(1)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan PKB/BBN-KB memiliki fungsi :
a.penyusunan Rencana Kegiatan
b.Pembagian tugas bawahan
c.Pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan
d.Penelitian dan Penghimpunan tindasan bukti pembayaran;
terkait dengan penetapan pajak
e.Penerimaan dan Penghimpunan tindasan penetapan pajak daerah;
f.Penerbitan surat keterangan fiscal surat keterangan pelunasan pembayaran pajak daerah;
g.Penerima surat teguran, surat ketetapan pajak daerah dan Penerbitkan surat tagihan, surat peringatan serta Pendistribusiaan kepada petugas;
h.Pengecekan dan penghapusan penetapan pajak daerah dan Laporan pengaduan masyarakat;
1.Penyusun laporan penerimaan kas;
j.Penyusun laporan tunggakan dan penagihan tunggakan pajak daerah;
k.Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan kegiatan
1.Pelaporan kegiatan; dan
m.Pelaksanaan tugas kedinasan lain
1) Untuk Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat( 1), Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan PKBfBBN-KBmempunyai rincian tugas:
a.merencanakan kegiatan Seksi Penerimaan dan Penagihan PKBfBBN-KB, berdasarkan rencana operasional Seksi Penerimaan dan Penagihan PKBfBBN-KBdan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas
b.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Seksi Penerimaan dan Penagihan PKBfBBN- KB
c.membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkup Seksi Penerimaan dan Penagihan PKBfBBN- KB sesuai dengan tugas dan tangggungjawab yang diberikan agar berjalan tertib dan lancar.
d.meneliti dan menghimpun tindasan bukti pembayaran dari pengadministrasi keuangan berdasarkan surat tanda setoran;
e.menerima dan menghimpun tindasan penetapan pajak daerah sebagai bahan untuk melakukan penagihan
f.menerbitkan surat keterangan fiscal surat keterangan pelunasan pembayaran pajak daerah;
g.menerima dan menindaklanjut surat teguran, surat ketetapan pajak daerah dan menerbitkan surat tagihan, surat peringatan serta mendistribusikan kepada petugas yang ditunjuk sebagai bahan operasional;
h.melakukan pengecekan di lapangan permohonan keberatan dan penghapusan daerah dan laporan pengaduan masyarakat;
1.menyusun laporan penerimaan kas dan mengirimkan ke Badan melalui Sub Bagian Tata Usaha;
J. menyusun laporan tunggakan dan penagihan tunggakan pajak daerah;
k.mengevaluasi dan menganalisis kegiatan Seksi Penerimaan dan Penagihan PKBfBBN-KB dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan.
s.menganalisa pelaporan kegiatan Seksi Penerimaan dan Penagihan PKB/BBN-KB sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan pertimbangan pimpinan.
t.mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Penerimaan dan Penagihan PKB/BBN-KB dengan caramengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.
1.melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Penerimaan dan Penagihan PKB/BBN-KB sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan bahan rencana kegiatan yang akan datang; dan
m.melaksanakan tugas-tugas penunjang yang diberikan oleh Kepala UPT.
Bagian Kelima Koordinator Pasal 17 Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) mempunyai tugas mengkoordinir pelayanan PKB dan BBN-KB dan pengesahan PKB pada Pelayanan Kantor Bersama Samsat.