(1)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala UPTD-P3D memiliki fungsi:
merumuskan program kerja UPTD, menyusun kegiatan /program kerja UPTD, melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait, membagi tugas dan pemberian petunjuk, menyelia dalam pemberian tugas/pelayanan, melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan kepegawaian dan keuangan, menyelia pembuatan laporan kegiatan melaksanakan kegiatan teknis operasional pemungutan Pajak Daerah,
i.melaksanakan pelayanan pendataan, pendaftaran, dan penetapan pajak daerah
j.melaksanakan pelayanan penerimaan dan penagihan pajak daerah
k.melaksanakan pelayanan penilaian dan pengawasan pajak daerah
1.melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat,
m.melaksanakan koordinasi dengan pemerintah M0 200» Dg 6 Catatan:
A 1 UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumeninitelah ditandatangani secara elektronikmenggunakansertifikat elektroniayB Cetakaninimerupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scantORFode-yang-terdeoatbada-dokimen-ini o 5 g. Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pemungutan pendapatan asli daerah, . melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan, melaksanakan pelayanan masyarakat, dan . melaksanakan tugas-tugas penunjang yang diberikan oleh kepala badan melaksanakan tugas kedinasan lain
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD-P3D mempunyai rincian tugas:
a. Catatan: UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atauDokumenElektronik dan/atauhasilcetaknya merupakanalat buktihukum yang sah." Dokumeninitelah ditandatangani secara elektronikmenggunakansertifikat elektroni ang diterbitKan BSFE.: Cetakaninimerupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan merumuskan dan menyusun rencana operasional program kerja/kegiatan di UPTD berdasarkan program utama yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana, . mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan/program kerja yang dilakukan oleh seksi Pendataan Penetapan Pajak Daerah, seksi Penagihan dan Penerimaan Pajak Daerah berdasarkan renstra dan renja sebagai pedoman pelaksanaan tugas, melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait dalam hal pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing agar tercipta sinkronisasi pelayanan yang optimal, . mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada kepala Sub Bagian/seksi berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing sub/ seksi berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan efisien dan tidak terjadi kesalahan, menyelia/mengawasi pelayanan administrasi sub bagian/seksi sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi UPT, menyelenggarakan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana 7 A 4 | Catatan: UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektroni Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan! yang akan datang,
h.melaksanakan pelayanan pendataan, pendaftaran, dan penetapan pajak daerah sebagai upaya dalam meningkatkan potensi pendapatan pajak daerah,
i.Melaksanakan pelayanan penagihan dan penerimaan pajak daerah dalam rangka pencapaian target pendapatan daerah,
j.Melaksanakan pelayanan penilaian dan pengawasan pajak daerah dalam rangka bahan evaluasi untuk pengambilan keputusan,
k.membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai laporan,
1.pertanggungjawaban dan akuntabilitas UPTD- Ppob: daa m.melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha