Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1.Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam negeri dan perjalanan luar negeri dalam rangka melaksanakan program dan tugas pemerintahan yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD.
2.Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi :
a) dalam daerah wilayah provinsi Gorontalo, b) di luar daerah Provinsi Gorontalo, c) dalam kota dalam daerah pada wilayah provinsi Gorontalo.
3.Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Penugasan adalah suatu kegiatan terencana dan terukur untuk menjalankan urusan kewenangan pemerintahan provinsi.
6.Pejabat Negara adalah Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Anggota DPR, Menteri, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
7.Kepala Daerah adalah Gubernur/Bupati/ Walikota atau Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/ Wakil Walikota.
8.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.
KARO .KABAN HUKUM NGAN da Sl SEKDA | wAGuB Z / sit 10. IL. 12. 13. 14, 15. 16. 1, 18. 19. 20. 2, 22. 23. AnggotaDewanPerwakilan RakyatDaerahyang selanjutnya disingkatAnggotaDPRDadalahAnggotaDewanPerwakilan Rakyat DaerahProvinsiGorontalo. AparaturSipilNegarayang selanjutnyadisingkatASNadalahProfesi bagiPegawaiNegeriSipildanPegawaiPemerintah Daerah dengan PerjanjianKerjayangbekerjapadainstansidilingkungan PemerintahanProvinsiGorontalo. PejabatPNSadalahpejabatyang diangkatolehGubernuruntuk mendudukijabatantertentuberdasarkanketentuanperaturan perundang-undanganyangmeliputi: a.PejabatPimpinanTinggiMadya, b.PejabatPimpinanTinggiPratama, c.PejabatAdministrator,dan d.PejabatPengawas. Pejabat lainnyaadalahUnsurForumKoordinasiPimpinan Daerah dan pejabatsetingkat/pegawaipadainstansilainnyasebagaimana dimaksudpadaangka11. PejabatvertikaladalahPNSyangmendudukijabatansebagaimana dimaksudpadaangka11yangberasaldariPemerintahPusat. Unsurlainnyaadalahtokohagama,tokohmasyarakat,tokohadat dan tenaga ahli/pakar. Pengikut adalahorangyang karenasifatpenugasandan/ataukarena adanya hak-hakprotokolerdaripejabatnegaraataupegawainegeri sipil,pegawaitidak tetapdanmasyarakatyangmempunyai keterkaitandengan programpemerintahanProvinsiGorontalodapat ditunjukmendampingipejabatnegaraataupegawainegerisipilyang melaksanakanperjalanandinas. PejabatFungsionaladalahpejabatyang diangkatolehGubernur untukmendudukiPejabatfungsionalberdasarkan ketentuan perundang-undangan. PejabatPelaksanayang selanjutnyadisebutStafadalahPegawai NegeriSipildan CalonPegawaiNegeriSipilyang diangkatoleh Gubernurberdasarkanketentuan peraturanperundang-undangan. Tempatataulokasikeberangkatanadalahkedudukankantoratau lokasilainyang ditetapkansebagaititikpermulaankeberangkatan. Lokasi tujuan adalah tempatdimanasebagianbesaraktivitas penugasandilakukan. Lokasikembali adalahkedudukankantorataulokasilainyang ditetapkansebagaititikakhirkepulangan. DokumenPelaksanaan Anggaran SatuanKerjaPerangkat Daerah yang selanjutnyadisingkatDPA-SKPDadalahdokumenyangmemuat pendapatan,belanjadanpembiayaanyangdigunakansebagai dasar pelaksanaan anggaranolehpenggunaanggaran. Anggaran Pendapatandan BelanjaDaerahyang selanjutnya disingkatAPBDadalah rencanakeuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dandisetujuibersamaolehpemerintah daerah danDPRDdan ditetapkan dengan peraturandaerah. Pertimbanganprofesional adalah suatupertimbanganyang memperhatikanazasumumperjalanan dinas dankriteriasuatu penugasanyangmembutuhkanperjalanandinas. Plt. KABAN Aunan Kau haean Asifren SEKDA | WAGUB NP1£ NY / e “ . 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31, 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. PerangkatDaerahadalahunsurpembantukepaladaerahdanDPRD dalammenyelenggarakanurusanpemerintahanyang menyelenggarakanurusanyangmenjadikewenangandaerah. PerangkatDaerahProvinsiadalahunsurpembantuGubernurdan DPRDdalammenyelenggarakanurusanPemerintahanyangmenjadi kewenanganDaerahProvinsi. SatuanKerjaPerangkatDaerahyang selanjutnyadisingkatSKPD adalahPerangkatDaerahpadaPemerintah DaerahselakuPengguna Anggaran/PenggunaBarang. PenggunaAnggaranyang selanjutnyadisingkatPAadalahpejabat pemegang kewenangan penggunaananggaranuntukmelaksanakan tugaspokokdanfungsiSKPDyangdipimpinnya. KuasaPenggunaAnggaranyang selanjutnyadisingkatKPAadalah pejabatyangdiberikuasa untukmelaksanakansebagian kewenanganpenggunaanggarandalammelaksanakansebagian tugasdanfungsiSKPD. PejabatPenatausahaan Keuangan SKPDyang selanjutnyadisingkat PPK-SKPDadalahpejabatyangmelaksanakanfungsitatausaha keuanganpadaSKPD. BendaharaPengeluaranadalahpejabatfungsionalyang ditunjuk menerima,menyimpan,membayarkan, menatausahakan,dan mempertanggungjawabkanuanguntukkeperluanbelanjadaerah dalamrangkapelaksanaanAPBDpadaSKPD. ProgramAplikasiSistem InformasiManajemenPerjalanan Dinas yang selanjutnyadisingkatSIM-PDmerupakansebuahaplikasiyang berbasisweb yang dapatdikembangkandalamrangka mempermudahpengelolaan perjalanandinasbagiSKPDdi lingkungan PemerintahProvinsiGorontalo. Telaahperjalanandinasadalah suatudokumenperencanaan perjalanan yang diajukanolehKepalaSKPDatauPlh.KepalaSKPD kepadapejabatpenyetujuuntukmendapatkanpersetujuan pelaksanaanperjalanandinas. Surat PerintahTugas yang selanjutnyadisingkat SPT adalahsurat penugasanuntukmelaksanakantugastertentu. Surat PerintahPerjalanan Dinas yang selanjutnyadisingkatSPPD adalahsuratperintahuntukmelakukanperjalanandinas. Uangharianadalah uang yangdihitungberdasarkan jumlahhari perjalanandinas dandibayarkansecaralumpsum. Uangrepresentasi adalah uang yang diberikankepadaPejabat Negara,PimpinandanAnggotaDPRD,Pejabat EselonIdan Pejabat EselonIIselamamelakukanperjalanandinas dandibayarkansecara lumpsum. Biayaakomodasiadalahbiayapenginapanyangmenggunakan fasilitashotelatautempatpenginapanlainnyaselamamelaksanakan perjalanandinas dandibayarkansesuaidenganbiayariil. Modatransportasi adalahkendaraandarat,laut,danudara yang dimanfaatkan dalammelaksanakantugas. Sewa kendaraanperjalananluardaerah adalah sewakendaraan dalamkota tujuan tempat perjalanan dinas yang dibayarkansesuai denganbiayariil.Komponensewakendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, PejabatPimpinanTinggiMadyadan ' KARO | PItpABAN HUKUM calakan ASISPEN SEKDA | WAGUB Aru F/ 40. 41. 42. 43. 44. 45. pejabatyangdiberikankedudukanatauhakkeuangandanfasilitas setingkat PejabatPimpinanTinggiMadya. Biaya transportasibandaraadalahbiayayangdigunakandarikantor tempatkedudukanmenujubandara/pelabuhan/stasiun keberangkatanataudaribandara/pelabuhan/stasiunkedatangan menujutempattujuandikotabandara/pelabuhan/stasiun kedatangandansebaliknyadalamrangkaperjalanandinasluar daerah. Biaya transportlokaladalahuangharianyangdibayarkansecara lumpsumdalamrangkamelaksanakansuatupenugasanuntuk membiayaisewaangkutanmodalokalyangbersifatumumdan pribadi,bahanbakarminyak,retribusiparkir,pajakjalan/tol,serta untuk keperluanmakandanminumselamamenjalankantugas. Pelayanankeprotokoleranadalahpelayananyangdiberikankepada Pejabat Negara,PimpinanDPRDdanSekretarisDaerah. Biayariiladalahbiayayangdikeluarkansesuaidenganbukti pengeluaranyangsah. Uangkontribusiadalahpembayaransecaralumpsumkepada penyelenggarakegiatan sebagaikewajibanpesertauntukmembiayai kebutuhanyangsudahditentukanolehpenyelenggarankegiatan. Visumadalahbuktipelaksanaanperjalanandinasdalambentuk penandatangananpadalembaran SPPDolehpejabatataupihaklain ditempatpelaksanaantugas.