(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Gubemur ini sebagai pedman dan arahan dalam upaya pencapaian target dan indikator penerapan SPM Daerah serta pencapaian sasaran pemenuhan penerima pelayanan dasar yang berhak oleh setiap warga.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubemur ini sebagai pedoman bagi pemerintah Daerah dalam penerapan, monitoring dan evaluasi KARO Plt. KARO HUKUM PEME. NTAHAN serta penyusunan dokumen perencanaan daerah dalam upaya pencapaian penerapan SPM Daerah.
BAB II PENDATAAN,PEMUTAKHIRANDANSINKRONISASIDATA Pasal 3
(1)Tim penerapan SPM melakukan koordinaasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.
(2)Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris tim Penerapan SPM dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.
(3)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, yang terdiri atas :
a.Jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya;
b.Jumlah dan kualitas barang dan/jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia;dan
c.Jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
(4)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM.
(5)Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil selaku anggota Tim Penerapan SPM bersama Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.
serta penyusunan dokumen perencanaan daerah dalam upaya pencapaian penerapan SPM Daerah. BAB II PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA