menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perben- daharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7)
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 120 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 120) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Lampiran VI Kebijakan Akuntansi Kas Dan Setara Kas diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
2.Ketentuan Lampiran IX Kebijakan Akuntansi Persediaan diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
3.Ketentuan Lampiran X Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Daerah diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
4.Ketentuan Lampiran XII Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
5.Ketentuan Lampiran XIII Kebijakan Akuntansi Kewajiban diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 27 Desember 2018 GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd GANJAR PRANOWO Diundangkan di Semarang pada tanggal 27 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH, ttd SRI PURYONO KARTO SOEDARMO BERITA DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 89 LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNURJAWA TENGAH NOMOR 89 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 120 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS A. DEFINISI Kas dan Setara Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemeritah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal perolehannya yang dikelola oleh dan SKPD. B. JENIS-JENIS Dilihat dari bentuknya maka Kas dan Setara Kas dibagi dalam 3 klasifikasi besar yaitu: l.Kas. Alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan. Kas meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal penyusunan neraca dan uang kas yang masih berada di bendahara penerimaan sebagai bagian dari Surplus/Defisit-LO yang bersumber dari Pendapatan-LO. 2.Saldo Simpanan di Bank. adalah seluruh saldo rekening pemerintah daerah yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. 3.Setara Kas. adalah investasi jangka pendek pemerintah yang sangat likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Setara kas meliputi deposito bulanan atau 3 bulanan yang dapat diperpanjang kembali. Berdasarkan unit pengelolanya maka kas pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
1.Kas Pemerintah Daerah Yang Dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD):
a) Kas di Kas Daerah merupakan jumlah uang yang berada di rekening kas daerah pemerintah daerah yang ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah. b) Setara Kas merupakan deposito atau investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid.
2.Kas Pemerintah Daerah yang Dikelola SKPD.
Kas pemerintah daerah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh SKPD terdiri dari: a) Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan adalah saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dalam rangka pelaksanaan penerimaan di SKPD . berwenang sesuai peraturan perundang - undangan yang berada di brankas atau di rekening bendahara penerimaan. Termasuk kas di bendahara penerimaan adalah deposit/uang titipan pihak ketiga dalam transaksi financial technology. b) Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggung-jawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang berada di brankas atau di rekening bendahara pengeluaran. c) Kas di Sadan Layanan Umum Daerah (Kas di BLVD) Kas di BLVD adalah saldo kas pada SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLVD yang merupakan bagian dari kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Kas di BLVD dapat disimpan dalam bentuk tunai atau disimpan pada rekening di bank oleh bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran. 1) Kas di Bendahara BLVD Rekening mi digunakan untuk menampung kas yang dipergunakan dari kegiatan operasional sehari-hari BLVD baik untuk penerimaan kas maupun pengeluaran kas. 2) Kas di Bendahara Penerimaan BLVD Rekening Pengelolaan Kas adalah rekening lainnya pada BLVD untuk penempatan idle cash pada Bank Umum yang terkait dengan pengelolaan kas BLVD. Termasuk kas di bendahara penerimaan di BLVD uang muka titipan pasien dan pihak ketiga. 3) Setara Kas Rekening Dana Kelolaan dipergunakan untuk menampung kas yang masih merupakan hak pihak ketiga yang dimaksudkan untuk mendukung pemberian layanan oleh BLVD, namun layanan dimaksud belum diberikan. d) Kas di Bendahara SKPD yang karena peraturan perundang-undangan menjadi bagian dari Kas Daerah. C. PENGAKUAN Kas dan setara kas diakui pada saat:
1.Memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
2.Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah.
D. PENGUKURAN Kas dan Setara Kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah. Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilainya disajikan dalam neraca menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN Penyajian Kas dan Setara Kas di Neraca dan Laporan Arus Kas dijelaskan, diperinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Antara lain mengungkap penjelasan dan sifat serta penggunaan dari rekening yang dimiliki pemerintah daerah. GVBERNVR JAWA TENGAH, ttd GANJAR PRANOWO LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 89 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 120 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN A. DEFINISI Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. B. JENIS-JENIS Barang persediaan dapat terdiri dari :
1.Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah yang terdiri dari barang pakai habis seperti alat tulis kantor,suku cadang; barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
2.Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, seperti bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan ke masyarakat;
3.Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, seperti konstruksi dalam pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat, alat-alat pertanian setengah jadi/barang hasil proses produksi yang belum selesai yang akan diserahkan kepada masyarakat;
4.Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, contoh:
a) hewan, tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;dan b) tanah/bangunan/peralatan dan mesin/aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat. c) barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti minyak dan beras. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK C. PENGAKUAN Persediaan diakui pada saat :
a.potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya terse but didukung oleh bukti/ dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral.
b.diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).
Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan. Pada akhir periode pelaporan jumlah persediaan diketahui dengan melakukan inventarisasi fisik (stock opname). Stock opname dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna D. PENGUKURAN l .Persediaan diukur melalui :
a.biaya perolehan merupakan biaya yang dikeluarkan sampai dengan persediaan tersebut sampai di gudang. biaya perolehan persediaan meliputi:
1) harga pembelian; 2) biaya pengangkutan; 3) biaya penanganan; dan 4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan: 1) potongan harga; dan 2) rabat, dan lainnya yang serupa.
b.Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
c.Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya seperti proses pengembangbiakan hewan, biota perairan dan tanaman, donasi, rampasan dan lainnya. Khusus persediaan pengembangbiakan hewan, biota perairan dan tanaman, nilai wajar adalah nilai tarif retribusi atau nilai jual.
2.Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut. 3.Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan:
a.Harga pembelian terakhir (nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali) berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir tahun.
b.Dalam ha! persediaan dicatat secara periodik. Maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir dikalikan nilai perunit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
E.PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN Persediaan disajikan di Neraca pada bagian aset lancar. Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja melaksanakan stock opname (inventarisasi fisik) persediaan yang dilakukan secara periodik. Untuk selanjutnya berdasarkan hasil inventarisasi fisik tersebut dilakukan penyesuaian data nilai persediaan. Catatan atas Laporan Keuangan untuk persediaan mengungkapkan:
a.Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
b.Nilai Persediaan yang kadaluarsa dan rusak atau usang serta persediaan yang dimusnahkan pada periode pelaporan.
GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd GANJAR PRANOWO LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 89 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 120 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP DAERAH A. DEFINISI Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua betas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. B. JENIS-JENIS Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut :
1.Tanah Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
2.Peralatan dan Mesin Mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua betas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3.Gedung dan Bangunan Seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
Gedung adalah suatu bangunan yang mempunyai dimensi ruang sedangkan bangunan tidak memiliki dimensi ruang. Gedung dan Bangunan dibedakan menjadi:
a.Gedung dan Bangunan Permanen merupakan bangunan dengan konstruksi beton;
b.Gedung dan Bangunan Semi Permanen merupakan bangunan dengan fondasi, dinding dan tiang yang kuat tetapi mudah dihancurkan rnesin besar.
c.Gedung dan Bangunan Darurat merupakan bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
4.Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan, irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/ atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi instalasi dan jaringan tersebut, selain digunakan dalam kegiatan pemerintah, juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
jalan, irigasi instalasi dan jaringan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum diklasifikasikan sebagai aset yang menambah nilai aset tetap tern pat melekatnya jalan, irigasi atau jaringan dimaksud. Instalasi adalah rangkaian alat yang mempunyai nilai konstruksi besar digunakan untuk tujuan tertentu, sedangkan Jaringan adalah rangkaian alat yang mempunyai nilai konstruksi besar untuk mendistribusikan suatu proses. Jalan, irigasi dan jaringan umumnya berupa aset infrastruktur biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut :
a.Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
b.Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
c.Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
d.Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
Aset infrastruktur meliputi antara lain jalan, jembatan, terowongan, sistem drainase, sistem pengairan dan sistem pembuangan limbah, bendungan dan sistem penerangan. Aset infrastruktur tidak termasuk bangunan, kendaraan, tempat parkir atau aset lain yang terkait dengan gedung dan bangunan atau akses ke gedung dan bangunan.
5.Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan, dan tanaman. Khusus buku yang dipinjamkan ke siswa di sekolah, hewan, biota perairan dan tanaman disajikan secara ekstrakomtable. Selain itu, termasuk Aset Tetap lainnya adalah Aset Tetap Renovasi yaitu biaya renovasi atas Aset Tetap yang bukan milik entitas, sepanjang memenuhi syarat-syarat kapitalisasi aset.
6.Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan basil dari kontrak konstruksi yaitu perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam ha! rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
C.PENGAKUAN Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah. Kriteria untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap: l.berwujud; 2.mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3.biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4.tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan 5.diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Aset Tetap yang diperoleh melalui hi bah/ donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah Pengakuan atas Aset Tetap berdasarkan jenis transaksinya, terdiri dari :
1.perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan;
2.pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai Aset Tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian;
3.pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai Aset Tetap dikarenakan adanya penghapusan sebagian Aset Tetap; dan
4.pelepasan adalah suatu transaksi penghentian dari penggunaan aktif atau penghentian permanen suatu aset tetap.
Pengakuan spesifik atas aset tetap dijelaskan sebagai berikut : l.Kepemilikan atas aset tetap ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dalam ha! ini misalnya ditandai dengan sertifikat tanah, berita acara serah terima pekerjaan dan bukti kepemilikan lain yang sah dan sesuai perundang-undangan. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti kepemilikan, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah berpindah dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, misalnya telah terjadi pembayaran dan/ atau penguasaan atas aset tetap sudah beralih dari pemilik sebelumnya kepada entitas. 2.Pengadaan aset tetap pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap, melainkan disajikan sebagai persediaan. Penyerahan atas aset tetap tersebut didasarkan pada bukti kepemilikan dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK 3.Tanah yang tercatat di neraca pemerintah daerah, namun masih dalam sengketa berupa belum adanya bukti kepemilikan sah dan kepemilikan ganda yang dikuasai dan/ atau digunakan oleh pihak lain atau entitas pemerintah lain maka tanah tersebut diungkapkan secara memadai dalam CaLK D. PENGUKURAN Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban an tar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi). Suatu aset dapat juga diperoleh dari bonus pembelian, contohnya beli tiga gratis satu. Atas aset hasil dari bonus tersebut biaya perolehan aset adalah nilai wajar aset terse but pada tanggal perolehannya. Terkait dengan pengukuran Aset Tetap, perlu diperhatikan Biaya perolehan aset yang terdiri dari :
1.Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat; dan
2.Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/ diatribusikan dengan aset dan membawa aset terse but ke kondisi yang membuat aset terse but dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan Aset Tetap atau aset lainnya. Hal ini meliputi biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (software), dan harus ditambahkan pada nilai perolehan. Meskipun demikian, tentu saja harus diperhatikan nilai kewajaran dan kepatutan dari biaya-biaya lain di luar harga beli Aset Tetap tersebut. biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/ diatribusikan dengan aset antara lain:
1.biaya persiapan tempat;
2.biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
3.biaya pemasangan (installation cost);
4.biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
5.biaya konstruksi; dan
6.biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (testing cost). Contoh: biaya pengujian aset pada proses pembuatan/karoseri mobil.
Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, biaya perolehan yang diakui adalah setara dengan harga kas yang tertera (harga perolehan kas). Perbedaan/ selisih antara harga kas dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Biaya administrasi dan biaya overhead lainnya bukan merupakan komponen dari biaya perolehan suatu aset kecuali biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya (siap pakai). Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan biaya lain sejenisnya bukan merupakan komponen dari biaya suatu aset kecuali biaya tersebut diperlukan untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Biaya perolehan dari masing-rnasing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:
1.biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;
2.biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan
3.semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.
Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut :
1.Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin adalah yang lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2.Pengeluaran untuk per satuan gedung dan bangunan adalah yang lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
3.Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian / ke budayaan.
Aset tetap dibawah nilai satuan rrurumum kapitalisasi dikategorikan sebagai aset ekstrakomtable dan berlaku sejak ditetapkan. Aset ekstrakomtable tidak disajikan pada neraca, namun tetap diungkapkan dalam CaLK.
1.PENGELUARAN SETELAH TANGGAL PEROLEHAN Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang ber sarrgk'u tari (carrying amount).
Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran (expenses) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap hanya dapat dikapitalisasi menambah nilai aset dengan persyaratan sebagai berikut : a) pengeluaran terse but memperpanjang masa manfaat/ kapasitas/kualitas/volume aset yang telah dimiliki; dan b) pengeluaran terse but memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi Aset Tetap. Terkait dengan kriteria pertama di atas, perlu diketahui tentang pengertian berikut : a) pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke- 7 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. b) peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW; c) peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal; dan d) pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m2 menjadi 500 m2. Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan economic benefit atau potensi service atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan/ terjadinya.
2.KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan.
Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan pembangunan/pengerjaan/ konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Suatu aset dinyatakan selesai dan siap digunakan setelah adanya Serita Acara Penyelesaian Pekerjaan dari pihak penyedia barang/jasa kepada satuan kerja. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola : a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi; b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan c) biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi melalui : a) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; b) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan c) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertaggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
3.PERTUKARAN ASET TETAP Suatu aset dapat diperoleh melalui pertukaran suatu aset atau sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama. Biaya perolehan aset tersebut diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang di transfer/ diserahkan.
Dalam ha! aset yang diperoleh memiliki nilai wajar yang sama dengan aset yang dilepas namun demikian terdapat indikasi dari nilai wajar aset yang diterima bahwa aset tersebut masih harus dilakukan perbaikan untuk membawa aset dalam kondisi bekerja seperti yang diharapkan, maka biaya perolehan yang diakui adalah sebesar nilai aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas yang harus dikeluarkan untuk perbaikan aset tersebut. Suatu Aset Tetap dapat juga diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang sama. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini.Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (canying amount) atas aset yang dilepas.
4.PEROLEHAN SECARA GABUNGAN Biaya perolehan dari masing-masing aset yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangku tan.
5.PENYUSUTAN Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam LO. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Sedangkan aset tetap renovasi merupakan renovasi atas Aset Tetap bukan milik suatu satuan kerja atau satuan kerja pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan kapitalisasi Aset Tetap dilakukan penyusutan sesuai dengan kelompok penyusutan jenis aset tetap. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle (tidak terpakai), disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. Perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas Aset Tetap tersebut perlu untuk disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir masa manfaatnya. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan penyusutan adalah : Penyusutan per periode = Nilai yang dapat disusutkan Masa manfaat • Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu). • Masa manfaat aset untuk melakukan perhitungan penyusutan adalah sebagaimana tercantum pada tabel masa manfaat aset tetap. Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun menggunakan pendekatan tahunan yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Penambahan nilai aset yang disebabkan adanya kapitalisasi atas pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap dapat menambah umur aset sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam tabel masa manfaat aset tetap sebagai berikut : Masa Prosentase Penambahan Kode Akun Uraian Akun Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun) 1 3 02 Peralatan dan Mesin 1 3 02 01 Alat Besar 1 3 02 01 01 Alat Besar Darat 10 <25% 0 25%s sd <50% 1 50%s sd <75% 3 :e75% 5 1 3 02 01 02 Alat Besar Apung 8 <25% 0 25%s sd <50% I 50%,; sd <75% 2 :e75% 4 I 3 02 01 03 Alat Bantu 8 <25% 0 25%,; sd <50% 1 50%,; sd <75% 2 :e75% 4 1 3 02 02 Alat Angkutan I 3 02 02 01 Alat Angkutan Darat 8 <25% 0 Bermotor 25%,; sd <50% 1 50%s sd <75% 2 :e75% 4 1 3 02 02 02 Alat Angkutan Tak 4 <25% 0 Bermotor 25%s sd <50% I 50%s sd <75% 1 :e75% 2 I 3 02 02 03 Alat Angkut Apung 8 <25% 0 Bermotor 25%s sd <50% 1 50%s sd <75% 2 :e75% 4 1 3 02 02 04 Alat Angkut Apung Tak 4 <25% 0 Bermotor 25%,; sd <50% 1 50%,; sd <75% 1 :e75% 2 1 3 02 02 05 Alat Angku t Bermotor 20 <25% 0 Udara 25%s sd <50% 3 50%s sd <75% 6 :e75% 9 1 3 02 03 Alat Bengkel dan Ukur 1 3 02 03 01 Alat Bengkel Bermesin 10 <25o/o 0 25%,; sd <50% 1 50%,; sd <75% 2 :e75% 5 1 3 02 03 02 Alat Bengkel Tak 5 <25o/o 0 Bermesin 25%,s; sd <50% 1 50%,; sd <75% 1 2'75% 2 1 3 02 03 03 Alat Ukur 5 <25% 0 25%,s; sd <50% 1 50%s sd <75% 1 2'75% 2 1 3 02 04 Alat Bengkel dan Ukur 1 3 02 04 01 Alat Pengolahan 4 <25% 0 25%,; sd <50% 1 50%,; sd <75% 1 2'75% 2 1 3 02 05 Alat Kantor dan Rumah Tanuua 1 3 02 05 01 Alat Kantor 5 <25% 0 25%,; sd <50% 1 50%s sd <75% 1 275% 2 1 3 02 05 02 Alat Rumah Tangga 5 <25% 0 25%,; sd <50% 1 50%,; sd <75% 1 ;,75% 2 1 3 02 05 03 Meja Dan Kursi 5 <25% 0 Keria/Raoat Pejabat 25%,; sd <50% 1 50%,s; sd <75% 1 275% 2 1 3 02 06 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 1 3 02 06 01 Alat Studio 5 <25% 0 25%,; sd <50% 1 50%s sd <75% 1 2'75% 2 1 3 02 06 02 Alat Komunikasi 5 <25% 0 25%,; sd <50% 1 50%s sd <75% 1 275% 2 1 3 02 06 03 Peralatan Pemancar 10 <25% 0 25%S sd <50% 1 50%s sd <75% 2 2'75% 5 1 3 02 06 04 Peralatan Komunikasi 10 <25% 0 Navigasi 25%,; sd <50% 1 50%,; sd <75% 2 2:75% 5 1 3 02 07 Alat Kedokteran dan Kesehatan 1 3 02 07 01 Alat Kedokteran 5 <25% 0 25%,; sd <50% 1 50%,; sd <75% 1 2:75% 2 1 3 02 07 02 Alat Kesehatan Umum 5 <25% 0 25%,; sd <50% 1 50%,; sd <75% 1 2:75% 2 1 3 02 08 Alat Kedokteran dan Kesehatan 1 3 02 08 01 Unit Alat Laboratorium 8 <25% 0 25%,; sd <50% 1 50%,; sd <75% 2 2:75% 4 1 3 02 08 02 Unit Alat Laboratorium 15 <25% 0 Kimia Nuklir 25%,; sd <50% 3 50%,; sd <75% 5 2:75% 8 1 3 02 08 03 Alat Praktek Sekolah 5 <25% 0 25%,; sd <50% 1 50%,; sd <75% 1 2:75% 2 1 3 02 08 04 Alat Laboratorium Fisika 15 <25% 0 Nuklir I Elektronika 25%,; sd <50% 3 50%,; sd <75% 5 2:75% 8 I 3 02 08 05 Alat Proteksi Radiasi / 10 <25% 0 Proteksi Linzkunean 25%,; sd <50% 2 50%,; sd <75% 4 2:75% 5 Radiation Aplication and 1 3 02 08 06 Non Destructive Testing 10 <25% 0 Laboratorv 25%,; sd <50% 2 50%,; sd <75% 4 .?:75°/o 5 1 3 02 08 07 Alat Laboratorium 8 <25% 0 Lingkungan Hidup 25%,; sd <50% 1 50%,; sd <75% 2 ;,,75% 3 1 3 02 08 08 Peralatan Laboratorium 15 <25% 0 Hidrodinamika 25%s sd <50% 3 50%,; sd <75% 5 ;,,75% 7 Alat Laboratorium 1 3 02 08 09 Standarisasi Kalibrasi & 10 <25% 0 Instrumentasi 25%,; sd <50% 2 50%,; sd <75% 4 ;,,75% 5 1 3 02 09 Alat Persenjataan 1 3 02 09 01 Senjata Api 10 <25% 0 25%,; sd <50% 1 50%,; sd <75% 2 ;,,75% 4 1 3 02 09 02 Persenjataan Non Senjata 4 <25% 0 Aoi 25%s sd <50% 0 50%,; sd <75% 1 ;,,75% 1 1 3 02 09 03 Senjata Sinar 5 <25% 0 25%,; sd <50% 0 50%,; sd <75% 0 ;e:75% 2 1 3 02 09 04 Alat Khusus Kepolisian 4 <25% 0 25%s sd <50% 0 50%,; sd <75% 1 ;,,75% 1 1 3 02 10 Komputer 1 3 02 10 01 Komputer Unit 4 <25% 0 25%,; sd <50% 1 50%,; sd <75% 1 ;,,75% 1 1 3 02 10 02 Peralatan Komputer 4 <25% 0 25%s sd <50% 1 50%,; sd <75% 1 ;,,75% 1 1 3 02 11 Alat Eksplorasi 1 3 02 11 01 Alat Eksplorasi Topografi 5 <25% 0 25%,; sd <50% 1 50%s sd <75% 1 ;,75% 2 1 3 02 11 02 Alat Eksplorasi Geofisika 10 <25% 0 25%,; sd <50% 2 50%s sd <75% 3 ;,75% 3 1 3 02 12 Alat Pengeboran 1 3 02 12 01 Alat Pengeboran Mesin 10 <25% 0 25%,; sd <50% 2 50%s sd <75% 4 ;,75% 5 1 3 02 12 02 Alat Pengeboran Non 10 <25% 0 Me sin 25%S sd <50% 1 50%s sd <75% 1 ;,75% 2 1 3 02 13 Alat Produksi, Pengolahn dan Pemurnian 1 3 02 13 01 Sumur 10 <25% 0 25%,; sd <50% 1 50%,; sd <75% 1 ;,75% 2 1 3 02 13 02 Produksi 10 <25% 0 25%,; sd <50% 1 50%,; sd <75% 1 ;,75% 2 1 3 02 13 03 Pengolahan dan 15 <25% 0 Pemurnian 25%s sd <50% 3 50%s sd <75% 5 ;,75% 6 1 3 02 14 Alat Bantu Eksplorasi 1 3 02 14 01 Alat Bantu Eksplorasi 10 <25% 0 25%,; sd <50% 2 50%s sd <75% 4 ;,75% 5 1 3 02 14 02 Alat Bantu Produksi 10 <25% 0 25%s sd <50% 2 50%s sd <75% 4 ;,75% 5 1 3 02 15 Alat Keselamatan Kerja l 3 02 15 01 Alat Deteksi 5 <25% 0 25%s sd <50% 2 50%s sd <75% 2 ;,75% 3 1 3 02 15 02 Alat Pelindung 5 <25% 0 25%s sd <50% 0 50%s sd <75% 1 ;,75% 2 1 3 02 15 03 Alat SAR 2 <25% 0 25%s sd <50% 1 50%s sd <75% 1 ;,75% 1 1 3 02 15 04 Alat kerja Penerbangan 10 <25% 0 25%s sd <50% 1 50%s sd <75% 2 ;,75% 4 1 3 02 16 Alat Peraga 1 3 02 15 01 Alat Peraga Pelatihan dan 10 <25% 0 Percontohan 25%s sd <50% 2 50%s sd <75% 3 ;a:75% 3 1 3 02 17 Peralatan Proses/Produksi 1 3 02 17 01 Unit Peralatan 8 <25% 0 Proses I Produksi 25%s sd <50% 1 50%s sd <75% 2 ;,75% 2 1 3 02 18 Rambu-Rambu 1 3 02 18 01 Rambu-Rambu Lalu 8 <25% 0 Lintas Darat 25%s sd <50% 1 50%s sd <75% 1 ;,75% 2 1 3 02 18 02 Rambu-Rambu Lalu 5 <25% 0 Lin tas U dara 25%s sd <50% 1 50%s sd <75% 1 ;a:75% 2 1 3 02 18 03 Rambu-Rambu Lalu 15 <25% 0 Lintas Laut 25%s sd <50% 3 50%s sd <75% 4 �75o/o 7 1 3 02 19 Peralatan Olahraga 1 3 02 19 01 Peralatan Olahraga 4 <25% 0 25%,; sd <50% 1 50%,; sd <75% 2 .e75% 2 1 3 03 Gedung dan Bangunan 1 3 03 01 Bangunan Gedung 1 3 03 01 01 Bangunan Gedung Ternpat Keria Perman en 50 <25% 0 25%,; sd <50% 5 50%,; sd <75% 10 .e75% 15 Semi Permanen 25 <25% 0 25%,; sd <50% 1 50%,; sd <75% 3 .e75% 7 Darurat 10 <25% 0 25%S sd <50% 1 50%,; sd <75% 2 ;,75% 5 1 3 03 01 02 Bangunan Gedung Ternpat Tinszal Perman en 50 <25% 0 25%,; sd <50% 5 50%,; sd <75% 10 ;,75% 15 Semi Permanen 25 <25% 0 25%,; sd <50% 1 50%,; sd <75% 3 ;,75% 7 Darurat 10 <25% 0 25%,; sd <50% 1 50%,; sd <75% 2 ;,75% 5 1 3 03 02 Monumen 1 3 03 02 01 Candi/Tugu 50 <25% 0 Perinzatan I Prasasti 25%,; sd <50% 5 50%,; sd <75% 10 .e75% 15 1 3 03 03 Menara 1 3 03 03 01 Bangunan Menara 40 <25°/o 0 Perambuan 25%,; sd <50% 5 50%,; sd <75% 10 2:75% 15 1 3 03 04 Tugu Titik Kontrol/Pasti 1 3 03 04 01 Tugu Titik Kontrol/Pasti 50 <25% 0 25%s sd <50% 5 50%S sd <75% 10 2:75% 15 1 3 04 Jalan, Irigasi, dan Jarine:an 1 3 04 01 Jalan dan Jembatan 1 3 04 01 01 Jalan 10 <25% 0 25%s sd <50% 1 50%s sd <75% 2 2:75% 5 1 3 04 01 02 Jembatan 50 <25% 0 25%,; sd <50% 5 50%S sd <75% 10 2:75% 15 1 3 04 02 Bangunan Air 1 3 04 02 01 Bangunan Air Irigasi 50 <25% 0 25%s sd <50% 5 50%s sd <75% 10 2:75% 15 1 3 04 02 02 Bangunan Pengairan 50 <25% 0 Pasana Surut 25%s sd <50% 5 50%s sd <75% 10 2:75% 15 1 3 04 02 03 Bangunan Pengembangan 25 <25% 0 Rawa dan Polder 25%s sd <50% 1 50%S sd <75% 3 2:75% 5 Bangunan Pengaman 1 3 04 02 04 Sungai/Pantai dan 10 <25% 0 Penanggulangan Bencana Alam 25%S sd <50% 1 50%,; sd <75% 2 2:75% 3 1 3 04 02 05 Bangunan Pengembangan 30 <25% 0 Sumber Air dan Air Tanah 25%,; sd <50% 1 50°/o:S sd <75°/o 2 2:75% 3 1 3 04 02 06 Bangunan Air 40 <25% 0 Bersih/Baku 25%,; sd <50% 5 50%,; sd <75% 10 ;,75% 15 1 3 04 02 07 Bangunan Air Kotor 40 <25% 0 25%,; sd <50% 5 50%,; sd <75% 10 ;,75% 15 1 3 04 03 Instalasi 1 3 04 03 01 Instalasi Air Bersih/ Baku 30 <25% 0 25%,; sd <50% 2 50%ss sd <75% 7 ;,75% 10 1 3 04 03 02 Instalasi Air Kotor 30 <25% 0 25%,; sd <50% 2 50%,; sd <75% 7 ;e75% 10 1 3 04 03 03 Instalasi Pengolahan 10 <25% 0 Sarnpah 25%,; sd <50% 1 50%,; sd <75% 3 ;e75% 5 1 3 04 03 04 Instalasi Pengolahan 10 <25% 0 Bahan Banzunan 25%,; sd <50% 1 50%,; sd <75% 3 ;e75% 5 1 3 04 03 05 Instalasi Pembangkit 40 <25% 0 Listrik 25%,; sd <50% 5 50%,; sd <75% 10 ;,75% 15 1 3 04 03 06 Instalasi Gardu Listrik 40 <25% 0 25%,; sd <50% 5 50%,; sd <75% 10 ;,75% 15 1 3 04 03 07 Instalasi Pertahanan 30 <25% 0 25%,; sd <50% 1 50%,; sd <75% 3 ;,75% 5 1 3 04 03 08 lnstalasi Gas 30 <25°/o 0 25%,; sd <50% 5 50%,; sd <75% 10 ;,75% 15 1 3 04 03 09 Instalasi Pengaman 20 <25% 0 25%s sd <50% 1 50%,; sd <75% 1 ;,,75% 3 1 3 04 03 10 Instalasi Lainnya 5 <25% 0 25%s sd <50% 1 50%,; sd <75% 1 ;,75% 3 1 3 04 04 Jaringan 1 3 04 04 01 Jaringan Air Minum 30 <25% 0 25%s sd <50% 2 50%s sd <75% 7 ;,,75% 10 1 3 04 04 02 Jaringan Listrik dan 40 <25% 0 Korn outer 25%s sd <50% 5 50%,; sd <75% 10 ;,75% 15 1 3 04 04 03 Jaringan Telepon 30 <25% 0 25%s sd <50% 2 50%s sd <75% 5 ;,,75% 10 1 3 04 04 04 Jaringan Gas 30 <25% 0 25%s sd <50% 2 50%s sd <75% 7 ;,75% 10
6.PENGHENTIAN DAN PELEPASAN Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
Dalam hal penghentian Aset Tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku Aset Tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tetap terkait diperlakukan sebagai surplus/ defisit dari kegiatan non operasional pada LO. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan-LRA pada LRA. Disamping itu, transaksi ini juga disajikan sebagai arus kas masuk/keluar dari aktifitas investasi pada Laporan Arus Kas.
7.PENILAIAN KEMBALI Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran.
Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
8.PENYUSUNAN NERACA AWAL Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau nilai wajar bila biaya perolehan tidak ada.
9.REKLASIFIKASI ASET TETAP Reklasifikasi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi yang dilakukan agar akun/pos yang tersaji dalam Japoran keuangan menjadi sesuai dengan bentuk fisik aset tersebut (klasifikasinya).
Secara akuntansi yang membedakan klasifikasi aset tetap adalah umur ekonomis/masa manfaat. Reklasifikasi Aset Tetap ke aset Jainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan. E. ASET BERSEJARAH Penyajian aset bersejarah (heritage assets) tidak harus di neraca tetapi diungkapkan dalam CaLK. Beberapa Aset Tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, clan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-ternpat purbakala (archaeological sites) seperti candi, clan karya seni (works of art). Beberapa karakteristik sebagai ciri khas suatu aset bersejarah :
a.nilai kultural, lingkungan, pendidikan, clan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
b.peraturan clan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
c.tidak mudah untuk diganti clan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun; clan
d.sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.
Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, dan rekonstruksi atas aset bersejarah harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Dalam kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap yang lain. F. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN Penyajian Aset Tetap berdasarkan kepada biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd GANJAR PRANOWO LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 89 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 120 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain : A. ASET TAK BERWUJUD
1.DEFINISI Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum yang memiliki kriteria sebagai berikut:
1.aset non-moneter yang dapat diidentifikasi;
2.dikendalikan oleh entitas pemerintah; dan
3.mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.
2.JENIS-JENIS
a.Goodwill Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/ saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/ penjualan kepentingan/ saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
b.Hak Paten, Hak Cipta Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
c.Royalti Nilai manfaat ekonomi yang akan/ dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
d.Software Software computer yang masuk dalam kategori Aset Tak Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.
e.Lisensi dan Franchise Adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
f.Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/ atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
g.Aset Tak Berwujud Lainnya Aset Tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
h.Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan.
Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yangjangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam ha! terjadi seperti mi, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset - work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tak Berwujud yang bersangkutan.
3.PENGAKUAN Untuk dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi:
a.definisi dari Aset Tak Berwujud; dan
b.kriteria pengakuan.
Sesuatu dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud jika memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud terse but akan mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan 2) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
4.PENGUKURAN Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas terse but.
Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian, terdiri dari:
a.Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;dan
b.Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah: 1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; 2) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; dan 3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik. Pengukuran Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah :
a.aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;
b.pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud di kemudian hari; dan
c.aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
Aset yang memenuhi definisi clan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
5.PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN Pengeluaran setelah perolehan aset tak berwujud mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam Aset tak berwujud dimaksud clan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi clan kriteria pengakuan Aset tak berwujud. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu Aset tak berwujud tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap Aset tak berwujud tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai Aset tak berwujud dimaksud.
Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software komputer dianggap sebagai beban pemeliharaan apabila sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi software dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.
6.AMORTISASI Amortisasi adalah alokasi harga perolehan aset tak berwujud secara sistematis clan rasional selama masa manfaatanya. Amortisasi aset tak berwujud sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap masa manfaat aset tak berwujud dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi.
Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak. Amortisasi dibagi menjadi :
a.Amortisasi atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas Paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek;
Software diamortisasi selama 5 (lima) tahun.
b.Amortisasi untuk aset tak berwujud dengan manfaat tak terbatas (seperti goodwill, merek dagang) tidak dilakukan amortisasi.
Metocle amortisasi yang cligunakan aclalah metocle metocle gans lurus (straight line method). Metocle garis lurus menetapkan tarif amortisasi untuk masing-masing periocle clengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut aclalah: amortisasi per periode = Nilai yang dapat diamortisasikan Masa manfaat • Nilai yang clapat cliamortisasikan aclalah seluruh nilai perolehan aset clan ticlak memiliki nilai sisa (resiclu). • Masa manfaat aset tak berwujucl terbatas.
7.PENGHENTIAN DAN PELEPASAN Aset Tak Berwujucl cliperoleh clengan maksucl untuk cligunakan clalam menclukung kegiatan operasional pemerintah. Namun clemikian, pacla saatnya suatu Aset Tak Berwujucl harus clihentikan dari penggunaannya.
Beberapa keaclaan clan alasan penghentian Aset Tak Berwujucl antara lain aclalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat Aset Tak Berwujucl sehingga perlu cliganti clengan yang baru. Secara umum, penghentian Aset Tak Berwujucl clilakukan pada saat clilepaskan atau Aset Tak Berwujucl tersebut ticlak lagi memiliki manfaat ekonomi masa clepan yang cliharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Pelepasan Aset Tak Berwujucl clilingkungan pemerintah lazim clisebut sebagai pernindah-tanganan, Apabila suatu Aset Tak Berwujucl ticlak dapat cligunakan karena ketinggalan jaman, ticlak sesuai clengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka Aset Tak Berwujucl tersebut hakekatnya ticlak lagi memiliki manfaat ekonomi masa clepan, sehingga penggunaannya harus clihentikan. Apabila suatu Aset Tak Berwujucl clihentikan dari penggunaannya, baik karena clipinclahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/ticlak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun Aset Tak Berwujucl yang bersangkutan harus clikeluarkan dari neraca. Dalam ha! penghentian Aset Tak Berwujucl merupakan akibat clari peminclahtanganan clengan cara clijual atau clipertukarkan sehingga pacla saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku Aset Tak Berwujud yang bersangkutan habis diamortisasikan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tak Berwujud terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional pacla Laporan Operasional. Penerimaan kas dari penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran.
8.PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN Aset tak berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya". Hal-ha! yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut:
a.masa manfaat dan metode amortisasi;
b.nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud; dan
c.penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.
B. TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN
1.DEFINISI Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan yang dilakukan secara angsuran.
2.PENGAKUAN Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat kontrak penjualan pemerintah daerah secara angsuran kepada pemerintah telah ditandatangani.
3.PENGUKURAN Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan asset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah.
4.PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN Tagihan penjualan angsuran disajikan dalam neraca disertai penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan.
C. TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH
1.DEFINISI Tuntutan ganti rugi daerah merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
2.PENGAKUAN
a.Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara dapat terdiri dari :
l)Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik daerah. Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara terse but dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya. 2)Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan Diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan pada saat terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan. 3)Pengakuan Beban Apabila kekurangan kas tersebut terbukti bukan kesalahan bendahara, maka akan diakui sebagai beban non operasional.
b.Kerugian daerah pegawai negeri bukan bendahara antara lain dapat terjadi karena kehilangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas di bawah penguasaan dan/ atau tanggung jawab pegawai bukan bendahara. Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh pegawai bukan Bendahara dapat mengakibatkan beberapa pengakuan akuntansi yaitu:
l)Pengakuan atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya. 2)Pengakuan atas Piutang TGR Diakui di neraca pada saat terbit SKTJM atau Surat keputusan pejabat berwenang. 3)Pengakuan Beban Apabila kehilangan kendaraan tersebut terbukti bukan kesalahan pegawai bukan Bendahara maka akan diakui sebagai beban non operasional.
c.kerugian daerah berdasarkan putusan pengadilan dapat menimbulkan beberapa pengakuan akuntansi di entitas terkait, yaitu:
l)Entitas yang mengalami kerugian Negara/daerah a) Pengakuan Beban Non Operasional Beban Non Operasional diakui pada saat sudah ada Putusan Pengadilan. b) Pengakuan atas kekurangan aset Diakui dengan mengeluarkan atau mengurangkan dari neraca pada saat sudah ada Putusan Pengadilan. 2)Entitas Yang Berhak Menerima a) Pengakuan atas Piutang Ganti kerugian daerah Piutang Ganti Kerugian diakui di neraca pada saat sudah ada Putusan Pengadilan. b) Pengakuan Pendapatan-LRA Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan piutang kerugian daerah diakui pada saat diterima di Negara/ daerah. c) Pengakuan Pendapatan-LO Pendapatan LO diakui pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.
3.PENGUKURAN
a.Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian daerah karena bendahara adalah:
l)Uang tunai kerugian daerah diukur sebesar kekurangan saldo kas dari saldo kas semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan oleh bendahara penanggungjawab uang tunai tersebut. 2)kerugian daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di tangan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara sebagai kustodian surat berharga. 3)kerugian daerah berbentuk barang milik Negara diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah fisik barang milik Negara di bawah pengawasan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara. ganti Kas
b.Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian daerah karena pegawai bukan bendahara sebagai berikut:
l)Kerugian daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di bawah kekuasaan Pegawai Bukan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan pegawai bukan bendahara sebagai penanggungjawab surat berharga. 2)Kerugian daerah berbentuk barang seperti persediaan dan aset tetap diukur dengan nilai buku atau nilai yang ditetapkan oleh Tim yang dibentuk untuk menangani kerugian daerah atas barang di bawah pengawasan pegawai bukan bendahara di banding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan pegawai bukan bendahara sebagai penanggung jawab barang milik daerah terse but. 3) Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian daerah karena putusan pengadilan sebagai berikut: a) Beban kerugian daerah dan kekurangan aset diukur berdasarkan nilai yang dihitung oleh Ahli. b) Piutang Ganti kerugian daerah dan Pendapatan-LO diukur berdasarkan nilai putusan hakim. c) Pendapatan-LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian daerah diukur sebesar jumlah yang diterima di Kas Negara.
4.PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN Tagihan Tuntutan Ganti Rugi disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya" dan informasi yang perlukan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:
a.Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di daerah atau telah diserahkan penagihannya ke PUPN;
b.Tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian;
c.Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan, maka hal ini wajib diungkapkan.
D. ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA
1.DEFINISI Aset Kerjasama/Kemitraan merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/ atau hak usaha yang dimiliki.
Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perJanJ1an kerjasama/ kemitraan.
2.JENIS-JENIS
a.Bangun, Guna, Serah - BGS (Build, Operate, Transfer - BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BKS.
b.Bangun, Serah, Guna - BSG (Build, Transfer, Operate - BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
c.Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penenmaan Daerah bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
3.PENGAKUAN
a.Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
b.Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSK, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan Slap digunakan untuk digunakan / dioperasikan.
c.Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.
cl. setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum cliserahkan kepacla Pengelola Barang clan/atau Pengguna Barang.
e.penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepacla Pengelola Barang clilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian clituangkan dalam berita acara serah terima barang.
f.setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan clan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan clitetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
g.klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari "Aset Lainnya" menjacli "Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian clan telah clitetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
4.PENGUKURAN
a.aset yang cliserahkan oleh Pemerintah untuk cliusahakan clalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus clicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berclaya uji.
b.dana yang clitanamkan Pemerintah clalam kerjasama/ kemitraan clicatat sebagai penyertaan kerjasama/ kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang cliterima ini sebagai kewajiban.
c.aset hasil kerjasama yang telah cliserahkan kepacla pemerintah setelah berakhirnya perjanjian clan telah clitetapkan status penggunaannya, clicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut cliserahkan, clipilih yang paling objektif atau paling berclaya uji.
5.PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
a.aset kerjasama/kemitraan clisajikan clalam neraca sebagai aset lainnya.
b.clalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah clan atau geclung/bangunan), sesuai perjanjian, cligunakan untuk kegiatan operasional SKPD, harus cliungkapkan clalam CaLK.
c.aset kerjasama/kemitraan selain tanah harus clilakukan penyusutan selama masa kerja sama.
d.masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka KSP melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan.
e.masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BSK adalah selama masa kerjasama.
f.sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama/Kemitraan, pengungkapan berikut harus dibuat :
1) pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian; 2) hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian; 3) ketentuan tentang perubahan perjanjian apabila ada; 4) kententuan mengenai penyerahan asetkerjasama/kemitraan kepada pemerintah pada saat berakhirnya masa kerjasama; 5) ketentuan ten tang kontribusi tetap yang harus dibayar / disetor mitra kerjasama ke Rekening Kas Daerah; dan 6) penghitungan atau penentuan hak bagi pendapatan/hasil kerjasama.
g.Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset, pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset kerjasama/kemitraan:
1) klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama; 2) penentuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan; dan 3) penentuan depresiasi/penyusutan aset kerjasama/ kemitraan.
h.Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.
E. ASET LAIN-LAIN
1.DEFINISI Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga dan tuntutan ganti rugi.
2.JENIS-JENIS Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Contoh: penghentian penggunaan aset tetap pemerintah dapat disebabkan karena rusak berat/usang; aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah; aset lain-lain lainnya antara lain aset tetap yang sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
3.PENGAKUAN Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain
4.PENGUKURAN Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
5.PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Hal-ha! yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan. GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd GANJAR PRANOWO LAMPIRANV PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 89 TAHUU 2018 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 120 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERlNTAH DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN A. Definisi Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban pemerintah dapat timbul dari pengadaan barang/jasa atau gaji yang belum dibayar, yang pelunasannya akan dilakukan dengan pengeluaran belanja pemerintah. Kewajiban berdasarkan jatuh temponya diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu:
1.Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu (12) dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Secara umum dalam konteks pemerintahan, kewajiban jangka pendek dapat muncul antara lain karena :
a.penggunaan sumber pembiayaan berupa pmjaman yang bersifat jangka pendek dari masyarakat dan lembaga keuangan;
b.perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah;
c.kewajiban kepada masyarakat luas dalam tempo kurang dari satu tahun yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya;
d.kewajiban kepada entitas lainnya sebagai konsekuensi alokasi/realokasi pendapatan atau anggaran; dan
e.Kewajiban karena adanya putusan pengadilan.
2.Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari (12) dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Secara umum dalam konteks pemerintahan, kewajiban jangka panjang dapat muncul antara lain karena :
a.penggunaan sumber pembiayaan berupa pinjaman yang bersifat jangka panjang baik yang berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, maupun lembaga internasional; dan l
b.kewajiban dengan pemberi jasa yang penyelesaiannya melalui cicilan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun.
Di samping kewajiban-kewajiban di atas, ada juga kewajiban-kewajiban yang jumlah dan waktu pembayarannya belum pasti yang disebut kewajiban kontinjensi. Kewajiban Kontijensi merupakan : l .kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah; atau 2.kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
a.tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) pemerintah mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
b.jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.
B. JENIS-JENIS l.Kewajiban jangka pendek, antara lain terdiri dari :
a.Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan.
b.Utang Sunga merupakan kewajiban pemerintah atas beban bunga utang yang belum dibayar sampai dengan akhir periode pelaporan.
Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang bunga adalah sebesar kewajiban bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah.
c.Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) iuran BPJS, Taspen dan Bapeltarum. Bagi Pemerintah daerah potongan PFK diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq Pendapatan Pajak, PT Taspen, Bapeltarum dan BPJS Kesehatan) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/ dipotong.
d.Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian dari Utang Jangka Panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
e.Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Termasuk pendapatan diterima dimuka adalah deposit/uang titipan pihak ketiga dalam transaksi .financial technology
f.Utang Beban merupakan utang pemerintah yang timbul karena entitas secara rutin mengikat kontrak pengadaan barang/jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan setelah diterimanya barang/jasa tersebut. Utang ini pada umumnya terjadi karena pihak ketiga melaksanakan penyediaan barang atau jasa di muka dan melakukan penagihan setelah diterimanya barang/jasa terse but.
g.Utang Transfer merupakan kewajiban entitas pealporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagi akibat ketentuan perundangan. Utang transfer terdiri dari :
1) Dana Bagi Hasil (DBH) yang timbul karena kewajiban transfer pemerintah yang belum diselesaikan/dilunasi sampai dengan akhir pelaporan; dan 2) utang selain DBH yang timbul karena penundaan atau keterlambatan penyaluran. Hal ini dikarenakan pengenaan sanksi berdasarkan peraturan perundangan. Sedangkan keterlambatan merupakan keterlambatan dari pihak yang menyalurkan.
h.Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang yang tidak dapat dikategorikan dalam kelompok utang diatas.
2.Kewajiban jangka panjang antara lain terdiri dari :
a.Utang Dalam Negeri merupakan utang jangka panjang yang berasal dari pinjaman dari lembaga perbankan atau non perbankan dan diharapkan akan dibayar lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Salah satu sumber pinjaman adalah dari lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
Sedangkan non perbankan sumber pinjaman antara lain obligasi merupakan salah satu jenis Surat Utang Negara dengan imbalan bunga tetap atau imbalan bunga secara variabel. Obligasi dapat ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum atau diperdagangkan di pasar modal
b.Utang Jangka Panjang Lainnya merupakan utang yang tidak dapat dikategorikan dalam kelompok utang diatas.
C. PENGAKUAN l.Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul. Telaah dalam mengakui kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan dengan penjelasan sebagai berikut:
a.Kewajiban Jangka Pendek
1) Utang Pihak Ketiga Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (invoice) kepada pemerintah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya sampai dengan akhir periode pelaporan. 2) Utang Bunga Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan. 3) Utang Perhitungan Fihak Ketiga Nilai yang dicantumkan dalam neraca sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD belum disetorkan kepada pihak lain (Kas Negara cq Pendapatan Pajak, PT Taspen, Bapeltarum dan BPJS Kesehatan). 4) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali. 5) Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan Diterima Dimuka dapat diakui dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kewajiban atau pendekatan pendapatan. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan. 6) Utang Belanja Utang biaya diakui pada saat diterimanya surat tagihan atau invoice dari Pihak Ketiga atas barang/jasa yang telah diterima oleh entitas atau sejumlah tagihan bulan terakhir sebelum berakhirnya tahun anggaran. 7) Utang Transfer Utang transfer DBH diakui jika bagian pendapatan yang telah diterima belum dibagihasilkan seluruhnya, namun telah diketahui jumlah hak masing-masing entitas penenma. Sedangkan Utang transfer selain DBH diakui pada saat terjadi penundaan dan keterlambatan penyaluran kepada entitas penenma.
b.Kewajiban Jangka Panjang-Utang Dalam Negeri
1) Utang lembaga perbankan diakui sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman dari pemberi pinjaman. 2) Utang non perbankan-obligasi diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan. 2.Kewajiban kontijensi diakui saat peristiwa masa lalu yang dapat menimbulkan kewajiban kini. Walaupun demikian, dalam beberapa peristiwa yang jarang terjadi, misalnya dalam tuntutan hukum, dapat timbul perbedaan pendapat mengenai apakah peristiwa tertentu sudah terjadi atau apakah peristiwa tersebut menimbulkan kewajiban kini. Jika demikian halnya, pemerintah menentukan apakah kewajiban kini telah ada pada tanggal neraca dengan mempertimbangkan semua bukti yang tersedia. Kewajiban kontingensi dapat berkembang ke arah yang tidak diperkirakan semula. Oleh karena itu, kewajiban kontingensi harus terus-menerus dikaji ulang untuk menentukan apakah tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya bertambah besar (probable). Apabila kemungkinan itu terjadi, maka pemerintah akan mengakui kewajiban diestimasi dalam laporan keuangan periode saat perubahan tingkat kemungkinan tersebut terjadi, kecuali nilainya tidak dapat diestimasikan secara andal. D. PENGUKURAN Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan dengan penjelasan sebagai berikut : 1.Kewajiban Jangka Pendek a) Utang Pihak Ketiga Pada saat pemerintah menenma hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian. b) Utang bunga Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari pemerintah baik dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. c) Utang Perhitungan Fihak Ketiga Nilai Pungutan/Potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain (Kas Negara cq Pendapatan Pajak, PT Taspen, Bapeltarum dan BPJS Kesehatan) harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Nilai yang dicantumkan di laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di laporan keuangan adalah sebesar saldo utang jangka panjang besert denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian. e) Pendapatan Diterima Dimuka Nilai yang dicantumkan pada laporan keuangan adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. f) Utang Belanja Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan akhir periode pelaporan. g) Utang transfer Utang transfer DBH dicantumkan dalam laporan keuangan sebesar bagian pendapatan entitas penerima yang belum dibayarkan sampai dengan periode pelaporan. Sedangkan utang selain DBH dicantumkan dalam laporan keuangan sebesar jumlah yang seharusnya menjadi hak entitas penerima dikurangi dengan julah yang telah disalurkan. 2.Kewajiban Jangka Panjang-Utang Dalam Negeri a) Utang lembaga perbankan dicantumkan dalam laporan keuangan sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. b) Utang non perbankan dicantumkan dalam laporan keuangan sebesar nilai pari dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto ataupun premi harus dinilai sebesar nilai pari. Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo, sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premi nilainya akan berkurang. 3.Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara eksak. Untuk itu diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten. E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN Kewajiban pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang handal. Untuk mendukung agar informasinya lebih lengkap dan bermanfaat bagi setiap pengguna laporan keuangan, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam CaLK. Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi :
a.jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
b.jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
c.bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
d.syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran kewajiban.
Kewajiban kontingensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun demikian pemerintah harus mengungkapkan kewajiban kontingensi pada Catatan atas Laporan Keuangan untuk setiap jenis kewajiban kontingensi pada tanggal neraca. GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd GANJAR PRANOWO