DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 63 Tahun 2020

Nomor: 63
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang sistem pengukuran prestasi kerja pegawai negeri sipil termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, pengembangan dan pengelolaan aplikasi siransija, evaluasi, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 ten tang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, setiap Instansi Pemerintah harus menerapkan Sistem Manajemen KineIja PNS ;
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo ten tang Sistem Pengukuran Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 ten tang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang NomoI' 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 NomoI' 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI' 5494).
5.Undang-Undang NomoI' 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 NomoI' 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI' 5587) sebagaimana telah diu bah beberapa kali teI'akhiI' dengan Undang-Undang NomoI' 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang NomoI' 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 NomoI' 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI' 5679);
6.PeI'atuI'an Pemerintah NomoI' 53 Tahun 2010 tentang Oisiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 NomoI' 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI' 5135);
7.PeI'atuI'an Pemerintah Republik Indonesia NomoI' 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 NomoI' 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI' 6340);
8.PeI'atuI'an Menteri Oalam Negeri NomoI' 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 NomoI' 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Oalam Negeri NomoI' 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Oalam Negeri NomoI' 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Oaerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 NomoI' 157);
9.Peraturan Gubernur NomoI' 50 Tahun 2016 Tentang Sistem Pengukuran Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Berbasis Revolusi Mental Oi Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Oaerah Provinsi GoI'ontalo Tahun 2016 NomoI' 50);
10.Peraturan Gubemur NomoI' 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur NomoI' 50 Tahun 2016 Tentang Sistem Pengukuran Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Berbasis Revolusi Mental Oi Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Oaerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 NomoI' 8); L
11.Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 20 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 20); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PENGUKURAN PRESTASI KERJA PEGAWAINEGERI SIPIL

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 7.
3.Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerin tahan. Sistim Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses sistimatis yang terdiri dari perencanaan kinerja; peIaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja; penilaian kinerja; tindak lanjut; dan sistim informasi kinerja.
8.Sa saran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun. dicapai oleh setiap dengan SKP dan pengukuran pre stasi keIja oleh pejabat penilai terhadap
9.Sasaran KineIja Pegawai Bulanan yang selanjutnya disingkat SKP-Bulanan adalah uraian tugas/kegiatan sebagai penjabaran dari rencana kineIja dan target pada SKP yang akan dicapai oleh seorang PNS setiap bulan.
10.Kinerja PNS adalah hasil keIja yang PNS pada organisasi/ unit sesual Perilaku KeIja.
11.Perilaku KeIja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Penilaian Kinerja adalah proses secara sistematis yang dilakukan SKP dan Perilaku Kerja PNS.
13.Sistem lnformasi Kinerja PNS adalah tata laksana dan prosedur pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, pemanfaatan, dan pendokumentasian data kineIja PNS secara terin tegrasi.
14.Sistem Pengukuran Prestasi Kerja selanjutnya disingkat Siransija adalah proses penilaian kineIja PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Berbasis Revolusi Mental secara elektronik.
15.Pejabat Penilai KineIja PNS adalah atasan langsung PNS yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
16.Pengelola KineIja adalah pejabat yang menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan kinerja PNS pad a masing-masing PD.
17.Super Admin Siransija adalah PNS pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo yang mengelola aplikasi Siransija.
18.Admin Siransija adalah PNS pada PO yang mengelola aplikasi Siransija pada masing-masing PD.
19.Laporan Aktifitas Harian yang selanjutnya disingkat LAHadalah catatan aktifitas harian PNS pada jam kerja dalam rangka pencapaian SKP Bulanan.
20.Aktifitas kineIja utama adalah catatan aktifitas harian pelaksanaan tugas yang ada hubungannya langsung dengan tugas pokok dalam rangka mencapai SKP-Bulanan.
21.Aktifitas kinerja tambahan adalah catatan aktifitas harian pelaksanaan tugas lain di luar tugas pokok dan tidak ada dalam SKP-Bulanan yang ditetapkan. SEKDA WAGUS Pasal 2

(1)Siransija merupakan salah satu aspek sistematis dalam Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam melakukan Penilaian dan Pengukuran Prestasi Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
(2)Penilaian dan pengukuran pre stasi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS didasarkan pada sistim pre stasi dan sistim karier dengan tetap mengusung nilai-nilai Revolusi Mental dalam rangka peningkatan pelayanan bagi masyarakat;

Pasal 3

Siransija dilaksanakan berdasarkan Prinsip :

a.Objektif;
b.Terukur
c.Akuntabel
d.Partisipatif; dan
e.Transparan. Umum Pasal 4

(1)Pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Siransija terintegrasi dilakukan oleh Perangkat Daerah berdasarkan urusan dan kewenangan yang telah di atur dalam perundang-undangan.
(2)Dalam melakukan pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Siransija terintegrasi harus memenuhi kriteria informasi yang berkualitas yaitu sebagai berikut:
1. a.efisiensi (efficiency), penggunaan sumber daya secara optimal (produktif dan ekonomis) dalam menghasilkan informasi;
2. b.kerahasiaan (confidentiality), perlindungan atas informasi yang sensitif dari pengungkapan yang dilakukan oleh pihak- pihak yang tidak memiliki wewenang; ketepatan dan kelengkapan informasi, tersebut sesuai dengan nilai dan f.
3. c.integritas (integrity), validitas informasi ekspektasi keIja;
4. d.ketersediaan (availability), ketersediaan informasi pada saat dibutuhkan oleh proses keIja saat ini dan dimasa yang akan datang. Selain itu juga menyangkut usaha pengamanan atas sumber daya yang diperlukan serta kapabilitas PNS;
5. e.kepatuhan (compliance), kepatuhan pad a hukum, peraturan dan kontrak yang mana proses kerja menjadi pokok permasalahan, secara ekstern menentukan kriteria bisnis; keandalan informasi (reliability of information), menyediakan informasi yang memadai untuk manajemen dalam menjalankan operasionalisasi oganisasi, menyediakan laporan bagi pengguna dan menyediakan informasi ten tang ketaatan pada hukum dan regulasi. Pasa15 akan dapat kesalahan bebas bug
(1)Pengembangan sistem aplikasi Siransija Terintegrasi hams menjamin komunikasi antar sistem, dengan aplikasi lainnya dengan menggunakan standalisasi pengembangan sistem aplikasi yang mencakup hal-hal sebagai berikut :
1. a.reliable, menjamin bahwa sistem aplikasi beIjalan dengan handal, robust terhadap pemasukan data, peru bah an sistem operasi dan atau error;
2. b.interoperable, menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lainnya untuk membentuk sinergi sistem;
3. c.scalable, menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat dengan mudah ditingkatkan kemampuannya, terutama penambahan fitur bam, penambahan user dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar;
4. d.user friendly, menjamin bahwa sistem aplikasi akan mudah dioperasikan dengan user interface (antar muka pengguna) yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan kebiasaan bahasa dan budaya penggunanya;
5. e.integrateable, menjamin bahwa sistem aplikasi mempunyai fitur untuk kemudahan integrasi dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk melakukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi e-government, baik dalam lingkup satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain;
6. f.security, menjamin bahwa sistem aplikasi am an dari serangan peretas, virus, spam dan malware.
(2)Pengembangan aplikasi harus didasarkan pada platform open source dan dilengkapi dengan dokumen Analisa Sistem, Desain Database Sistem, Dokumentasi Sistem, Manual Sistem (Buku Panduan Penggunaan Aplikasi).
(3)Presensi adalah kehadiran pegawai yang dibuktikan dengan rekaman digital maupun rekaman manual yang diautentikasi
(1)Infrastruktur berupa anjungan perekaman dan perangkat pendukung lainnya merupakan tanggungjawab PD.
(2)Infrastruktur jaringan TIKyang menghubungkan an tara PO yang satu dengan yang lainnya menggunakan jaringan kabel Fiber Optik dengan kecepatan transfer data minimal 10 mbps.
(3)Pengelolaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab PO yang memiliki urusan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4)Penempatan server aplikasi Siransija harus berada pada data center berstandar TIA-942 dengan sistem keamanan bersertifikat ISO-27001 yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan dan dikelola oleh PO yang memiliki urusan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(1)PO pengelola aplikasi yang terintegrasi dengan Aplikasi Siransija wajib memberikan dukungan berupa pembukaan akses database ke server melalui aplikasi Interoperabilitasjlntegrasi yang diatur dalam perundang-undangan.
(2)Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (Il diantaranya, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian, Sistem Informasi Perjalanan Dinas, Sistem Informasi Monitoring Dan Evaluasi, Sistem Informasi Temuan.
(3)Hak akses atas aplikasi diberikan kepada personil tertentu sesuai bidang tugasnya pada masing-masing PO yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)Personil tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) memiliki kriteria sebagai berikut:
1. a.memahami makna, tujuan, dan interpretasi aplikasi yang ada;
2. b.dapat memastikan keakuratan aplikasi serta dapat mempresentasikan informasi yang didapat dari aplikasi;
3. c.bertanggungjawab atas penggunaan aplikasi;
4. d.mengetahui troubleshooting sistem aplikasi.

BAB II

PENGEMBANGANDANPENGELOLAANAPUKASISIRANSIJA

Pasal 8

(1)Aspek-aspek penilaian Siransija PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo meliputi :
1. a.Integritas;
2. b.Etos Kerja;
3. c.Gotong royong.
(2)Aspek-aspek penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki bobot sebagai berikut :
1. a.Penilaian Integritas 30%, meliputi :
  1. 1.Kehadiran (60%)
  2. 2.LHKPNdanfatau LHKPNS(5%)
  3. 3.SIT (5%)
  4. 4.Tidak memiliki temuan (10%)
  5. 5.Tidak melanggar kode etik (20%)
2. b.Penilaian Etos Kerja 60%, meliputi : Untuk PNS yang mengelola anggaran berlaku ketentuan sebagai berikut :
  1. 1.Pencapaian target SKP Bulanan dengan menggunakan instrumen Laporan Aktifitas Harian (LAH)55%,
  2. 2.Perilaku kerja 30%, dan
  3. 3.Pencapaian target realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan pembangunan 15% yang mengacu pada data aplikasi E-Monep dan SIMDAyang dikelola oleh PO terkait. Untuk PNS yang tidak mengelola anggaran berlaku ketentuan sebagai berikut : 1) Pencapaian target SKP Bulanan dengan menggunakan instrumen Laporan Aktifitas Harian (LAH)70%, dan 2) Perilaku kerja 30%.
3. c.Penilaian Ootong Royong 10%, diukur dari perbandingan jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah keikutsertaan dan partisipasi yang diJakukan, meliputi :
  1. 1.Kegiatan kebersamaan (olahragajKegiatan Keagamaan jsenamjapel pagijapel sore);
  2. 2.Upacaraj Ape1Korprij ApeJ Kerja;
  3. 3.Kegiatan Terintegrasi lainnya.
(3)Tata cara, prosedur dan mekanisme pengukuran aspek-aspek penilaian serta perhitungan siransija sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Oubernur Inl.

Pasal 9

(1)Setiap PNS wajib menyusun SKP tahunan yang ditetapkan setiap tahun pada Bulan Januari berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Berdasarkan SKP tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)setiap PNS wajib menyusun SKP bulanan sebagai target kinerja yang akan dicapai setiap bulan
(3)Proses penyusunan SKP sebagaimana dimaksud daJam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
1. a.Rencana Strategis Pemeritah Provinsi Oorontalo;
2. b.Rencana Kelja Organisasi Perangkat Daerah;
3. c.Organisasi dan tata kerja;
4. d.Uraianjabatan dan analisis beban kerja; danjatau
5. e.SKP Atasan Langsung ~ 10 ~

Pasal 10

(1)Dalam rangka memenuhi capaian target SKP-bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) setiap PNS 'wajib menginput capaian realisasi SKP-Bulanan melalui Laporan Aktifitas Harian (LAH).
(2)LAH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat seluruh catatan aktifitas harian PNS pad a jam ketja dengan akumulasi waktu efektif beban ketja harian paling sedikit mencapai 300 menit (5jam).
(3)Catatan aktifitas harian PNS meliputi :
1. a.aktifitas kinetja utama;
2. b.aktifitas kinetja tambahan
(4)Aktifitas kinetja utama dilaksanakan untuk mencapai target SKP-Bulanan yang telah ditetapkan setiap hari.
(5)Aktifitas kinerja tambahan dilaksanakan dengan ketentuan :
1. a.diberikan dan ditetapkan oleh atasan langsung sebelum dilaksanakan.
2. b.Jenis pekerjaan yang dapat dikategorikan aktifitas kinerja tambahan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  1. 1.Di luar tugas pokok jabatan;
  2. 2.Sesuai dengan kapasitas yang dimiliki pegawai yang bersangkutan; danJatau
  3. 3.Terkait langsung dengan tugas atau output organisasi.
(6)Tata cara, prosedur dan mekanisme penginputan LAH, Aktifitas kinetja utama dan aktifitas kinelja tam bah an tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Guben1ur ini. Pasal 1]
(1)Perilaku Kerja meliputi aspek :
1. a.Orientasi Pelayanan;
2. b.Komitmen;
3. c.Inisiatif ketja;
4. d.Ketja sarna; dan
5. e.Kepemimpinan.
(2)Aspek Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e hanya dilakukan bagi PNS yang menduduki :
1. a.Jabatan pimpinan tinggi
2. b.Jabatan administrator
3. c.Jabatan pengawas dan
4. d.Jabatan fungsional yang karakteristik kegiatannya membutuhkan aspek kepemimpinan.
(3)Tata cara, prosedur dan mekanisme pengukuran Perilaku KeIja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Lampiran Peraturan Gubemur Inl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini

Pasal 12

(1)Pengelola KineIja mempunyai tugas :
1. a.melakukan pembahasan mengenai penjabaran kinerja utama bersama Pejabat Penilai KineIja PNS;
2. b.mereviu SKP sebelum disepakati oleh pegawai yang bersangkutan dengan Pejabat Penilai Kinerja PNS;
3. c.membantu Pejabat Penilai Kinerja PNS dalam melakukan pemantauan kinetja;
4. d.melakukan perubahan SKP bersama Pejabat Penilai Kinetja PNS apabila dalam tahun beIjalan terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan perencanaan kinetja memerlukan penyesualan;
(2)Administrator Siransija terdiri atas :
1. a.Super Admin Siransija; dan
2. b.Admin Siransija.
(3)Super Admin Siransija sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, mempunyai tugas :
1. a.melakukan registrasi data PNS sesuai dengan kewenangannya dalam aplikasi;
2. b.mengkoordinasikan pengembangan aplikasi Siransija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) dengan PO yang terkait;
3. c.melakukan validasi terkait perekaman kehadiran manual;
4. d.melakukan pengolahan data PNS dalam aplikasi;
5. e.mensinkronisasi data PNS dalam aplikasi;
6. f.melaksanakan sosialisasi Aplikasi Siransija kepada seluruh PO di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo; pengendalian dan evaluasi atas Siransija agar berjalan sesuai .dengan
7. g.melakukan analisis dan evaluasi atas kinerja Aplikasi Siransija sesuai dengan standar kualitas;dan
8. h.membuat laporan hasil evaluasi penerapan Siransija secara periodik;
(4)Admin Siransija sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, mempunyai tugas :
1. a.melakukan penginputan dan pengolahan data PNS di lingkungan PO masing-masing;
2. b.melakukan penatausahaan administrasi pelaksanaan Siransija PNS di lingkungan PO masing-masing;
3. c.membuat laporan bulanan Siransija PNS di lingkungan PO masing-masing.
4. d.melakukan validasi terhadap perekaman presensi, temuan, pelanggaran etika PNS dan validasi perekaman lainnya di lingkungan PO masing-masing;
5. e.melakukan verifikasi data penilaian Siransija berbasis revolusi mental PNS di lingkungan PO masing-masing;

BAB III

EVALUASI

Pasal 13

(1)Gubemur melakukan pelaksanaan penerapan yang direncanakan.
(2)Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara beIjenjang sesuai jenjang yang ada pada PD.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku :

a.Peraturan GubeITIUr Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Sistem Pengukuran Prestasi KeIja Pegawai Negeri Sipil Berbasis Revolusi Mental Oi Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;dan
b.Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Sistem Pengukuran Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Berbasis Revolusi Mental Oi Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo. Diundangkan di Gorontalo pad a tanggal 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO, 2020,. D1TANDA TANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH : ~ •• 1" , I Serlif,k.UI , n•.klrQnlk RUSLI HABI BIE Gubernur Gorontal0 -, DARDA DARABA BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR . LAMPIRANPERATURANGUBERNURGORONTALO NOMOR TAHUN2020 TANGGAL 2020 TENTANG : SISTEM PENGUKURANPRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL TATACARA,PROSEDUR DAN MEKANISMEPENGUKURANASPEK-ASPEK PENILAIANSERTA PERHITUNGAN SIRANSIJA I. ASPEKINTEGRITAS(BOBOT: 30%) Kesesuaian an tara apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat, berkata, dan berlaku jujur, dapat dipercaya, berpegang teguh dengan prinsip-pnnsip kebenaran, moral dan etika. Aspek Integntas meliputi : A. Kehadiran (bobot : 60%)

1.Tata Cara Perekaman Kehadiran (Presensi)

a.Presensi dilakukan oleh setiap PNS melalui fasilitas Presensi yang tenntegrasi dengan Siransija. Fasilitas presensi terdiri dan: 1) Fasilitas Presensi Aplikasi Siransija pada Anjungan bagi OPD yang telah memiliki Peralatan dan terkoneksi langsung dengan mesm server; 2) Fasilitas Presensi Aplikasi Siransija pada smartphone dengan knteria sebagai benkut : a) PNS yang melakukan presensi pad a smartphone hams berada pada koordinat yang resmi yang ditetapkan sebagai lokasi/alamat kantor disertai dengan bukti foto PNS yang bersangku tan; b) Dalam hal terjadi penugasan yang mendesak oleh atasan/pimpinan dan keadaan lain yang menyebabkan PNS tidak dapat melakukan presensi pada fasilitas anjungan atau aplikasi smartphone pad a koordinat resmi yang ditetapkan, maka PNS dapat melakukan presensi menggunakan fasilitas aplikasi smartphone di luar koordinat sesuai penugasan oleh atasan/pimpinan yang disertai dengan keterangan dan foto sebagai bukti serta divalidasi oleh Admin Siransija; c) PNS yang merupakan petugas lapangan, wajib melakukan perekaman presensi dengan menggunakan aplikasi smartphone pada titik lokasi pelaksanaan tugas lapangan atau titik terdekat dan lokasi pelaksanaan tugas yang masih dapat terjangkau oleh akses internet; d) PNS yang memiliki jam kerja shift/piket dan memiliki 6 han kerja wajib melakukan perekaman kehadiran melalui aplikasi smartphone. 3) Data yang diperoleh dan proses perekamana presensi selanjutnya akan menjadi bahan pengukuran nilai presensi.
b.Dalam hal belum terdapat titik koordinat di temp at bertugas, maka dapat dilakukan penginputan data presensi manual dengan ketentuan: 1 SEKDA \VAGUS melakukan validasi presensi manual persetujuan dari Kepala Badan 1) Admin Siransija menginput data presensi manual menggunakan fasilitas pada perangkat lunak Siransija. 2) Pimpinan OPD menyampaikan Surat Permohonan persetujuan presensi manual kepada kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah. 3) Super Admin Siransija setelah mendapatkan Kepegawaian Daerah.
c.Dalam hal teljadi gangguan pada fasilitas presensi (perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan) yang menyebabkan kegagalan dalam proses rekaman presensi, maka dapat dilakukan validasi presensi dengan ketentuan: 1) Pegawai yang bersangkutan mengajukan usul koreksi presensi kepada admin siransija yang disertai dengan bukti tangkap layar (screens hot). 2) Admin Siransija memverifikasi usulan koreksi presensi PNS. 3) Admin Siransija meneruskan usulan koreksi presensi yang valid kepada Super admin Siransija. 4) Super Admin Siransija melakukan persetujuan terhadap usulan koreksi presensi yang valid.
d.Bagi Pejabat JPT media presensi yang digunakan adalah presensi berbasis smartphone atau fitur presensi manual.
1. 2.Pengukuran presensi Pengukuran nilai presensi dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut: Jumlah hari kerja - pinalti -----------------------------------------){60 Total hari keIja Ketentuan Pinalti : a) Jadwal presensi mulai pukul 07:00:00 sid Pukul 12.00:00; b) Datang tepat waktu sid 08.00.00, penalti 0, nilai 0,5; c) Datang Pukul 08.01:00-08.15:00, penalti 0,1, nilai 0,4; d) Datang Pukul 08.15:01-08.30:00, penalti 0,2, nilai 0,3; e) Datang Pukul 08.30:01-08.45:00, penalti 0,3, nilai 0,2; n Datang Pukul 08.45:01-09.00:00, penalti 0,4, nilai 0,1; g) Datang di atas Pukul 09.00:00, penalti 0,5, nilai 0; h) Pulang tepat waktu Pukul 16.30:00, penalti 0, nilai 0,5; i) Jika tidak melakukan presensi pulang/pulang cepat maka nilai di kurangi 0,5 dan nilai terendah presensi adalah 0 (nol). j) Dispensasi Proses perekaman adalah 1 menit, dimana teIjadi antrian data pad a perangkat, sehingga waktu presensi yang dihitung terlambat adalah setelah pukul 08:01:00 Contoh simulasi : Jumlah hari kelja pada Bulan Januari = 22 hari keIja a.n. Baharudin di bulan Januari mendapatkan total pinalti sebesar 2,2 2 maka nilai presensi untuk Baharudin adalah 22 - 2,2 Presensi = ------------ x 60 = 54 22 B. LHKPNdan/atau LHKASN(Bobot: 5%) Setiap PNS wajib membuat LHKPN dan/atau LHKASN dan melaporkannya ke instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PNS yang sudah melaporkan dan mengunggah bukti pelaporan LHKPN dan/atau LHKASNtepat waktu ke aplikasi Siransija memperoleh nilai 5%. C. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak (Bobot: 5%) Setiap PNS wajib melaporkan SPT Pajak ke instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PNS yang sudah melaporkan dan mengunggah bukti pelaporan SPT Pajak tepat waktu ke aplikasi Siransija memperoleh nilai 5%. D. Tidak MemilikiTemuan (10%) Temuan adalah hasil pemeriksaan oleh pemeriksa internal maupun pemeriksa eksternal. Admin Siransija menginput hasil temuan tersebut melalui Aplikasi Siransija berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat. E. Tidak Melanggar Kode Etik (20%) Pengukuran Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Berbasis Revolusi Mental berdasarkan Kode Etik PNS dalam rangka peningkatan kinerja, disiplin, serta untuk menjaga martabat dan kehormatan PNS. II. INDIKATORETOS KERJA (BOBOT:60%) Dapat diartikan sebagai sebuah sikap yang berorientasi pada hasil yang terbaik, seman gat tinggi dalam bersaing, optimis, dan selalu mencari cara- cara yang produktif dan inovatif. Penilaian Etos Ker:jaterbagi menjadi dua kategori yaitu :
2. 1.Untuk PNS yang mengelola anggaran (PA, KPA,dan PPTK) A. SKP Bulanan dengan menggunakan instrumen Laporan Aktifitas Harian (LAH)(55%)
3. 1.Tata cara penyusunan SKP Bulanan Contoh: SKP Tahunan : No 1 Waktu 12 Balan 3 ~~~ndistribusi Surat Masuk 1.200 Berkas ~enge:::.:l:.:::o:.::la:::-=-A.::r:.::s~ip~ L-~60Dokumen 12 Bulanl 12 bulan J SKP Bulanan (Januari) ~ Uraian ~ Volume ~satuan =J 11 I Mengagenda Surat Masuk danl l - 120 Surat: I Keluar . =t j ~ M~~Qistr-ib-u---s--i-S--u-r-a-t-M-a~s-u-k----~i---1-0-0--- Berkas I [3 Men elola Arsip 1 5___ Do~<umenJ
4. 2.Untuk menghitung Rata-rata Nilai SKP Bulanan, setiap uraian tugas diperoleh dan perbandingan antara Target Uraian SKP dengan Capaian Uraian SKP Bulanan. Contoh: i-NoIU rai-an---.----------------------=r'Tol u~-~.Tsatuan-~apa~n--l l,~--j~:l~;:genda~~::~kda~~I_12~+ s:a~-r 80J I 2 Me_~9istribusi Surat Masuk I 100 _ Berkas _ 100 I I 3 I Mengelola Arsip 1 5 I Dokumen I 3 I Capaian SKP Bulanan Nilai SKP Bulanan = (---------------------------------) x 100 Target SKP Bulanan - Mengagenda Surat Masuk dan Keluar - Mendistribusi Surat Masuk - Mengelola Arsip = 80/120 = 100flOO = 3/5 = 0,67 = 1 = 0,6 Nilai SKP Bulanan = ((0,67+ 1+ 0,6)/3) x 100 = 75,67
5. 3.Setiap PNS wajib mengajukan Target SKP bulanan secara berjenjang.
6. 4.Target SKP diajukan kepada atasan langsung untuk memperoleh persetujuan. Atasan langsung melakukan validasi terhadap pengajuan Target SKP sebelum disetujui.
7. 5.Pengajuan Target SKP paling lambat akhir bulan sebelum masa penilaian kinerja.
8. 6.PNS yang tidak mengajukan Target SKP, tidak dapat mengisi LAH pada han-han yang belum dilakukan pengajuan target SKP Bulanan tersebut dan tidak dapat dilakukan pembukaan kembali.
9. 7.Capaian Realisasi SKP dilaporkan kepada atasan langsung untuk memperoleh persetujuan. Atasan langsung melakukan penilaian terhadap pelaporan Capaian Realisasi SKP sebelum disetujui.
10. 8.Pelaporan Capaian Realisasi SKP paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. TATACARA, PROSEDUR DAN MEKANISMEPENGlNPUTANLAH, AKTIFITAS KINERJA UTAMADAN AKTIFITASKINERJA TAMBAHAN 4 Contoh: SKP Bulanan (Januari) No Uraian Volume Satuan 1 Mengagenda Surat Masuk dan 120 Surat Keluar -- 2 Mendistribusi Surat Masuk 100 Berkas 3 Mengelola Arsip 5 Dokumen Contoh Uraian LAH Bulan Januari berupa : No Tanggal Relevansi ,-- Uraian Mulai Selesai Durasi 1 02-01-2020 Mengagcnda Menerima, 08.30 09.00 30 menit Surat Masuk memeriksa, mencatat, I dan Keluar mengklasifikasikan, I I memberi lembar disposisi surat mas uk. 02-01-2020 Mengagenda Menerima, 13.00 15.30 30 menit Surat Masuk memeriksa, mencatat, I dan Keluar mengklasifikasikan, memberi lembar disposisi surat masuk. Total Durasi 60 menit 60/300 = Nilai LAB pad a tangga12 Januari 0,2 2 03-01-2020 Mendistribusi Menerima surat dari 09.00 09.15 15 menit I Surat Masuk Sespri pimpinan dan Imencatat dibuku agenda 03-01-2020 Mendistribusi Membagikan surat ke 09.16 09.30 15 menit Surat Masuk bagian- bagian sesuai isi disposisi pimpinan 03-01-2020 Mengelola Membuat katalog 09.31 11.45 135 menit Arsip arsip I I Total Durasi 165 menit I I 165/300 = 1 Nilai LAB pada tanggal 3,Januari 0,55 j 3 06-01-2020 Tugas Mcngikuti Apel Kcrja 07.00 I 08.30 I 90 mcnit I Tambahan awal tahun 2020 di Rumah Jabatan I Gubernur Gorontalo ! 06-01-2020 Mengelola Mengatur media 09.31 10.00 30 menit i I Arsip penvimoanan arsio 06-01-2020 Mengclola Mengklasifikasi dan 10.01 10.10 10 menit Arsip menyimpan surat Mengagenda Menerima, 10.11 11.30 80 menit Surat Masuk memeriksa, Inencatat, dan Keluar mengklasifikasikan, memberi lembar disposisi surat I I masuk. I Mendistribusi Membagikan surat ke 13.05 14.05 60 menit I Surat Masuk bagian- bagian sesuai 5 I isi disposisi pimpinan I Mengelola Menyimpan surat 14.06 14.42 36 menit Arsip I Total Durasi 306 menit I Nilai LABpada tanggal 6 ,lanuari 306/300 = 1,02 I (Bulatkan maksimal 11 Nilai LAHpada tanggal 2 Januari : 0,2 Nilai LAHpada tanggal 3 Januari : 0,55 Nilai LAHpada tanggal 6 Januari : 1 Nilai LAH untuk 19 hari kerja selama Bulan Januari dengan asumsi PNS bekerja selama 300 menit setiap harinya: 19 Total nilai LAHpada bulan Januari selama 22 hari kerja : 0,2 + 0,55 + 1 + 19 = 20,75 Nilai SKP bulanan pada Bulan Januari : 75,67 Total Nilai SKP bulanan : Capaian Nilai SKP bIn + Capaian Nilai LAH Total Nilai SKP Bulanan = (-------------------------------------------------------) x 55 Target Nilai SKP bIn + Target Nilai LAB 75,67 + 20,75 = (--------------------------------) x 55 100+22 = ( 96,42 j 122 ) x 55 = 0,79x55 = 43,46
11. 1.Tata eara penyampaian Laporan Aktifitas Harian (LAH) Laporan Aktifitas Harian (LAH) PNS adalah segala aktifitas PNS yang dilaksanakan dalam rangka melaksanakanjmeneapai target SKP yang sesuai dengan waktu presensi. Pengukuran nilai Laporan Aktifitas Harian (LAH) PNS dilakukan untuk memperoleh kesesuaian antara data aktifitas harian yang dijalani setiap PNS dengan ketepatan jam masuk dan ke1uar kerja. Penyampaian data aktifitas sebagai nilai eksistensi harian dilakllkan oleh setiap PNS melalui fasilitas di dalam aplikasi SlRANSlJA untllk diperiksa dan disetUjlli oleh atasan langsllng. Penyampaian aktifitas sebagai nilai eksistensi harian meneantllmkan waktu mlllai, waktu selesai, relevansi dengan tugas di dalam SKP, dan kelllaran (produk) yang dihasilkan.
12. 2.Pengukllran nilai sub-indikator Laporan Aktifitas Harian (LAH)ASN. Nilai sllb-indikator eksistensi harian diperoleh dari akllmlllasi nilai aktifitas harian yang dibandingkan dengan jllmlah hari kerja. Dat-"1 6 aktifitas harian yang disampaikan oleh setiap PNS akan dihitung sebagai nilai eksistensi dengan ketentuan sebagai berikut: a) Ourasi aktifitas minimal yang wajib dipenuhi oleh setiap PNS adalah 300 (Tiga Ratus) Menit setiap hari yang mempakan waktu kerja efektif PNS sesuai dengan beban kerja; b) Waktu mulai aktifitas paling cepat adalah 5 (Lima)menit setelah \Vaktu presensi kedatangan; c) Waktu selesai aktifitas paling lambat adalah 5 (Lima) menit sebelum waktu presensi pulang kerja, dan paling lambat diisi pad a pukul 23.54; d) Nilai aktifitas harian PNS dihitung dengan membandingkan durasi waktu kerja efektif dengan waktu yang digunakan untuk menjalankan aktifitas;
13. 3.LAH hanya dapat diisi jika telah mengajukan target SKP bulanan pada bulan tersebut, dan tidak dapat dilakukan pembukaan kembali.
14. 4.LAHhanya dapat dilaporkanjdiisi, maksimal setelah 5 hari kalender, jika telah melewati 5 hari kalender, tidak dapat diisi dan dilaporkan, dan tidak dapat dibuka kernbali. B. Perilaku Kerja (30%) Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan. Aspek-aspek dari perilaku kerja yaitu Olientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerja sarna, dan kepemimpinan (untuk jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang karakteristik kegiatannya membutuhkan aspek kepemimpinan). Penilaian perilaku kerja dilakukan melalui pengisian kuisioner yang terdiri dari lima kategori yaitu :
15. 1.Sangat baik, nilainya mengacu pada M + 1,5 SO < X
16. 2.Baik, nilainya mengacu pada M + 0,5 SD < X ~ M + 1,5 SO
17. 3.Sedang, nilainya mengacu pada M - 0,5 SO < X ~ M + 0,5 SO
18. 4.Kurang, nilainya mengacu pada M - 1,5 SD < X ~ M - 0,5 SD
19. 5.Sangat kurang, nilainya mengacu pada X ~ M - 1,5 SO Oalam hal ini, setelah dihitung berdasarkan acuan mmus di atas, maka kelima nilai kategon tersebut dapat ditentukan sebagai berikut :
20. 1.Sangat baik, nilainya mengacu pada X > 80
21. 2.Baik, nilainya mengacu pada 67 < X ~ 80
22. 3.Sedang, nilainya mengacu pada 53 < X ~ 67
23. 4.Kurang, nilainya mengacu pada 40 < X ~ 53
24. 5.Sangat kurang, nilainya mengacu pada X ~ 40 C. Capaian Realisasi e-Monep (15%) 7
25. 1.Nilai e-monep diperoleh dari capaian realisasi e-monep yang berlaku pada masa kinerja.
26. 2.Nilai e-monep Pimpinan OPD berdasarkan capaian realisasi e-monep OPD, nilai e-monep KPA berdasarkan capaian realisasi e-monep masing-masing KPA, nilai e-monep PPTK berdasarkan capain realisasi masing-masing PPTK dan nilai e-monep pelaksana berdasarkan capaian realisasi PPTK.
27. 3.Bagi Pejabat yang tidak memiliki anggaran yang dikelola, maka nilai e- monepnya mengikuti nilai e-monep atasannya secara beIjenjang.
28. 4.Bagi anggaran yang telah selesai mencapai realisasi fisik, maka nilai e- monep yang diisi adalah nilai realisasi fisik Perhitungan Nilai e-monep : Nilai fisik == (realisasi fisik / target fisik) X 100 Nilai keuangan == (realisasi keuangan / target Keuangan) X 100 Nilai rata-rata == (nilai fisik + nilai keuangan) / 2 Nilai e-monep == (nilai rata-rata /100) X 15 Simulasi: Dinas Keuangan dan Aset Daerah Bulan 1 Target. fisik : 10%), Target keuangan : 5% ReaJisasi fisik : 7% Realisasi keuangan : 2% KPA 1 ReaJisasi fisik : 12% ReaJisasi keuangan : 5% KPA 2 ReaJisasi fisik : 3(% Realisasi keuangan : 0% KPA 3 Realisasi fisik : 6% Realisasi keuangan : 3% PPTK 1 KPA 1 ReaJisasi fisik : 10% Realisasi keuangan : 5% == 4 orang PPTK 2 KPA 1 Realisasi fisik : 2% Realisasi keuangan : 0% == 3 orang PPTK 1 KPA 2 Realisasi fisik : 1(Yo Realisasi kauangan : 0% == 3 orang PPTK 2 KPA 2 Realisasi fisik : 2% ReaJisasi keuangan : 0% == 3 orang PPTK 1 KPA 3 Realisasi fisik : 3% Realisasi keuangan : 0% == 2 orang PPTK 2 KPA 3 Realisasi fisik : 3% Realisasi keuangan : 3% == 3 orang 1) Kadis: Nilai fisik ==(7/10) X 100 ==70 Nilai keuangan ==(2/5) X 100 ==40 NiJai rata-Rata ==(70 + 40) / 2 ==55 Nilai e-monep ==(55 / 100) X 15 ==8,25 2) KPA 1: Nilai fisik ==(12/10) X 100 ==120 (nilai tertinggi adalah 100) Nilai keuangan ==(5/5) X 100 ==100 Nilai rata-Rata ==(100 + 100) /2== 100 Nilai e-monep ==(100 / 100) X 15 ==15 8 3) PPTK 1 KPA 1 : Nilai fisik = (10/l0) x 100 = 100 Nilai keuangan = (5/5) X 100 = 100 Nilai rata-Rata = (100 + 100) / 2 = 100 Nilai e-monep = (100 / 100) X 15 = 15
29. 2.Untuk PNS yang tidak mengelola anggaran A. SKP Bulanan dengan menggunakan instrumen Laporan Aktifitas Harian (LAH)(70°;(»)
30. 1.Tata cara penyusunan SKP Bulanan Contoh: SKP Tahunan : No Kegiatan Tugas Jabatan Target Waktu 1 Meng agenda Surat Masuk 1.200 Surat 12 Balan dan Keluar 2 Mendistribusi Surat Masuk 1.200 Berkas 12 Bulan ~~ I MencgelolaArsip 60Dokumen 12 bulan SKP Bulanan (Januari) No Uraian r= Volume Satuan I 1 I Mengagenda Surat Masuk dan 120 Surat 1Keluar 2 Mendistribusi Surat Masuk 100 Berkas --- ._----- --- 3 Mengelola f.t'slp___ . 5 Doku!TI.en , --- -_._-_._-
31. 2.Untuk menghitung Rata-rata Nilai SKP Bulanan, setiap uraian tugas diperoleh dan perbandingan antara Target Uraian SKP dengan Capaian Uraian SKP Bulanan. Contoh: No Uraian Volume Satuan Ca aian 1 1 Mengagenda Surat Masuk dan 120 Surat 80 Keluar 2 Mendistribusi Surat Masuk 100 Berkas 100 j - ._~-=rDokumen3 Mengelola Arsi£.__ 3 Capaian SKP Bulanan Nilai SKP Bulanan = (---------------------------------) x 100 Target SKP Bulanan - Mengagenda Surat Masuk dan Keluar - Mendistribusi Surat Masuk - Mengelola Arsip = 80/120 = 100/100 = 3/5 = 0,67 = 1 = 0,6 Nilai SKP Bulanan = ((0,67+ 1+ 0,6)/3) x 100 = 75,67 9
32. 3.Setiap PNS wajib mengajukan Target SKP bulanan secara beIjenjang. Bagi Pejabat Fungsional wajib mencantumkan target angka kredit yang akan dicapai dalam SKP bulanan.
33. 4.Target SKP diajukan kepada atasan langsung untuk memperoleh persetujuan. Atasan langsung melakukan validasi terhadap pengajuan Target SKP sebelum disetujui.
34. 5.Pengajuan Target SKP paling lambat akhir bulan sebelum masa penilaian kinerja.
35. 6.PNS yang tidak mengajukan Target SKP, tidak dapat mengisi LAHpada hari-hari yang belum dilakukan pengajuan target SKP Bulanan tersebut dan tidak dapat dilakukan pembukaan kembali.
36. 7.Capaian Realisasi SKP dilaporkan kepada atasan langsung untuk memperoleh persetujuan. Atasan langsung melakukan penilaian terhadap pelaporan Capaian Realisasi SKP sebelum disetujui.
37. 8.Pelaporan Capaian Realisasi SKP paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
38. 9.Tata cara pengisian LAH: Contoh: SKP Bulanan (Januari) No Uraian Volume Satuan - I Mengagenda Surat Masuk dan 120 Surat Keluar 2 Mendistribusi Surat Masuk 100 Berkas 3 Mengelola Arsip 5 Dokumen Contoh Uraian LAHBulan Januari berupa : N Tanggal Relevansi Uraian Mulai Selesai Durasi I0 1 02-01-2020 Mengagenda Menerima, memeriksa, 08.30 09.00 30 menit Surat Masuk mencatat, dan Keluar mengklasifIkasikan, memberi lembar disposisi surat masuk. 02-01-2020 Mengagenda Menerima, memeriksa, 13.00 15.30 30 menit Surat Masuk mencatat, Idan Keluar mengklasifIkasikan, memberi lembar disposisi surat masuk. Total Durasi 60 menit Nilai LAH pad a tanggal 2 Januari 60/300 = 0,2 2 03-01-2020 Mendistribusi Menerima surat dari 09.00 09.15 15 menit Surat Masuk Sespri pimpinan dan mencatat dibuku agenda 03-01-2020 Mendistribusi Membagikan surat ke 09.16 09.30 15 menit Surat Masuk bagian-bagian sesuai isi disposisi oimoinan 03-01-2020 Mengelola Membuat katalog arsip 09.31 11.45 135 menit Arsip - Total Durasi 165 rnenit Nilai LAI-Ipad a tanggal 3 Januari 165/300 = 10 0,55 3 06-01-2020 Tugas Mengikuti Apel Kerja 07.00 08.30 90 menit ITambahan awal tahun 2020 di Rumah Jabatan IGubernur Gorontalo 06-01-2020 Mengelola Mengatur media 09.31 10.00 30 menit I Arsip penyimpanan arsip 06-01-2020 Mengelola Mengklasifikasi dan 10.01 10.10 10 menit Arsip menyimpan surat Mengagenda Menerima, memeriksa, 10.11 11.30 80 menit Surat Masuk mencatat, 1 dan Keluar mengklasifikasikan, memberi lembar disposisi surat masuk. I I I Mendistribusi Membagikan surat ke 13.05 14.0~ 60 menit I I Surat Masuk bagian- bagian sesuai isi dis. osisi pim}2inan Mengelola Menyimpan surat 14.06 14.42 36 menit I Arsip I Total Durasi 306 menit NiJai LAH pada tanggal 6 ,Januari 306/300 = 1,02 (BulatkW;J I maksimal ~- Nilai LAH pada tanggal 2 Januari : 0,2 Nilai LAH pada tanggal 3 Januari : 0,55 Nilai LAH pada tangga16 Januari : 1 Nilai LAH untuk 19 hari keIja selama Bulan Januari dengan asumsi PNS bekeIja selama 300 menit setiap harinya : 19 Total nilai LAH pad a bulan Januari selama 22 hari keIja : 0,2 + 0,55 + 1 + 19 = 20,75 Nilai SKP bulanan pada Bulan Januari : 75,67 Total Nilai SKP bulan an : Capaian Nilai SKP bIn + Capaian Nilai LAI-I Total Nilai SKP Bulanan = (-------------------------------------------------------I x 70 Target Nilai SKP bIn + Target Nilai LAH 75,67 + 20,75 = (--------------------------------) x 70 100 + 22 = (96,42 j 122 ) x 70 = O,79x70 = 43,46
39. 5.Tata cara penyampaian Laporan Aktifitas Harian (LAH) Laporan Aktifitas Harian (LAH) PNS adalah segala aktifitas PNS yang dilaksanakan dalam rangka melaksanakanjmencapai target SKP yang sesuai dengan waktu presensi. 11 Pengukuran nilai Laporan Aktifitas Harian (LAH)PNS dilakukan untuk memperoleh kesesuaian antara data aktifitas harian yang dijalani setiap PNS dengan ketepatan jam masuk dan keluar kerja. Penyampaian data aktifitas sebagai nilai eksistensi harian dilakukan oleh setiap PNS melalui fasilitas di dalam aplikasi SIRANSIJAuntuk diperiksa dan disetujui oleh atasan langsung. Penyampaian aktifitas sebagai nilai eksistensi harian mencantumkan waktu mulai, waktu selesai, relevansi dengan tugas di dalam SKP, dan keluaran (produk) yang dihasilkan.
40. 6.Pengukuran nilai sub-indikator Laporan Aktifitas Harian (LAH)PNS. Nilai sub-indikator eksistensi harian diperoleh dari akumulasi nilai aktifitas harian yang dibandingkan dengan jumlah hari kerja. Data aktifitas harian yang disampaikan oleh setiap PNS akan dihitung sebagai nilai eksistensi dengan ketentuan sebagai berikut: a) Durasi aktifitas minimal yang wajib dipenuhi oleh setiap PNS adalal1 300 (Tiga Ratus) Menit setiap hari yang merupakan waktu ketja efektif PNS sesuai dengan beban kerja; b) Waktu mulai aktifitas paling cepat adalah 5 (Lima)menit setelah waktu presensikedatangan; c) Waktu selesai aktifitas paling lambat adalah 5 (Lima) menit sebelum waktu presensi pulang kerja, dan paling lambat diisi pada pukul 23.54; d) Nilai aktifitas harian PNS dihitung dengan membandingkan durasi waktu kerja efektif dengan waktu yang digunakan untuk menjalankan aktifitas;
41. 7.LAB hanya dapat diisi jika telah mengajukan target SKP bulanan pada bulan tersebut, dan tidak dapat dilakukan pembukaan kembali.
42. 8.LAB hanya dapat dilaporkanjdiisi, maksimal setelah 5 hari kalender, jika telah melewati 5 hari kalender, tidak dapat diisi dan dilaporkan, dan tidak dapat dibuka kembali. B. Perilaku Kerja (30%) Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melalwkan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek-aspek dari perilaku kerja yaitu orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kelja sarna, dan kepemimpinan (untuk jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang karakteristik kegiatannya membutuhkan aspek kepemimpinan). Penilaian perilaku kerja dilakukan melalui pengisian kuisioner yang terdiri dari lima kategori yaitu :
43. 1.Sangat baik, nilainya mengacu pada M + 1,5 SD < X
44. 2.Baik, nilainya mengacu pada M + 0,5 SD < X ~ M + 1,5 SD
45. 3.Sedang, nilainya mengacu pada M - 0,5 SD < X ~ M + 0,5 SD
46. 4.Kurang, nilainya mengacu pada M - 1,5 SD < X ~ M - 0,5 SD
47. 5.Sangat kurang, nilainya mengacu pada X ~ M - 1,5 SD Dalam hal ini, setelah dihitung berdasarkan acuan rumus di atas, maka kelima nilai kategori tersebut dapat ditentukan sebagai berikut : 12
48. 1.Sangat baik, nilainya mengacu pada X > 80
49. 2.Baik, nilainya mengacu pada 67 < X ~ 80
50. 3.Sedang, nilainya mengacu pada 53 < X ~ 67
51. 4.Kurang, nilainya mengacu pada 40 < X ~ 53
52. 5.Sangat kurang, nilainya mengacu pada X ~ 40 Ill. INDIKATORGOTONG-ROYONG(BOBOT: 10%) Gotong-royong suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela atas dasar sebuah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaanjpersaudaraan, adanya rasa peduli, rasa solidaritas dalam melaksanakan suatu kegiatan agar kegiatan yang dilaksanakan atau dikerjakan dapat betjalan dengan 1ancar, mudah dan ringan. Aktualisasi gotong-royong adalah menyelesaikan tugas dan melaksanakan kegiatan bersama-sama diantaranya apel kerjajapel Korpri, upacara, rapat, olahraga, ketja baktijbakti sosial, kegiatan keagamaan dan kegiatan lainnya yang sejenis pada tingkat OPD dan atau kegiatan Pemerintah.
a.Pengumpulan data Gotong-royong Data penilaian indikator gotong-royong diperoleh dengan cara sebagai berikut: 1) Admin OPD menginputkan agenda kegiatan gotong royong ke dalam sistim sebelum pelaksanaan kegiatan. 2) Admin OPD mendaftarkan kegiatan kebersamaan ke dalam Siransija dengan mencantumkan daftar nama PNS yang wajib mengikuti kegiatan tersebut; 3) Admin OPD melaporkan PNS yang berpartisipasi di dalam kegiatan tersebut pada saat kegiatan berlangsung melalui aplikasi smartphone; 4) Admin Siransija melakukan validasi terhadap partisipasi dan kehadiran PNS pada kegiatan tersebut. 5) Bagi PNS dengan sistem ketja shiftjterjadwal dan petugas lapangan, nilai ape! pagij sore disesuaikan dengan kebijakan pada masing-masing OPD (kustom)
b.Pengukuran nilai Gotong-royong Siransija akan menghitung secara otomatis nilai gotong-royong setiap PNS dengan cara membandingkan jumlah kegiatan yang wajib diikuti dengan keikutsertaan PNS yang bersangkutan. nilai gotong-royong = jumlah bobot keikutsertaan (----------------------------------- X 100) x 10% jumlah bobot kegiatan Simulasi :' Data kegiatan kebersamaan yang wajib diikuti dan data keikutsertaan PNS a.n Bahrudin: 1) Apel pagi Pekan 1 Senin : hadir; (bobot 1) 2) Apel sore Pekan 1 Senin : hadir; (bobot 1) 3) Apel pagi Pekan 1 Jumat : hadir; (bobot 1) 13 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) ! !) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) Ape! sore Pekan 1 Jumat : hadir; Apel pagi Pekan 2 Senin : hadir; Ape! sore Pekan 2 Senin : hadir; Ape! pagi Pekan 2 Jumat : hadir; Apel sore Pekan 2 Jumat : hadir; Apel pagi Pekan 3 Senin : hadir; Ape! sore Pekan 3 Senin : hadir; Ape! pagi Pekan 3 J umat : hadir; Ape! sore Pekan 3 Jumat : hadir; Ape! pagi Pekan 4 Senin: hadir; Ape! sore Pekan 4 Senin: hadir; Ape! pagi Pekan 4 Jumat : hadir; Ape! sore Pekan 4 Jumat : hadir; Upacara : hadir Ape! korpri : tidak hadir; Senam : tidak hadir; (bobot 1) (bobot 1) (bobot 1) (bobot 1) (bobot 1) (bobot 1) (bobot 1) (bobot 1) (bobot 1) (bobot 1) (bobot 1) (bobot 1) (bobot 1) (bobot 2) (bobot 1) (bobot 1) Jumlah bobot kegiatan : 20 Jumlah bobot keikutsertaan : 18 Nilai gotong royong = (18 I 20) X 100 = 90 90 x 10% = 9 14 D1TANDA TANGANI SECARA l' ELEKTRONIK OLEH : RUSLI HABIBIE Gubemur Gerentale

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 63 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Pasal 3

PENGEMBANGANDANPENGELOLAANAPUKASISIRANSIJA

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

EVALUASI

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Pasal 3

PENGEMBANGANDANPENGELOLAANAPUKASISIRANSIJA

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

EVALUASI

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019