 . 4.01.08 . 03 . 01 Peningkayan PeJayanan Keprotokolan Kepada Unsur Pemerintah Eksekutif dan Koordinasl dengan Pemerintah Pusat dan 0.00 436,800,000.00 0.00 436,800,000.00 Provinsi 4.01 .4.01.08.03.02 Pelayanan pada Kantor Penghubung Makassar 253,920,000.00 585,955,000.00 35,000,000.00 874,875,000.00 4.01 . 4.01.08 . 15 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Oaerah 0.00 0.00 0.00 0.00 4.01 .4.01.08. 15 . 01 Penyeberiuasan Informasi Pembangunan daerah di Jakarta dan Makasar 0.00 0.00 0.00 0.00 4.01 . 4.05.07 BADAN KEPEGAWAIAN 366,240,000.00 532,560,000.00 0.00 898,800,000.00 4.01 .4.05.07. 15 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Manajemen PHS 366,240,000.00 532,560,000.00 0.00 898,800,000.00 4.01 . 4.05.07 . 15.01 Pelayanan Kenaikan Pang kat, Pensiun PNS 27,720,000.00 151,080,000.00 0.00 178,800,000.00 4.01 . 4.05.07 . 15 . 02 Pengangkatan dalam Jabatan JPT, Administrator, Pengawas dan Fungsional 285,720,000.00 120,280,000.00 0.00 406,000,000.00 4.01 . 4.05.07 . 15 . 03 PeJayanan Mutasi PNS 0.00 89,000,000.00 0.00 89,000,000.00 4.01 . 4.05.07 . 15 . 04 Pengelolaan Data dan Pengembangan Sistem Pelayanan Manajemen PNS 25,080,000.00 124,920,000.00 0.00 150,000,000.00 4.01 . 4.05.07 . 15 . 05 Manajemen Arsip Kepegawaian Daerah 27,720,000.00 47,280,000.00 0.00 75,000,000.00 4.02 Pengawasan 387,840,000.00 4,660,637,976.70 336,500,000.00 5,384,977,976.70 4.02 . 4.02.01 INSPEKTDRAT PROVINSI GORONTALO 387,840,000.00 4,660,637,976.70 336,500,000.00 5,384,977,976.70 . 4.02 . 4.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi, 5arana Prasarana dan SOH Aparatur (Inspektorat) 123,840,000.00 1,358,280,527.00 336,500,000.00 1,818,620,527.00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 Pelayanan Jasa Adminsitrasi Perkantoran 123,840,000.00 646,690,527.00 0.00 770,530,527.00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 0.00 238,750,000.00 336,500,000.00 575,250,000.00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 03 Peningkatan SDM Aparatur 0.00 472,840,000.00 0.00 472,840,000.00 4.02.4.02.01 . 02 Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Inspektorat) 55,440,000.00 211,900,000.00 0.00 267,340,000.00 . 4.02 . 4.02.01 .02.01 Penyusunan Rencana Program, Data, Monitoring dan Evaluasi Pelaporan 55,440,000.00 121,900,000.00 0.00 177,340,000.00 4.02 . 4.02.01 . 02 . 02 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan 0.00 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00 4.02 . 4.02.01 . 15 Program Pencegahan dan Pemberantasan Karupsi 27,720,000.00 865,087,610.00 0.00 892,807,610.00 407 4.07.01 .15 .01 Rencana Aksi Daerah Pemberantasan. Penceqahan Korupsi dan Saber Pungli 0.00 416,670,000.00 0.00 416,670,000.00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUNLAH 1 2 3 4 5 6 3 + 4 +S 4.02 .4.02.01 . 15.02 Penerapan SPIP untuk Pemerintah Provinsl 27,720,000.00 165,165,000.00 0.00 192,885,000.00 4.02.4.02.01 . 15 . 03 Koordinasi Pengawasan Tlngkat Provinsi, Regional dan Nasional 0.00 283,252,610.00 0.00 283,252,610.00 4.02 . 4.02.01 . 20 Pengawasan Atas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 180,840,000.00 2,225,369,839.70 0.00 2,406,209,B39.70 4.02.4.02.01 . 20 . 01 Audit Pengelolaan Barang dan Jasa, SDM dan Pengelolaan Keuangan 0.00 890,702,500.00 0.00 890,702,500.00 4.02.4.02.01 . 20 . 02 Pemeriksaan Atas 5ekolah Menengah dan Khu5U5 (SLB) 0.00 193,879,000.00 0.00 193,879,000.00 4.02 . 4.02.01 . 20 . 03 Pengawasan Perencanaan dan Pelaporan 52,800,000.00 117,786,250.00 0.00 170,586,250.00 4.02 .4.02.01 . 20 . 04 TIndak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pengawasan 102,960,000.00 265,125,000.00 0.00 368,OB5,000.00 4.02.4.02.01 . 20 . 05 Pengawasan Kabupaten/Kota 25,080,000.00 398,940,178.70 0.00 424,020,178.70 4.02 . 4.02.01 . 20 . 06 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Zona Integritas dan Pelayanan Publik 0.00 156,763,536.00 0.00 156,763,536.00 4.02 . 4.02.01 . 20 . 07 Penanganan Kasus Pengaduan, Permintaan dan Pemeriksaan Strategis Lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah 0.00 202,173,375.00 0.00 202,173,375.00 4.03 Perencanaan 831,600,000.00 7,704,870,500.00 143,000,000.00 8,679,470,500.00 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 831,600,000.00 7,704,870,500.00 143,000,000.00 8,679,470,500.00 4.03.4.03.01 .01 Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SON Aparatur (BAPPPEOA) 520,800,000.00 1,178,430,500.00 143,000,000.00 1,842,230,500.00 4.03.4.03.01 .01 . 01 Pelayanan Jasa Administrasl Perkantoran 520,800,000.00 417,410,500.00 0.00 938,210,500.00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarar.a dan Prac;arana Perkantoran 0.00 591,020,000.00 143,000,000.00 734,020,000.00 4.03.4.03.01 .01 . 03 Penrngkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi) 0.00 170,000,000.00 0.00 170,000,000.00 4.03.4.03.01 . 02 Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Bapppeda) 0.00 1,281,500,000.00 0.00 1,281,500,000.00 4.03.4.03.01 . 02 . 01 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 4.03 . 4.03.01 . 02 . 02 Peningkatan Koordinasi KabupatenjKota dan Untas KementerianjLembaga 0.00 1,181,500,000.00 0.00 1,181,500,000.00 4.03.4.03.01 . 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 310,800,000.00 4,102,940,000.00 0.00 4,413,740,000.00 4.03 .4.03.01 . 21 .01 Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah ..... 25,200,000.00 219,760,000.00 0.00 244,960,000.00 4.03.4.03.01 . 21 .02 Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Rencana Pembctngunan Daerah 25,200,000.00 169,760,000.00 0.00 194,960,000.00 4.03 . 4.03.01 .21 .03 Perencanaan Pembangunan Daerah 50,400,000.00 557,520,000.00 0.00 607,920,000.00 4.03 .4.03.01 . 21 .04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian dan Pangan I 23,100,000.00 304,280,000.00 0.00 327,380,000.00 4.03 . 4.03.01 . 21 .05 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Dunia Usaha dan Industri 25,200,000.00 331,760,000.00 0.00 356,960.000.00 4.03 . 4.03.01 . 21 .06 Koordinasi Perencanaan Pembangunan 5ektor Perikanan dan Pariwisata 23,100,000.00 304,280,000.00 0.00 327,380,000.00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 07 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 0.00 285,000,000.00 0.00 285,000,000.00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Revolusi Mental 23,100,000.00 646,900,000.00 0.00 670,000,000.00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Agama, Pemuda dan Kebudayaan 23,100,000.00 272,280,000.00 0.00 295,380,000.00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Prasarana Ke.Optakaryaan, Perumahan dan Kawasan Permukiman. 23,100,000.00 294,560,000.00 0.00 317,660,000.00 4.03.4.03.01 . 21 . 11 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Lingkungan H.idup; Kehutanan dan Prasarana Sumber Daya Air 23,100,000.00 422,280,000.00 0.00 445,380,000.00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 12 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Tata Ruang dan Prasarana Perhubungan 46,200,000.00 294,560,000.00 0.00 340,760,000.00 4.03 . 4.03.01 . 30 Program Pengembangan Data / Informasi (UPTB Data dan Analisi5 Pembangunan) 0.00 1,142,000,000.00 0.00 1,142,000,000.00 4.03.4.03.01 . 30 . 01 Pengembangan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan dan Analisis Data Pembangunan 0.00 479,000,000.00 0.00 479,000,000.00 : 4.03 . 4.03.01 . 30 . 02 Sfnkronisasi dan Analisa Data Pembangunan Berbasls Spasial 0.00 235,000,000.00 0.00 235,000,000.00 4.03 . 4.03.01 . 30 . 03 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 0.00 428,000,000.00 0.00 428,000,000.00 4.04 Keuangan 1,872,480,000.00 9,366,357,004.41 1,117,250,000.00 12,356,087,004.41 4.04.4.04.05 BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO 1,872,480,000.00 9,366,357,004.41 1,117,250,000.00 12,356,087,004.41 4.04.4.04.05 . 01 Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SOM Aparatur (Badan Keuangan) 0.00 2,474,672,143.41 1,117,250,000.00 3,591,922,143.41 4.04.4.04.05.01 .01 Pelayanan Jasa Admrnistrasi Perkantor~n 0.00 834,672,143.41 0.00 834,672,143.41 4.04 . 4.04.05 . 01 . 02 Peninqkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 0.00 105,000,000.00 1,117,250,000.00 1,222,250,000.00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG 8<JASA MODAL JUMLAH I 2 3 4 S 6 3 +4+5 4.04. 4.04.05 . 01 .03 Pelayanan Jasa Administrasij Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTB Wilayah I) 0.00 410,000,000.00 0.00 410,000,000.00 4.04 . 4.04.05 . 01 . 04 Pelayanan Jasa Administrasij Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTB Wi1ayah II) 0.00 410,000,000.00 0.00 410,000,000.00 4.04 . 4.04.05 . 01 . OS Pelayanan Jasa Administrasij Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTS Wilayah III) 0.00 310,000,000.00 0.00 310,000,000.00 4.04.4.04.05.01 . 06 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Keuangan Daerah 0.00 405,000,000.00 0.00 405,000,000.00 4.04 . 4.04.05 . 02 Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Badan Keuangan) 311,300,000.00 686,789,861.00 0.00 998,089,861.00 4.04.4.04.05.02.01 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 0.00 370,349,861.00 0.00 370,349,861.00 4.04.4.04.05.02. 02 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 4.04.4.04.05.02.03 Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi (POE) 311,300,000.00 216,440,000.00 0.00 527,740,000.00 4.04.4.04.05 . 03 Program Peningkatan dan Peflgembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 358,380,000.00 3,102,960,000.00 0.00 3,461,340,000.00 4.04.4.04.05.03.01 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran 0.00 447,000,000.00 0.00 447,000,000.00 AP8D 'Induk\ 4.04 . 4.04.05 . 03 . 02 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang 0.00 111,000,000.00 0.00 111,000,000.00 PpniabJran Perubahan APBD 4.04.4.04.05 . 03 . 03 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan 25,080,000.00 379,920,000.00 0.00 405,008,000.00 Peraturan KDH Tentann Peniabaran PPrTannnunniawaban Pelaksanaan APBD 4.04.4.04.05.03.04 Pengembangan Sistem Informasi Mar,ajemen Keuangan Daerah 113,300,000.00 424,040,000.00 0.00 537,340,000.00 4.04.4.04.05.03 . OS Pelayanan Arus Kas dan Penyediaan SPD 44,000,000.00 35,200,000.00 0.00 79,200,000.00 4.04 . 4.04.05 . 03 . 06 Penyusunan Kebijakar. Keuangan Daerah 0.00 170,000,000.00 0.00 170,000,000.00 4.04.4.04.05 . 03 . 07 Penyusunan Buku Standarisasi Barang dan Jasa 67,100,000.00 144,480,000.00 0.00 . 211,580,000.00 4.04 . 4.04.05 . 03 . 08 Penatausahaan Aset 0.00 370,000,000.00 0.00 370,000,000.00 4.04 . 4.04.05 . 03 . 09 Penatausahaan APBD 20,900,000.00 234,920,000.00 0.00 255,820,000.00 4.04 . 4.04.05 . 03 . 10 Pelayanan Perbendaharaan 44,000,000.00 137,200,000.00 0.00 181,200,000.00 4.04.4.04.05 .03. 11 Penyempurnaan Sisdur Penatausahaan Keuangan Daerah 0.00 115,000,000.00 0.00 115,000,000.00 4.04 . 4.04.05 . 03 . 12 Pembinaan Akuntansi dan Laporan Keuangan SKPD 44,000,000.00 149,200,000.00 0.00 193,200,000.00 4.04 . 4.04.05 . 03 . 13 Kebijakan dan Per;tgendalian Aset 0.00 215,000,000.00 0.00 215,000,000.00 4.04 . 4.04.05 . 03 . 14 Penyusunan dan sosialisasi paket regulasi akuntansi 0.00 170,000,000.00 0.00 170,000,000.00 4.04 . 4.04.05 . 04 Program pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota 0.00 120,565,000.00 0.00 120,565,000.00 4.04 . 4.04.05 . 04 . 01 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD 0.00 120,565,000.00 0.00 120,565,000.00 Kabunalen/Kola 4.04.4.04.05. OS Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 1,202,800,000.00 2,981,370,000.00 0.00 4,184,170,000.00 4.01 . 4.04.05 . OS. 01 Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (UPTB Wilayah I) 335,400,000.00 647,550,000.00 0.00 982,950,000.00 4.04 . 4.04.05 . OS . 02 Intensifikasi Sumber-'sumber Pendapatan Daerah (UPTB Wilayah II) 328,800,000.00 582,940,000.00 0.00 911,740,000.00 4.04 . 4.04.05 . OS . 03 Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (UPTB Wilayah III) 210,000,000.00 558,000,000.00 0.00 768,000,000.00 4.04 . 4.04.05 . OS . 04 Monitoring, Evaluasi, Pendapatan Daerah 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 4.04 . 4.04.05 . OS . OS Koordinasi Pajak 0.00 121,000,000.00 0.00 121,000,000.00 ' 4.04 . 4.04.05 . OS. 06 Ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah 0.00 312,000,000.00 0.00 312,000,000.00 4.04 . 4.04.05 . OS . 07 Koordinasi dan MonitOl ing Evaluasi Samsat 328,600,000.00 389,880,000.00 0.00 718,480,000.00 4.04 . 4.04.05 . OS . 08 Penyusunan Nifai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) 0.00 170,000,000.00 0.00 170,000,000.00 4.05 Kepegawaian 347,160,000.00 2,479,733,604.00 158,000,000.00 2,984,893,604.00 4.05 . 4.05.07 BADAN KEPEGAWAIAN 347,160,000.00 2,479,733,604.00 158,000,000.00 2,984,893,604.00 4.05 . 4.05.07 . 01 Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SOM Aparatur ( Badan Kepegawaian) 105,600,000.00 627,433,604.00 158,000,000.00 891,033,604.00 4.05 . 4.05.07 . 01 . 01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 105,600,000.00 323,433,604.00 0.00 429,033,604.00 4 n, 4.0'.07.01 .02 Peninakatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 0.00 192,500,000.00 158,000,000.00 350,500,000.00 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6= 3+4+5 4.05.4.05.07.01 . 03 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 111,500,000.00 0.00 11 1,500,000.00 4.05.4.05.07.02 Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (badan Kepegawaian) 108,240,000.00 233,760,000.00 0.00 342,000,000.00 4.05 . 4.05.07 . 02 . 01 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasl 55,440,000.00 163,560,000.00 0.00 219,000,000.00 4.05 . 4.05.07 . 02 . 02 Penatausanaan dan Penyusunan Laporan Keuangan 52,800,000.00 70,200,000.00 0.00 123,000,0&0.00 4.05 . 4.05.07 . 16 Program Pengembangan Aparatur 83,160,000.00 823,400,000.00 0.00 906,560,000.00 4.05 . 4.05.07 . 16 . 02 Pemberian Bantuan Studi Tugas Belajar dan Ijin Belajar ASN Pemprov Gorontalo 0.00 250,000,000.00 0.00 250,000,000.00 4.05.4.05.07. 16.03 Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN 0.00 186,000,000.00 0.00 186,000,000.00 4.05.4.05.07. 16 . 04 Penyusunan Dokumen Analisis Kebutuhan Pegawai dan Formasi 0.00 98,000,000.00 0.00 98,000,000.00 4.05.4.05.07. 16. OS Pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Peningkatan Pendidikan 27,720,000.00 74,000,000.00 0.00 101,720,000.00 4.05.4.05.07. 16 . 06 Pelaksanaan Seleksi Jabatan Struktural 55,440,000.00 215,400,000.00 0.00 270,840,000.00 4.05.4.05.07.16.07 Pelaksanaan Vji Kompetensi ASN 0.00 0.00 0.00 0.00 4.05 . 4.05.07 . 16 . 08 Penyusl Jnan Standar Kompetensi Jabatan ASN Provinsi Gorontalo 0.00 0.00 0.00 0.00 4.05.4.05.07. 16.09 Penyusunan Pofa Karier ASN di Provinsi Gorontalo 0.00 0.00 0.00 0.00 4.05 . 4.05.07 . 18 Program Peningkatan Kesejahteraan dan Pembinaan Aparatur 50,160,000.00 795,140,000.00 0.00 8~5,300,000.00 4.05 . 4.05.07 . 18 . 01 Pelayanan Kesejahteraan Pegawai 0.00 105,000,000.00 0.00 11)5,000,000.00 4.05.4.05.07. 18.02 Pembinaan dan Penanganan Kasus-kasus Disiplin 0.00 100,000,000.00 0.00 11)0,000,000.00 4.05 . 4.05.07 . 18 . 03 Penilaian dan Penghargaan ASN Berprestasi 0.00 9,690,000.00 0.00 9,690,000.00 4.05.4.05.07. 18 . 04 Pembinaan Fisik, Mental dan Spiritual Anggota Korpri 25,080,000.00 147,590,000.00 0.00 172,670,000.00 4.05.4.05.07. 18.05 Pelaksanaan Pekan Olahraga Korpri Tingkat SKPD Pravinsi Gorontalo 25,080,000.00 124,920,000.00 0.00 150,000,000.00 4.05.4.05.07. 18 . 06 Pembekalan ASN Puma Bakti dan lata Upacara Persemayaman 0.00 107,940,000.00 0.00 107,940,000.00 4.05 . 4.05.07 . 18 . 07 Govemour Coaching 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 4.06 . Pendidikan dan Pelatihan 304,760,000.00 4,196,245,459.00 459,000,000.00 4,960,005,459.00 4.06.4.06.10 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 304,760,000.00 4,196,245,459.00 459,000,000.00 4,960,005,459.00 4.06 . 4.06.10 . 01 Program Pelayanan Administrasi, sarana prasarana dan SOM aparatur (Badan Diklat) 100,800,000.00 1,527,699,000.pO 459,000,000.00 2,087,499,000.00 4.06 . 4.06.10 . 01 . 01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 100,800,000.00 637,424,000.00 0.00 738,224,000.00 4'.06 . 4.06.10 . 01 . 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 0.00 461,535,000.00 459,000,000.00 920,535,000.00 4.06 . 4.06.10 . 01 . 03 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 115,950,000.00 0.00 115,950,000.00 4.06 . 4.06.10 . 01 . 23 Pengembangan Kapasitas Widyaiswara 0.00 312,790,000.00 0.00 312,790,000.00 4.06 . 4.06.10 . 02 Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Badan Diklat) 48,000,000.00 440,639,282.00 0.00 488,639,282.00 4.06 . 4.06.10 . 02 . 01 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 25,200,000.00 367,199,282.00 . 0.00 392,399,282.00 4.06 . 4.06.10 . 02 . 02 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan 22,800,000.00 73,440,000.00 0.00 96,240,000.00 4.06 . 4.06.10 . IS Program pengembangan kompefensi manajerial 80,360,000.00 1,220,620,177.00 0.00 1,300,980,177.00 4.06.4.06.10. IS . 01 Pelaksanaan Diklat Pim Tingkat III 29,960,000.00 768,480,000.00 0.00 798,440,000.00 4.06.4.06.10 . IS . 02 Pelaksanaan Diklat PIM Tingkat IV 0.00 0.00 0.00 0.00 4.06 . 4.06.10 . IS . 03 Diklal Prajabalan/Pendidikan Dasar ePN5 Go!. III 25,200,000.00 248,218,177.00 0.00 273,418,177.00 4.06.4.06.10 . IS . 08 Pengiriman Peserta Diklat Kepemjmpinan I dan Kepemimpinan II Serta LEMHANAS 25,200,000.00 203,922,000.00 0.00 229,122,000.00 4.06 . 4.06.10 . 16 Program pengembangan aplikasi, sistem informasi dan jumal i1miah kediklatan 25,200,000.00 89,350,000.00 0.00 114,550,000.00 4.06.4.06.10 . 16 . 01 Pembangunan I Pengembangan Sistem InFormasi Kediklatan 25,200,000.00 89,350,000.00 0.00 114,550,000.00 4.06.4.06.10 . 17 Program peningkatan kompetensi teknis dan fungsional aparatur 25,200,000.00 414,597,000.00 0.00 439,797,000.00 4.06.4.06.10. 17.01 Pelaksanaan Diklat Training Of Course (TOC) 25,200,000.00 284,397,000.00 0.00 309,597,000.00 KOOE URAIAN URU5AN, ORGANI5A5I, JENI5 BELANJAPROGRAM OAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JA5A MOOAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6 3 + 4 +54.06.4.06.10. 17 . 02 PeJaksanaan Dikrat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 0.00 130,200,000.00 0.00 130,200,000.00 4.06.4.06.10. 18 Program Pengembangan kapasitas, mutu dan keljasama kediklatan 25,200,000.00 503,340,000.00 0.00 528,540,000.004.06.4.06.10.18.02 Penyusunan Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat 0.00 265,540,000.00 0.00 265,540,000.00 4.06.4.06.10 . 18. 03 Kerjasama Penyelenggaraan Diklat 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 4.06.4.06.10. 18.04 Penjaminan Mutu, Pemellharaan dan Peningkatan Akreditas Lembaga Kediklatan 25,200,000.00 137,800,000.00 0.00 163,000,000.00 4.07 Penelitian dan Pengembangan 48,000,000.00 933,400,000.00 0.00 981,400,000.00 4.07 .4.03.01 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 48,000,000.00 933,400,000.00 0.00 981,400,000.00 4.07 . 4.03.01 . 29 Pengembangan Riset Daerah 48,000,000.00 933,400,000.00 0.00 981,400,000.004.07 . 4.03.01 . 29 . 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Prasarana Wilayah 22,800,000.00 222,640,000.00 0.00 245,440,000.00 4.07 . 4.03.01 . 29 . 02 Pene!itian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya 25,200,000.00 219,760,000.00 0.00 244,960,000.00 4.07.4.03.01 . 29 . 03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 0.00 491,000,000.00 0.00 491,000,000.00 Jumlah 71,898,434,759.00 443,362,689,917.11 330,346,326,362.20 845,607,451,038.31

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 15 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2004

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 15 Tahun 2013

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 11 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 20a Tahun 2017