DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 32 Tahun 2024

Nomor: 32
Tahun: 2024
Ditetapkan: 11 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Gorontalo

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam Peraturan inidiatur tentang Perubahan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai permohonan keberatan Hak Uji Materil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang menyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur J enderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor SE- I/PK/2024 dan 900.1.15.1/16208/Keuda tanggal8 Oktober 2024, maka terhadap Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas perlu diubah; ri 7 GUBERNUR GORONTALO PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO Menimbang NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERJALANAN DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR GORONTALO,
a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Astas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional telah ditetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas, h bahwa sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai permohonan keberatan Hak Uji Materil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang menyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor SE- 1/PK/2024 dan 900.1.15.1/16208/Keuda tanggal 8 Oktober 2024, maka terhadap Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas perlu diubah, Mengingat:
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undangh Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19) dan/ atau dalam Rangka menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangh Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19) dan/ atau dalam Rangka menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6516); Mengingat : Ja . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060): Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undangh Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6516): Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangh Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6516), KN KEPALA BIRO KABAN Aa Ag & Ta “ya FA N
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6841);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 10. 235 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6841), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897): Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028), KEPALA BIRO KABAN HUKUM KEUAYGAN | ASISTEN SEKDA Ah 1
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
12.Peraturan Pemerin tah Nomor 12 Tah un 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang PeIjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 1 ls 12. 15. 14. 15. 16. 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322): Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 157), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), KEPALA BIRO KABAN " KEUANGAN alan GTA MEMUTUSKAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANGUBERNUR GORONTALONOMOR 1 TAHUN2024 TENTANGPERJALANANDINAS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 1) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan ayat (5), ayat (6) dan ayat (10) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasa19

(1)Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)huruf b meliputi:
1. a.tiket pesawat/bus/kerata api/transportasi air;
2. b.biaya taksi atau angkutan umum lain sejenisnya;dan
3. c.biaya transpor perjalanan darat an tar kota (one way) atau sekali jalan.
(2)Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara tujuan.
(3)Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk taksi bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun dipertanggungjawabkan untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi, meliputi :
1. a.keberangkatan
  1. 1.dari kantor atau tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
  2. 2.dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan, termasuk biaya pergi/pulang dari tempat menginap/tempat kegiatan.
2. b.kepulangan
  1. 1.dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal.
  2. 2.dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat kedudukan asal. Menetapkan 25a MEMUTUSKAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERJALANAN DINAS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 1) diubah sebagai berikut :
  3. 1.Ketentuan ayat (5), ayat (6) dan ayat (10) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)huruf b meliputi:
1. a.tiket pesawat/bus/kerata api/transportasi air,
2. b.biaya taksi atau angkutan umum lain sejenisnya,dan
3. c.biaya transpor perjalanan darat antar kota (one way) atau sekali jalan.
(2)Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara tujuan.
(3)Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk taksi bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun dipertanggungjawabkan untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi, meliputi :
1. a.keberangkatan
  1. 1.dari kantor atau tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan,
  2. 2.dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan, termasuk biaya pergi/pulang dari tempat menginap/tempat kegiatan.
2. b.kepulangan
  1. 1.dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal.
  2. 2.dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat kedudukan asal. KEPALA BIRO KABAN KN ai m5. 1 AN | ASISTEN SDA | an
  3. 3.dalam hallokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
(4)Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c merupakan biaya transportasi darat dari ibu kota Provinsi ke Kabupaten dalam Provinsi (one way) atau sekali jalan.
(5)Dalam hal perjalanan dinas biasa dengan menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya bahan bakar minyak yang dipertanggungjawabkan secara at cost (biaya riil) dan melampirkan struk bahan bakar minyak dan fotokopi STNK.
(6)Pelaksana Perjalanan Dinas dapat menggunakan kendaraan pribadi dan diberikan biaya bahan bakar minyak yang dipertanggungjawabkan secara at cost (biaya riil) dan melampirkan struk bahan bakar minyak dan fotokopi STNK.
(7)Selain kendaraan din as dan kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan taksi.
(8)Biaya transport untuk pelaksanaan kegiatan di KabupatenjKota yang memerlukan biaya alat transport khusus an tara lain seperti ojek, kapal katinting, lanting, yang tidak bisa dilalui oleh alat transportasi umum resmi, maka dipertanggungjawabkan secara at cost (biaya riil), dalam hal tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti kuitansi resml, maka harus melampirkan Surat Pernyataan Pengeluaran Riil.
(9)Khusus untuk Gubernur jWakil Gubernur, Sekretaris Daerah serta Pimpinan DPRD dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota di tempat tujuan yang dibayarkan sesuai biaya riil (at cost).
(10)Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara at cost (biaya riil).
(11)Ketentuan mengenai pemberian biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dalam keputusan Gubernur KEPALA BIRO HUKUM l.. » Gi

3.dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya transportasi darat dari ibu kota Provinsi ke Kabupaten dalam Provinsi (one way) atau sekali jalan. Dalam hal perjalanan dinas biasa dengan menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya bahan bakar minyak yang dipertanggungjawabkan secara at cost (biaya riil) dan melampirkan struk bahan bakar minyak dan fotokopi STNK. Pelaksana Perjalanan Dinas dapat menggunakan kendaraan pribadi dan diberikan biaya bahan bakar minyak yang dipertanggungjawabkan secara at cost (biaya riil) dan melampirkan struk bahan bakar minyak dan fotokopi STNK. Selain kendaraan dinas dan kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan taksi. Biaya transport untuk pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota yang memerlukan biaya alat transport khusus antara lain seperti ojek, kapal katinting, lanting, yang tidak bisa dilalui oleh alat transportasi umum resmi, maka dipertanggungjawabkan secara at cost (biaya riil), dalam hal tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti kuitansi resmi, maka harus melampirkan Surat Pernyataan Pengeluaran Riil. Khusus untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah serta Pimpinan DPRD dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota di tempat tujuan yang dibayarkan sesuai biaya riil (at cost). Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara at cost (biaya riil). Ketentuan mengenai pemberian biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dalam keputusan Gubernur KEPALA BIRO KABAN HUKUM KEUAYGAN ARI SeeN spa kz Fi
2.Ketentuan Pasal 10 ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasall0

(1)Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)huruf c merupakan biaya yang diberikan secara riil (at cost) sesuai penggolongan tingkatan perjalanan dinas dan digunakan untuk menginap:
1. a.di hotel; atau
2. b.di tempat menginap lainnya.
(2)Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan berlaku ketentuan sebagai beriku t:
1. a.pelaksana peljalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas;dan
2. b.biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
(3)dihapus.

3.Ketentuan ayat (4) Pasal 16 diu bah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Peljalanan dinas jabatan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di luar Provinsi Gorontalo paling lama 5 (lima hari) untuk satu tujuan.
(2)Perjalanan dinas jabatan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di KabupatenjKota dalam Provinsi Gorontalo paling lama 3 (tiga) hari.
(3)Perjalanan Dinas Jabatan dari tempat Kedudukan ke tempat tujuan di KecamatanjKelurahanjDesa pada KabupatenjKota yang sarna paling lama 4 (empat) hari.
(4)Dalam hal perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)jika melebihi hari yang telah ditentukan, maka harus dijelaskan dalam telaahan staf. KEPALA BIRO HUKUM ~ 275

2.Ketentuan Pasal 10 ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diberikan secara riil (at cost) sesuai penggolongan tingkatan perjalanan dinas dan digunakan untuk menginap:
1. a.di hotel: atau
2. b.di tempat menginap lainnya.
(2)Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30”6 (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas,dan
2. b.biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
(3)dihapus.

3.Ketentuan ayat (4) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)Perjalanan dinas jabatan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di luar Provinsi Gorontalo paling lama 5 (lima hari) untuk satu tujuan.
(2)Perjalanan dinas jabatan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Gorontalo paling lama 3 (tiga) hari.
(3)Perjalanan Dinas Jabatan dari tempat Kedudukan ke tempat tujuan di Kecamatan/Kelurahan/Desa pada Kabupaten/Kota yang sama paling lama 4 (empat) hari.
(4)Dalam hal perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) jika melebihi hari yang telah ditentukan, maka harus dijelaskan dalam telaahan staf. KEPALA BIRO KABAI HUKUM KEUANGAN ALAN Aperoa KTI

4.Ketentuan Pasal 33 ayat (2)diubah, dan ayat (3)dihapus sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Pelaksana Perjalanan Dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PAjKPApaling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
(2)Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya melampirkan:
1. a.surat tugas yang sah;
2. b.SPD yang telah ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku PA dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas dengan ketentuan : 1 pejabat yang menandatangani keberangkatan SPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai mekanisme perjalanan dinas; 2 untuk DinasjBadan pejabat yang meneliti kepulangan SPD sesum ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai mekanisme perjalanan dinas; 3 untuk sekretariat daerah pejabat yang meneliti kepulangan SPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenm mekanisme perjalanan dinas;
3. c.tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi berupa kwitansi atau struk pembayaran atau voucher lainnya;
4. d.daftar pengeluaran riil;
5. e.bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan dan foto copy STNK.
  1. 4.Ketentuan Pasal 33 ayat (2) diubah, dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Pelaksana Perjalanan Dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
(2)Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya melampirkan:
1. a.surat tugas yang sah,
2. b.SPD yang telah ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku PA dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas dengan ketentuan : 1 pejabat yang menandatangani keberangkatan SPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai mekanisme perjalanan dinas, 2 untuk Dinas/Badan pejabat yang meneliti kepulangan SPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme perjalanan dinas, 3 untuk sekretariat daerah pejabat yang meneliti kepulangan SPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme perjalanan dinas, Cc. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi berupa kwitansi atau struk pembayaran atau voucher lainnya,
3. d.daftar pengeluaran riil,
4. e.bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan dan foto copy STNK. KEPALA BIRO en ASISTEN Nero & HUKUM KEUAPGAN Y P4
5. f.bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya dipertanggungjawabkan secara at cost (biaya riil) dan dibayarkan secara non tunai;
6. g.laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasijfoto.
(3)Dihapus. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo. Ditetapkan di Gorontalo ~ padatanggal Pj.G ORONTA 0 I - RUDY SALAHUDDIN Diundangkan di Gorontalo pada tanggal SEKRETARIS DAERAH P BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALOTAHUN NOMOR
1. f.bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya dipertanggungjawabkan secara at cost (biaya riil) dan dibayarkan secara non tunai,
2. g.laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi /foto.
(3)Dihapus. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 11 DESEMBER (2024 Pj.G NUR #ORONTAIO / —.x. RUDY SALAHUDDIN Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 11 DESEMBER 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 32 KEPALA BIRO KABAN HUKUM KEUANGAN ASISTEN Neroa si

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 32 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 16

Pasal 10

Pasal 16

Pasal 33

Pasal 33

Dasar hukum (4)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2020

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 16

Pasal 10

Pasal 16

Pasal 33

Pasal 33

Dasar hukum (4)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2020

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024