menetapkankebijakanTataNaskahdinasdilingkungan PemerintahanDaerah, .bahwaberdasarkan pertimbangan'sebagaimana dimaksudpada hurufa,danhurufb,perlumenetapkan PeraturanGubernurtentangPedomanTataNaskah dinas, Pasal18Ayat(6)Undang-UndangDasar Negara Rebuplik IndonesiaTahun1945, Undang-UndangNomor38Tahun2000 tentang PembentukanProvinsiGorontalo(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2000Nomor 258,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor4060): Undang-Undang Nomor43Tahun2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2009 Nomor152,Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5071), pke
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6841),
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6757),
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286),
7.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185),
8.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182),
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Rebuplik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 7 TK T KARO KADIS | Asisra - | 72 | | | £ | 1 K Sa Menetapkan :
A3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Rebuplik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157),
10.Peraturan Arsip Nasional Rebuplik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah dinas (Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758),
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Rebuplik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144),
MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS. BAB ! KETENTUAN UMUM