menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Sistem Pengukuran Prestasi KeIja Aparatur Sipil Negara Berbasis Revolusi Mental Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
1
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258).
MEMUTUSKAN: MENETAPKAN: PERUBAHANATAS PERATURANGUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM PENGUKURAN PRESTASI KERJA APARATUR SIPIL NEGARA BERBASIS REVOLUSI MENTAL DI LINGKUNGANPEMERINTAHPROVINSIGORONTALO PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Gorontalo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Sistem Pengukuran Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara Berbasis Revolusi Mental di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 5), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Gubemur adalah Gubemur Gorontalo.
4.Sekretaris Daerah dalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekeIja pada Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
7.Pengukuran Prestasi KeIja adalah proses pengukuran prestasi keIja secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai.
8.Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran keIja pegawai dan perilaku keIja.
9.Sasaran KeIja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana keIja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN.
10.Perilaku KeIja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
11.Sistem Pengukuran Prestasi KeIja selanjutnya disingkat SIRANSIJA adalah pengukuran prestasi keIja ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
2.Ketantuan ayat (3) huruf b, ayat (4), ayat (6) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Bagian Ketiga Aspek-Aspek Pengukuran Pasal 8
(1)Aspek pengukuran pada Aplikasi SIRANSIJA meliputi Integritas, Etos KeIja dan Gotong Royong.
(2)Bobot penilaian integritas 40°,/0, Etos KeIja 50% dan Gotong Royong 100,/0.
(3)Adapun bobot penilaian integritas 40 0/0, terdiri atas:
a.Absensi 75°,/0
b.LKHPN(5%) dan/atau LHKSN(10%)
c.dihapus
d.SPr (5%)
e.Temuan (50/0)
f.Pakta Etika Perilaku ASN (5°,/0)
(4)Penilaian Etos Kerja 50 0/0, terdiri atas Produktifitas yang diukur dari pencapaian SKP dengan bobot 60% dan pencapaian target realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan pembangunan pada aplikasi e-monep 40 0/0, yang dikelola oleh Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi serta SIMDA pada Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo;
(5)Bobot penilaian gotong royong 10 % diukur dari perbandingan jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah keikutsertaan dan partisipasi yang dilakukan;
(6)Keikutsertaan pada Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
a.Kegiatan kebersamaan (olahragajKegiatan Keagamaan j senamj apel pagij sore);
b.Apel Korprij Apel Kerja;
c.dihapus
d.Kegiatan Terintegrasi
3.Ketentuan Pasall1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
BABIV TIM PELOPOR REVOLUSIMENTAL Umum Pasalll
(1)Dalam rangka melakukan pengukuran pre stasi kerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dibentuk Tim Pelopor pada masing-masing OPD.
(2)Tim Pelopor Revolusi Mental akan menjadi unsur penting pada implementasi Sistim Pengukuran Prestasi Kerja (Siransija) ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
(3)Tim Pelopor Revolusi Mental sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)terdiri atas :
a.Pembina, adalah Gubemur dan Wakil Gubemur;
b.Pengarah, adalah Sekretaris Daerah;
c.Koordinator OPD, Pimpinan OPD;
d.Ketua merangkap Anggota; .
e.Anggota.
(4)Jumlah Keanggotaan Tim Pelopor pada SKPD sebagaimana dimaksud ayat (3) berjumlah gasal (ganjil), yakni paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dan paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang, dengan ketentuan :
a.0 P D yang memiliki jumlah pegawai sekurang-kurangnya 200 orang, maka jumlah keanggotaan Tim Pelopor sebanyak 9 (sembilan) orang;
b.OPD yang memiliki jumlah pegawai sekurang-kurangnya 100 orang, maka jumlah keanggotaan Tim Pelopor sebanyak 7 (tujuh) orang;
c.OPD yang memiliki jumlah pegawai paling banyak 99 orang, maka jumlah keanggotaan Tim Pelopor sebanyak 5 (lima) orang.
(5)Jumlah keanggotaan Tim Pelopor untuk Unit Pelaksana Tekhnis DinasjBadan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo paling banyak 2 (dua) orang.
(6)Tim Pelopor Revolusi Mental untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan OPD.
(7)Tim Pelopor bersifat independen dan terdiri dari ASN yang dinilai memiliki integritas, etos kerja yang tinggi, dan jiwa gotong royong.
(8)Tim Pelopor Pemenntah Provinsi Gorontalo terdiri dari unsur.
Tim Pelopor OPD.
(9)Tim Pelopor Pemerintah Provinsi Gorontalo ditetapkan dengan Keputusan Gubemur Gorontalo.
4.Ketentuan dalam Lampiran diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.
Pasal II Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo. Ditetapkan di G~ro talo pada tanggal -2 .. anuavr'.. 2018 ~UBERNU G ONTAW b/ ~IE Diundangkan di Gorontalo pada umggal 2 Januari 2018 SEKRETARIS DAERAH PRO INSI GORONTAW, BERITA DAERAH PROVINSI GORONTAW TAHUN 2018 NOMOR 08 LAMPIRANPERATURANGUBERNUR GORONTALO NOMOR TANGGAL TENTANG : 08 nIAtllJN / .2018 : 22 .JJ1?NNr'y i 2018 : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM PENGUKURAN PRESTASI KERJA APARATUR SIPIL NEGARA BERBASIS REVOLUSI MENTAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
1.INTEGRITAS : (40 0/0) Adalah kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat, berkata, dan berlaku jujur, dapat dipercaya, berpegang teguh dengan prinsip- prinsip kebenaran, moral dan etika.
Indikator integritas terdiri atas :
a.Disiplin
b.Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara dan/ atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
c.SPT Tahunan
d.Temuan Pemeriksaan Khusus (KHUSUS HILANG)
e.Fakta Etika Perilaku Aparatur Sipil Negara Penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut :
1.DISIPLIN (75 0/0) Pengukuran Prestasi Kerja berdasarkan komponen disiplin dengan perhitungan sebagai berikut :
Perhitungan otomatis (by system) dalam melakukan absensi fingerprint pagi dan sore berdasarkan jumlah hari kerja : Jumlah hari kerja dikurangi jumlah tidak hadir ------------------------------------------------------------ )( 75 Total hari kerja Keterangan: Jumlah hari kerja = 22 hari kerja Datang dan pulang tepat waktu nilai 1. Kekurangan 1jam dikurangi 0,1 Contoh: a.n. Baharudin di bulan april
1.Terlambat pukul 08.01- 08.15 pinalti 0.2
2.Terlambat pukul 08.16- 08.30 pinalti 0,4
3.Terlambat pukul 08.31-08.45 pinalti 0,6
4.Terlambat pukul 08.46-09.00 pinalti 0.8
5.Terlambat pukul 09.00 keatas pinalti 1
6.Tidak hadir pinalti 1 Contoh:
(22-2,2)/ 22 hari*75 = 89,5455
2.LKHPNDAN/ATAULHKASN(10%) Kinerja Tahunan Adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemeberantasan Korupsi.
Tata cara pengisian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara mengacu pada ketentuan pengisian yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. LHKASNadalah Dokumen penyampaian daftar harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk tranparansi Aparatur Sipil Negara.
3.SPTTahunan (5%) Kinerja Tahunan Adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
4.TEMUAN(50/0) Kinerja Tahunan Adalah Temuan Hasil pemeriksaan oleh pemeriksa internal maupun pemeriksa eksternal
5.PAKTAETIKAPERILAKUASN (50/0) Kinerja Pengukuran Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara Berbasis Revolusi Mental terkait dengan Pakta Etika Perilaku ASN adalah Mentaati ketentuan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo dan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo berupa :
a.Tidak merokok pada kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 ten tang Kawasan Tanpa Rokok.
b.Tidak mengkonsumsi Minuman Beralkohol dan Mentaati ketentuan Peredaran Minuman Beralkohol berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredran Minuman Beralkohol.
c.Tidak melakukan perbuatan selingkuh.
d.Judi dalam bentuk apapun.
e.Mengkonsumsi Obat terlarang atau sejenisnya (Narkoba)
f.Etika berpakaian dinas.
g.Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang melanggar ketentuan tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 6 dikenakan hukuman yang disesuaikan dengan hukuman disiplin.
h.Terhadap ASN yang dikenakan hukuman disiplin tersebut harus dilengkapi dengan bukti pendukung berupa BAP dari atasan langsung/Satpol PP dan APH.
II. ETOS KERJA (500/0): Dapat diartikan sebagai sebuah sikap yang berorientasi pada hasil yang terbaik, semangat tinggi dalam bersaing, optimis, dan selalu mencari cara- cara yang produktif dan inovatif. Indikator Etos Kerja terdiri atas : ~ '.
a.PRODUKTIFITASDIUKUR DARI PENCAPAIANSKP (60°1<» Perbandingan hasil kerja (output) antara Target yang disepakati akan dicapai dengan realisasi yang dicapai :
Realisasi yang dicapai -------------------------------------- )(~ Target yang akan dicapai Target SKP diajukan paling lambat akhir bulan sebelum masa penilaian kinerja dan realisasi SKP dilaporkan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.Jika pengajuan target dan pelaporan SKP terlambat maka TKD akan dibayarkan pada bulan berikutnya
b.E-MONEV (400/0).
Simulasi Dinas Keuangan dan Aset Daerah Bulan 1 Target fisik= 10% Target keuangan=5% Realisasi fisik=7 % Realisasi keuangan=2°1<> KPA 1 Realisasi fisik= 120/0Realisasi keuangan=50/o KPA 2 Realisasi fisik=3% Realisasi keuangan=O% KPA 3 Realisasi fisik=6°1<>Realisasi keuangan=3% PPTK 1 KPA 1 Realisasi fisik=10 0 /0 Realisasi keuangan=5°1<>=4 orang PPTK 2 KPA 1 Realisasi fisik=20/0Realisasi keuangan=OO/o=3 orang PPTK 1 KPA 2 Realisasi fisik= 1% Realisasi kauangan=OO/o =3 orang PPTK 2 KPA 2 Realisasi fisik=2°1<>Realisasi keuangan=O°1<>=3 orang PPTK 1 KPA 3 Realisasi fisik=3% Realisasi keuangan=OO/o=2 orang PPTK 2 KPA 3 Realisasi fisik=30/0Realisasi keuangan=30/0 =3 orang Nilai Kadis nilai fisik=7 j 10*100% dan nilai keuangan=2j5*1000/0 , rata-rata=nilai fisik+nilai keuanganj2 = 55 KPA 1 nilai fisik=12j 10*1000/0dan nilai keuangan=5j5*100% , Rata-rata=nilai fisik+nilai keuanganj2 = 100 PPTK 1 KPA 1 nilai fisik=10j10*100% dan nilai keuangan=5j5*1000/o, rata-rata=nilai fisik+nilai keuanganj2 = 100 Contoh : Pegawai 4 orang Ali 100 Amir 100 Odi 100 Eka 100 Bulan 3 III. GOTONG ROYONG (10 %) : Dapat diartikan sebagai sebuah keyakinan mengenai pentingnya melakukan kegiatan secara bersama-sama dan bersifat sukarela supaya kegiatan yang dikeIjakan dapat berjalan cepat, efektif, dan efisien. Contoh: , t Menyelesaikan tugas bersama-sama, apel kerjajapel korpri, upacara, rapat, olahraga, kerja baktijbakti sosial dan kegiatan keagamaan dan kegiatan lainnya yang sejenis pada tingkat SKPD dan atau kegiatan Pemerintah. Indikator gotong royong adalah :
a.Kegiatan Kebersamaan (30) Perbandingan jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah keikutsertaanjpartisipasi yang dilakukan:
1.Kegiatan olahraga
2.ApelKorprijApel Kerja
3.Kegiatan keagamaan
4.Kegiatan terintegrasi Jumlah kegiatan yang diikuti -------------------------------------------------x 100 Total kegiatan yang dilaksanakan
b.Kegiatan Apel Pagi dan Sore (70%) Perbandingan jumlah kegiatan apel pagi dan sore yang dilaksanakan dengan jumlah keikutsertaanjpartisipasi yang dilakukan:
Jumlah apel pagi dan sore yang diikuti -------------------------------------------------x 100 Total apel pagi dan sore yang dilaksanakan Catatan : Interkoneksi sistem aplikasi dengan SIMDA, E-MONEV, dan SIMPD Komposisi penilaian unsur-unsur revolusi mental : Integritas : 40% Etos KeIja : 50% Gotong Royong : 100/0 HUKUMANDISIPLIN(50/0)Kinerja NILAIAKHIRTKD = Nilai TKD 1 masa kineIja dikurangi hukuman disiplin
a.Hukuman Disiplin Ringan:
1.Teguran lisan sebesar 200/0 dari TKDselama 2 masa kineIja;
2.Teguran tertulis sebesar 30% dari TKDselama 3 masa kineIja;
3.pemyataan tidak puas secara tertulis sebesar 40% dari TKD selama 4 masa kineIja;
b.Hukuman Disiplin Sedang:
1.Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun sebesar 750/0 dari TKD selama 3 masa kineIja;
2.Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun sebesar 1000/0 dari TKD selama 4 masa kinerja;
3.Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun sebesar 100010 dari TKD5 masa kineIja.
, f
c.Hukuman Disiplin Berat:
1.Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun sebesar 5()o~ dari TKOselama 6 masa kineIja;
2.Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebesar 500/0dari TKDselama 6 masa kineIja;
3.Pembebasan dalam jabatan sebesar 500/0dari TKOselama 6 masa kineIja.