DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Maksud, Tujuan, Prinsip Jasa Pelayanan Kesehatan, SDM Kesehatan, Sumber Pendapatan, Jasa Pelayanan Kesehatan, Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di rumah sakit umum daerah Dokter Hasri Ainun Habibie, perlu dilakukan upaya untuk mendorong dan meningkatkan motivasi kerja dan prestasi serta pengembangan diri melalui pemberian jasa layanan;
b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 191 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa setiap Rumah Sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pad a huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Hasri Ainun Habibie; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48); %so GUBERNUR GORONTALO PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER HASRI AINUN HABIBIE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang Mengingat GUBERNUR GORONTALO,

a.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di rumah sakit umum daerah Dokter Hasri Ainun Habibie, perlu dilakukan upaya untuk mendorong dan meningkatkan motivasi kerja dan prestasi serta pengembangan diri melalui pemberian jasa layanan;
b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 191 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa setiap Rumah Sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pemberian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Hasri Ainun Habibie; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48);
3. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. 6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66887)
6. 7.Peraturan Gubemur Gorontalo Nomor 64 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Nomor 64);
7. 8.Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 2 Tahun 2025 tentang PengeIolaan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN JASA PELAYANANPADA BADAN LAYANANUMUM DAERAH RUMAH SAKITUMUM DAERAH DOKTER HASRI AINUNHABIBIE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66887)
7.Peraturan Gubemur Gorontalo Nomor 64 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Nomor 64);
8.Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 Nomor 2); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER HASRI AINUN HABIBIE.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4.Pimpinan BLUDadalah Direktur Rumah Sakit.
5.Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan serta paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6.Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Hasri Ainun Habibie yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Dokter Hasri Ainun Habibie yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Gorontalo.
7.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan danl atau rehabilitasi medis.
8.Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar pasien memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
9.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah suatu badan dibidang kesehatan yang menangani peserta Penerima Bantuan luran dan Non Penerima Bantuan luran.
10.Pasien BPJS Kesehatan adalah pasien yang biaya pelayanan kesehatannya dijamin oleh BPJS Kesehatan.
11.Jaminan Kesehatan Lainnya adalah Jaminan Kesehatan selain BPJS Kesehatan yang bekerja sam a dengan Rumah Sakit.
12.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUDyang men am bah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
13.Sumber Pendapatan adalah objek kegiatan yang menghasilkan pendapatan/penerimaan yang diperhitungkan dalam pemberian jasa pelayanan.
14.Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
15.Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pejabat struktural RSUD dan pegawai RSUD. KARO HUKUM
3.Gubemur adalah Gubemur Gorontalo.
4.Pimpinan BLUD adalah Direktur Rumah Sakit.
5.Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan serta paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6.Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Hasri Ainun Habibie yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Dokter Hasri Ainun Habibie yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Gorontalo.
7.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/ atau rehabilitasi medis.
8.Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar pasien memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
9.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah suatu badan dibidang kesehatan yang menangani peserta Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan luran.
10.Pasien BPJS Kesehatan adalah pasien yang biaya pelayanan kesehatannya dijamin oleh BPJS Kesehatan.
11.Jaminan Kesehatan Lainnya adalah Jaminan Kesehatan selain BPJS Kesehatan yang bekerja sama dengan Rumah Sakit.
12.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
13.Sumber Pendapatan adalah objek kegiatan yang menghasilkan pendapatan/penerimaan yang diperhitungkan dalam pemberian jasa pelayanan.
14.Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
15.Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pejabat struktural RSUD dan pegawai RSUD. KARO HUKUM
16.Tunjangan adalah tambahan pendapatan diluar gaji yang diterima oleh pejabat struktural RSUD dan pegawai RSUD.
17.Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi layanan baik secara langsung maupun tidak langsung.
18.Insentif adalah tambahan pendapatan individu yang diberikan kepada pejabat struktural RSUD dan pegawai RSUD.
19.Ambulance adalah pelayanan transportasi untuk pasien dari dan menuju RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo.
20.Tarif Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atau imbalan jasa atas pelayanan kesehatan di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie, terdiri dari jasa saran a dan prasarana dan jasa pelayanan, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaran kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
21.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
22.Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Non ASN adalah pegawai pemerintah dengan peIjanjian kerja dan pegawai honorer tidak tetap yang bekeIja di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo.
23.Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekeIja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan Upaya Kesehatan.
24.Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
25.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
26.Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan adalah tenaga yang bekeIja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau institusi lain di bidang Kesehatan
27.Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut JamkesdajDana talangan adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan kesehatan di Provinsi Gorontalo berupa KARO HUKUM
16.Tunjangan adalah tambahan pendapatan diluar gaji yang diterima oleh pejabat struktural RSUD dan pegawai RSUD.
17.Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi layanan baik secara langsung maupun tidak langsung.
18.Insentif adalah tambahan pendapatan individu yang diberikan kepada pejabat struktural RSUD dan pegawai RSUD.
19.Ambulance adalah pelayanan transportasi untuk pasien dari dan menuju RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo.
20.Tarif Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atau imbalan jasa atas pelayanan kesehatan di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie, terdiri dari jasa sarana dan prasarana dan jasa pelayanan, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaran kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
21.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
22.Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Non ASN adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai honorer tidak tetap yang bekerja di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo.
23.Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan Upaya Kesehatan.
24.Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
25.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
26.Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan adalah tenaga yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau institusi lain di bidang Kesehatan
27.Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda/Dana talangan adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan kesehatan di Provinsi Gorontalo berupa KARO HUKUM perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan kesehatan yang memberikan jaminan bagi warga masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
28.Indonesian Case Base Groups yang selanjutnya disingkat INA- CBGs adalah sistem pembayaran yang digunakan oleh BPJS Kesehatan untuk klaim pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas, dan penyedia pelayanan kesehatan lainnya.

(1)Pemberian jasa pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk :
1. a.menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) unit kerja yang memerlukan kerja sarna dan kebersamaan;
2. b.menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaanjtransparansi dan dapat dipertanggungjawabkan j akuntabel;
3. c.saling menghargai antar komponen pegawai ASNdan Non ASN baik yang memberikan pelayanan secara langsung maupun yang mem berikan pelayanan tidak langsung.
(2)Tujuan pemberian jasa pelayanan untuk :
1. a.meningkatkan motivasi kerja dan disiplin kerja seluruh karyawan RSUD Dokter Hasri Ainun Habibie;
2. b.meningkatkan kesejahteraan seluruh karyawan RSUD Dokter Hasri Ainun Habibie; dan
3. c.meningkatkan kinerja RSUD Dokter Hasri Ainun Habibie secara keseluruhan.
(3)Pemberian jasa pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan prinsip kebersamaan, kejujuran, keadilan dan transparansi.
1. a.tenaga medis;
2. b.tenaga kesehatan; dan
3. c.tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. KARO HUKUM 5 perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan kesehatan yang memberikan jaminan bagi warga masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
  1. 28.Indonesian Case Base Groups yang selanjutnya disingkat INA- CBGs adalah sistem pembayaran yang digunakan oleh BPJS Kesehatan untuk klaim pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas, dan penyedia pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

(1)Pemberianjasa pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk:
1. a.menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) unit kerja yang memerlukan kerja sama dan kebersamaan;
2. b.menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan / akuntabel;
3. c.saling menghargai an tar komponen pegawai ASN dan Non ASN baik yang memberikan pelayanan secara langsung maupun yang memberikan pelayanan tidak langsung.
(2)Tujuan pemberian jasa pelayanan untuk :
1. a.meningkatkan motivasi kerja dan disiplin kerja seluruh karyawan RSUD Dokter Hasri Ainun Habibie;
2. b.meningkatkan kesejahteraan seluruh karyawan RSUD Dokter Hasri Ainun Habibie; dan
3. c.meningkatkan kinerja RSUD Dokter Hasri Ainun Habibie secara keseluruhan.
(3)Pemberian jasa pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan prinsip kebersamaan, kejujuran, keadilan dan transparansi.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Pasal 3

Sumber daya manusia kesehatan terdiri atas:

a.tenaga medis;
b.tenaga kesehatan; dan
c.tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. KARO HUKUM Pasal 4

(1)Tenaga medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dikelompokkan dalam:
1. a.dokter, dan
2. b.dokter gigi.
(2)Jenis tenaga medis dokter sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter spesialis, dan dokter su bspesialis.
(3)Jenis tenaga medis dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hurufb terdiri atas dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi su bspesialis.

Pasal 5

(1)Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dikelompokkan ke dalam:
1. a.tenaga psikologi klinis;
2. b.tenaga keperawatan;
3. c.tenaga kebidanan;
4. d.tenaga kefarmasian;
5. e.tenaga kesehatan masyarakat;
6. f.tenaga kesehatan lingkungan;
7. g.tenaga gizi;
8. h.tenaga keterapian fisik;
9. i.tenaga keteknisian medis;
10. j.tenaga teknik biomedika;
11. k.tenaga kesehatan tradisional; dan
  1. 1.tenaga kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah psikolog klinis.
(3)Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas perawat vokasi, ners, dan ners spesialis.
(4)Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf c terdiri atas bidan vokasi dan bidan profesi. KARO HUKUM

Pasal 4

(1)Tenaga medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dikelompokkan dalam:
1. a.dokter, dan
2. b.dokter gigi.
(2)Jenis tenaga medis dokter sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter spesialis, dan dokter su bspesialis.
(3)Jenis tenaga medis dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hurufb terdiri atas dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis.

Pasal 5

(1)Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dikelompokkan ke dalam:
1. a.tenaga psikologi klinis;
2. b.tenaga keperawatan;
3. c.tenaga kebidanan;
4. d.tenaga kefarmasian;
5. e.tenaga kesehatan masyarakat;
6. f.tenaga kesehatan lingkungan;
7. g.tenaga gizi;
8. h.tenaga keterapian fisik;
9. i.tenaga keteknisian medis; J. tenaga teknik biomedika;
10. k.tenaga kesehatan tradisional; dan
  1. 1.tenaga kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah psikolog klinis.
(3)Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas perawat vokasi, ners, dan ners spesialis.
(4)Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas bidan vokasi dan bidan profesi. KARO HUKUM . WAGUB
(5)Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis.
(6)Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas tenaga kesehatan masyarakat, epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan keIja, serta tenaga administratif dan kebijakan kesehatan.
(7)Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan dan entomolog kesehatan.
(8)Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas nutrisionis dan dietisien.
(9)Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterapian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas fisioterapis, terapis okupasional, terapis wicara, dan akupunktur.
(10)Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknisi kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, serta audiologis.
(11)Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknik biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas radiografer, elektromedis, tenaga teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, dan ortotik prostetik.
(12)Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan atau jamu, tenaga kesehatan tradisional pengobat tradisional, dan tenaga kesehatan tradisional interkontinenta1.

Pasal 6

Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bekerja pada RSUD Dokter Hasri Ainun Habibie. KARO HUKUM

(5)Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis.
(6)Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e terdiri atas tenaga kesehatan masyarakat, epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, serta tenaga administratif dan kebijakan kesehatan.
(7)Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf f terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan dan entomolog kesehatan.
(8)Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas nutrisionis dan dietisien.
(9)Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterapian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas fisioterapis, terapis okupasional, terapis wicara, dan akupunktur.
(10)Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknisi kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, serta audiologis.
(11)Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknik biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas radiografer, elektromedis, tenaga teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, dan ortotik prostetik. ( 12) Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf k terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan atau jamu, tenaga kesehatan tradisional pengobat tradisional, dan tenaga kesehatan tradisional interkontinental.

Pasal 6

Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bekerja pada RSUD Dokter Hasri Ainun Habibie. KARO HUKUM BABIV SUMBER PENDAPATAN Pasal 7

(1)Pendapatan RSUD Dokter Hasri Ainun Habibie bersumber dari pelayanan medis maupun pelayanan non medis yang meliputi pelayanan kesehatan, terdiri dari :
1. a.paSlen umum;
2. b.pasien peserta JKN Penerima Bantuan luran dan Non Penerima Bantuan luran;
3. c.pasien miskin dan tidak mampu;
4. d.pasien penjamin (baik oleh swasta maupun daerah).
5. e.pasien kondisi khusus (akibat wabah, bencana dU).
(2)Besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf e berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Besaran tarifpelayanan sebagaimana dimaksud pada hurufb dan huruf c berdasarkan tarif INA-CBG's.
(1)Jasa pelayanan kesehatan diberikan Kepada ASNdan Non ASN;
(2)Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.jasa pelayanan langsung; dan
2. b.jasa pelayanan tidak langsung.

BAB V

JASA PELAYANAN KESEHATAN Pasal 8

Pasal 9

(1)Jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan oleh :
1. a.tenaga medis;
2. b.tenaga kesehatan; dan
3. c.tenaga pendukung atau penunjang kesehatan yang melakukan pelayanan langsung ke pasien.
(2)Jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan oleh pejabat stuktural, manajemen kantor, tenaga pendukung atau penunjang lainnya yang melakukan tugas administrasi. KARO HUKUM 8

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023