DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2021

Nomor: 87
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pembentukan, pelabuhan perikanan pantai kelas A, pelabuhan perikanan pantai kelas B, balai budidaya ikan air payau dan laut kelas A, balai laboratorium pengujian kesehatan ikan dan lingkungan kelas A, balai pengujian mutu hasil perikanan kelas A, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); GUBERNUR JAWA TENGAH
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 60); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5.Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
6.Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
8.Balai adalah Balai di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
9.Kepala Balai adalah Kepala Balai di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
10.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas yang berbentuk Balai di Dinas Kelautan Dan Perikanan.
11.Unit Penunjang adalah Unit Organisasi Non Struktural yang berada di bawah UPTD yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.
12.Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
13.Otonomi Daerah adalah, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
14.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
15.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
16.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18.Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
19.Sub Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk membantu Kepala Bagian/Kepala Bidang/Sekretaris/Koordinator/Kepala UPT dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
20.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD, terdiri atas:
1. a.Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A,terdiri atas: 1) Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari; 2) Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor; 3) Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak; 4) Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo; 5) Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung; dan 6) Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending.
2. b.Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B, terdiri atas: 1) Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong; 2) Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto; 3) Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang; 4) Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa; dan 5) Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan.
3. c.Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A;
4. d.Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A;
5. e.Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A.
(2)Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KELAS A

Pasal 3

1) Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di Bidang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai. 2) Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A dipimpin oleh Kepala Pelabuhan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, mengawasi, menyinergikan dan mengendalikan operasional pengelolaan pelabuhan perikanan pantai dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A melaksanakan fungsi :

a.Pelayanan Tambat Labuh Bongkar Muat dan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan;
b.Pelaksanakan Pemantauan Usaha di Bidang Perikanan Tangkap;
c.Pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan hasil tangkapan ikan;
d.Pelaksanaan verifikasi dokumen perizinan Bidang Perikanan Tangkap;
e.Pelaksanaan koordinasi urusan Keamanan, Kebersihan, Ketertiban; Keindahan, Dan Keselamatan (K5) dalam kawasan pelabuhan perikanan;
f.Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepelabuhan;
g.Pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana pelabuhan; dan
h.pelaksanaan tugas-tugas lain yng diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A, terdiri atas :
1. a.Kepala Pelabuhan;
2. b.Subbagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Kepala Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelabuhan.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di koordinasikan oleh Sub Koordinator sesuai rung lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelabuhan.
(5)Tempat kedudukan dan wilayah kerja Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Kepala Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a melaksanakan memimpin pelaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan.

Pasal 8

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pelaksanaan dan penyusunan rencana dan program, dan anggaran, rumah tangga, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, keuangan, umum, pengelolaan barang milik Daerah, pengendalian lingkungan, serta pelayanan masyarakat perikanan.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyiapkan kebijakan teknis di Bidang Ketatausahaan;
2. b.menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
3. c.pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran;
4. d.pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, umum;
5. e.menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
6. f.pelaksanaan urusan rumah tangga;
7. g.pengelolaan barang milik Daerah;
8. h.menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
9. i.menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
10. j.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pelabuhan Perikanan;
11. k.pelaksanaan pelayanan masyarakat perikanan;
12. l.pelaksanaan pengendalian lingkungan; dan
13. m.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1)Sub Koordinator dalam Pasal 6 ayat (4), dalam melaksanakan tugasnya mengkoordinasikan sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya serta bertanggung jawab kepada Kepala Pelabuhan;
(2)Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
1. a.Sub Koordinator Pelabuhan dan Kesyahbandaran; dan
2. b.Sub Koordinator Tata Kelola dan Pelayanan Usaha.

Pasal 10

(1)Selain susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A sebagiamana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang.
(2)Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit Organisasi Non Struktural berupa Sentra Pendaratan Ikan yang dipimpin oleh seorang Koordinator.
(3)Tempat kedudukan dan wilayah kerja Sentra Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2018