(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:
a.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengoordinasikan:
1.Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi:
a) Bagian Pemerintahan, membawahi: 1) Sub Bagian Tata Pemerintahan; 2) Sub Bagian Penataan Wilayah dan Pertanahan; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha. b) Bagian Otonomi Daerah, membawahi: 1) Sub Bagian Aparatur Pemerintah Daerah; 2) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah; dan 3) Sub Bagian Fasilitasi Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. c) Bagian Pemerintahan Desa, membawahi: 1) Sub Bagian Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa; 2) Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa; dan 3) Sub Bagian Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa.
2.Biro
2.Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial, membawahi:
a) Bagian Mental Kerohanian, membawahi: 1) Sub Bagian Kerohanian; 2) Sub Bagian Kelembagaan; dan 3) Sub Bagian Sarana dan Prasarana. b) Bagian Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, membawahi: 1) Sub Bagian Pendidikan; 2) Sub Bagian Kepemudaan dan Olahraga; dan 3) Sub Bagian Kebudayaan dan Pariwisata. c) Bagian Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membawahi: 1) Sub Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 2) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha. d) Bagian Sosial, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi: 1) Sub Bagian Penanganan Sosial; 2) Sub Bagian Penanggulangan Bencana; dan 3) Sub Bagian Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3.Biro Hukum, membawahi:
a) Bagian Peraturan Perundang-undangan, membawahi: 1) Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan; 2) Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan; dan 3) Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum. b) Bagian Bantuan Hukum, membawahi: 1) Sub Bagian Litigasi; 2) Sub Bagian Non Litigasi; dan 3) Sub Bagian Pemajuan Hak Asasi Manusia. c) Bagian Penyuluhan, Dokumentasi dan Informasi Hukum, membawahi: 1) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; 2) Sub Bagian Penyuluhan Hukum; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha. d) Bagian d) Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota, membawahi: 1) Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota Wilayah I; 2) Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota Wilayah II; dan 3) Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota Wilayah III.
b.Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengoordinasikan:
1.Biro Administrasi Perekonomian, membawahi:
a) Bagian Analisis Makro Ekonomi, Sarana Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan, membawahi: 1) Sub Bagian Analisis Makro Ekonomi, Transportasi dan Kelembagaan Ekonomi; 2) Sub Bagian Perdagangan dan Promosi; dan 3) Sub Bagian Perindustrian. b) Bagian Badan Usaha Milik Daerah, membawahi: 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah; 2) Sub Bagian Pengembangan Pembiayaan dan Kemitraan Badan Usaha Milik Daerah; dan 3) Sub Bagian Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah. c) Bagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Penanaman Modal, membawahi: 1) Sub Bagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ekonomi Kreatif; 2) Sub Bagian Penanaman Modal; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha.
2.Biro Administrasi Sumber Daya Alam, membawahi:
a) Bagian Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup, membawahi: 1) Sub Bagian Energi Sumber Daya Mineral; 2) Sub Bagian Lingkungan Hidup; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha. b) Bagian b) Bagian Sumber Daya Peternakan, Kelautan dan Perikanan, membawahi: 1) Sub Bagian Sumber Daya Peternakan; dan 2) Sub Bagian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. c) Bagian Sumber Daya Pertanian dan Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Kehutanan, membawahi: 1) Sub Bagian Sumber Daya Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan 2) Sub Bagian Sumber Daya Perkebunan dan Kehutanan.
3.Biro Administrasi Pembangunan, membawahi:
a) Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program, membawahi: 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program; 2) Sub Bagian Penyusunan Pelaporan Program; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha. b) Bagian Administrasi Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan, membawahi: 1) Sub Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan; 2) Sub Bagian Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan; dan 3) Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan. c) Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, membawahi: 1) Sub Bagian Evaluasi dan Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan 3) Sub Bagian Evaluasi Kebijakan Pembangunan.
c.Asisten Administrasi Umum, mengoordinasikan:
1.Biro Organisasi, membawahi:
a) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, membawahi: 1) Sub Bagian Analisis Organisasi; 2) Sub Bagian 2) Sub Bagian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan; dan 3) Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan. b) Bagian Pengembangan Kinerja dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, membawahi: 1) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja; 2) Sub Bagian Peningkatan Kinerja Aparatur; dan 3) Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah. c) Bagian Tata Laksana, membawahi: 1) Sub Bagian Tata Laksana Pemerintahan; 2) Sub Bagian Tata Laksana Pelayanan Publik; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha.
2.Biro Umum, membawahi:
a) Bagian Arsip dan Ekspedisi, membawahi: 1) Sub Bagian Pelayanan Administrasi Umum; 2) Sub Bagian Pengelolaan Surat dan Ekspedisi; dan 3) Sub Bagian Kearsipan. b) Bagian Rumah Tangga, membawahi: 1) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan; 2) Sub Bagian Pemeliharaan dan Pemanfaatan Gedung/Kantor; 3) Sub Bagian Pengelolaan Kendaraan; dan 4) Sub Bagian Tata Usaha. c) Bagian Administrasi Keuangan, membawahi: 1) Sub Bagian Keuangan; 2) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan; dan 3) Sub Bagian Pengelolaan Aset.
3.Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi:
a) Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi, membawahi: 1) Sub Bagian Penyaringan dan Pengelolaan Informasi; dan 2) Sub Bagian Tata Usaha. b) Bagian Media dan Dokumentasi, membawahi: 1) Sub Bagian Media; dan 2) Sub Bagian Dokumentasi dan Penerbitan. c) Bagian c) Bagian Protokol, membawahi: 1) Sub Bagian Protokol Acara; 2) Sub Bagian Protokol Tamu; dan 3) Sub Bagian Protokol Undangan. d) Bagian Administrasi Kerjasama, membawahi: 1) Sub Bagian Administrasi Kerjasama Dalam Negeri; 2) Sub Bagian Administrasi Kerjasama Luar Negeri; dan 3) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Kerjasama.
d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Masing-masing Asisten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
(3)Masing-masing Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
(4)Masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro.
(5)Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat Daerah