DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam peraturan ini diatur batasan definisi tentang pendelegasian, wewenang, izin, perizinan, non perizinan, penyelenggaraan pelayanan terpadu dan tim teknis. Selain itu peraturan ini juga mengatur tentang pendelegasian kewenangan, jenis perizinan dan non perizinan, pelaksanaan kewenangan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur mengenai bidang dan jenis perizinan serta non perizinan yang akan didelegasikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Provinsi Gorontalo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3.Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah :1. :a. Mengingat Menimbang memimpin menjadi

Menetapkan

Menetapkan : Indonesia Tahuri 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 ten tang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7.Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09). MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINANDI PROVINSI GORONTALO. BABI KETENTUANUMUM Pasall Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Daerah Provinsi Gorontalo.
2.Gubemur adalah Gubemur Gorontalo.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai un sur penyelenggara pemerintahan daerah yang pelaksanaan urusan pemerintahan yang kewenangan daerah otonom.
4.Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan danfatau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5.Pendelegasian adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan danl atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima de1egasi.
6.Izin adalah dokumen yang dike1uarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7.Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
8.Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
9.Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelengaaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
10.Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur- un sur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non penzlnan.
11.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani Perizinan dan Non Perizinan.
13.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani Perizinan dan Non Perizinan.

BAB II

PENDELEGASIANKEWENANGAN, JENIS PERIZINANDANNONPERIZINAN Pasal 2 Gubernur mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, 3 L:UKUM ELJ ASISTEN SEKDA ~l menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan, menangani pengaduan masyarakat, melaksanakan penilaian kineIja aparatur dan indeks kepuasan masyarakat.

Pasal 3

Penandatanganan dokumen penZlnan dan non penzlnan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kewenangan Gubemur yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Kewenangan pemberian perizinan dan non perlZlnan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi bidang dan jenis yang tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II Peraturan Gubemur ini. BABIII PELAKSANAANKEWENANGAN Pasal 5

(1)Perangkat Daerah menempatkan pegawai pada Dinas sebagai tim teknis menurut bidang dan jenis sesuai dengan kompetensi masing-masing.
(2)Dalam hal memerlukan perizinan rekomendasi dan non perizinan yang dari instansi terkait terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh tim teknis.
(3)Perizinan dan non Perizinan diterbitkan Kepala Dinas setelah mendapat pertimbangan teknis dari tim teknis / Perangkat Daerah terkait.
(4)Kepala Dinas dalam me1aksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Kepala Dinas berkewajiban untuk:

a.memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
b.menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c.menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan;
d.menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan yang dikeluarkan;
e.menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah dan instansi terkait lainnya;dan
f.mempedomani semua ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan instansi terkait. BABIV PEMBINAANDANPENGAWASAN Pasal 7 Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan penzman dan non perizinan yang telah diterbitkan, tetap menjadi kewenangan Perangkat Daerah menurut bidang dan jenisnya . . maslng-maslng.

Pasal 8

Perizinan dan N~n Perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. BABV KETENTUANPENUTUP Pasal 9 Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku Peraturan Gubemur Gorontalo Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. SEKDA "I Pasal 10 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo. Ditetapkan di Gorori!falo pada tanggal 4 Jm.~ua:f.t 2017 Plt.GUBERNUR GORONT LO, ZUDAN ARIF FAKRULLOH Diundangkan di Gor<~ntalo pada tanggal 4 Ja~l%~r.2017 SEKRETARIS DAERAH P O;VINSIGORONTALO, BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR ;09 6 LAMPIRANI PERATURANGUBERNUR GORONTALO NOMOR t!'J TAEUN2017 TANGGAL 4 JaiiVuri 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANGPEMBERIANPERIZINANDAN NON PERIZINANDI PROVINSIGORONTALO. BIDANGDANJENIS PERIZINAN

1.Bidang Pertanian

a.Izin Usaha Perkebunan (IUP)
b.Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)
c.Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P)
d.Izin Usaha Produksi Benih
e.Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
f.IzinUsaha Petemakan Distributor Obat Hewan
g.Izin Pengeluaran dan Pemasukan Temak Besar, Kecil dan Unggas
h.Izin Pengeluaran dan Pemasukan Pangan Asal Hewan
i.Izin Usaha Proses Produksi; J. Izin Usaha Penanganan Pasca Panen;
k.Izin Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi dan Penanganan Pasca Panen;
1. 1.Izin Usaha Perbenihan Tanaman.
2. 2.Bidang Perikanan dan Kelautan
a.Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
b.Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)(untuk ukuran kapal Perikanan diatas >5 GT sid 30 GT)
c.Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
d.Izin Pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi
e.Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan lintas Kabupaten/Kota
1. 3.Bidang Sosial
a.Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB)
1. 4.Bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
a.Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kab/Kota
b.Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota
c.Izin Usaha Industri Besar
d.Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI)bagi Industri Besar 7
e.Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)yang lokasinya lintas KabupatenjKota
f.Izin Angk~ Pengenal Impor (API)
g.Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol toko bebas bea
h.lzin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar
1. 5.Bidang Perhubungan
a.Izin Trayek AKDP(Antar Kota Dalam Provinsi)
b.Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah KabupatenjKota dalam provinsi
c.Izin Insidentil Trayek Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)
d.Izin Usaha Angkutan Laut
e.Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat
f.Izin Usaha Bongkar Muat Barang di Pelabuhan
g.Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)
h.Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan
1. 1.Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa terkait dengan Angkutan Laut J. Izin Usaha Tally Mandiri
k.Izin Usaha Depo Peti Kemas
1. 1.Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau
m.Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
n.Izin Pelabuhan Sungai dan Danau lintas KabupatenjKota
o.Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional
p.Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
q.Izin Pengoperasian Pelabuhan selama 24 Jam untuk pelabuhan pengumpan regional
r.Izin pekerjaan pengerukan. di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional
s.Izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional
t.Izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKRjDLKPpelabuhan pengumpan regional
u.Izin Usaha, Izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian
v.Izin Operasi sarana perkerataapian umum
w.Izin pengadaan atau pembangunan dan lZln operaSl perkeretaapian khusus
1. 6.Bidang Kesehatan
a.Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
b.Pengakuan Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF)Cabang
c.Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (IPAK)
d.Izin Usaha Kedl Obat Tradisional (UKOT) 8 I KARO,HOKUM 'd; EllS I ASISTEN
1. 7.Bidang Pendidikan
a.Izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat
b.Izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat
1. 8.Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
a.Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)yanglokasi kerjanya lintas Kabupaten/Kota
b.Izin LPTKSLintas Kabupaten/Kota
c.Perpanjangan Izin Usaha LPTKSSkala Provinsi
1. 9.Bidang Kehutanan
a.Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
b.Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)
c.Izin Usaha Pemanfaatan HasH Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR)
d.Izin Usaha Pemanfaatan HasH Hutan Kayu pada Hutan Tanaman HasH Rehabilitasi (IUPHHK-HTHR)
e.Izin Usaha Pemanfaatan HasH Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK)
f.Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK)
g.Izin Pemungutan HasH Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)
h.Izin Usaha Industri Primer HasH Hutan Kayu
1. 1.Izin Usaha Indsutri Primer HasH Hutan Bukan Kayu J. Izin Penyerapan/ Penyimpanan Karbon
k.Industri Pengolahan Kayu Rakyat (IPKR)
1. 1.Izin Prinsip Pinjam Pakai Kawasan Hutan,
m.Izin Lembaga Konservasi
n.Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)
o.Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA)
p.Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA)
q.Izin Pengusahaan Taman Bum
1. 10.Bidang Lingkungan Hidup
a.Izin Lingkungan Hidup SEKDA "1 ASISTEN J! Bidang Energi Sumber Daya Mineral
a.Izin Usaha Pertambangan (IUP)Eksplorasi minerallogam, bukan logam, batuan
b.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (Minerallogam, bukan logam, dan batuan)
c.Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP)
d.Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Perpanjangannya
e.Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan karen a Pengembalian
f.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan dan perpanjangannya
g.Izin Prinsip pengolahan dan/ atau pemurnian
h.Izin Usaba Pert;ambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan/ atau Pemurnian dan perpanjangannya 9 I:JKUM tjzj 11.
1. 1.Izin Sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan J. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan (Untuk Kontraktor Proyek)
k.Izin Pertambangan Rakyat (IPR)minerallogam, non logam dan batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)
1. 1.Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Bukan Logam atau Batuan)
m.Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan
n.Penghentian Sementara Izin Usaha Pertambangan (IUP)
o.Izin pengeboran air tanah, izin penggalian air tanah
p.Izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah
q.Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi lintas daerah Kabupatenj Kota dalam 1 (satu) provinsi)
r.Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas sjd 10.000 ton per tahun
s.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)
t.Pembaharuan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
u.Izin Operasi (10)
v.IzinPemanfaatan Jaringan Listrik untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika
w.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)
1. 12.Bidang Penanaman Modal
a.Izin Prinsip Penanaman Modal.
b.Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
c.Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
d.Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.
e.Izin Usaha Penanaman Modal.
f.Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal.
g.Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.
h.Izin Usaha PenggabunganjMerger Penanaman Modal.
i.Izin Pembukaan Kantor Cabang. PIt. GUBERNURGORONTALO, ZUDANARIF FAKRULLOH PARAF KOORDINASI 10 LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR iSl TAHUN 2017 TANGGAL 4 .tn.iit1clori 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI PROVINSI GORONTALO. BIDANG DAN JENIS NON PERIZINAN
1. 1.Bidang Pertanian
a.Persetujuan Perubahan Luas Lahan
b.Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman
c.Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan
d.Persetujuan Diversifikasi Usaha
1. 2.Bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
a.Rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor
b.Rekomendasi penerbitan Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT) dan Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP)
1. 3.Bidang Perhubungan
a.Rekomendasi Pendirian Bangunan Tinggi dan Tower di Wilayah DLKR dan DLKP Bandara
1. 4.Bidang Pariwisata
a.Rekomendasi Usaha Biro Perjalanan Wisata
b.Rekomendasi Usaha Jasa Penginapan dan Hotel
1. 5.Bidang Komunikasi dan Teknologi Informasi
a.Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Cabang
b.Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi
1. 6.Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
a.Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengalami perubahan
1. 7.Bidang Kehutanan
a.Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
b.Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan,
c.Tukar Menukar Kawasan Hutan,
d.Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
e.Rekomendasi Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi (IUPHHK-HA)
f.Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HP)
g.Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) 11
1. 1.Izin Sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan J. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan (Untuk Kontraktor Proyek)
k.Izin Pertambangan Rakyat (IPR)minerallogam, non logam dan batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)
1. 1.Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Bukan Logam atau Batuan)
m.Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan
n.Penghentian Sementara Izin Usaha Pertambangan (IUP)
o.Izin pengeboran air tanah, izin penggalian air tanah
p.Izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah
q.Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi lintas daerah Kabupatenl Kota dalam 1 (satu) provinsi)
r.Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas sid 10.000 ton per tahun
s.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)
t.Pembaharuan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
u.Izin Operasi (10)
v.Izin Pemanfaatan Jaringan Listrik untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika
w.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)
1. 12.Bidang Penanaman Modal
a.Izin Prinsip Penanaman Modal.
b.Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
c.Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
d.Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.
e.Izin Usaha Penanaman Modal.
f.Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal.
g.Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.
h.Izin Usaha Penggabungan/Merger Penanaman Modal.
1. 1.Izin Pembukaan Kantor Cabang. Pit. GUBERNURGORONTALO, ZUDANARIF FAKRULLOH 10
2. 8.Bidang Energi Sumber Daya Mineral
a.Surat Keterangan Terdaftar (SKT)dan Perpanjangannya
b.Rekomendasi IUP Clear and Clean (C & C)
c.Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)
d.Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar usaha Jasa Penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi
e.Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen
f.Persetujuan Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik ZUDANARIF FAKRULLOH 12

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 9 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007