Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2020
- Nomor
- 54
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 11
Ringkasan
Ketentuan Umum, Peiaksanaan Perlindungan, Pembentukan Tim, Peiaporan, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.
Ketentuan Umum, Peiaksanaan Perlindungan, Pembentukan Tim, Peiaporan, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republil lndonesia tanggal 4 Djuli 1950)jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun l95O tentang Pemerintahan Djakarta Raya (l-embaran Negara Republik lndonesiaTahun 1950 Nomor 31, Tambahan lcmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undarg Nomor 29 Tahun 2OO7 tentang Pemerintahar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negaia Kesatuan Republik Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 47441 daJr^ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (t embaran Negara Republik lndonesia Tahun 20OO Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 40 I 0) ; 2
Menetapkan
MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERLINDUNGAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH, PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN L,{YANAN KHUSUS BAE} I KETENTUAN UMUM
Dalan Peraturan Gubernur ini yang dimalsud dengan:
n
1O. Pendidikan Khusus adalah jenis pendidikan pada jenjang pendidikar dasar dan menengah bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. 1 1. Pendidikan Layanan Khusus adalah jenis pendidikan khusus yang diselenggarakan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kondisi sosial seperti berada di daerah terpencil atau tertinggal, masyarakat adat yang terpencil, masyarakat yang mengalami bencana alam dan bencana sosial, bermasalah dengan hukum, dan masyarakat yarlg tidat mampu dari segi ekonomi.
) N I
2O. Advokasi Nonltigasi adalah bantuan hukum dalam bentuk pembelaan di luar pengadilan yang diberikan dalam upaya memberikan perlindungan dan/atau penyelesaian permasalahar hukum yang dialami Pendidik dan Tenaga Kependidikar. 2l.l*nbag;a. Bantuan Hukum atau kmbaga Konsultasi dan ' Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat LBH atau LKBH adalah lembaga yang memberikan jasa hukum di bidang konsultasi dan bantuan hukum yang merupakan mitra atau ditunjuk oleh pihak yang berkewajiban melindungi guru dan tenaga kependidikan. 22.Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakal pendidikan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 23, Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbada,n hukum dan bersifat nonkomersial.
) 4 5 BAB II PEI.AKSANAAN PERLINDUNGAN
BAB II
dan,/atau
6
dan/ atau
Dalam melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Dinas dapat berkoordinasi dengan Kementedan Pendidikan, Cabang Dinas, Satuan Pendidikan, Organisasi ProGsi, Masyarakat, dan/atau piha-I( terkait Lainnya. , 7
Pelaksanaaa pemberian Perlindungan bagi Pendidik dart Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum pada mekanisme pemberian Perlindungal sebagaimana dimal<sud dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturar Gubemur ini. BAB III PEMBENTUKAN TIM
BAB III
BAB V PENDANAAN
BAB V
Pendanaan penyelenggaraan Pertindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan layanan l(husus bersuEtber dari Anggaran Pendapatan dal Bel,anja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ) BAE} IV PEI..APORAN
Kepala Dinas menyampaikan l,apora.rr hasil Perlindungal bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan kepada Gubernur melalui Sekreta.ris Daerah Provinsi secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali dar/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 8 KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Gubernur ini diundangkan. mulai berlaku pada tanggal Aga. setiap ornng mengetahuinya, memerintahkan pengundangal Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat. Ditetapkan di Bandung , Jrlt 20zt JAWA BARAT, k RIDWAN KAMIL\ Diundangkan di Bandung pada tanggal , JrIL 2020 DAERAH PROVINSI BARAT, WANGSAATMAJA BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2O2O NOMOR 54 ?
Membuka PDF…