(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:
a.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
1.Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi:
a) Bagian a) Bagian Pemerintahan, membawahi: 1) Sub Bagian Tata Pemerintahan; 2) Sub Bagian Penataan Wilayah dan Pertanahan; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha. b) Bagian Otonomi Daerah, membawahi: 1) Sub Bagian Aparatur Pemerintah Daerah; 2) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah; dan 3) Sub Bagian Fasilitasi Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. c) Bagian Pemerintahan Desa, membawahi: 1) Sub Bagian Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa; 2) Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa; dan 3) Sub Bagian Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa.
2.Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial, membawahi:
a) Bagian Mental Kerohanian, membawahi: 1) Sub Bagian Kerohanian; 2) Sub Bagian Kelembagaan; dan 3) Sub Bagian Sarana dan Prasarana. b) Bagian Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, membawahi: 1) Sub Bagian Pendidikan; 2) Sub Bagian Kepemudaan dan Olahraga; dan 3) Sub Bagian Kebudayaan dan Pariwisata. c) Bagian Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membawahi: 1) Sub Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 2) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha. d) Bagian d) Bagian Sosial, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi: 1) Sub Bagian Penanganan Sosial; 2) Sub Bagian Penanggulangan Bencana; dan 3) Sub Bagian Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3.Biro Hukum, membawahi:
a) Bagian Produk Hukum Provinsi membawahi: 1) Sub Bagian Produk Hukum Provinsi I; 2) Sub Bagian Produk Hukum Provinsi II; dan 3) Sub Bagian Produk Hukum Provinsi III. b) Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahi: 1) Sub Bagian Litigasi; 2) Sub Bagian Non Litigasi; dan 3) Sub Bagian Hak Asasi Manusia. c) Bagian Penyuluhan, Dokumentasi dan Informasi Hukum, membawahi: 1) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; 2) Sub Bagian Penyuluhan Hukum; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha. d) Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota, membawahi: 1) Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota Wilayah I; 2) Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota Wilayah II; dan 3) Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota Wilayah III.
b.Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
1.Biro Perekonomian, membawahi:
a) Bagian Analisis Makro Ekonomi, Sarana Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan, membawahi: 1) Sub Bagian Analisis Makro Ekonomi dan Sarana Perekonomian; 2) Sub Bagian Perdagangan dan Promosi; dan 3) Sub Bagian Pengembangan Industri, UKM dan Transportasi. b) Bagian b) Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi Daerah, membawahi: 1) Sub Bagian Pembiayaan, Kemitraan Badan Usaha Milik Daerah, dan Investasi Daerah; 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha. c) Bagian Sumber Daya Alam, Koperasi, dan Ekonomi Kreatif, membawahi: 1) Sub Bagian Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kelautan Perikanan; 2) Sub Bagian Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan Energi Sumber Daya Mineral; dan 3) Sub Bagian Koperasi dan Ekonomi Kreatif.
2.Biro Pengadaan Barang/Jasa, membawahi:
a) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, membawahi: 1) Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang/Jasa; 2) Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan 3) Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa. b) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, membawahi: 1) Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik; 2) Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi; dan 3) Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa. c) Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa, membawahi: 1) Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa; 2) Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha.
3.Biro
3.Biro Administrasi Pembangunan, membawahi:
a) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, membawahi: 1) Sub Bagian Penyusunan Kebijakan Pengendalian Administrasi Pembangunan; 2) Sub Bagian Evaluasi Pengendalian Realisasi Pelaksanaan Anggaran; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha. b) Bagian Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, Administrasi Infrastruktur Kebinamargaan, dan Perhubungan, membawahi: 1) Sub Bagian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Infrastruktur Proyek Strategis; 2) Sub Bagian Infrastruktur Kebinamargaan; dan 3) Sub Bagian Infrastruktur Perhubungan. c) Bagian Infrastruktur Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Kebijakan Jasa Konstruksi, membawahi: 1) Sub Bagian Infrastruktur Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya; 2) Sub Bagian Infrastruktur Sumber Daya Air; dan 3) Sub Bagian Kebijakan Jasa Konstruksi.
c.Asisten Administrasi Umum, membawahi:
1.Biro Organisasi, membawahi:
a) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, membawahi: 1) Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota; 2) Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah; dan 3) Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan. b) Bagian b) Bagian Reformasi Birokrasi, membawahi: 1) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja; 2) Sub Bagian Peningkatan Kinerja Aparatur; dan 3) Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah. c) Bagian Tata Laksana, membawahi: 1) Sub Bagian Tata Laksana Pemerintahan; 2) Sub Bagian Tata Laksana Pelayanan Publik; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha.
2.Biro Umum, membawahi:
a) Bagian Arsip dan Ekspedisi, membawahi: 1) Sub Bagian Pelayanan Administrasi Umum; 2) Sub Bagian Pengelolaan Surat dan Ekspedisi; dan 3) Sub Bagian Kearsipan. b) Bagian Rumah Tangga, membawahi: 1) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan; 2) Sub Bagian Pemeliharaan dan Pemanfaatan Gedung/Kantor; 3) Sub Bagian Pengelolaan Kendaraan; dan 4) Sub Bagian Tata Usaha. c) Bagian Administrasi Keuangan, membawahi: 1) Sub Bagian Keuangan; 2) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan; dan 3) Sub Bagian Pengelolaan Aset.
3.Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi:
a) Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi, membawahi: 1) Sub Bagian Penyaringan dan Pengelolaan Informasi; dan 2) Sub Bagian Tata Usaha. b) Bagian Media dan Dokumentasi, membawahi: 1) Sub Bagian Media; dan 2) Sub Bagian Dokumentasi dan Penerbitan. c) Bagian Protokol, membawahi: 1) Sub Bagian Protokol Acara; 2) Sub Bagian Protokol Tamu; dan 3) Sub Bagian Protokol Undangan. d) Bagian d) Bagian Administrasi Kerjasama, membawahi: 1) Sub Bagian Administrasi Kerjasama Dalam Negeri; 2) Sub Bagian Administrasi Kerjasama Luar Negeri; dan 3) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Kerjasama.
d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Masing-masing Asisten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
(3)Masing-masing Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten.
(4)Masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro.
(5)Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat Daerah