Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2025
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 2
Ringkasan
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan Lampiran X dan Lampiran XI.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan Lampiran X dan Lampiran XI.
menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 120 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH. Pasal I Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 120) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur :
62);
30). diubah sebagai berikut:
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah. Diundangkan di Semarang pada tanggal 18 Februari 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, ttd SUMARNO BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 6 Ditetapkan di Semarang pada tanggal 18 Februari 2025 Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd NANA SUDJANA KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP DAERAH DAN PROPERTI INVESTASI A. ASET TETAP
1) Gedung dan Bangunan Permanen merupakan bangunan dengan konstruksi beton. 2) Gedung dan Bangunan Semi Permanen merupakan bangunan dengan fondasi, dinding dan tiang yang kuat tetapi mudah dihancurkan mesin besar. 3) Gedung dan Bangunan Darurat merupakan bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
Instalasi adalah rangkaian alat yang mempunyai nilai konstruksi besar digunakan untuk tujuan tertentu, sedangkan Jaringan adalah rangkaian alat yang mempunyai nilai konstruksi besar untuk mendistribusikan suatu proses. Jalan, irigasi dan jaringan umumnya berupa aset infrastruktur biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut: 1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan; 2) sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya; 3) tidak dapat dipindah-pindahkan; dan 4) terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya. Aset infrastruktur meliputi antara lain jalan, jembatan, terowongan, sistem drainase, sistem pengairan dan sistem pembuangan limbah, bendungan dan sistem penerangan. Aset infrastruktur tidak termasuk bangunan, kendaraan, tempat parkir atau aset lain yang terkait dengan gedung dan bangunan atau akses ke gedung dan bangunan.
Aset Tetap yang diperoleh melalui hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang. Pengakuan atas Aset Tetap berdasarkan jenis transaksinya, terdiri dari :
Pengakuan spesifik atas aset tetap dijelaskan sebagai berikut:
Penyerahan atas aset tetap tersebut didasarkan pada bukti kepemilikan dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan pembangunan/pengerjaan/ konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Suatu aset dinyatakan selesai dan siap digunakan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan dari pihak penyedia barang/jasa kepada satuan kerja. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola:
Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi melalui:
Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Denda keterlambatan tidak mengurangi harga perolehan. Pengembalian atas pemeriksaan yang nilainya material dapat mengurangi harga perolehan. KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan seperti biaya perencanaan (DED) yang telah berumur lebih dari 5 (lima) tahun, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah yang tidak diketahui nilai perolehannya. Nilai wajar dapat ditentukan dari harga barang sejenis untuk lokasi dan waktu terdekat, atau taksiran nilai oleh pejabat yang berwenang. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi). Suatu aset dapat juga diperoleh dari bonus pembelian, contohnya beli tiga gratis satu. Atas aset hasil dari bonus tersebut biaya perolehan aset adalah nilai wajar aset tersebut pada tanggal perolehannya. Terkait dengan pengukuran Aset Tetap, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Harga pembelian atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan/atau rabat; 2) Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/ diatribusikan kepada aset sehingga dapat membawa aset ke kondisi yang membuat aset tersebut siap digunakan. Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan Aset Tetap atau aset lainnya. Hal ini meliputi biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (software), dan dapat ditambahkan pada nilai perolehan. Meskipun demikian, perlu diperhatikan nilai kewajaran dan kepatutan dari biaya-biaya lain di luar harga beli Aset Tetap tersebut. Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset, antara lain: 1) biaya persiapan tempat; 2) biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost); 3) biaya pemasangan (installation cost); 4) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; 5) biaya konstruksi; dan 6) biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (testing cost). Contoh: biaya pengujian aset pada proses pembuatan/karoseri mobil. Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, biaya perolehan yang diakui adalah setara dengan harga kas yang tertera (harga perolehan kas). Perbedaan/selisih antara harga kas dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Biaya administrasi dan biaya overhead lainnya bukan merupakan komponen dari biaya perolehan suatu aset kecuali biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya (siap pakai). Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan biaya lain sejenisnya bukan merupakan komponen dari biaya suatu aset kecuali biaya tersebut diperlukan untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi: 1) biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku; 2) biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan 3) semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan/perolehan Aset Tetap tersebut. Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut: 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin adalah yang lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 2) pengeluaran untuk per satuan gedung dan bangunan adalah yang lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan 3) nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian/kebudayaan. Aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi dikategorikan sebagai aset ekstrakomptabel. Batas nilai satuan minimal tersebut diberlakukan untuk pengadaan/perolehan aset sejak ketentuan ini berlaku dan tidak berlaku untuk pengadaan/perolehan sebelumnya. Aset ekstrakomptabel tidak disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam CaLK.
Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap hanya dapat dikapitalisasi menambah nilai aset dengan persyaratan sebagai berikut: 1) pengeluaran tersebut menambah volume/kapasitas aset; atau 2) semula aset tersebut rusak berat dan tidak dapat dipergunakan menjadi siap digunakan. Dengan ketentuan pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi Aset Tetap. Terkait dengan kriteria pertama di atas, perlu diketahui tentang pengertian berikut: 1) pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 (empat ratus) m2 menjadi 500 (lima ratus) m2; dan 2) peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 (dua ratus) KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW. Pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap, yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas, yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomi di masa depan, maka tidak dikapitalisasi melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan (expense).
Dalam hal aset yang diperoleh memiliki nilai wajar yang sama dengan aset yang dilepas namun demikian terdapat indikasi dari nilai wajar aset yang diterima bahwa aset tersebut masih harus dilakukan perbaikan untuk membawa aset dalam kondisi bekerja seperti yang diharapkan, maka biaya perolehan yang diakui adalah sebesar nilai aset yang dilepas dan ditambah dengan jumlah kas yang harus dikeluarkan untuk perbaikan aset tersebut. Suatu Aset Tetap dapat juga diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang sama. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas. Suatu Aset Tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepenguasaan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal. Pertukaran Aset Tetap dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk kemudian dilakukan proses penghapusan. Berdasarkan BAST dan SK Penghapusan, pengelola/pengguna barang mengeliminasi aset tersebut dari neraca maupun dari daftar barang untuk kemudian membukukan Aset Tetap pengganti.
Aset tetap renovasi merupakan renovasi atas Aset Tetap bukan milik suatu satuan kerja atau satuan kerja pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan kapitalisasi Aset Tetap dan dikategorikan sebagai Aset Tetap Lainnya. Aset Tetap Lainnya berupa alat musik modern dan Aset Tetap Renovasi dilakukan penyusutan secara periodik. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk: 1) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan; 2) mengetahui potensi Barang Milik Daerah (BMD) dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan 3) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset tidak digunakan operasional pemerintah, disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. Aset Tetap yang dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang, direklasifikasi ke Aset Lainnya (Barang Rusak Berat). Apabila Keputusan Penghapusan mengenai Aset Tetap yang rusak berat dan/atau usang telah diterbitkan oleh Pengguna Barang, maka aset tersebut dihapus dari Aset Lainnya (Barang Rusak Berat). Perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas Aset Tetap tersebut perlu untuk disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir masa manfaatnya. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan penyusutan adalah: 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑢𝑠𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 = 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑑𝑖𝑠𝑢𝑠𝑢𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡 • Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu). • Masa manfaat aset untuk melakukan perhitungan penyusutan adalah sebagaimana tercantum pada tabel masa manfaat aset tetap. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan secara bulanan dan pengadaan/perolehan pada bulan tertentu mulai dihitung penyusutannya. Khusus perhitungan penyusutan secara bulanan akan mulai diterapkan Tahun Anggaran 2021. Perhitungan penyusutan dalam penyusunan Laporan Keuangan 2020 dilakukan secara tahunan. Penambahan nilai aset yang disebabkan adanya kapitalisasi atas pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap dapat menambah umur aset sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam tabel masa manfaat aset tetap sebagai berikut: Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun) 1 3 02 Peralatan dan Mesin 1 3 02 01 Alat Besar 1 3 02 01 01 Alat Besar Darat 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 3 ≥75% 5 1 3 02 01 02 Alat Besar Apung 8 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 2 ≥75% 4 1 3 02 01 03 Alat Bantu 8 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 2 ≥75% 4 1 3 02 02 Alat Angkutan 1 3 02 02 01 Alat Angkutan Darat Bermotor 8 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 2 ≥75% 4 1 3 02 02 02 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 4 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 1 3 02 02 03 Alat Angkut Apung Bermotor 8 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 2 ≥75% 4 Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun) 1 3 02 02 04 Alat Angkut Apung Tak Bermotor 4 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 1 3 02 02 05 Alat Angkut Bermotor Udara 20 <25% 0 25%≤ sd <50% 3 50%≤ sd <75% 6 ≥75% 9 1 3 02 03 Alat Bengkel dan Ukur 1 3 02 03 01 Alat Bengkel Bermesin 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 2 ≥75% 5 1 3 02 03 02 Alat Bengkel Tak Bermesin 5 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 1 3 02 03 03 Alat Ukur 5 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 1 3 02 04 Alat Pertanian 1 3 02 04 01 Alat Pengolahan 4 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 1 3 02 05 Alat Kantor dan Rumah Tangga 1 3 02 05 01 Alat Kantor 5 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 1 3 02 05 02 Alat Rumah Tangga 5 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 1 3 02 05 03 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun) ≥75% 2 1 3 02 06 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 1 3 02 06 01 Alat Studio 5 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 1 3 02 06 02 Alat Komunikasi 5 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 1 3 02 06 03 Peralatan Pemancar 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 2 ≥75% 5 1 3 02 06 04 Peralatan Komunikasi Navigasi 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 2 ≥75% 5 1 3 02 07 Alat Kedokteran dan Kesehatan 1 3 02 07 01 Alat Kedokteran 5 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 1 3 02 07 02 Alat Kesehatan Umum 5 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 1 3 02 08 Alat Laboratorium 1 3 02 08 01 Unit Alat Laboratorium 8 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 2 ≥75% 4 1 3 02 08 02 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15 <25% 0 25%≤ sd <50% 3 50%≤ sd <75% 5 ≥75% 8 Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun) 1 3 02 08 03 Alat Peraga Praktik Sekolah 5 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 1 3 02 08 04 Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika 15 <25% 0 25%≤ sd <50% 3 50%≤ sd <75% 5 ≥75% 8 1 3 02 08 05 Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 2 50%≤ sd <75% 4 ≥75% 5 1 3 02 08 06 Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 2 50%≤ sd <75% 4 ≥75% 5 1 3 02 08 07 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 8 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 2 ≥75% 3 1 3 02 08 08 Peralatan Laboratorium Hydrodinamica 15 <25% 0 25%≤ sd <50% 3 50%≤ sd <75% 5 ≥75% 7 1 3 02 08 09 Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 2 50%≤ sd <75% 4 ≥75% 5 1 3 02 09 Alat Persenjataan 1 3 02 09 01 Senjata Api 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 2 ≥75% 4 Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun) 1 3 02 09 02 Persenjataan Non Senjata Api 4 <25% 0 25%≤ sd <50% 0 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 1 1 3 02 09 03 Senjata Sinar 5 <25% 0 25%≤ sd <50% 0 50%≤ sd <75% 0 ≥75% 2 1 3 02 09 04 Alat Khusus Kepolisian 4 <25% 0 25%≤ sd <50% 0 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 1 1 3 02 10 Komputer 1 3 02 10 01 Komputer Unit 4 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 1 3 02 10 02 Peralatan Komputer 4 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 1 3 02 11 Alat Eksplorasi 1 3 02 11 01 Alat Eksplorasi Topografi 5 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 1 3 02 11 02 Alat Eksplorasi Geofisika 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 2 50%≤ sd <75% 3 ≥75% 3 1 3 02 12 Alat Pengeboran 1 3 02 12 01 Alat Pengeboran Mesin 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 2 50%≤ sd <75% 4 ≥75% 5 1 3 02 12 02 Alat Pengeboran Non Mesin 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun) 1 3 02 13 Alat Produksi, Pengolahn dan Pemurnian 1 3 02 13 01 Sumur 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 1 3 02 13 02 Produksi 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 1 3 02 13 03 Pengolahan dan Pemurnian 15 <25% 0 25%≤ sd <50% 3 50%≤ sd <75% 5 ≥75% 6 1 3 02 14 Alat Bantu Eksplorasi 1 3 02 14 01 Alat Bantu Eksplorasi 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 2 50%≤ sd <75% 4 ≥75% 5 1 3 02 14 02 Alat Bantu Produksi 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 2 50%≤ sd <75% 4 ≥75% 5 1 3 02 15 Alat Keselamatan Kerja 1 3 02 15 01 Alat Deteksi 5 <25% 0 25%≤ sd <50% 2 50%≤ sd <75% 2 ≥75% 3 1 3 02 15 02 Alat Pelindung 5 <25% 0 25%≤ sd <50% 0 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 1 3 02 15 03 Alat SAR 2 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 1 1 3 02 15 04 Alat kerja Penerbangan 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun) 50%≤ sd <75% 2 ≥75% 4 1 3 02 16 Alat Peraga 1 3 02 16 01 Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 2 50%≤ sd <75% 3 ≥75% 3 1 3 02 17 Peralatan Proses/Produksi 1 3 02 17 01 Unit Peralatan Proses/Produksi 8 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 2 ≥75% 2 1 3 02 18 Rambu-Rambu 1 3 02 18 01 Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 8 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 1 3 02 18 02 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 5 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 1 3 02 18 03 Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut 15 <25% 0 25%≤ sd <50% 3 50%≤ sd <75% 4 ≥75% 7 1 3 02 19 Peralatan Olahraga 1 3 02 19 01 Peralatan Olahraga 4 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 2 ≥75% 2 1 3 03 Gedung dan Bangunan 1 3 03 01 Bangunan Gedung 1 3 03 01 01 Bangunan Gedung Tempat Kerja Permanen 50 <25% 0 25%≤ sd <50% 5 50%≤ sd <75% 10 ≥75% 15 Semi Permanen 25 <25% 0 Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun) 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 3 ≥75% 7 Darurat 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 2 ≥75% 5 1 3 03 01 02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal Permanen 50 <25% 0 25%≤ sd <50% 5 50%≤ sd <75% 10 ≥75% 15 Semi Permanen 25 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 3 ≥75% 7 Darurat 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 2 ≥75% 5 1 3 03 02 Monumen 1 3 03 02 01 Candi/Tugu Peringatan/Prasasti 50 <25% 0 25%≤ sd <50% 5 50%≤ sd <75% 10 ≥75% 15 1 3 03 03 Menara 1 3 03 03 01 Bangunan Menara Perambuan 50 <25% 0 25%≤ sd <50% 5 50%≤ sd <75% 10 ≥75% 15 1 3 03 04 Tugu Titik Kontrol/Pasti 1 3 03 04 01 Tugu Titik Kontrol/Pasti 50 <25% 0 25%≤ sd <50% 5 50%≤ sd <75% 10 ≥75% 15 1 3 04 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 1 3 04 01 Jalan dan Jembatan 1 3 04 01 01 Jalan 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun) 50%≤ sd <75% 2 ≥75% 5 1 3 04 01 02 Jembatan 50 <25% 0 25%≤ sd <50% 5 50%≤ sd <75% 10 ≥75% 15 1 3 04 02 Bangunan Air 1 3 04 02 01 Bangunan Air Irigasi 50 <25% 0 25%≤ sd <50% 5 50%≤ sd <75% 10 ≥75% 15 1 3 04 02 02 Bangunan Pengairan Pasang Surut 50 <25% 0 25%≤ sd <50% 5 50%≤ sd <75% 10 ≥75% 15 1 3 04 02 03 Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder 25 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 3 ≥75% 5 1 3 04 02 04 Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 2 ≥75% 3 1 3 04 02 05 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 30 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 2 ≥75% 3 1 3 04 02 06 Bangunan Air Bersih/Baku 40 <25% 0 25%≤ sd <50% 5 50%≤ sd <75% 10 ≥75% 15 1 3 04 02 07 Bangunan Air Kotor 40 <25% 0 25%≤ sd <50% 5 50%≤ sd <75% 10 ≥75% 15 Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun) 1 3 04 03 Instalasi 1 3 04 03 01 Instalasi Air Bersih/Baku 30 <25% 0 25%≤ sd <50% 2 50%≤ sd <75% 7 ≥75% 10 1 3 04 03 02 Instalasi Air Kotor 30 <25% 0 25%≤ sd <50% 2 50%≤ sd <75% 7 ≥75% 10 1 3 04 03 03 Instalasi Pengolahan Sampah 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 3 ≥75% 5 1 3 04 03 04 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 3 ≥75% 5 1 3 04 03 05 Instalasi Pembangkit Listrik 40 <25% 0 25%≤ sd <50% 5 50%≤ sd <75% 10 ≥75% 15 1 3 04 03 06 Instalasi Gardu Listrik 40 <25% 0 25%≤ sd <50% 5 50%≤ sd <75% 10 ≥75% 15 1 3 04 03 07 Instalasi Pertahanan 30 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 3 ≥75% 5 1 3 04 03 08 Instalasi Gas 30 <25% 0 25%≤ sd <50% 5 50%≤ sd <75% 10 ≥75% 15 1 3 04 03 09 Instalasi Pengaman 20 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 3 1 3 04 03 10 Instalasi Lain 5 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun) 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 3 1 3 04 04 Jaringan 1 3 04 04 01 Jaringan Air Minum 30 <25% 0 25%≤ sd <50% 2 50%≤ sd <75% 7 ≥75% 10 1 3 04 04 02 Jaringan Listrik 40 <25% 0 25%≤ sd <50% 5 50%≤ sd <75% 10 ≥75% 15 1 3 04 04 03 Jaringan Telepon 30 <25% 0 25%≤ sd <50% 2 50%≤ sd <75% 5 ≥75% 10 1 3 04 04 04 Jaringan Gas 30 <25% 0 25%≤ sd <50% 2 50%≤ sd <75% 7 ≥75% 10 1 3 05 02 Alat Bercorak kebudayaan dan Kesenian 1 3 05 02 01 Alat Musik Modern/Band 5 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2
Dalam hal penghentian Aset Tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku Aset Tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tetap terkait diperlakukan sebagai surplus/defisit dari kegiatan non operasional pada LO. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan-LRA pada LRA. Disamping itu, transaksi ini juga disajikan sebagai arus kas masuk/keluar dari aktifitas investasi pada Laporan Arus Kas. Apabila pelepasan suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal daerah, maka akun aset tetap dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan disisi lain diakui adanya beban hibah, atau diakui adanya investasi jika menjadi penyertaan modal daerah. Penghentian dan Pelepasan (Penghapusbukuan aset) tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah
Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
1) nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar; 2) peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual; 3) tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun; dan 4) sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, dan rekonstruksi atas aset bersejarah harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Dalam kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip- prinsip yang sama seperti aset tetap yang lain.
Secara akuntansi yang membedakan klasifikasi aset tetap adalah umur ekonomis/masa manfaat. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, maka harus dipindahkan (direklasifikasi) ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Reklasifikasi Aset Tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.
1) Aset tetap peralatan dan mesin yang nilainya kurang dari/sama dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 2) aset tetap gedung dan bangunan yang kurang dari/sama dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan 3) aset tetap lainnya berupa buku yang dipinjamkan, hewan, biota perairan dan tanaman. Aset ekstrakomptabel dalam kondisi rusak berat/usang/mati; hilang dan telah selesai proses penggantian/TPTGR; aset yang fisiknya sulit ditemukan dan masa manfaat sudah habis dapat dihapusbukukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Peralatan dan mesin yang nilainya kurang dari/sama dengan Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per satuan. buku yang dipinjamkan, hewan dengan nilai perolehan kurang dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per satuan, biota perairan dan tanaman dilakukan penghapusbukuan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah (Kepala BPKAD) untuk barang pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang untuk barang pada Pengelola. 2) Hewan dengan nilai perolehan lebih dari/sama dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per satuan, Gedung dan bangunan dilakukan penghapusbukuan oleh Pengelola Barang Milik Daerah (Sekretaris Daerah). 3) Ketentuan pada huruf a dan b terlebih dahulu dilakukan penelaahan oleh tim yang dibentuk oleh Pengguna/Pengelola Barang dan dapat melibatkan instansi terkait. Hasil penelaahan dituangkan dalam berita acara dan rekomendasi penghapusbukuan kepada Pengguna/Pengelola Barang.
Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemusnahan aset ekstrakomptabel belum/tidak diatur, SKPD teknis menyusun prosedur pemusnahan dimaksud.
1.) KDP dalam bentuk biaya perencanaan (DED) yang telah berumur lebih dari 5 (lima) tahun dan dipastikan tidak akan dilanjutkan proses pembangunannya dilakukan eliminasi dan penghapusbukuan dari catatan KDP oleh pengguna barang dan dilaporkan kepada BPKAD. 2.) KDP dalam bentuk bangunan yang tidak dapat dilanjutkan pembangunannya dilakukan proses eliminasi dan penghapusbukuan dari catatan KDP oleh pengguna barang dan dilaporkan kepada BPKAD. 3.) dokumen yang dipersyaratkan untuk proses eliminasi KDP antara lain: kajian penghentian KDP dan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak eliminasi KPD oleh pengguna barang.
B. PROPERTI INVESTASI
Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.
Selain itu, entitas pemerintah, dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai contoh, suatu entitas dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa. Properti ini memenuhi definisi properti investasi.
1) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek; 2) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai; 3) bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi; 4) bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi; dan 5) properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.
1) properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali; 2) properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga; 3) properti yang digunakan sendiri (lihat bab aset tetap), termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual; 4) properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan; 5) properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar; 6) properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan kebijakan aset tetap; dan 7) properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
1) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai; dan 2) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
1) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan 2) biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
Misalnya, interior dinding bangunan mungkin merupakan penggantian dinding aslinya. Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian pengakuan dari properti investasi ini.
1) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan); 2) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau 3) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
Misalnya, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.
1) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial; atau 2) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
1) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; 2) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan 3) selisih antara 1 atau 2 adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.
1) variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau 2) probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.
1) harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut; 2) harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut; dan 3) proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausula yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
1) dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap; 2) dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan; 3) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi; dan 4) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
Jika penentuan jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat secara praktis dilakukan, entitas dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun.
1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount); 2) metode penyusutan yang digunakan; 3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; 4) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; 5) rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan: a) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset; b) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan; c) pelepasan; d) penyusutan; e) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan f) perubahan lain.
1) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi; 2) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi; 3) tanggal efektif penilaian kembali; 4) nilai tercatat sebelum revaluasi; 5) jumlah penyesuaian atas nilai wajar; dan 6) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
1) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi; 2) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut; dan 3) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd NANA SUDJANA LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 120 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain: A. TAGIHAN JANGKA PANJANG
1) Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara dapat terdiri dari: a) Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik daerah Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya. b) Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan Diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan pada saat terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan. Piutang ini sebagai contrapost atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara. c) Pengakuan Beban Apabila kekurangan kas tersebut terbukti bukan karena adanya kelalaian atau pelanggaran hukum, maka akan diakui sebagai beban non operasional. 2) Kerugian daerah pegawai negeri bukan bendahara antara lain dapat terjadi karena kehilangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas di bawah penguasaan dan/atau tanggung jawab pegawai bukan bendahara. Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh pegawai bukan Bendahara dapat mengakibatkan beberapa pengakuan akuntansi yaitu: a) Pengakuan atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya. b) Pengakuan atas Piutang TGR Diakui di neraca pada saat terbit SKTJM atau Surat keputusan pejabat berwenang. c) Pengakuan Beban Apabila kehilangan/ kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas, terbukti bukan kelalaian/ pelanggaran hukum maka akan diakui sebagai beban non operasional. 3) Kerugian daerah berdasarkan putusan pengadilan dapat menimbulkan beberapa pengakuan akuntansi di entitas terkait, yaitu: a) Entitas yang mengalami kerugian Negara/daerah • Pengakuan Beban Non Operasional Beban Non Operasional diakui pada saat sudah ada Putusan Pengadilan (incracht). • Pengakuan atas kekurangan aset Diakui dengan mengeluarkan atau mengurangkan dari neraca pada saat sudah ada Putusan Pengadilan (incracht). b) Entitas Yang Berhak Menerima • Pengakuan atas Piutang Ganti kerugian daerah Piutang Ganti Kerugian diakui di neraca pada saat sudah ada Putusan Pengadilan. • Pengakuan Pendapatan-LRA Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian daerah diakui pada saat diterima di Kas Negara/daerah. • Pengakuan Pendapatan-LO Pendapatan LO diakui pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.
1) Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian daerah karena bendahara adalah: a) Uang tunai kerugian daerah diukur sebesar kekurangan saldo kas dari saldo kas semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan oleh bendahara penanggung jawab uang tunai tersebut. b) kerugian daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di tangan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara sebagai kustodian surat berharga. c) kerugian daerah berbentuk barang milik Negara diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah fisik barang milik Negara di bawah pengawasan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggung- jawabkan bendahara. 2) Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian daerah karena pegawai bukan bendahara sebagai berikut: a) Kerugian daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di bawah kekuasaan Pegawai Bukan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan pegawai bukan bendahara sebagai penanggung jawab surat berharga. b) Kerugian daerah berbentuk barang seperti persediaan dan aset tetap diukur dengan nilai buku atau nilai yang ditetapkan oleh Tim yang dibentuk untuk menangani kerugian daerah atas barang di bawah pengawasan pegawai bukan bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan pegawai bukan bendahara sebagai penanggung jawab barang milik daerah tersebut. c) Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian daerah karena putusan pengadilan sebagai berikut: • Beban kerugian daerah dan kekurangan aset diukur berdasarkan nilai yang dihitung oleh Ahli. • Piutang Ganti kerugian daerah dan Pendapatan-LO diukur berdasarkan nilai putusan hakim. • Pendapatan-LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian daerah diukur sebesar jumlah yang diterima di Kas Negara.
B. ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA
1) BMD yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BKS diakui sebagai aset kemitraan pada saat telah terdapat BAST kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan. 2) Aset berupa bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra pada masa kerjasama dijelaskan secara memadai di CaLK. 3) Pada akhir masa kerjasama pemanfaatan BKS, aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra diakui sebagai BMD sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan dan pendapatan pada saat yang sama. 4) Dalam hal perjanjian kerjasama mensyaratkan sejumlah kecil pembayaran oleh pemerintah diakhir masa kerjasama sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan, maka selisih nilai buku aset yang berasal dari mitra dan sejumlah kecil pembayaran diakui sebagai pendapatan.
1) BMD yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BSK diakui sebagai aset kemitraan pada saat telah terdapat BAST kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan. 2) Aset berupa bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra diakui sebagai aset kemitraan dan pendapatan tangguhan (kewajiban/ liabilities) pada saat telah terdapat BAST operasi kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.
Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam kemitraan dicatat sebagai penyertaan kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
1) BMD yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BKS yang diakui sebagai aset kemitraan, diukur sebesar nilai bersih yang tercatat atau nilai wajar pada saat telah terdapat BAST atau dokumen yang dipersamakan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji. 2) Aset berupa bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra dijelaskan secara memadai di CaLK.
1) BMD yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BSK yang diakui sebagai aset kemitraan, diukur sebesar nilai tercatat aset atau nilai wajar aset pada saat BAST atau dokumen yang dipersamakan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji. 2) Aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra yang diakui sebagai aset kemitraan, diukur sebesar nilai wajar konstruksi bangunan dan/ atau sarana lain berikut fasilitasnya atau penambahan kapitalisasi aset pada BMD yang dipartisipasikan sesum dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan.
1) pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian; 2) hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian; 3) ketentuan tentang perubahan perjanjian apabila ada; 4) kententuan mengenai penyerahan aset kerjasama/kemitraan kepada pemerintah pada saat berakhirnya masa kerjasama; 5) ketentuan tentang kontribusi tetap yang harus dibayar/disetor mitra kerjasama ke Rekening Kas Daerah; dan 6) penghitungan atau penentuan hak bagi pendapatan/hasil kerjasama.
1) klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama; 2) penentuan biaya perolehan aset kemitraan; dan 3) penentuan depresiasi/penyusutan aset kemitraan.
C. ASET TAK BERWUJUD (ATB)
dan
Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset – work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tak Berwujud yang bersangkutan.s Menurut cara perolehannya, ATB dapat dibedakan menjadi:
Untuk ATB yang diperoleh dari pengembangan internal, kriteria pengakuannya dikelompokkan dalam dua tahap yaitu:
Pengeluaran dalam tahap penelitian diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Contoh dari kegiatan penelitian diantaranya: 1) Kegiatan/aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru; 2) Pencarian, evaluasi dan seleksi akhir untuk penerapan atas penemuan penelitian atau pengetahuan lainnya; 3) Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan; 4) Perumusan formula/ rumus, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan yang baru atau yang diperbaiki.
1) Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan; 2) Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut; 3) Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut; 4) Manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan; 5) Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatkan ATB tersebut; 6) Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran- pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan Contoh aktivitas-aktivitas pada tahap pengembangan adalah: 1) Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model; 2) Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial; 3) Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan. Jika pemerintah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, pemerintah harus memperlakukan seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.
Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software komputer dianggap sebagai beban pemeliharaan apabila sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi software dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi. ATB yang diperoleh melalui pembelian diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu ATB hingga siap untuk digunakan dan ATB tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas tersebut. Apabila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing- masing aset yang bersangkutan. Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian, terdiri dari :
1) biaya administrasi umum yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; 2) biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; dan 3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik. Pengukuran ATB yang diperoleh secara internal adalah :
Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan ATB, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
Amortisasi dibagi menjadi :
- Software diamortisasi selama 5 (lima) tahun.
Metode amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Metode garis lurus menetapkan tarif amortisasi untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah: 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 = 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡 • Nilai yang dapat diamortisasikan adalah seluruh nilai perolehan aset dan tidak memiliki nilai sisa (residu). • Masa manfaat ATB terbatas.
Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Pelepasan Aset Tak Berwujud di lingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar nilai tercatat neto. Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasikan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional pada Laporan Operasional. Penerimaan kas dari penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan kas dari penjualan ATB dimaksud sebesar nilai bukunya dikelompokkan sebagai kas dari aktifitas investasi pada Laporan Arus Kas. Penghentian ATB harus diungkapkan dalam CaLK.
D. ASET LAIN-LAIN
- kas/setara kas yang diblokir, disita atau kepemilikannya belum dapat teridentifikasi; - aset tetap yang sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal, tukar menukar); - aset hilang karena akibat bencana atau kelalaian; - aset yang masih dalam proses kepastian status hukum.
disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan tidak dilakukan penyusutan.
Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan. E. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan uang hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya, disajikan sebagai Aset yang Dibatasi Penggunaannya dengan akun lawan Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya. Kas yang dibatasi penggunaannya yang telah tercatat selama lebih dari 5 (lima) tahun maka merupakan hak milik pemerintah. F. DANA TRANSFER TREASURY DEPOSIT FACILITY (TDF)
Dana TDF diberikan remunerasi terhitung mulai tanggal penyimpanan dalam TDF pada Bank Indonesia. Persentase remunerasi atas dana TDF ditetapkan sebesar persentase remunerasi yang diterima Pemerintah dari Bank Indonesia.
Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF, Pemerintah Daerah mencatat Aset Lainnya (Neraca) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (Laporan Operasional). Dalam hal pokok DBH/DAU telah dilakukan penarikan oleh Pemerintah Daerah dari Rekening TDF dan telah disalurkan ke RKUD, Pemerintah Daerah mencatat sebagai Kas di Kas Daerah pada Aset Lainnya dan mengakui pendapatan dengan mencatat Estimas Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Transfer- Dana Transfer Umum DBH/DAU (LRA).
Dalam hal remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF telah disalurkan dari RKUN ke RKUD, Pemerintah Daerah mencatat sebagai Kas di Kas Daerah pada Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Neraca) dan mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Bunga Lain-Lain PAD yang Sah atau akun sejenis (LRA). Pj GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd NANA SUDJANA
Membuka PDF…
Peraturan Gubernur (Pergub)