C. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
(3)Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat potensi perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga, Biro Pemerintahan dan Kerja Sama melakukan pembahasan dengan TKKSDdan Perangkat Daerah.
5 F. Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
(6)Setelah Kesepakatan Bersama hasil Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Para Pihak, Perangkat Daerah melaporkan proses Negosiasi yang telah dilakukan kepada TKKSD.
Dalam hal penyelesaian perselisihan secara Negosiasi tidak membawa hasil yang dikehendaki oleh Para Pihak, maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan dengan cara Konsiliasi. (7)
(5)( 1) Negosiasi dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan komunikasi dua arah dari Para Pihak yang berselisih, untuk merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa.
(2)Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah menyiapkan kajian atau asumsi- asumsi yang dapat dijadikan dasar untuk bernegosiasi dengan Pihak Ketiga.
(3)Dalam melakukan Negosiasi dengan Pihak Ketiga, Perangkat Daerah dapat menyertakan TKKSD.
(4)Hasil penyelesaian perselisihan secara Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi yang ditandatangani oleh Para Pihak.
Hasil Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dirumuskan dalam Kesepakatan Bersama, yang difasilitasi oleh Biro Pemerintahan dan Kerja Sama serta TKKSD.