DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 83 Tahun 2006

Nomor: 83
Tahun: 2006
Ditetapkan: 4 Oktober 2006
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih mengoptimalkan tugas Dewan Ketahanan Pangan serta menyesuaikan fungsi dan tugas Dewan Ketahanan Pangan dengan perkembangan keadaan saat ini, dipandang perlu mengatur Dewan Ketahanan Pangan dimaksud;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Dewan Ketahanan Pangan; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN.

BAB I

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

(1)Membentuk Dewan Ketahanan Pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Dewan.
(2)Dewan merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 2

(1)Dewan mempunyai tugas membantu Presiden dalam :
1. a.Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;
2. b.Melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.
(2)Tugas Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Dewan terdiri dari :
1. a.Ketua : Presiden Republik Indonesia;
2. b.Ketua Harian : Menteri Pertanian;
3. c.Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian;
4. d.Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;
  1. 2.Menteri Keuangan.;
  2. 3.Menteri Perindustrian;
  3. 4.Menteri Perdagangan;
  4. 5.Menteri Kehutanan;
  5. 6.Menteri Kelautan dan Perikanan;
  6. 7.Menteri Perhubungan;
  7. 8.Menteri Pekerjaan Umum;
  8. 9.Menteri Kesehatan;
  9. 10.Menteri Sosial;
  10. 11.Menteri Pendidikan Nasional;
  11. 12.Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  12. 13.Menteri Negara Riset dan Teknologi;
  13. 14.Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  14. 15.Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
  15. 16.Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  16. 17.Kepala Badan Pusat Statistik;
  17. 18.Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
(2)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan dapat mengundang Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), Gubernur, Bupati/Walikota atau pejabat tertentu, tokoh masyarakat serta unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan, dan mengikutsertakannya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas, Dewan dibantu oleh Sekretariat Dewan.
(2)Sekretariat Dewan secara ex-officio dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan yang merupakan unit kerja struktural di lingkungan Departemen Pertanian.
(3)Sekretariat Dewan dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan melalui Ketua Harian.

Pasal 5

Sekretariat Dewan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan.

Pasal 6

(1)Apabila dipandang perlu untuk melaksanakan tugas Dewan, Ketua Harian Dewan membentuk Kelompok Kerja yang terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan nasional.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Harian.

BAB II

DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI

Pasal 7

Untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Provinsi sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, Pemerintah Provinsi membentuk Dewan Ketahanan Pangan Provinsi yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Dewan Provinsi yang diketuai oleh Gubernur.

Pasal 8

(1)Dewan Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam:
1. a.merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Provinsi dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan;
2. b.merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
3. c.melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Provinsi.
(2)Tugas Dewan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Pasal 9

(1)Organisasi, susunan keanggotaan dan tata kerja Dewan Provinsi ditetapkan oleh Gubernur selaku Ketua Dewan Provinsi.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Provinsi dibantu oleh Sekretariat Dewan Provinsi.
(3)Sekretariat Dewan Provinsi secara ex-officio dilaksanakan oleh unit kerja/perangkat daerah provinsi yang menangani tugas dan fungsi ketahanan pangan.
(4)Sekretariat Dewan Provinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Provinsi.
(5)Apabila dipandang perlu, untuk pelaksanaan tugas Dewan Provinsi, Ketua Dewan Provinsi dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan Provinsi.

BAB III

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN/KOTA

Pasal 10

Untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Kabupaten/Kota sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Dewan Kabupaten/Kota yang diketuai oleh Bupati/Walikota.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih mengoptimalkan tugas Dewan Ketahanan Pangan serta menyesuaikan fungsi dan tugas Dewan Ketahanan Pangan dengan perkembangan keadaan saat ini, dipandang perlu mengatur Dewan Ketahanan Pangan dimaksud;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Dewan Ketahanan Pangan; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN.

BAB I

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

(1)Membentuk Dewan Ketahanan Pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Dewan.
(2)Dewan merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 2

(1)Dewan mempunyai tugas membantu Presiden dalam :
1. a.Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;
2. b.Melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.
(2)Tugas Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Dewan terdiri dari :
1. a.Ketua : Presiden Republik Indonesia;
2. b.Ketua Harian : Menteri Pertanian;
3. c.Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian;
4. d.Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;
  1. 2.Menteri Keuangan.;
  2. 3.Menteri Perindustrian;
  3. 4.Menteri Perdagangan;
  4. 5.Menteri Kehutanan;
  5. 6.Menteri Kelautan dan Perikanan;
  6. 7.Menteri Perhubungan;
  7. 8.Menteri Pekerjaan Umum;
  8. 9.Menteri Kesehatan;
  9. 10.Menteri Sosial;
  10. 11.Menteri Pendidikan Nasional;
  11. 12.Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  12. 13.Menteri Negara Riset dan Teknologi;
  13. 14.Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  14. 15.Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
  15. 16.Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  16. 17.Kepala Badan Pusat Statistik;
  17. 18.Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
(2)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan dapat mengundang Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), Gubernur, Bupati/Walikota atau pejabat tertentu, tokoh masyarakat serta unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan, dan mengikutsertakannya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas, Dewan dibantu oleh Sekretariat Dewan.
(2)Sekretariat Dewan secara ex-officio dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan yang merupakan unit kerja struktural di lingkungan Departemen Pertanian.
(3)Sekretariat Dewan dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan melalui Ketua Harian.

Pasal 5

Sekretariat Dewan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan.

Pasal 6

(1)Apabila dipandang perlu untuk melaksanakan tugas Dewan, Ketua Harian Dewan membentuk Kelompok Kerja yang terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan nasional.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Harian.

BAB II

DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI

Pasal 7

Pasal 8

(1)Dewan Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam:
1. a.merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Provinsi dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan;
2. b.merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
3. c.melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Provinsi.
(2)Tugas Dewan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Pasal 9

(1)Organisasi, susunan keanggotaan dan tata kerja Dewan Provinsi ditetapkan oleh Gubernur selaku Ketua Dewan Provinsi.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Provinsi dibantu oleh Sekretariat Dewan Provinsi.
(3)Sekretariat Dewan Provinsi secara ex-officio dilaksanakan oleh unit kerja/perangkat daerah provinsi yang menangani tugas dan fungsi ketahanan pangan.
(4)Sekretariat Dewan Provinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Provinsi.
(5)Apabila dipandang perlu, untuk pelaksanaan tugas Dewan Provinsi, Ketua Dewan Provinsi dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan Provinsi.

BAB III

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (8)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/PP.200/2/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/PP.200/9/2016 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 44 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 43 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 29 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (8)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/PP.200/2/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/PP.200/9/2016 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 44 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 43 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 29 Tahun 2017