DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 43 Tahun 2014

Nomor: 43
Tahun: 2014
Ditetapkan: 23 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas, dan susunan organisasi, sekretariat, kelompok kerja, pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, perlu Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5068);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
6.Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5360);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4254);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Lembaga Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor11) ; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo.
2.Gubernur adalah Gubernur Gorontalo
3.Bupati/walikota adalah Bupati/Walikota Provinsi Gorontalo.
4.Badan Ketahanan Pangan Daerah adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pusat Informasi jagung Provinsi Gorontalo.
5.Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.
6.Dewan Ketahanan pangan Kabupaten/kota adalah Dewan Ketahanan pangan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Gorontalo.
7.Ketua adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo.
(2)Dewan Ketahanan Pangan Provinsi merupakan Lembaga Non Struktural.

Pasal 3

(1)Dewan Ketahanan Pangan Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam hal:
1. a.merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan Ketahanan pangan Nasional;
2. b.merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan Ketahanan Pangan;
3. c.melaksanakan Evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan di Provinsi Gorontalo.
(2)Tugas Dewan Ketahanan pangan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi kegiatan di bidang:
1. a.penyediaan pangan;
2. b.distribusi pangan;
3. c.cadangan pangan;
4. d.penganekagaraman pangan;
5. e.keamanan pangan;
6. f.pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi terdiri Dari: Ketua : Gubernur Gorontalo Wakil Ketua : Wakil Gubernur Gorontalo Ketua Harian : Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Wakil Ketua Harian : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo Sekretaris : Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pusat Informasi Jagung Provinsi Gorontalo Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo

2.Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo
3.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo
4.Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal Provinsi Gorontalo
5.Kepala Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Gorontalo
6.Kepala Badan Pertanahan Provinsi Gorontalo
7.Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo
8.Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Gorontalo
9.Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo
10.Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo
11.Kepala Dinas Peternakan Dan Perkebunan Provinsi Gorontalo
12.Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo
13.Kepala Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo
14.Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
15.Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo
16.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo
17.Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo
18.Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo
19.Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo
20.Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo
21.Kepala Badan Lingkungan Hidup, Dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo
22.Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
23.Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
24.Kepala Biro Hukum Dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
25.Kepala Sub Divre Perum Bulog Provinsi Gorontalo
26.Kepala BP POM Provinsi Gorontalo
27.Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo

(2)Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Ketahanan pangan Provinsi, dapat mengundang Bupati/Walikota atau pejabat tertentu, tokoh masyarakat serta unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan pangan Provinsi, dan mengikutsertakannya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo.

BAB III

SEKRETARIAT

Pasal 5

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.

BAB IV

KELOMPOK KERJA

Pasal 6

(1)Apabila di pandang perlu untuk melaksanakan tugas Dewan Ketahanan Provinsi, Ketua Harian dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas ahli dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Provinsi Gorontalo.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja kelompok kerja di tetapkan oleh Ketua Harian.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

(1)Dewan Ketahanan Pangan Provinsi mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua untuk menentukan kebijakan pangan di Provinsi dan membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Provinsi, secara berkala sekurang- kurangnya 2 (Dua) kali dalam setahun dan /atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
(2)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dewan, Ketua Harian mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang- kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Pasal 8

Dewan Ketahanan Pangan Provinsi mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing- masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.

Pasal 10

Dewan Ketahanan Pangan Provinsi menyampaikan laporan mengenai Ketahanan pangan di wilayah kepada Dewan Ketahanan pangan Nasional secara berkala sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu- waktu sesuai keperluan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 83 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 83 Tahun 2006