Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: ip 2. 3, 4 oo Daerah adalah Provinsi Gorontalo. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Gorontalo. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Gorontalo. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh KEPALA BIRO KABAN ASISTE EKDA HUKUM KEUANGAN MT TN (4 - 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. x5 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. KEPALA BIRO KABAN ASISTEN NgKDA HUKUM KEUANGAN KT TAN uv 4 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 25, 30. an ta Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SIM-PD merupakan sebuah aplikasi yang berbasis web yang dapat dikembangkan dalam rangka mempermudah pengelolaan perjalanan dinas bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam negeri dan perjalanan luar negeri dalam rangka melaksanakan program dan tugas pemerintahan yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas atau negara. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kabupaten/kota dan/atau dalam kabupaten/kota dari tempat kedudukan ketempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan di dalam negeri. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam kota Gorontalo dan dalam Kabupaten bagi pelaksana perjalanan dinas yang berkedudukan (bertugas) di Kabupaten yang bersangkutan sampai dengan 8 (delapan) jam dan lebih dari 8 (delapan) jam. Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Telaah perjalanan dinas adalah suatu dokumen perencanaan perjalanan yang diajukan oleh Kepala SKPD atau pejabat yang berwenang kepada pejabat penyetuju untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat tugas untuk melaksanakan surat tugas dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat perjalanan dinas untuk melaksanakan perjalanan dinas KEPALA BIRO KABAN ASIST KDA HUKUM KEUAMGAN P Tg KT SN N 3. 32. 33. 34. 35. 36. 2 38. 39. 40. 4. an yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya ST. Uang harian adalah uang yang dihitung berdasarkan jumlah hari perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selama melakukan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. Biaya penginapan adalah biaya atas penggunaan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya selama melaksanakan perjalanan dinas dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Moda transportasi adalah kendaraan darat, laut, dan udara yang dimanfaatkan dalam melaksanakan tugas. Biaya taksi bandara adalah biaya yang digunakan dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan /stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/stasiun kedatangan dan sebaliknya dalam rangka perjalanan dinas luar daerah. Sewa kendaraan dalam kota adalah sewa kendaraan dalam kota tujuan tempat perjalanan dinas yang diberikan untuk Gubernur/ Wakil Gubernur dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS,CPNS, PPPK, Pegawai Tidak Tetap, Pengurus PKK, Komisi-Komisi Daerah, Tenaga Ahli DPRD, Tenaga Ahli/Staf Khusus Gubernur, Pejabat lain dan pihak lain yang diberi tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas. Pejabat lain adalah unsur pimpinan/pejabat dari instansi vertikal, keagamaan dan organisasi kemasyarakatan yang ditugaskan oleh Gubernur/ Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah. Pihak lain adalah orang dan/atau kelompok orang selain Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan/atau ASN yang ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan/atau dalam penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Pengurus PKK adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Pengurus PKK Provinsi Gorontalo. Komisi-Komisi Daerah adalah Komisi- Komisi yang dibentuk KEPALABIROKABANASISTE KDAHUKUM KEUANGAN MTA TAN 42. 43. 44. 45. 46. 47.
(1)an Oia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pegawai Tidak Tetap adalah tenaga yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara tenaga yang bersangkutan dengan PA/KPA, termasuk tenaga ahli DPRD Provinsi Gorontalo. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus. At cost (biaya riil) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. Tempat kedudukan adalah kota/ kabupaten tempat kantor/satuan kerja berada. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku. BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS