DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 3 Januari 2024
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perjalanan Dinas termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup perjalanan dinas, perjalanan dinas jabatan, perjalanan dinas pindah, standar biaya perjalanan dinas, pelaksanaan dan prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas, pertanggungjawaban perjalanan dinas, pengendalian internal, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangh Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan aa ma Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6516): Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangh Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6516), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 KEPALA BIRO KABAN ASISTE, KDA HUKUM KEUANGAN . Ni MK TAN vw 10. Id: 12. 13. 14. 15. na Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6841), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897), Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028): Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam KEPALA BIRO KABAN ASISTE KDA HUKUM KEUANGAN Fa N Ka ML TAIN v Menetapkan : 16. 17. ah Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 157), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: ip 2. 3, 4 oo Daerah adalah Provinsi Gorontalo. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Gorontalo. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Gorontalo. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh KEPALA BIRO KABAN ASISTE EKDA HUKUM KEUANGAN MT TN (4 - 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. x5 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. KEPALA BIRO KABAN ASISTEN NgKDA HUKUM KEUANGAN KT TAN uv 4 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 25, 30. an ta Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SIM-PD merupakan sebuah aplikasi yang berbasis web yang dapat dikembangkan dalam rangka mempermudah pengelolaan perjalanan dinas bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam negeri dan perjalanan luar negeri dalam rangka melaksanakan program dan tugas pemerintahan yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas atau negara. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kabupaten/kota dan/atau dalam kabupaten/kota dari tempat kedudukan ketempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan di dalam negeri. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam kota Gorontalo dan dalam Kabupaten bagi pelaksana perjalanan dinas yang berkedudukan (bertugas) di Kabupaten yang bersangkutan sampai dengan 8 (delapan) jam dan lebih dari 8 (delapan) jam. Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Telaah perjalanan dinas adalah suatu dokumen perencanaan perjalanan yang diajukan oleh Kepala SKPD atau pejabat yang berwenang kepada pejabat penyetuju untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat tugas untuk melaksanakan surat tugas dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat perjalanan dinas untuk melaksanakan perjalanan dinas KEPALA BIRO KABAN ASIST KDA HUKUM KEUAMGAN P Tg KT SN N 3. 32. 33. 34. 35. 36. 2 38. 39. 40. 4. an yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya ST. Uang harian adalah uang yang dihitung berdasarkan jumlah hari perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selama melakukan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. Biaya penginapan adalah biaya atas penggunaan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya selama melaksanakan perjalanan dinas dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Moda transportasi adalah kendaraan darat, laut, dan udara yang dimanfaatkan dalam melaksanakan tugas. Biaya taksi bandara adalah biaya yang digunakan dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan /stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/stasiun kedatangan dan sebaliknya dalam rangka perjalanan dinas luar daerah. Sewa kendaraan dalam kota adalah sewa kendaraan dalam kota tujuan tempat perjalanan dinas yang diberikan untuk Gubernur/ Wakil Gubernur dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS,CPNS, PPPK, Pegawai Tidak Tetap, Pengurus PKK, Komisi-Komisi Daerah, Tenaga Ahli DPRD, Tenaga Ahli/Staf Khusus Gubernur, Pejabat lain dan pihak lain yang diberi tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas. Pejabat lain adalah unsur pimpinan/pejabat dari instansi vertikal, keagamaan dan organisasi kemasyarakatan yang ditugaskan oleh Gubernur/ Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah. Pihak lain adalah orang dan/atau kelompok orang selain Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan/atau ASN yang ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan/atau dalam penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Pengurus PKK adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Pengurus PKK Provinsi Gorontalo. Komisi-Komisi Daerah adalah Komisi- Komisi yang dibentuk KEPALABIROKABANASISTE KDAHUKUM KEUANGAN MTA TAN 42. 43. 44. 45. 46. 47.

(1)an Oia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pegawai Tidak Tetap adalah tenaga yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara tenaga yang bersangkutan dengan PA/KPA, termasuk tenaga ahli DPRD Provinsi Gorontalo. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus. At cost (biaya riil) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. Tempat kedudukan adalah kota/ kabupaten tempat kantor/satuan kerja berada. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan anggota DPRD, PNS, PPPK, CPNS, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Ahli, Komisi-Komisi Daerah, Pejabat lain dan pihak lain yang dibebankan pada APBD. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.perjalanan dinas jabatan,dan
b.perjalanan dinas pindah.

Pasal 3

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi :

a.perjalanan dinas dalam negeri, dan
b.perjalanan dinas luar negeri. Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
a.selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan tugas-tugas penyelenggaraan KEPALA BIRO KABAN ASISTE, EKDA HUKUM KEUANGAN Ta Ta Y 1? |#F v

(1)
(2)sa Oia pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, ketersediaan dalam anggaran setiap Perangkat daerah/unit kerja dan kesesuaian dengan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja, melakukan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas dan menjamin akuntabilitas dalam bentuk pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas beserta pembiayaan: dan akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB III

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi :

a.perjalanan dinas luar kota yaitu perjalanan dinas yang melewati batas kota: dan perjalanan dinas dalam kota yaitu perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota yang terdiri atas pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam dan pelaksanaan sampai dengan 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka: a. b 2 d pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya, pengumandahan (detasering) di luar tempat kedudukan, menempuh ujian dinas atau ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan, menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan, memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas, mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau surat rujukan dokter yang berkompetensi dikhususkan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan KEPALA BIRO KABAN ASIST EKDA HUKUM KEUANGAN Ps ika Rn | AFI Ann Toltan dan Anggota DPRD serta Sekretaris Daerah,
h.mengikuti pendidikan dinas (tugas belajar) setara S1/S2/S3 di luar tempat kedudukan atau tempat tinggal,
i.mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di luar tempat kedudukan atau tempat tinggal, J. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas, dan
k.menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat/ pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 5

Perjalanan Dinas jabatan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang dan tertuang dalam telaah perjalanan dinas dan diterbitkan ST. ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan SPD. Tata cara penerbitan ST dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme perjalanan dinas. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan telaah perjalanan dinas, ST dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tentang mekanisme Perjalanan Dinas.

Pasal 6

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut: uang harian, biaya transport, biaya penginapan, uang representasi perjalanan dinas, sewa kendaraan dalam kota,dan/atau 59 AD Dp biaya jemput/mengantar jenazah. Standar biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur. KEPALA BIRO KABAN ASISTEN SEKDA HUKUM KEUANGAN Ter 4 v- x11-

Pasal 7

Uang harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.uang makan,
b.uang transport lokal, dan Cc. uang saku Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi perjalanan dinas luar kota dan perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam serta dipertanggungjawabkan secara lumpsum. Besaran uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Keputusan Gubernur Perjalanan dinas dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal.

Pasal 8

Uang harian Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b, hanya diberikan khusus untuk pelaksanaan tugas dan fungsi oleh SKPD dibidang :

a.pengawasan oleh aparat pengawas internal pemerintah,
b.peningkatan kepatuhan dan penegakkan hukum dibidang pendapatan UPTD di wilayah kerjanya,
c.pelayanan lalu lintas jalan,
d.pelaksanaan tugas operasional maupun kegiatan teknis penunjang dinas bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja Kantor Pengelolaan Hutan (KPH),
e.pelayanan Kesehatan bagi korban bencana atau krisis Kesehatan dibidang pelayanan Kesehatan, kegiatan Reses pimpinan dan anggota DPRD serta pendamping,
g.Kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan berupa Penegakan Hukum Norma Ketenagakerjaan dan Pembinaan Hubungan Industrial,
h.Kegiatan penanganan bencana pada status tanggap darurat bencana,
i.pelayanan pengawalan, pengamanan dan penegakkan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja,
j.protokoler pimpinan,
k.pelayanan keprotokoleran oleh Badan Penghubung Provinsi KEPALA BIRO KABAN ASIST EKDA HUKUM KEUANGAN - ja kh 13 BIN AN & Tim Gorontalo di Jakarta dan sub bidang Penghubung di Makassar,
l.Seluruh SKPD untuk kegpiatan survey, verifikasi dan validasi data yang dilakukan secara massal tingkat Provinsi Gorontalo, dan
m.uang harian yang diberikan oleh SKPD kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan.

Pasal 9

(1)Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.tiket pesawat/bus/kerata api/transportasi air,
2. b.biaya taksi atau angkutan umum lain sejenisnya,dan
3. c.biaya transpor perjalanan darat antar kota (one way) atau sekali jalan.
(2)Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara tujuan.
(3)Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk taksi bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun dipertanggungjawabkan untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi, meliputi :
1. a.keberangkatan
  1. 1.dari kantor atau tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan,
  2. 2.dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan, termasuk biaya pergi/pulang dari tempat menginap/tempat kegiatan.
2. b.kepulangan
  1. 1.dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal.
  2. 2.dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat kedudukan asal.
  3. 3.dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
(4)Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya transportasi darat dari ibu kota Provinsi ke Kabupaten dalam Provinsi (one way) atau sekali jalan. KEPALA BIRO KABAN ASIST KDA HUKUM KEUANGAN TAN DK MT PN -“
(7)
(8)
(10)
(11)
(1)2 13 Dalam hal perjalanan dinas biasa dengan menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya bahan bakar minyak yang dipertanggungjawabkan secara at cost (biaya rriill dan melampirkan fotokopi STNK. Pelaksana Perjalanan Dinas dapat menggunakan kendaraan pribadi dan diberikan biaya bahan bakar minyak yang dipertanggungjawabkan secara at cost (biaya rriill dan melampirkan fotokopi STNK. Selain kendaraan dinas dan kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan taksi. Biaya transport untuk pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota yang memerlukan biaya alat transport khusus antara lain seperti ojek, kapal katinting, lanting, yang tidak bisa dilalui oleh alat transportasi umum resmi, maka dipertanggungjawabkan secara at cost (biaya riil), dalam hal tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti kuitansi resmi, maka harus melampirkan Surat Pernyataan Pengeluaran Riil. Khusus untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah serta Pimpinan DPRD dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota di tempat tujuan yang dibayarkan sesuai biaya riil (at cost) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pelaksana perjalanan dinas selain pimpinan dan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara at cost (biaya riil), sedangkan bagi pimpinan dan Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum. Ketentuan mengenai pemberian biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dalam keputusan Gubernur

Pasal 10

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1)huruf c merupakan biaya yang diberikan secara riil (at cost) sesuai penggolongan tingkatan perjalanan dinas dan digunakan untuk menginap:
1. a.di hotel: atau
2. b.di tempat menginap lainnya. Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan berlaku ketentuan sebagai berikut:
3. a.pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan KEPALA BIRO KABAN ASISDEN KDA HUKUM KEUANGAN Yak SK y |? vw
(3)
(1)sebesar 30Y0 (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas,dan
1. b.biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum. Biaya penginapan bagi pimpinan dan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum

Pasal 11

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1)huruf d dapat diberikan kepada Gubernur/ Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Uang representasi perjalanan dinas jabatan, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama, dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 32 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 32 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 32 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 32 Tahun 2024