DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Pedoman bagi pemerintah Daerah dalam penerapan, monitoring dan evaluasi serta penyusunan dokumen perencanaan daerah dalam upaya pencapaian penerapan SPM Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa standar pelayanan minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja Menjadi Undang- GUBERNUR GORONTALO PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR TAHUN 2025 TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025-2029 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR GORONTALO, Menimbang Mengingat
a.bahwa standar pelayanan minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- GUBERNUR GORONTALO PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR TAHUN 2025 TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025-2029 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR GORONTALO, Menimbang Mengingat
a.bahwa standar pelayanan minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURANGUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDARPELAYANANMINIMALTAHUN2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 11 ayat 3 yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Kemudian pada pasal 18 mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-Iangkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
2.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
3.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenaijenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
4.Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
5.Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
6.Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
7.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
2.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
3.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenaijenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
4.Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
5.Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
6.Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
7.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
2.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
3.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenaijenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
4.Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
5.Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
6.Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
7.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan yang memimpin menjadi kewenangan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk meneapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
8.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka meneapai hasil suatu program.
9.Reneana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Pereneanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Reneana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen pereneanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Reneana KeIja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen pereneanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Reneana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen pereneanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBNadalah rene ana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah reneana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15.Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
16.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah pelaksanaan urusan pemerintahan yang Daerah Otonom.
17.Gubemur adalah Gubemur Gorontalo.
18.Perangkat Daerah unsur pembantu Gubemur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Drusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pasa12

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Gubemur ini sebagai pedman dan arahan dalam upaya peneapaian target dan indikator penerapan SPM Daerah serta peneapaian sasaran pemenuhan penerima pelayanan dasar yang berhak oleh setiap warga.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubemur ini sebagai pedoman bagi pemerintah Daerah dalam penerapan, monitoring dan evaluasi KARO PIt. KARO HUKUM PEME INTAHAN menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

8.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15.Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
16.Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
17.Gubemur adalah Gubemur Gorontalo.
18.Perangkat Daerah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Gubemur ini sebagai pedman dan arahan dalam upaya pencapaian target dan indikator penerapan SPM Daerah serta pencapaian sasaran pemenuhan penerima pelayanan dasar yang berhak oleh setiap warga.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubemur ini sebagai pedoman bagi pemerintah Daerah dalam penerapan, monitoring dan evaluasi KARO PIt. KARO HUKUM PEME NTAHAN menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

8.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15.Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
16.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
17.Gubemur adalah Gubemur Gorontalo.
18.Perangkat Daerah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Gubemur ini sebagai pedman dan arahan dalam upaya pencapaian target dan indikator penerapan SPM Daerah serta pencapaian sasaran pemenuhan penerima pelayanan dasar yang berhak oleh setiap warga.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubemur ini sebagai pedoman bagi pemerintah Daerah dalam penerapan, monitoring dan evaluasi KARO Plt. KARO HUKUM PEME. NTAHAN serta penyusunan dokumen perencanaan daerah dalam upaya pencapaian penerapan SPM Daerah.
(1)Tim penerapan SPM melakukan koordinaasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.
(2)Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris tim Penerapan SPM dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.
(3)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, yang terdiri atas :
1. a.Jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya;
2. b.Jumlah dan kualitas barang dan/jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia;dan
3. c.Jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
(4)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM.
(5)Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil selaku anggota Tim Penerapan SPM bersama Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar. serta penyusunan dokumen perencanaan daerah dalam upaya pencapaian penerapan SPM Daerah.

BAB II

KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM 2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Provinsi Gorontalo 2021-2026 terdapat beberapa focus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Tim penerapan SPM melakukan koordinaasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.
(2)Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris tim Penerapan SPM dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.
(3)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, yang terdiri atas:
1. a.Jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/ atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya;
2. b.Jumlah dan kualitas barang dan/jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia;dan
3. c.Jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
(4)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM.
(5)Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil selaku anggota Tim Penerapan SPM bersama Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar. serta penyusunan dokumen perencanaan daerah dalam upaya pencapaian penerapan SPM Daerah.

Pasal 3

(1)Tim penerapan SPM melakukan koordinaasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.
(2)Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris tim Penerapan SPM dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.
(3)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, yang terdiri atas:
1. a.Jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasamya;
2. b.Jumlah dan kualitas barang dan/jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia;dan
3. c.Jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
(4)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM.
(5)Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil selaku anggota Tim Penerapan SPM bersama Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.
(1)Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
(2)Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar memprioritaskan program, kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan pelayanan dasar kedalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
(3)Badan Perancanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku wakil ketua Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan pelayanan dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

BAB III

STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM Dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menerbitkan Peraturan Provinsi Gorontalo Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1)Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen APBD.
(2)Badan Perancanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku wakil ketua Tim Penerapan SPM dan Badan Keuangan selaku anggota Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan pelayanan dasar dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah terintegrasi ke dalam APBD dan memastikan tercatat sampai kedalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.

Pasal 5

(1)Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dan melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM daerah KabupatenjKota.
(2)Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku sekretaris Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi KARO HUKUM , 5"

Pasal 3

(1)Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
(2)Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar memprioritaskan program, kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan pelayanan dasar kedalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Perangkat Daerah.
(3)Badan Perancanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku wakil ketua Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan pelayanan dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 23 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021