Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: Ta Perjalanan dinas adalah perjalanan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri dalam rangka melaksanakan program dan tugas pemerintahan yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD. 10. 1. 12. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penugasan adalah suatu kegiatan terencana dan terukur untuk menjalankan urusan kewenangan pemerintahan provinsi. Pejabat Negara adalah Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Anggota DPR, Menteri, dan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah adalah Gubernur/Bupati/Walikota atau Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Daerah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo. Pejabat PNS adalah pejabat yang diangkat oleh Gubernur untuk menduduki Pejabat tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
a.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya,
b.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,
c.Pejabat Administrator, dan
d.Pejabat Pengawas.
Pejabat lainnya adalah Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan pejabat setingkat/pegawai pada instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 9. Pejabat vertikal adalah PNS yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 9 yang berasal dari Pemerintah Pusat. Unsur lainnya adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tenaga ahli/pakar. g 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21, 22. 23. 24. Pengikut adalah orang yang karena sifat penugasan dan/atau karena adanya hak-hak protokoler dari pejabat negara atau pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap dan masyarakat yang mempunyai keterkaitan dengan program pemerintahan Provinsi Gorontalo dapat ditunjuk mendampingi pejabat negara atau pegawai negeri sipil yang melaksanakan perjalanan dinas. Pejabat Fungsional adalah pejabat yang diangkat oleh Gubernur untuk menduduki Pejabat fungsional berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pejabat Pelaksana yang selanjutnya disebut Staf adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tempat atau lokasi keberangkatan adalah kedudukan kantor atau lokasi lain yang ditetapkan sebagai titik permulaan keberangkatan. Lokasi tujuan adalah tempat dimana sebagian besar aktivitas penugasan dilakukan. Lokasi kembali adalah kedudukan kantor atau lokasi lain yang ditetapkan sebagai titik akhir kepulangan. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pertimbangan profesional adalah suatu pertimbangan yang memperhatikan azas umum perjalanan dinas dan kriteria suatu penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Oraganisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daaerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang. a 29. 26. Pp 28. 29, 30. 3, 32. 33. 34. 35. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SIM PD merupakan sebuah aplikasi yang berbasis web yang dapat dikembangkan dalam rangka mempermudah pengelolaan perjalanan dinas bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Telaah perjalanan dinas adalah suatu dokumen perencanaan perjalanan yang diajukan oleh Kepala SKPD atau Plh. Kepala SKPD kepada pejabat penyetuju untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat penugasan untuk melaksanakan tugas tertentu. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah untuk melakukan perjalanan dinas. Uang harian adalah uang yang dihitung berdasarkan jumlah hari perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. Uang representasi adalah uang yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. Biaya akomodasi adalah biaya penginapan yang menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya selama melaksanakan perjalanan dinas dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Moda transportasi adalah kendaraan darat, laut, dan udara yang dimanfaatkan dalam melaksanakan tugas. Sewa kendaraan perjalanan luar daerah adalah sewa kendaraan dalam kota tujuan tempat perjalanan dinas yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/ Wakil Gubernur, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Biaya transportasi bandara adalah biaya yang digunakan dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/stasiun keberangkatan atau dari bandara/ pelabuhan /stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/stasiun kedatangan dan sebaliknya dalam rangka perjalanan dinas luar daerah. Biaya transport lokal adalah uang harian yang dibayarkan secara lumpsum dalam rangka melaksanakan suatu penugasan untuk membiayai sewa angkutan moda lokal yang bersifat umum dan pribadi, bahan bakar minyak, retribusi parkir, pajak jalan/tol, serta untuk keperluan makan dan minum selama menjalankan tugas. Pelayanan keprotokoleran adalah pelayanan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. Uang kontribusi adalah pembayaran secara lumpsum kepada penyelenggara kegiatan sebagai kewajiban peserta untuk membiayai kebutuhan yang sudah ditentukan oleh penyelenggaran kegiatan. Visum adalah bukti pelaksanaan perjalanan dinas dalam bentuk penandatanganan pada lembaran SPPD oleh pejabat atau pihak lain di tempat pelaksanaan tugas.