DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 36 Tahun 2016

Nomor: 36
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pendelegasian Kewenangan Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Provinsi Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang pendelegaisian kewenangan, jenis perizinan dan non perizinan, pelaksana kewenangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terhadap Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 42 Tahun 2016 perlu diganti dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, perlu pendelegasian kewenangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pendelegasian Kewenangan Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP)Provinsi Gorontalo; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); 1 , Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI" 5587};
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata KeIja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di baerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan ~oduk Hukum Daerah;
11.Peraturan Daerab Provinsi GorontaIo Nomor 13 Tabun 2013 Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo. MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGANUNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERlZINAN KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANPERIZINAN TERPADU SATU PINTU (BPM-PTSP) PROVINSIGORONTALO. 2 WAGUB \\t 1 " i 'f BABI KETENTUANUMUM Pasall Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Daerah Provinsi Gorontalo.
2.Pemerlntahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerlntahan oleh Pemerlntah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerlntah Daerah adalah Gubemur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerlntahan Daerah .
4.Perangkat Daerah Provinsi adalah un sur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerlntahan Daerab yang terciiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Oaerah dan Lembaga Lain.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6.Unit pelayanan perizinan terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk badan dan/atau kantor pelayanan perizinan terpadu, merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan.
7.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut BPM-PTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo.
8.Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo. . ..' .. -. .
9.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerlntah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10.Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
11.Non Perizinan adalah pemberlan rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
12.Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan. 3 r, • , ,
13.Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelengaaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
14.Tim Teknis adalah kelompok keIja yang terdiri dari unsur-unsur satuan keIja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

BAB II

PENDELEGASIANKEWENANGAN, JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN Pasa12

Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berkewajiban untuk :

a.memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
b.menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c.menetapkan kelengkaPan persyaratan administrasi perizinan dan perizinan;
d.menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan yang dikeluarkan;dan 4 \ , ' , ,
e.menyampaikan laporan pelayanan penzlnan dan non penzlnan setiap bulan kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah dan instansi terkait lainnya. Pasal 4- Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memperhatikan/ mempedomani semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan instansi terkait. BABIII PELAKSANAANKEWENANGAN Pasa15

(1)Satuan Kerja Perangkat Daerah menempatkan pegawai pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo sesuai dengan kompetensinya menurut bidang dan jenisnya masing-masing sebagai tim teknis.
(2)Dalam hal perizinan yang memerlukan rekomendasi dari instansi terkait, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan teknis oleh Tim Teknis.
(3)Perizinan diterbitkan BPM-PTSP, setelah mendapat pertimbangan teknis dari tim teknis/SKPD terkait.
(4)BPM-PTSP ProvlnS! Gorontaio daiam meiaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur.

Pasal 6

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan, tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut bidang dan jenisnya masing-masing.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikelola/ diberikan oleh instansi terkait sebelum berlakunya Peraturan Gubemur ini, beralih dan menjadi kewenangan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo. Pasa18 Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Gubemur ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. 5 , . \ ". BABIV KETENTUANPENUTUP Pasa19 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku: \

a.Keputusan Gubernur Goronta1o Nomor 270/25/1X/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan/ atau Pencabutan Rekomendasi dan Perizinan Kegiatan Usaha Terkait Penanaman Modal Di Provinsi Gorontalo kepada Badan Investasi Daerah Provinsi Goronta1o;
b.Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP} Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Nomor 42). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PasallO Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya daiam Benta Daerah Provlnsl Gorontaio. 2016 2016 S GORONTALO, ONOARFA SI GORQNTAbQ TAHlJN 2Q 1e NQMQR 36 Diundangkan di Gorontalo pada tanggal iii 6 i~:iJ.- SEKRETARlS DAERAH PRO 6 LAMPlRANPERATURANGUBERNUR GORONTALO NOMOR 36 TAHUN 2016 TANGGAL 16 JUNI 2016 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN PENANAMANMODAL DAN PELAYANAN PERIZINANTERPADU SATU PINTU (BPM-PTSP) PROVINSI GORONTALO BIDANG JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINANYANGDILIMPAHKAN KEPADABADAN PENANAMANMODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO
a.Bidang Petemakan dan Perkebunan:
1. 1.Izin Usaha Perkebunan (IUP);
2. 2.Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B);
3. 3.Persetujuan Peruba)lan I:-uas Lahan;
4. 4.Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman;
5. 5.Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P);
6. 6.Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan;
7. 7.Persetujuan Diversifikasi Usaha;
8. 8.Izin Usaha Produksi Benih;
9. 9.Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
10. 10.Izin Usaha Petemakan Distributor Obat Hewan;
11. 11.Izin Pengeluaran dan Pemasukan Temak Besar, Keeil dan Unggas;
12. 12.Izin Pengeluaran dan Pemasukan Pangan Asal Hewan.
b.Bidang Perikanan dan Kelautan:
1. 1.Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
2. 2.Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) (untuk ukuran kapal perikanan di atas 5 GT sf d 30 GT);
3. 3.Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
4. 4.Sistem Informasi Kapal Daerah (SIMKADA;)
5. 5.Izin Pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi;
6. 6.Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan lintas KabupatenfKota.
e.Bidang Sosial:
1. 1.Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB);
2. 2.Rekomendasi orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar warga Negara dan pengangkatan anak oleh orangtua tunggal.
d.Bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan:
1. 1.Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah KabfKota;
2. 2.Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kabupatenf Kota; , .
3. 3.Izin Usaha Industri Besar;
4. 4.Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI)bagi Industri Besar;
5. 5.Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)yang lokasinya lintas Kabupaten/Kota;
6. 6.Izin Angka Pengenal Impor (API);
7. 7.Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol toko bebas bea;
8. 8.Rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor;
9. 9.Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar;
10. 10.Rekomendasi penerbitan Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPf) dan Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP).
e.Bidang Perhubungan dan Pariwisata:
1. 1.Izin Trayek AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi);
2. 2.lzin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Kabupateh/Kota dalam provinsi;
3. 3.lzin Insidentil Trayek Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP);
4. 4.Izin Usaha Angkutan Laut;
5. 5.Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat;
6. 6.Izin Usaha Bongkar Muat Barang di Pelabuhan;
7. 7.Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPf);
8. 8.Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan;
9. 9.lzin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa terkait dengan Angkutan Laut
10. 10.Izin Usaha Tally Mandiri;
11. 11.Izin Usaha Depo Peti Kemas;
12. 12.Rekomendasi Pendirian Bangunan Tinggi dan Tower di Wilayah DLKR dan DLKPBandara;
13. 13.lzin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
14. 14.lzin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional;
15. 15.Izin Pelabuhan Sungai dan Danau lintas Kabupaten/Kota; 16.Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional;
16. 17.Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional;
17. 18.Izin Pengoperasian Pelabuhan selama 24 Jam untuk pelabuhan pengumpan regional;
18. 19.lzin pekeIjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
19. 20.Izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
20. 21.lzin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
21. 22.Izin Usaha, Izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum;
22. 23.lzin Operasi sarana perkerataapian umum;
23. 24.lzin pengadaan atau pembangunan dan izin operasi perkeretaapian khusus;
24. 25.Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Cabang; 8-r;rI t LIf£j . . ..
25. 26.Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi;
26. 27.Rekomendasi Usaha Biro Perjalanan Wisata;
27. 28.Rekomendasi Usaha Jasa Penginapan dan Hotel.
f.Bidang Kesehatan:
1. 1.Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
2. 2.Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;
3. 3.Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK)Cabang;
4. 4.Rekomendasi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Rangga (PKRT);
5. 5.Izin Usaha Keeil Obat Tradisional (UKOT);
6. 6.Rekomendasi Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK)
7. 7.Rekomendasi Surat Tanda Registrasi Paramedis (STRP);
8. 8.Rekomendasi Surat Izih Radiografer (SIR);
9. 9.Rekomendasi Surat Izin Prinsip Industri Keeil Obat Tradisional (SIPIKOT).
g.Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi:
1. 1.Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)yang lokasi kerjanya lintas KabupatenjKota;
2. 2.Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)yang lokasi kerjanya !intas KabupatenjKota;
3. 3.Perpanjangan Reneana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengalami perubahan;
4. 4.Izin LPTKSLintas KabupatenjKota;
5. 5.Perpanjangan Izin Usaha LPTKS Skala Provinsi;
h.Bidang Kehutanan dan ESDM:
1. 1.Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
2. 2.Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm);
3. 3.Izin Usaha Pemanfaatan HasH Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR);
4. 4.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (IUPHHK-HTHR);
5. 5.Rekomendasi Pemebrlan Izin Usaha Pemanfaatan HasH Hutan Kayu (IUPHHK);
6. 6.Izin Usaha Pemanfaatan HasH Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK);
7. 7.Izin Pemungutan HasH Hutan Kayu (IPHHK);
8. 8.Izin Pemungutan HasH Hutan Bukan Kayu (IPHHBK);
9. 9.Izin Usaha Industri Primer HasH Hutan Kayu;
10. 10.Izin Usaha Indsutri Primer HasH Hutan Bukan Kayu;
11. 11.Izin Penyerapanj Penyimpanan Karbon;
12. 12.Industri Pengolahan Kayu Rakyat (IPKR);
13. 13.Izin Prinsip Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
14. 14.Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
15. 15.Tukar Menukar Kawasan Hutan; 9 J::T I t EIffJ ( . . .
16. 16.Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;
17. 17.Izin Lembaga Konservasi;
18. 18.Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (IUPSWA);
19. 19.Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA);
20. 20.Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA);
21. 21.Izin Pengusahaan Taman Buru;
22. 22.Rekomendasi Perpanjangan lzin Usaha Pemanfaatan HasH Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi (IUPHHK-HA);
23. 23.Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HP);
24. 24.Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan HasH Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI); 25.lzin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam, non logam, batuan; 26.lzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (Mineral bukan logam, dan batuan)
25. 27.Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP);
26. 28.Surat Keterangan Terdaftar (SKT)dan Perpanjangannya;
27. 29.Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Perpanjangannya;
28. 30.Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan karena Pengembalian;
29. 31.lzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan dan perpanjangannya;
30. 32.Izin Prinsip pengolahan danl atau pemurnian; 33.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan Iatau Pemurnian dan perpanjangannya; 34.Izin Sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan;
31. 35.lzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan (Untuk Kontraktor Proyek);
32. 36.lzin Pertambangan Rakyat (IPR)minerallogam, non logam dan batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
33. 37.Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Bukan Logam atau Batuan);
34. 38.Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
35. 39.Penghentian Sementara Izin Usaha Pertambangan (IUP);
36. 40.Izin pengeboran air tanah, izin penggalian air tanah;
37. 41.Izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah; 42.lzin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi !intas daerah Kabupatenl Kota dalam 1 (satu) provinsi);
38. 43.Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar usaha Jasa Penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi; 44.Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas sid 10.000 ton per tahun; 45.lzin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL);
39. 46.Pembaharuan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
40. 47.lzin Operasi (10); IO-r;r[t lIfTj
41. 48.Izin Pemanfaatan Jaringan Listrik untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika;
42. 49.Penetapan TarifTenaga Listrik untuk Konsumen;
43. 50.lzin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL);
44. 51.Persetujuan Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik.
45. 1.Bidang Penanaman Modal:
46. 1.Izin Prinsip Penanaman Modal;
47. 2.Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
48. 3.lzin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
49. 4.Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;
50. 5.lzin Usaha Penanaman Modal;
51. 6.Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
52. 7.Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
53. 8.lzin Usaha Penggabungan/Merger Penanaman Modal;
54. 9.Izin Pembukaan Kantor Cabang. 11

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 36 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENDELEGASIANKEWENANGAN, JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN Pasa12

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 27 Tahun 2009

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 42 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENDELEGASIANKEWENANGAN, JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN Pasa12

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 27 Tahun 2009

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 42 Tahun 2016