Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikelola/ diberikan oleh instansi terkait sebelum berlakunya Peraturan Gubemur ini, beralih dan menjadi kewenangan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo. Pasa18 Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Gubemur ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. 5 , . \ ". BABIV KETENTUANPENUTUP Pasa19 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku: \
a.Keputusan Gubernur Goronta1o Nomor 270/25/1X/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan/ atau Pencabutan Rekomendasi dan Perizinan Kegiatan Usaha Terkait Penanaman Modal Di Provinsi Gorontalo kepada Badan Investasi Daerah Provinsi Goronta1o;
b.Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP} Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Nomor 42).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PasallO Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya daiam Benta Daerah Provlnsl Gorontaio. 2016 2016 S GORONTALO, ONOARFA SI GORQNTAbQ TAHlJN 2Q 1e NQMQR 36 Diundangkan di Gorontalo pada tanggal iii 6 i~:iJ.- SEKRETARlS DAERAH PRO 6 LAMPlRANPERATURANGUBERNUR GORONTALO NOMOR 36 TAHUN 2016 TANGGAL 16 JUNI 2016 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN PENANAMANMODAL DAN PELAYANAN PERIZINANTERPADU SATU PINTU (BPM-PTSP) PROVINSI GORONTALO BIDANG JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINANYANGDILIMPAHKAN KEPADABADAN PENANAMANMODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO
a.Bidang Petemakan dan Perkebunan:
1.Izin Usaha Perkebunan (IUP);
2.Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B);
3.Persetujuan Peruba)lan I:-uas Lahan;
4.Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman;
5.Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P);
6.Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan;
7.Persetujuan Diversifikasi Usaha;
8.Izin Usaha Produksi Benih;
9.Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
10.Izin Usaha Petemakan Distributor Obat Hewan;
11.Izin Pengeluaran dan Pemasukan Temak Besar, Keeil dan Unggas;
12.Izin Pengeluaran dan Pemasukan Pangan Asal Hewan.
b.Bidang Perikanan dan Kelautan:
1.Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
2.Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) (untuk ukuran kapal perikanan di atas 5 GT sf d 30 GT);
3.Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
4.Sistem Informasi Kapal Daerah (SIMKADA;)
5.Izin Pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi;
6.Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan lintas KabupatenfKota.
e.Bidang Sosial:
1.Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB);
2.Rekomendasi orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar warga Negara dan pengangkatan anak oleh orangtua tunggal.
d.Bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan:
1.Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah KabfKota;
2.Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kabupatenf Kota;
, .
3.Izin Usaha Industri Besar;
4.Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI)bagi Industri Besar;
5.Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)yang lokasinya lintas Kabupaten/Kota;
6.Izin Angka Pengenal Impor (API);
7.Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol toko bebas bea;
8.Rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor;
9.Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar;
10.Rekomendasi penerbitan Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPf) dan Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP).
e.Bidang Perhubungan dan Pariwisata:
1.Izin Trayek AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi);
2.lzin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Kabupateh/Kota dalam provinsi;
3.lzin Insidentil Trayek Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP);
4.Izin Usaha Angkutan Laut;
5.Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat;
6.Izin Usaha Bongkar Muat Barang di Pelabuhan;
7.Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPf);
8.Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan;
9.lzin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa terkait dengan Angkutan Laut
10.Izin Usaha Tally Mandiri;
11.Izin Usaha Depo Peti Kemas;
12.Rekomendasi Pendirian Bangunan Tinggi dan Tower di Wilayah DLKR dan DLKPBandara;
13.lzin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
14.lzin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional;
15.Izin Pelabuhan Sungai dan Danau lintas Kabupaten/Kota;
16.Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional;
17.Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional;
18.Izin Pengoperasian Pelabuhan selama 24 Jam untuk pelabuhan pengumpan regional;
19.lzin pekeIjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
20.Izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
21.lzin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
22.Izin Usaha, Izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum;
23.lzin Operasi sarana perkerataapian umum;
24.lzin pengadaan atau pembangunan dan izin operasi perkeretaapian khusus;
25.Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Cabang;
8-r;rI t LIf£j . . ..
26.Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi;
27.Rekomendasi Usaha Biro Perjalanan Wisata;
28.Rekomendasi Usaha Jasa Penginapan dan Hotel.
f.Bidang Kesehatan:
1.Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
2.Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;
3.Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK)Cabang;
4.Rekomendasi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Rangga (PKRT);
5.Izin Usaha Keeil Obat Tradisional (UKOT);
6.Rekomendasi Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK)
7.Rekomendasi Surat Tanda Registrasi Paramedis (STRP);
8.Rekomendasi Surat Izih Radiografer (SIR);
9.Rekomendasi Surat Izin Prinsip Industri Keeil Obat Tradisional (SIPIKOT).
g.Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi:
1.Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)yang lokasi kerjanya lintas KabupatenjKota;
2.Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)yang lokasi kerjanya !intas KabupatenjKota;
3.Perpanjangan Reneana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengalami perubahan;
4.Izin LPTKSLintas KabupatenjKota;
5.Perpanjangan Izin Usaha LPTKS Skala Provinsi;
h.Bidang Kehutanan dan ESDM:
1.Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
2.Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm);
3.Izin Usaha Pemanfaatan HasH Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR);
4.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (IUPHHK-HTHR);
5.Rekomendasi Pemebrlan Izin Usaha Pemanfaatan HasH Hutan Kayu (IUPHHK);
6.Izin Usaha Pemanfaatan HasH Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK);
7.Izin Pemungutan HasH Hutan Kayu (IPHHK);
8.Izin Pemungutan HasH Hutan Bukan Kayu (IPHHBK);
9.Izin Usaha Industri Primer HasH Hutan Kayu;
10.Izin Usaha Indsutri Primer HasH Hutan Bukan Kayu;
11.Izin Penyerapanj Penyimpanan Karbon;
12.Industri Pengolahan Kayu Rakyat (IPKR);
13.Izin Prinsip Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
14.Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
15.Tukar Menukar Kawasan Hutan;
9 J::T I t EIffJ ( . . .
16.Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;
17.Izin Lembaga Konservasi;
18.Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (IUPSWA);
19.Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA);
20.Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA);
21.Izin Pengusahaan Taman Buru;
22.Rekomendasi Perpanjangan lzin Usaha Pemanfaatan HasH Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi (IUPHHK-HA);
23.Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HP);
24.Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan HasH Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI);
25.lzin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam, non logam, batuan; 26.lzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (Mineral bukan logam, dan batuan)
27.Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP);
28.Surat Keterangan Terdaftar (SKT)dan Perpanjangannya;
29.Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Perpanjangannya;
30.Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan karena Pengembalian;
31.lzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan dan perpanjangannya;
32.Izin Prinsip pengolahan danl atau pemurnian;
33.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan Iatau Pemurnian dan perpanjangannya; 34.Izin Sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan;
35.lzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan (Untuk Kontraktor Proyek);
36.lzin Pertambangan Rakyat (IPR)minerallogam, non logam dan batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
37.Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Bukan Logam atau Batuan);
38.Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
39.Penghentian Sementara Izin Usaha Pertambangan (IUP);
40.Izin pengeboran air tanah, izin penggalian air tanah;
41.Izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah;
42.lzin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi !intas daerah Kabupatenl Kota dalam 1 (satu) provinsi);
43.Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar usaha Jasa Penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi;
44.Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas sid 10.000 ton per tahun; 45.lzin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL);
46.Pembaharuan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
47.lzin Operasi (10);
IO-r;r[t lIfTj
48.Izin Pemanfaatan Jaringan Listrik untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika;
49.Penetapan TarifTenaga Listrik untuk Konsumen;
50.lzin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL);
51.Persetujuan Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik.
1.Bidang Penanaman Modal:
1.Izin Prinsip Penanaman Modal;
2.Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
3.lzin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
4.Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;
5.lzin Usaha Penanaman Modal;
6.Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
7.Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
8.lzin Usaha Penggabungan/Merger Penanaman Modal;
9.Izin Pembukaan Kantor Cabang.
11