(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk:
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
a.UPTD pada Dinas dan Badan;dan
b.UOBK pada Dinas Kesehatan berupa rumah sakit Daerah.
(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.Dinas Pendidikan;
b.Dinas Kesehatan;
c.Dinas PUPR;
d.Dinas Sosial;
e.Disnakertrans;
f.DP3AKB;
g.Dinas Ketahanan Pangan;
h.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
i.Dinas Perhubungan;
j.Dinas Komdigi;
k.Dinas Koperasi UKM;
l.Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
m.Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
n.Dinas Kelautan dan Perikanan;
o.Dinas Pertanian dan Peternakan;
p.Dinas ESDM; dan
q.Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
(3)Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.Brida;
b.Bapenda;
c.BPKAD; dan
d.BKD.
(4)UPTD pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a.UPTD pada Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Balai Pengembangan Mutu Pembelajaran Dan Teknologi Pendidikan Kelas A;
b.UPTD pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
1.Balai Kesehatan Masyarakat Kelas A, terdiri atas:
a) Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa; b) Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati; c) Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang;dan d) Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten.
2.Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A; dan
3.Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
c.UPTD pada Dinas PUPR sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c, terdiri dari:
1.Balai Pengelolaan Jalan Kelas A, terdiri atas:
a) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang; b) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati; c) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi; d) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta; e) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal; f) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap; g) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo; h) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang.
2.Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Kelas A, terdiri atas:
a) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal; b) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jratun Seluna; c) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo; d) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Bogowonto.
3.Balai Pengujian Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat Kelas A;
4.Balai Jasa Konstruksi Kelas B.
d.UPTD pada Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf d yaitu Panti Pelayanan Sosial Kelas A yang terdiri atas, yang terdiri atas:
1.Panti Pelayanan Sosial Bojongbata;
2.Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti;
3.Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo;
4.Panti Pelayanan Sosial Dewanata;
5.Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera;
6.Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo;
7.Panti Pelayanan Sosial Penganthi;
8.Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono;
9.Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha;
10.Panti Pelayanan Sosial Raharjo;
11.Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama;
12.Panti Pelayanan Sosial Turus Gede;
13.Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo;
14.Panti Pelayanan Sosial Potroyudan;
15.Panti Pelayanan Sosial Pendowo;
16.Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso;
17.Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra;
18.Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo;
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
19.Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo; dan
20.Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu.
e.UPTD pada Disnakertrans sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yang terdiri atas:
1.Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kelas A;
2.Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A;
3.Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A;
4.Balai Latihan Kerja Industri Kelas A;
5.Balai Latihan Kerja Pertanian Kelas A; dan
6.Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Kelas B.
f.UPTD pada DP3AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, yaitu Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A.
g.UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, yaitu Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan Kelas A.
h.UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, yang terdiri atas:
1.Balai Sertifikasi Dan Perbenihan Tanaman Hutan;
2.Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup;
3.Balai Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I.
i.UPTD pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, meliputi:
1.Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Kelas A, yang terdiri atas :
a) Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I; b) Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II; c) Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III; d) Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV; e) Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V; dan f) Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI.
2.Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A.
j.UPTD Dinas Komdigi pada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, yaitu Pusat Data Kelas A.
k.UPTD pada Dinas Koperasi UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, yaitu Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
l.UPTD pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l, yaitu Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A.
m.UPTD pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m, yang terdiri atas:
1.Museum Jawa Tengah Ranggawarsita; dan
2.Taman Budaya Jawa Tengah.
n.UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n, meliputi:
1.Pelabuhan Perikanan Nusantara Kelas A, terdiri atas:
a.Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung;.
b.Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari.
2.Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A, terdiri atas:
a) Pelabuhan Perikanan Pantai Klidang Lor; b) Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak; c) Pelabuhan Perikanan Pantai Juwana; d) Pelabuhan Perikanan Pantai Logending;
3.Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A;
4.Balai Kesehatan Ikan Dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A;
5.Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B, terdiri atas:
a) Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong; b) Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto; c) Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang; d) Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa; dan e) Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan;
o.UPTD pada Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o, meliputi:
1.Balai Pelatihan Pertanian Kelas A;
2.Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A;
3.Balai Benih Pertanian Kelas A, terdiri dari :
a) Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang; b) Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta; c) Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas.
4.Balai Mekanisasi Dan Modernisasi Pertanian Kelas A;
5.Balai Pelindungan Tanaman Kelas A;
6.Balai Inseminasi Buatan Kelas A;
7.Balai Pembibitan Ternak Kelas A; dan
8.Balai Pelayanan Veteriner Kelas A.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
p.UPTD pada Dinas ESDM sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf p, yaitu Laboratorium Energi Dan Sumber Daya Mineral Kelas A.
q.UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q, meliputi:
1.Balai Industri Logam dan Kayu Kelas A;
2.Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Kelas A, yang terdiri atas:
a) Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta; dan b) Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang
3.Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki Kelas A;
dan
4.Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A.
(5)UPTD pada Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a.UPTD pada Brida sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B;
b.UPTD pada Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
1.Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A, meliputi:
a) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I; b) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II; c) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III; d) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran; e) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga; f) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal; g) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak; h) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi; i) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta; j) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten; k) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen; l) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo; m) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri; n) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar; o) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali; p) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati; q) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora; r) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang; s) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus; t) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara; u) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). v) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen; w) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang; x) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang; y) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal; z) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi; aa) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes; bb) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwokerto; cc) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap; dd) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga; ee) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara; ff) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang; gg) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid; hh) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen; ii) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo; jj) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung; dan kk) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo.
2.Unit Pengelolaan Basis Data Pajak Dan Retribusi Kelas A.
c.UPTD pada BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yaitu Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B.
d.UPTD pada BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yaitu Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A.
(6)UOBK pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a.RSUD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah Kelas A;
b.RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Kelas A;
c.RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Kelas B;
d.RSUD dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah Kelas C;
e.RSJD dr. Amino Gondohutomo, Provinsi Jawa Tengah Kelas A;
f.RSJD dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Kelas A;
g.RSJD dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Kelas A;
dan
h.RSMD Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah Kelas B.