(1)Dalam rangka melakukan pengukuran prestasi kerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dibentuk Tim Pelopor pada masing-masing SKPD.
(2)Tim Pelopor Revolusi Mental akan menjadi unsur penting pada implementasi Sistim Pengukuran Prestasi Kerja (Siransija) ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
(3)Tim Pelopor Revolusi Mental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
a.Pembina, adalah Gubernur dan Wakil Gubernur;
b.Pengarah, adalah Sekretaris Daerah;
c.Koordinator SKPD, Pimpinan SKPD;
d.Ketua merangkap Anggota;
e.Anggota.
(4)Jumlah Keanggotaan Tim Pelopor pada SKPD sebagaimana dimaksud ayat (3) berjumlah gasal (ganjil), yakni paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dan paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang, dengan ketentuan :
a.SKPDyang memiliki jumlah pegawai sekurang-kurangnya 200 orang, maka jumlah keanggotaan Tim Pelopor sebanyak 9 (sembilan) orang;
7
b.SKPDyang memiliki jumlah pegawai sekurang-kurangnya 100 orang, maka jumlah keanggotaan Tim Pelopor sebanyak 7 (tujuh) orang;
c.SKPD yang memiliki jumlah pegawai paling banyak 99 orang, maka jumlah keanggotaan Tim Pelopor sebanyak 5 (lima) orang.
(5)Jumlah keanggotaan Tim Pelopor untuk Unit Pelaksana Tekhnis DinasjBadan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo paling banyak 2 (dua) orang.
(6)Tim Pelopor Revolusi Mental untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan SKPD.
(7)Tim Pelopor bersifat independen dan terdiri dari ASN yang dinilai memiliki integritas, etos kerja yang tinggi, dan jiwa gotong royong.
(8)Tim Pelopor Pemerintah Provinsi Gorontalo terdiri dari un sur Tim Pelopor SKPD.
(9)Tim Pelopor Pemerintah Provinsi Gorontalo ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Gorontalo.
Bagian Kedua Tugas Tim Pelopor Pasal 12 Tim Pelopor sebagaimana dimaksud pada pasal 11 mempunyai tugas sebagai berikut :
a.menjadi "Role Model" ASN yang berintegritas, memiliki etos kerja tinggi dan berjiwa gotong royong;
b.melakukan penginputan data ASNpada aplikasi Siransija;
c.menjadi fasilitator untuk penilaian Pengukuran Prestasi Kerja ASNyang terintegrasi dengan Revolusi Mental;
d.melakukan verifikasi data penilaian Sistim Pengukuran Prestasi Kerja (Siransija) ASN;
e.melakukan penatausahaan administrasi dalam pelaksanaan Sistim Pengukuran Prestasi Kerja (Siransija) ASN;
f.membuat laporan bulan an pelaksanaan Sistim pengukuran Prestasi Kerja (Siransija) ASN.
BABV EVALUASI Pasal 13
(1)Dalam rangka menjamin pelaksanaan pengembangan penerapan Sistem pengukuran pre stasi kerja ASN dilingkungan pemerintah provinsi gorontalo berjalan sesuai dengan yang direncanakan dilakukan pengendalian dan evaluasi.
8
(2)Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang sesuai jenjang yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
BAB VI KETENTUANPENUTUP Pasal 14 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo. LO,\\. ~ RUSLI HABIBIE Diundangkan di Gorontalo pada tanggal t3 •••.•••.•or 2016 SEKRETARIS DAERAHPR INSI GORONTALO, wt:1f!oUONOARFA BERITA DAERAHPROVINSIGORONTALOTAHUN2016 NOMOR.S.'. 9 2016 .,' LAMPIRANPERATURANGUBERNUR GORONTALO NOMOR : l" TAHUN2016 TANGGAL : la '''''Olll.' 2016 TENTANG : SISTEM PENGUKURANPRESTASI KERJA APARATURSIPIL NEGARA BERBASIS REVOLUSI MENTAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHPROVINSIGORONTALO I. INTEGRITAS: (40 %) Adalah kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat, berkata, dan berlakujujur, dapat dipercaya, berpegang teguh dengan prinsip- prinsip kebenaran, moral dan etika. Indikator integritas terdiri atas :
a.Disiplin
b.Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
c.Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
d.SPT Tahunan
e.Temuan Pemeriksaan Khusus
f.Fakta Etika Perilaku Aparatur Sipil Negara Penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut :
1.DISIPLIN(75 %) Pengukuran Prestasi Kerja berdasarkan komponen disiplin dengan perhitungan sebagai berikut :
Perhitungan otomatis (by system) dalam melakukan absensi fingerprint pagi dan sore berdasarkan jumlah hari kerja : Jumlah hari kerja dikurangi jumlah tidak hadir ------------------------------------------------------------)(75 Total hari kerja Keterangan: Jumlah hari kerja = 22 hari kerja Datang dan pulang tepat waktu nilai 1. Kekurangan 1 jam dikurangi 0,1 Contoh: a.n. Baharudin di bulan april
1.Terlambat pukul 08.01- 08.15 pinalti 0.2
2.Terlambat pukul 08.16- 08.30 pinalti 0,4
3.Terlambat pukul 08.31-08.45 pinalti 0,6
4.Terlambat pukul 08.46-09.00 pinalti 0.8
5.Terlambat pukul 09.00 keatas pinalti 1
6.Tidak hadir pinalti 1 Contoh:
(22-2,2)/ 22 hari*75 = 89,5455
2.LKHPN(5%) KineIja Tahunan Adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemeberantasan Korupsi.
Tata cara pengisian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara mengacu pada ketentuan pengisian yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3.LHKASN(50/0) KineIja Tahunan Adalah Dokumen penyampaian daftar harta kekayaan Aparatur Sipil Negara I yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk tranparansi Aparatur Sipil Negara.
4.SPT Tahunan (5%) KineIja Tahunan Adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
5.TEMUAN(5%) KineIja Tahunan Adalah Temuan inspektorat hasil pemeriksaan kasus (riksus)
6.PAKTAETlKAPERILAKUASN (50/0) KineIja Pengukuran Prestasi KeIja Aparatur Sipil Negara Berbasis Revolusi Mental terkait dengan Pakta Etika Perilaku ASN adalah Mentaati ketentuan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo dan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo berupa :
a.Tidak merokok pada kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 ten tang Kawasan Tanpa Rokok.
b.Tidak mengkonsumsi Minuman Beralkohol dan Mentaati ketentuan Peredaran Minuman Beralkohol berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredran Minuman Beralkohol.
c.Tidak melakukan perbuatan selingkuh.
d.Judi dalam bentuk apapun.
e.Mengkonsumsi Gbat terlarang atau sejenisnya (Narkoba)
f.Etika berpakaian dinas.
g.Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang melanggar ketentuan tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 6 dikenakan hukuman yang disesuaikan dengan hukuman disiplin.
h.Terhadap ASNyang dikenakan hukuman disiplin tersebut harus dilengkapi dengan bukti pendukung berupa BAP dari atasan langsungfSatpol PP dan APH.
. .' \. II. ETOS KERJA (50 °tlo): Dapat diartikan sebagai sebuah sikap yang berorientasi pada hasil yang terbaik, semangat tinggi dalam bersaing, optimis, dan selalu mencari cara- cara yang produktif dan inovatif. Indikator Etos Kerja terdiri atas :
a.PRODUKTIFITASDIUKUR DARI PENCAPAIANSKP (BY INPUT) (70°tlo) Perbandingan hasil kerja (output) antara Target yang disepakati akan dicapai dengan realisasi yang dicapai :
Realisasi yang dicapai -------------------------------------- )( 70 Target yang akan dicapai
b.E-MONEV (30%).
Simulasi Dinas Keuangan dan Aset Daerah Bulan 1 Target fisik=10% Target keuangan=5% Realisasi fisik=7% Realisasi keuangan=2% KPA 1 Realisasi fisik=12°tloRealisasi keuangan=5% KPA 2 Realisasi fisik=3°tloRealisasi keuangan=O% KPA 3 Realisasi fisik=6% Realisasi keuangan=3 % PPTK 1 KPA 1 Realisasi fisik=10 0 /0 Realisasi keuangan=5°tlo =4 orang PPTK 2 KPA 1 Realisasi fisik=2% Realisasi keuangan=O% =3 orang PPTK 1 KPA 2 Realisasi fisik= 1% Realisasi kauangan=O% =3 orang PPTK 2 KPA 2 Realisasi fisik=2% Realisasi keuangan=O% =3 orang PPTK 1 KPA 3 Realisasi fisik=3% Realisasi keuangan=O% =2 orang PPTK 2 KPA 3 Realisasi fisik=3% Realisasi keuangan=3% =3 orang Nilai Kadis nilai fisik=7 j 10*100% dan nilai keuangan=2j5*100% , rata-rata=nilai fisik+nilai keuanganj2 = 55 KPA 1 nilai fisik=12j 10*100% dan nilai keuangan=5j5*100% , Rata-rata=nilai fisik+nilai keuanganj2 = 100 PPTK 1 KPA 1 nilai fisik=10j 10*100% dan nilai keuangan=5j5*100% , rata-rata=nilai fisik+nilai keuanganj2 = 100 Contoh: Pegawai 4 orang Ali 100 Amir 100 Odi 100 Eka 100 Bulan 3 III. GOTONG ROYONG (10 %) : Dapat diartikan sebagai sebuah keyakinan mengenai pentingnya melakukan kegiatan secara bersama-sama dan bersifat sukarela supaya kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan cepat, efektif, dan efisien. Contoh: Menyelesaikan tugas bersama-sama, apel kerjaj apel korpri, upacara, rapat, olahraga, kerja baktijbakti so sial dan kegiatan keagamaan dan kegiatan lainnya yang sejenis pada tingkat SKPD dan atau kegiatan Pemerintah. Indikator gotong royong adalah : - BEKERJASAMA (BYINPUT) (100%) Perbandingan jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah keiku tsertaanj partisipasi yang dilakukan:
1.Kegiatan olahraga
2.Apel Korprij Apel Kerja
3.Kegiatan keagamaan
4.Rapat
5.Kegiatan terintegrasi Jumlah kegiatan yang diikuti ------------------------------------------------- X 100 Total kegiatan yang dilaksanakan Catatan : Interkoneksi sistem aplikasi dengan SIMDA, E-MONEV, dan SIMPD Komposisi penilaian unsur-unsur revolusi mental :
Integritas Etos Kerja Gotong Royong : 40% : 500/0 : 10% j~. HASIL AKHIR PENILAIANTKD Nilai 81 - 100 DIKURANGIHUKUMANDISIPLIN MENJADI HASIL EVALUASIREVOLUSI MENTALYANGDIDESKRIPSlKAN 5 4 Nilai 61- 80 3 Nilai 41 - 60 2 Nilai 21 - 40 1 Nilai 0 - 20 ~J HUKUMANDISIPLIN(5%)Kinerja NILAIAKHIRTKD= Nilai TKD 1 masa kinerja dikurangi hukuman disiplin
a.Hukuman Disiplin Ringan:
1.Teguran lisan sebesar 20% dari TKD selama 2 masa kinerja;
2.Teguran tertulis sebesar 30% dari TKD selama 3 masa kinerja;
3.pernyataan tidak puas secara tertulis sebesar 40% dari TKD selama 4 masa kinerja;
b.Hukuman Disiplin Sedang:
1.Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun sebesar 75% dari TKD selama 3 masa kinerja;
2.Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun sebesar 100% dari TKD selama 4 masa kinerja;
3.Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun sebesar 100% dari TKD 5 masa kinerja.
c.Hukuman Disiplin Berat:
1.Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun sebesar 50% dari TKD selama 6 masa kinerja;
2.Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebesar 50% dari TKD selama 6 masa kinerja;
3.Pembebasan dalam jabatan sebesar 50% dari TKD selama 6 masa kinerja.