DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 23 Tahun 2017

Nomor: 23
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 Juni 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Gorontalo

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terhadap Peraturan Gubemur Gorontalo Nomor 60 Tahun 2016, perlu dilakukan perubahan untuk penyesuaian dart peftajamart fungsi-fuftgsi pada SeKteWiat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pgrlu mgngtapkan Pgraturan Gubemur Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Gorontalo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata KeIja -Din~~ P~nc~li~li~, ~~lJc;i~y~, -P~mlJc;i~c;i~ Ql~r~g~ -PrQvin~i Gorontalo; Mengingat : 1, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembenrnkan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik - - . - - - ... Indonesia Nomor 40(0);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Ihdonesia. Nomoi 4301);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang eagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia 'rahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara RepubHk IndonesIa Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 10, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo'Tahun 2016 Nomor 11, 'Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09).

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDlKAN, KEBUDAYAAN,PEMUDA DAN OLAHRAGAPROVINSI GORONTALO Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Gubemur Nomor 60 Tahun 2016 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata KeIja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo (Berlta Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 60), diubah sebagai berlkut: dan menyiapkan bahan evaluasi serta laporan pelaksanaan

1.Ketentuan dalam Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Sekretariat terdiri dari:

a.Sub Bagian Perencanaan, Tugas Pembantuan dan Kerjasama;
b.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
c.Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
1. 2.Ketentuan dalam Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan, Tugas Pembantuan dan Kerjasama mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun rencana .program~ monitoring~ evaluasi dan pengendalian laporan pelaksanaan kegiatan, verilikasi serta pengawasan dilingkup Dinas serta melaksanakan tugas fasilitasi pelaksanaan ujian nasional SMP, ujian Sekolah Dasar dan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, fasilitasi pelaksanaan akreditasi, pengemb:mgan karir pendidik, rekomendasi izin pendirian d:m penutupan sekolah menengah dan kerja sama.

3.Ketentuan. dalam Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Perencanaan Tugas Pembantuan dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

a.menyusun, menyiapkan dan mengkompilasikan bahan perencanaan strategis, perencanaan program/kegiatan dan p€nganggaranj
b.menyusun, menganalisis dan pengendalian program/ kegiatan;
c.mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan dengan instansi/unit kerja terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan;
d.menyiapkan, menganaiisa bahanj data Laporan Klnerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
e.melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja dan rencana kerja tahunan;
f.menyiapkan dan menyusun prosedur tetap j standar operasional dan prosedur terkait perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
g.melakukan verifikasi ketersediaan anggaran dalam perencanaan;
h.melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan ujian SD, SMP, pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, penyiapan akreditasi , pengembangan karier pendidik, izin pendirian dan penutupan sekolah menengah dan khusus;
1. 1.melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan ujian nasional; J. mengk:oordlnaslk:an penlngk:atan mutu dan relevansl PAUDJ DIKMASdan DIKDAS;
k.mengkoordinasikan peningkatan tata kelola dan manajemen PAUD,Dikmas dan Dikdas;
1. 1.menjalin keIjasama dengan perguruan tinggijlembagaj organisasi dalam pengembangan sumber daya manusia; dan
m.melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
1. 4.Ketentuan dalam Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berlkut:

Pasal 14

Dalam me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggatakart fungsi:

a.penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b.pelaksanaan pelayanan ketatausahaan;
c.pengembangan kapasitas SDM Aparatur;
d.penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
e.penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
i.memimpin, mengatur dan mengendalrkan tugas Sub 13agian Umum dan Kepegawaian; .g, menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
h.menyiapkan dan menyusun program keIja dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
1. 1.memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggungjawabnya; J. mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
k.menyiapkan data yang wajib menyampaikan LHKPN, LHKASN,dan SPr;
1. 1.menyiapkan serta menghimpun data ten tang sasaran kineIja pegawai, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimum (spM);
m.menyiapkan bahan penyusunan analisa jabatan, informasi jabatan dan standar kompetensi jabatan struktural;
n.menyiapkan rencana kebutuhan barang unit;
o.melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang ditetapkan; pi melaksanakan tugas kehumasan;
q.melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas;
r.melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas {SPr.fSPPD.f Konsep Surat berdasarkan telaahan bidang-bidang dan kearsipan dinas;
s.melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah; dan
t.melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
1. 5.Ketentuan dalam, Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyat tugas melaksanakan penatausahaan keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban, verifikasi serta pengawasan dilingkup Dinas dan penyusunan rencana kebutuhan barang unit.

6.Ketentuan dalam Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi:

a.menyusun, menganalisis dan menyiapkan bahan/instrumen pengendalian serta laporan keuangan;
b.melakukan verifikasi ketersediaan anggaran, menatausahakan pengelolaan keuangan;
c.menghimpun, mengolah dan menganalisis data keuangan;
d.menyusun laporan keuangan SKPD;
e.menyusun laporan pertanggungjawaban SKPD;
f.meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran antara lain:
g.menyiapkan dokumen lainnya sebagai dasar pengajuan tagihan;
h.menyiapkan dan menerbitkan S'PM;
1. 1.mengajukan SPM beserta kelengkapan dokumen kepada BUD mela1ui bend ahara pengeluaran; J. mengelola pembayaran gaji pegawai;
k.mengendalikan, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran;
1. 1.membuat register SPP,SPM, penolakan penerbitan SPM., penerimaan SPJ, pengesahan SPJ, penolakan pengesahan SPJ;
m.membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitive anggaran /kegiatan, register kontrak/Surat Penntah Kerja, daftat reaIisasi pem:~ayaran kbnttak dan realisasi pembayaran per nomor kontrak;
n.membuat buku-buku catatan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi;
o.mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
p.secara berkala membuat berita acara hasil pemeriksaan kas dan melaP6fkan kepada BUD serta. PA~
q.menyiapkan bahan laporan realisasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan; dan
r.menyiapkan bahan/data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran;
s.penyusunan rencana dan analisis kebutuhan pengadaan dan pendistrlbusian barang perlengkapan;
t.pendataan, pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang investaris;
u.mengusulkan pengurus barang dan pembantu pengurus barang milik daerah;
v.meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran antara lain:
1. 1.kelengkapan SPP-LS pengaaaan barang aan jasa yang disampaikan oleh PPTKdan telah disetujui oleh PA/KPA; dan
2. 2.kelengkapan SPP-UP/GU /TUP, SPP-UP/GU /TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
w.melakukan monitoring, evaluasi pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah; dan
x.melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerlntahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berlta Daerah Provinsi Gorontalo. Ditetapkan pada tangg e-GUBE SI GORONTALO, BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALOTAHUN 2017 NOMOR 23 7 2017 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO NOMOR 23 TAHUN 2017 TANGGAL: 12 Juni 2017 , TENTANG: PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERN0,R GORONTALO NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,SUSUNANORGANISASI,TUGASDAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDlKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI GORONTALO ,.' KEPAL~ DINAS , SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN PERENCANAAN, TUGAS UMUMDAN KEUANGAN DAN BARANG PEMBANTUAN DAN KEPEGAWAIAN MILIK DAERAH KERJASAMA BIDANG BIDANG PEMBINAAN SMA BIDANG PEMBINAAN BIDANG BIDANG DAN PENDIDIKAN PEMBINAAN SMK KETENAGAAN KEBUDAYAAN PORA KHUSUS SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI KURIKULUM DAN PTKSMADAN SEJARAHDAN SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN PENDIDIKAN KHUSUS CAGAR BUDAYA KEPEMUDAAN PENILAIAN SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI PEMBINAAN BAHASA OLAHRAGA KELEMBAGAAN DAN KELEMBAGAAN DAN SEKSI DANTRADISI PRESTASI SARANA PRASARANA SARANA PRASARANA PTKSMK nARRAH SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI PEMBINAAN OLAHRAGA PESERTA DIDIK DAN PESERTA DIDIK DAN PENGHARGAAN, KESENIAN DAN REKREASI PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PERLINDUNGAN, DAN TENAGA KARAKTER KARAKTER SERTIFlKASI PTK KEBUDAYAAN LAMPIRAN PERATlJRAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 23 TAH:l]N 201'7 TANGGAL: il;2 "IJ~~i 2017 TENTANG: PEl<UBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORON(fALO NOMOR 60 TAIiIUN 2016 l1ENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA PROWNSI GORON1FALO NTALO, USIJI BAB~BIE II UPrD i .".. i KEPALA I}INA8i j , I , 1 I SEKRETARI~ JI'- - - - -"- - - - - - - - - ...••- - - - - - _.- - -- ,II ~~~ r ' I I KEL JABiFUNGSIONAL I I I I SUBBAGIAN SUB BA.GlAN SUBBAGIAN' PERENCAN~,muGAS KEUANGAN DAN BA.RANG 1 I I I PfMBANTUAN DAN I4ERJASA~A IUMUM DAN KEPEGAWAIAN MILIK DAERroi I I I I I BIDANG BIDA~G .,. PEMBINAAN SMA ~mANG BIDANG BIDANG DAN PENDIDlKAN PEMBINAAN SMK .... BEMBINMN ~BUDAYAAN .... KETENAGMN PEMYDA DAflI KHUSUS OLAHRAGA SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI I ~SI KURIKULUM: DAN KURIKULUM DAN PTKSMADAN SEJARAH DAN j KEPEMUDAAN I- PENlLAIAN PENlLAIAN I'JENDIDIKAN eAGAR BUDAYA KHUS.US ' , i SEKSII SEKSI SEKSI , PEM;BINAAN rB~HASA S~SIKELEMBAGMN DAN! KELEMBAGAAN DAN SEKSI ;' D~N TRA,DJISI OLAHRAGA I- SARANAPRASARANA SARANA PRASARANA PTKSMK IlDAERAH PRESTASI ~UBERl\J~O SEK~] SEKSI SEKSI SEKSI PEMlBlNAAN KESENIAN ~SI PESElRTA DIQ]K DAN PESERTA DIDIK DAN pANTENAGA PEiNGHARGAAN• IKEBUDAYAAN OLAHRAGA PEMBAN<;lUNAN PEMBANGUNA~J .... PERUNDUNGAN DAN I RE,KREASI >~KARAKTER KARAKTER SERTIFlKASI PTK ,~.~-, ./ ~r;" "

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 23 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2000