1.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala daerah adalah gubemur gorontalo.
4.Wakil kepala daerah adalah wakil gubemur gorontalo.
5.Sekretaris daerah adalah sekretaris daerah provinsi gorontalo.
6.Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain.
7.Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan provinsi Gorontalo.
8.Organisasi perangkat daerah provinsi selanjutnya disebut OPD provinsi adalah sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat dinas daerah danbadan.
9.Unit pelaksana teknis daerah selanjutnya disebut UPT adalah un sur pelaksana teknis operasional dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan.
10.Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
11.Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah.
12.Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas.
13.Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau OPD.
14.Kop naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama OPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas.
15.Kop sampul naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama OPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas sampul naskah.
16.Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.
17.Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat dibawahnya.
18.Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat.
19.Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuaJ dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
20.Peraturan daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
21.Peraturan gubemur adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh gubemur.
22.Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD;
23.Keputusan Gubemur, yaitu produk hukum dalam bentuk yang bersifat penetapan konkrit, individual, dan final;
24.Keputusan DPRD,yaitu produk hukum dalam bentuk yang bersifat penetapan untuk menetapkan hasil rapat paripuma DPRD;
25.Keputusan Pimpinan DPRD, yaitu produk hukum dalam bentuk penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD; dan
26.Keputusan Badan Kehormatan DPRD, yaitu produk hukum dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
27.Peraturan bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.
28.Keputusan gubemur adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final.
29.Keputusan kepala OPD adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final.
30.Instruksi gubemur adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari gubernur kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
31.Surat edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan danjatau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
32.Surat biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya.
33.Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi pemyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal.
34.Surat perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaaan tertentu.
35.Surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
36.Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama an tara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
37.Surat perintah tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
38.Surat perintah perjalanan dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
39.Surat kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.
40.Surat undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabatjpegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.
41.Surat keterangan melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas.
42.Surat panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap.
43.Nota dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan.
44.Nota pengajuan konsep naskah dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan.
45.Lembar disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan.
46.Telaahan staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis.
47.Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum.
48.Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.
49.Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
50.Surat pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima.
51.Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.
52.Lembaran daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan daerah.
53.Berita daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan kepala daerah.
54.Berita acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditanda tangani oleh para pihak.
55.Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat.
56.Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu.
57.Oaftar hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang.