DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 42 Tahun 2015

Nomor: 42
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perizinan dan non perizinan kepada badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu (BPM-PTSP) termasuk didalamnya mengatur tentang pendelegasian kewenangan, jenis perizinan dan non perizinan, pelaksanaan kewenangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata KeIja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, perlu pendelegasian kewenangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pendelegasian Kewenangan Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP)Provinsi Gorontalo; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11.Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2013 Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo. 2 ASISTEN SERDA WAGUB MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANQAN lJNTlJK MENANDATANQANI PERlZINAN DAN NON PERIZINANKEPADABADANPENANAMANMODALDAN PELAYANANPERIZINANTERPADU SATU PINTU (BPM-PTSP) PROVINSIGORONTALO BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Daerah Provinsi Gorontalo.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .
4.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretarlat Daerah, Sekretarlat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.
5.Sekretarls Daerah adalah Sekretarls Daerah Provinsi Gorontalo.
6.Unit pelayanan perizinan terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk badan dan/ atau kantor pelayanan perizinan terpadu, merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan.
7.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut BPM-PTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo.
8.Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo. 3 ASISTEN SElmA WAGUB
9.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10.Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
11.Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
12.Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penYingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
13.Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelengaaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
14.Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur- unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

BAB II

PENDELEGASIANKEWENANGAN, JENIS PERIZINANDANNON PERIZINAN Pasal 2

Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berkewajiban untuk :

a.memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
b.menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c.menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan perizinan;
d.menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan yang dikeluarkan;dan
e.menyampaikan laporan pelayanan penzlnan dan non perizinan setiap bulan kepada Gubemur melalui Sekretarls Daerah dan instansi terkait lainnya.

Pasal 4

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan k~W€ljR)~ ~~b~g~m~~ gim~k~~g g~l~m p~~~ 3, hMU~ memperhatikanj mempedomani semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan instansi terkait. BABIII PELAKSANAANKEWENANGAN Pasal 5

(1)Satuan KeIja Perangkat Daerah menempatkan pegawai pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo sesuai dengan kompetensinya menurut bidang dan jenisnya masing-masing sebagai tim teknis.
(2)Dalam hal perizinan yang memerlukan rekomendasi dari instansi terkait, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan teknis oleh Tim Teknis. 5 ASISTEN SEKDA WAGUB
(3)Perizinan diterbitkan BPM-PTSP, setelah mendapat pertimbangan teknis dari tim teknis/SKPD terkait.
(4)BPM-PTSP Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur.

Pasal 6

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan, tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut bidang dan jenisnya masing-masing.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubemur ini, maka pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikelola/ diberikan oleh instansi terkait sebelum bedakunya Peraturan Gubernur ini, beralih dan menjadi kewenangan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo.

Pasal 8

Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Gubemur ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. BABIV KETENTUANPENUTUP Pasal 9 Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku:

a.Keputusan Gubemur Gorontalo Nomor 270/25/IX/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan/ atau Pencabutan Rekomendasi dan Perizinan Kegiatan Usaha Terkait Penanaman Modal Di Provinsi Gorontalo kepada Badan Investasi Daerah Provinsi Gorontalo;
b.Peraturan Gubemur Gorontalo Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP)Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 80). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 6 ASISTEN SEKDA WAGUB Pasal 10 Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerlntahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berlta Daerah Provinsi Gorontalo. Diundangkan di Gorontalo' pada tanggal 23 Nov c.m1)t!r' 2015 SEKRETARISDAE H PRO NSI GORONTALO BERITADAERAHPROVINSIGORONTALOTAHUN2015 NOMOR 42 7 2015 LAMPIRAN PERATURANGUBERNUR GORONTALO NOMOR 42 ~H 2015 TANGGAL 23 NO~~bcr2015 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANIPERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (BPM-PTSP) PROVINSI GORONTALO BIDANG, JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINANYANGDILIMPAHKAN KEPADA BADANPENANAMANMODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO
a.Bidang Petemakan dan Perkebunan:
1. 1.Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B);
2. 2.Izin Usaha Perkebunan Pengo1ahan (IUP-P);
3. 3.Surat Persetujuan Pemasukan Benih Ke1apa Sawit (SP2B-KS);
4. 4.Izin Pembangunan Laboratorium KesehatanHewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
5. 5.IzinUsaha Petemakan Distributor Obat Hewan;
6. 6.Rekomendasi Penge1uaran dan Pemasukan Temak Besar, Kecil dan Unggas;
7. 7.Rekomendasi Ke1uar Masuk Produk Temak.
b.Bidang Perikanan dan Ke1autan:
1. 1.Izin Usaha Perikanan
2. 2.lzin Usaha Penangkapan Ikan (untuk ukuran kapal perikanan diatas 5 GT sid 30 GT)
3. 3.izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapa1 pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
4. 4.Izin Pemanfaatan ruang 1aut dibawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi
5. 5.Izin Usaha Pemasaran dan Pengo1ahan Hasil Perikanan lintas Kabupaten/Kota.
c.Bidang Sosial:
1. 1.Izin Pengumpu1an Uang dan Barang (PUB);
2. 2.Penerbitan izin pengumpu1an sumbangan lintas Daerah kabupaten/kota dalam1 (satu) Daerah provinsi;
3. 3.Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak o1eh orang tua tunggal;
d.Bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan:
1. 1.Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota;
2. 2.Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota;
3. 3.Izin Usaha Industri Besar;
4. 4.Izin Per1uasan Usaha Industri (IPUI) bagi Industri Besar;
5. 5.Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)yang lokasinya lintas Kabupaten/Kota;
6. 6.Izin Angka Pengenal Impor (API);
7. 7.Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol toko be bas bea;
8. 8.Rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor; 8
9. 9.Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengeeer Terdaftar;
10. 10.Rekomendasi penerbitan Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT) dan Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP).
e.Bidang Perhubungan dan Pariwisata:
1. 1.Izin Trayek AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi);
2. 2.Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota;
3. 3.lzin Usaha Angkutan Laut;
4. 4.Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat;
5. 5.Izin Usaha Bongkar Muat Barang di Pelabuhan;
6. 6.Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);
7. 7.Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan; B. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa terkait dengan Angkutan Laut;
8. 9.Izin Usaha Tally Mandiri;
9. 10.lzin Usaha Depo Peti Kemas;
10. 11.Rekomendasi Pendirian Bangunan Tinggi dan Tower di Wilayah DLKR dan DLKPBandara;
11. 12.Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
12. 13.Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional;
13. 14.Izin Pelabuhan Sungai dan Danau lintas Kabupaten/Kota;
14. 15.Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional;
15. 16.Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional;
16. 17.lzin Pengoperasian Pelabuhan selama 24 Jam untuk pelabuhan pengumpan regional; IB.lzin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
17. 19.Izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
18. 20.Izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
19. 21.Izin usaha, Izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum;
20. 22.Izin Operasi sarana perkerataapian umum;
21. 23.Izin pengadaan atau pembangunan dan izin operasi perkeratapian; khusus;
22. 24.Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Cabang;
23. 25.Izin Insidentil;
24. 26.Rekomenclasi Usaha Biro Perjalanan Wisata;
25. 27.Rekomendasi Usaha Jasa Penginapan dan Hotel.
f.Bidang Kesehatan:
1. 1.lzin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
2. 2.Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang;
3. 3.Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK);
4. 4.Rekomendasi Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK);
5. 5.Rekomendasi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
6. 6.Rekomendasi Surat Tanda Registrasi Paramedis (STRP);
7. 7.Rekomendasi Surat Izin Radiografer (SIR); B. Rekomendasi Surat Izin Prinsip Industri Keeil Obat Tradisional (SIPIKOT)
8. 9.Izin Usaha Keeil Obat Tradisional (UKOT). 9
g.Bidang Tenaga KeIja dan Transmigrasi:
1. 1.Izin Mempekerjakan Tenaga KeIja Asing (IMTA) yang lokasi keIjanya lintas KabupatenjKota;
2. 2.Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengalami perubahan;
3. 3.Penerbitan izin LPTKS lebih dari 1 (satu) Daerah kabupatenjkota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
4. 4.Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi keIja lebih dari 1 (satu) Daerah kabupatenjkota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
h.Bidang Kehutanan dan ESDM:
1. 1.Izin Pemanfaatan Kayu (lPK);
2. 2.Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan(IUPHKm);
3. 3.Izin Usaha Pemanfaatan HasH Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR);
4. 4.Izin Usaha Pemanfaatan HasH Hutan Kayu pada Hutan Tanaman HasH Rehabilitasi (IUPHHK-HTHR);
5. 5.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK);
6. 6.Izin Usaha Pemanfaatan HasH Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK);
7. 7.Izin Pemungutan HasH Hutan Kayu (IPHHK);
8. 8.Izin Pemungutan HasH Hutan Bukan Kayu (IPHHBK);
9. 9.Izin Usaha Industri Primer HasH Hutan Kayu;
10. 10.Izin Usaha Industri Primer HasH Hutan Bukan Kayu;
11. 11.Izin Penyerapanj Penyimpanan Karbon; 12.Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Tukar Menukar Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;
12. 13.Izin Lembaga Konservasi;
13. 14.Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (IUPSWA);
14. 15.Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA);
15. 16.Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA);
16. 17.Izin Pengusahaan Taman Buru
17. 18.Rekomendasi Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan HasH Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi (IUPHHK-HA);
18. 19.Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan HasH Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HP);
19. 20.Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan HasH Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI);
20. 21.Persetujuan Prinsip Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
21. 22.Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam, non logam, batuan;
22. 23.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan perpanjangannya minerallogam, non logam dan batuan;
23. 24.Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan karena pengembalian;
24. 25.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan dan Perpanjangannya;
25. 26.Izin Prinsip pengolahan danj atau pemumian;
26. 27.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan danj atau Pemumian dan perpanjangannya;
27. 28.lzin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan; 29.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan (Untuk Kontraktor Proyek);
28. 30.Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Perpanjangannya;
29. 31.Izin Pertambangan Rakyat (IPR)minerallogam, non logam dan batuan dalam WHayah Pertambangan Rakyat (WPR); 10 ASISTER SEKDA WAGUB
30. 32.Izin pengoboran air tanah, izin penggalian air tanah;
31. 33.Izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah;
32. 34.Izin Pemanfaatan Panas Bumi;
33. 35.Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah provinsi;
34. 36.Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah provinsi;
35. 37.Penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi,multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
36. 1.Bidang Pertanian:
37. 1.lzin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya lintas KabupatenjKota. J. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik:
38. 1.Rekomendasi Penelitian;
39. 2.Rekomendasi Kegiatan Yang Menjadi Dasar Pemberian Izin dari Kepolisian untuk Kegiatan Partai Politik;
40. 3.Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk kegiatan LSM dan Organisasi lainnya.
k.Bidang Penanaman Modal:
1. 1.Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. 2.Izin Prinsip Perluasan Penanamari Modal;
3. 3.Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
4. 4.Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;
5. 5.Izin Usaha Penanaman Modal;
6. 6.Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
7. 7.Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
8. 8.Izin Usaha PenggabunganjMerger Penanaman Modal;
9. 9.Izin Pembukaan Kantor Cabang.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 42 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENDELEGASIANKEWENANGAN, JENIS PERIZINANDANNON PERIZINAN Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 27 Tahun 2009

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENDELEGASIANKEWENANGAN, JENIS PERIZINANDANNON PERIZINAN Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 27 Tahun 2009

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008