9.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 100 Seri E); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 68 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI TAHUN 2021-2024. Pasal I Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021-2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 68 Seri E), diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . 4 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 29 Mei 2024 Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR, ttd. ADHY KARYONO Diundangkan di Surabaya pada tanggal 29 Mei 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR, ttd. Dr. BOBBY SOEMIARSONO, S.H., M.Si. BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 12 SERI E SI JAWA TIMUR, . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUB ERNUR JAWA TIMUR NOMOR 68 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI TAHUN 2021-2024 PELAKSANAAN 5 (LIMA) PILAR PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI TAHUN 2021-2024 No Kegiatan Keluaran/Output Satuan Target Capaian Penanggung Jawab2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan PMT pemulihan untuk tambahan asupan gizi Persen 80 80 80 90 Dinas Kesehatan Persentase kelas ibu hamil (ibu mengikuti konseling gizi dan kesehatan) Persen N/A N/A N/A N/A Dinas Kesehatan Persentase puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil Persen 91 92 93 94 Dinas Kesehatan Persentase Ibu Hamil-K4 Persen 91 93 94 94 Dinas Kesehatan Persentase layanan Ibu Nifas Persen 95 96 96 96 Dinas Kesehatan Jumlah Pendampingan Bumil Risti (Bunda Anak Orang 2.500 2.500 1.000 1.000 Dinas Kesehatan 2 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) No Kegiatan Keluaran/Output Satuan Target Capaian Penanggung Jawab2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Impian/ BUAIAN) Persentase ibu hamil yang menerima pendampingan Persen - - - 90 BKKBN Jumlah pendampingan Bumil KEK Orang 2.600 2.600 1.000 1.000 Dinas Kesehatan 2 Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan. Persen 81 82 83 84 Dinas Kesehatan 3 Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dan MPASI untuk bayi mulai usia 6 bulan Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) ekskusif Persen 40 45 50 55 Dinas Kesehatan Jumlah kab/ kota dengan capaian bayi yang mendapat ASI EKSLUSIF > 50% Kab/Kota 37 38 38 38 Dinas Kesehatan Persentase bayi usia 6-23 bulan yang mendapat MPASI Persen - - - 80 Dinas Kesehatan 4 Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk. Presentase anak berusia 0-23 bulan dengan gizi buruk yang mendapatkan tata laksana gizi buruk Persen N/A N/A N/A N/A Dinas Kesehatan Persentase anak berusia 24 - 59 bulan gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk. Persen N/A N/A N/A N/A Dinas Kesehatan Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata Persen N/A N/A N/A N/A Dinas Kesehatan 3 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) No Kegiatan Keluaran/Output Satuan Target Capaian Penanggung Jawab2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 laksana gizi buruk Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya Persen 70 75 80 85 Dinas Kesehatan Persentase balita gizi kurang yang mendapatkan tambahan asupan gizi Persen - - - 90 Dinas Kesehatan 5 Pemantauan pertumbuhan di Posyandu Cakupan balita yang ditimbang berat badannya (D/S) Persen 70 75 80 85 Dinas Kesehatan Persentase anak 6-59 bulan yang memperoleh Vit A Persen 87 88 89 90 Dinas Kesehatan Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap Persen - - - 90 Dinas Kesehatan Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap. Persen 93,6 94,1 94,6 90 Dinas Kesehatan Persetanse keluarga dengan anak usia 0-23 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap Persen N/A N/A N/A N/A Dinas Kesehatan Jumlah kab/kota yang mencapai imunisasi dasar lengkap sesuai target Kab/Kota 35 38 38 38 Dinas Kesehatan Persentase balita diare yang memperoleh Persen 95 95 100 100 Dinas Kesehatan 4 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) No Kegiatan Keluaran/Output Satuan Target Capaian Penanggung Jawab2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 suplementasi Zinc Jumlah kab/ kota dengan cakupan bayi paripurna sesuai target Kab/Kota 15 15 15 17 Dinas Kesehatan JumlahKabupaten/ Kota melaksanakan Pembinaan Posyandu Balita Purnama Mandiri (PURI) sesuai standar Kab/Kota 23 25 27 29 Dinas Kesehatan Jumlah kader dengan kompetensi Purwa Orang - - - 13.000 Dinas Kesehatan 6 Remaja Putri yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase remaja putri mendapatkan TTD Persen 52 54 56 58 Dinas Kesehatan Persentase remaja putri yang di skrining anemia Persen - - - 90 Dinas Kesehatan 7 Tatalaksana pada pelayanan kesehatan Persentase Puskesmas Melaksanakan Pendekatan MTBS Persen 92 93 94 95 Dinas Kesehatan Persentase ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan Persen 15 - 15 - 18 - 95 Dinas Kesehatan 8 Layanan gizi pada kelompok masyarakat Tersedianya layanan Lab Gizi pada UPT Labkesda Layanan - - - 1 Dinas Kesehatan 9 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting Cakupan pendampingan keluerga berisiko Stunting Persen - - - 90 BKKBN 10 Pendataan ibu hamil. Tersedianya data ibu hamil Data - - - 1 Dinas Kesehatan Tersedianya data ibu hamil dengan Data - - - 1 Dinas Kesehatan 5 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) No Kegiatan Keluaran/Output Satuan Target Capaian Penanggung Jawab2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 anemia. Tersedianya data ibu hamil KEK. Data - - - 1 Dinas Kesehatan Tersedianya data ibu hamil komplikasi Data - - - 1 Dinas Kesehatan 11 Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/ kota Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/ kota lokasi prioritas. Persen 81,6 97,89 98.94 100 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya 12 Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten / kota lokasi prioritas. Persen 76,92 83 89 95 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya 13 Penerimaan Bantuan luran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional. Tersedianya anggaran kontribusi pembayaran iuran bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan Persen 100 100 100 100 Dinas Kesehatan Cakupan PUS miskin Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional Juta Penduduk - - - 15.056.481 Dinas Sosial Cakupan keluarga prasejahtera beresiko stunting penerima bantuan sosial Persen N/A N/A N/A N/A Dinas Sosial Cakupan keluarga pra sejahtera penerima manfaat variasi bantuan pangan selain beras dan telur Persen N/A N/A N/A N/A Dinas Sosial 6 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) No Kegiatan Keluaran/Output Satuan Target Capaian Penanggung Jawab2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cakupan PUS miskin yang memperoleh bantuan tunai bersyarat Persen N/A N/A N/A N/A Dinas Sosial Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat Juta Penduduk N/A N/A N/A N/A Dinas Sosial Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima sosial pangan Juta Penduduk N/A N/A N/A N/A Dinas Sosial Cakupan PUS yang memperoleh bantuan pangan non tunai Persen N/A N/A N/A N/A Dinas Sosial 14 Keluarga yang memperoleh bantuan sosial Jumlah anak balita terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Orang 55 60 60 60 Dinas Sosial Jumlah Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang mendapat bantuan Orang 100 150 450 650 Dinas Sosial Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang mendapat bantuan di Luar panti Orang - - 540 540 Dinas Sosial Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang mendapat bantuan dalam panti Orang - 150 - - Dinas Sosial 15 Promosi & kampanye gizi seimbang Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas. Kab/Kota 16 20 32 38 Dinas Kesehatan 7 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) No Kegiatan Keluaran/Output Satuan Target Capaian Penanggung Jawab2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Terselenggaranya modifikasi resep Orang - - - 26 Dinas Kesehatan Frekuensi penayangan konten di media sosial tentang stunting Kali 12 12 12 12 Dinas Komunikasi dan Informatika Terselenggaranya edukasi gizi secara kelompok di UPT Labkesda Jam - - - 27 Dinas Kesehatan 16 Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Persentase rumah tangga yang menggunakan sanitasi layak Persen 69 72 75 78 Dinas Kesehatan Jumlah Kab/Kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Kab/Kota - - - 29 Dinas Kesehatan Persentase Kab/Kota yang mengembangkan UKBM sesuai Standar Persen - - - 74 Dinas Kesehatan Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF). Persen - - - 90 Dinas Kesehatan Persentase rumah tangga yang menggunakan jamban aman Persen - - - 10 Dinas Kesehatan 17 Fasilitasi Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM bagi Kader Pembangunan Jumlah Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) masing- masing Kabupaten Kader N/A N/A N/A N/A DPMD 8 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) No Kegiatan Keluaran/Output Satuan Target Capaian Penanggung Jawab2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Manusia (KPM) Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Orang - - - N/A DPMD Persentase kelompok penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) yang mengikuti pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi Persen N/A N/A N/A N/A Dinas Sosial 18 Fasilitasi Pelatihan Peningkatan Kapasitas TP PKK Jumlah pengurus TP PKK Kabupaten / Kota yang difasilitasi Orang 765 700 700 700 DPMD Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang difasilitasi program jatim puspa KPM 5.294 10.186 10.000 3.000 DPMD Jumlah kader PKK Kabupaten/ Kota yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM Orang - 800 800 800 DPMD 19 Bina Keluarga Remaja Jumlah kegiatan Workshop Pendidikan Keluarga Orang 76 76 76 76 Dinas Pendidikan Jumlah peserta pertemuan penguatan kualitas perempuan dalam membentuk keluarga sejahtera Orang N/A N/A N/A N/A DP3AK 20 Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Jumlah kelompok pekarangan Pangan Lestari yang terfasilitasi Kelompok 4 6 8 10 Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan (DPKP) Persentase keluarga berisiko Stunting yang Persen - - - 50 DPKP 9 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) No Kegiatan Keluaran/Output Satuan Target Capaian Penanggung Jawab2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi. Jumlah Lumbung Pangan Desa 5 5 5 5 DPKP 21 Kampanye Gemar Makan Ikan Jumlah masyarakat terakses informasi manfaat konsumsi ikan Orang 4.100 4.500 4.700 4.800 Dinas Kelautan dan Perikanan Jumlah penyediaan pangan sehat Kab/Kota - 10 11 12 Dinas Kelautan dan Perikanan Persentase desa prioritas yang melaksanakan Dapur Gizi Keluarga berbasis pangan lokal Persen N/A N/A N/A N/A Dinas Kesehatan Jumlah keluarga yang mendapat bantuan sarana budidaya ikan skala rumah tangga Keluarga - - - 22 Dinas Kelautan dan Perikanan 22 Ketahanan keluarga Jumlah kader Bina keluarga Balita/ keluarga sasaran di Kab/ Kota yang mendapatkan pembinaan ketahanan keluarga dan perlindungan anak Kab/Kota N/A N/A N/A N/A DP3AK Jumlah kader BKR/keluarga Remaja sasaran di Kab/ Kota yang mendapatkan pembinaan ketahanan keluarga dan perlindungan Anak Kab/Kota N/A N/A N/A N/A DP3AK Jumlah kader remaja yang mendapatkan capacity building tentang ketahanan keluarga Orang 440 480 520 200 DP3AK Jumlah BKL yang dibina dalam rangka Ketahanan Orang N/A N/A N/A N/A DP3AK 10 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) No Kegiatan Keluaran/Output Satuan Target Capaian Penanggung Jawab2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Keluarga Jumlah Mitra organisasi kemasyarakatan kader yang ter Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK Orang 150 150 150 300 DP3AK 23 Pembinaan KB aktif dan Kesehatan reproduksi Jumlah peserta Pembinaan KB aktif dan Kesehatan Reproduksi Orang 440 480 520 560 BKKBN 24 Pengendalian penduduk Jumlah Peserta yang Mengikuti Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Peserta 114 114 114 85 DP3AK Persentase Capaian peserta KB aktif Persen 75,1 75,2 75,3 75,5 BKKBN 25 Pemenuhan hak anak Persentase jumlah forum anak yang aktif di Kab / Kota Persen 85 90 95 100 DP3AK 26 Meningkatkan komitmen percepatan penurunan Stunting Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia Dokumen 1 1 1 1 BAPPEDA Jumlah dokumen fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang kesehatan Dokumen - - 1 1 Biro Kesejahteraan Rakyat 27 Bimbingan Perkawinan bagi Jumlah Fasilitator yang mengikuti TOT bimbingan Orang 50 50 50 50 Kemenag 11 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) No Kegiatan Keluaran/Output Satuan Target Capaian Penanggung Jawab2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Penghulu dan Penyuluh perkawinanbagi penghulu dan penyuluh 28 Bimbingan perkawinan bagi calon perkawinan Jumlah calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan Pasang 128.000 128.000 128.000 128.000 Kemenag Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan Stunting Persen - - - 90 Kemenag 29 Bimbingan perkawinan remaja usia sekolah Jumlah remaja usia sekolah mengikuti bimbingan perkawinan Orang 4.740 4.740 4.740 4.740 Kemenag 30 Melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan Stunting. Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan Stunting lintas agama. Kali - - - 2 kali Kemenag 31 Meningkatkan pelayanan KB Pasca Persalinan Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan. Persen 36 45 45 70 BKKBN 32 Menurunkan angka kehamilan tidak diinginkan Persentase kehamilan yang tidak diinginkan. Persen 19,9 17,5 16,3 15,5 BKKBN 33 Meningkatkan cakupan calori Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah. Persen 20 40 70 90 BKKBN 12 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) No Kegiatan Keluaran/Output Satuan Target Capaian Penanggung Jawab2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah. 34 Meningkatkan desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.OOO Hari Pertama Kehidupan (HPK). Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Persen 60 70 80 90 BKKBN 35 Pemeriuhan Bina Keluarga Balita (BKB) KIT Stunting Tersedianya Alat Peraga KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) Percepatan Penurunan Stunting di Kelompok BKB Unit 266 380 380 380 BKKBN 36 Meningkatkan PIK-R dan BKR yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Repaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja. Persen 40 60 80 90 BKKBN 37 Pemenuhan KIT Siap Nikah anti Stunting Tersedianya Alat Peraga KIE (Komunikasi Informasi dari Edukasi) Percepatan Penurunan Stunting di Kelompok PIK-R Unit 333 380 380 380 BKKBN 13 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) No Kegiatan Keluaran/Output Satuan Target Capaian Penanggung Jawab2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 38 KIE Interpersonal kepada keluarga berisiko Stunting. Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan KIE interpersonal sesuai standar. Persen - - - 50 BKKBN 39 Meningkatkan Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah. Persentase Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah. Persen 20 50 70 90 BKKBN 40 Meningkatkari Kab/ Kota dengan ASFR di bawah 18 per 1000 Persentase kabupaten/kota dengan Age Specific Fertility Rate/ASFR (15-19) dibawah 18 per 1.OOO. Persen 42 50 70 90 BKKBN 41 Menurunkan unmet need Persentase unmet need (PUS yang membutuhkan pelayanan KB tapi belum terlayani) Persen 10 9,5 8,5 7,4 BKKBN Persentase penurunan unmeet need Persen N/A N/A N/A N/A BKKBN 42 Peningkatan pendampingan Percepatan Penurunan Stunting melalui Tri Dharma perguruan tinggi. Persentase kabupaten/ kota yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan Stunting melalui Tri Dharma perguruan tinggi. Persen 2,6 50 75 100 BKKBN 43 Peningkatan pengelolaan kampung KB untuk percepatan penurunan Jumlah Kampung KB yang sudah mengembangkan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) Desa 1 190 380 760 BKKBN Persentase desa prioritas yang melaksanakan Persen N/A N/A N/A N/A Dinas Kesehatan 14 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) No Kegiatan Keluaran/Output Satuan Target Capaian Penanggung Jawab2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 stunting Dapur Gizi Keluarga berbasis pangan lokal 44 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting Persentase desa/ kelurahan yang minimal memiliki 1 TPK. Persen - - - 100 BKKBN Persentase TPK yang mendapatkan orientasi Persen - - - 100 BKKBN Persentase desa/kelurah an yang TPK- nya melakukan KIE kelompok minimal 1 kali per bulan. Persen - - - 100 BKKBN Persentase Desa/ Kelurahan memiliki Tim Pendamping Keluarga (TPK) minimal satu Desa/ kelurahan ada 1 TPK yang terdiri dari Bidan, Kader PKK dan Kader KB / Kader lainnya yang mendampingi keloarga beresiko Stunting Persen 90 100 100 100 BKKBN Persentase Tim Pendamping Keluarga (TPK) Yang terlatih Persen 100 100 100 100 BKKBN 45 Pengawasan Makanan yang Memenuhi Syarat Kemanan dan Mutu Presentase Kabupaten/Kota yang mengintervensikan kemanan pangan untuk mendukung percepatan penurunan Stunting Kab/kota N/A N/A N/A 21 BBPOM Persentase Makanan yang memenuhi syarat Persen 80 82 84 90,62 BBPOM 46 Menurunkan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang tidak memenuhi syarat Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Annan Sekolah 42 62 82 104 BBPOM 15 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) No Kegiatan Keluaran/Output Satuan Target Capaian Penanggung Jawab2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 47 Pembinaan Desa menuju pangan aman Jumlah Desa Pangan Aman Desa 19 28 37 47 BBPOM 48 Pemberian Kornunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) bersama Tokoh Masyarakat Tingkat efektivitas KIE, Obat, dan Makanan yang Efektif Indeks 73 77 80 83 BBPOM 49 Pembinaan Pasar aman dari bahan berbahaya Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya Pasar 12 18 25 32 BBPOM 50 Meningkatkan kualitas fortifikasi pangan Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha. Persen - - - 75 BBPOM 51 Meningkatkan komitmen percepatan penurunan Stunting Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat Kabupaten/Kota. kali - - - 1 kali dalam 1 tahun BAPPEDA Tersedianya kebijakan / peraturan bupati/wali kota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penuruanan Stunting Kali - - - 38 kab/kota BAPPEDA Tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan. Persen - - - 100 Dinas Kesehatan Jumlah desa/kelurahan bebas Stunting. Persen N/A N/A N/A N/A DPMD Persentase pemerintah daerah Provinsi yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan Persen N/A N/A N/A N/A TPPS 16 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) No Kegiatan Keluaran/Output Satuan Target Capaian Penanggung Jawab2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 belanja daerah untuk percepatan penurunan Stunting. Persentase pemerintah daerah kabupaten/kota yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk percepatan penurunan Stunting. Persen N/A N/A N/A N/A TPPS 52 Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan Stunting. desa N/A N/A N/A N/A DPMD 53 Melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan. Terlaksananya kampanye nasional pencegahan Stunting Kanal - - - 3 kanal Dinas Komunikasi dan Informatika Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Persen - - - 10 Dinas Kesehatan 54 Fasilitasi kepemilikan rumah layak huni bagi keluarga berisiko Stunting. Persentase keluarga berisiko Stunting yang memiliki rumah layak huni. Persen - - - 90 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya 55 Melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan Shmting bagi guru Pendidikan Anak Kab/Kota - - - 38 Dinas Pendidikan 17 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) No Kegiatan Keluaran/Output Satuan Target Capaian Penanggung Jawab2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Stunting. Usia Dini (PAUD). Persentase desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan Stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di Kabupaten/Kota. Persen - - - 90 Dinas Pendidikan Persentase lembaga anak usia dini (PAUD) yang menggambarkan anak usia dini holistik integratif (PAUD HI) Persen - - - 70 Dinas Pendidikan 56 Melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan dan kualitas intervensi gizi di tingkat pusat dan daerah. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan aksi konevergensi program PPS Persen - - - 100 BAPPEDA Presentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa atau kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan Stunting Persen N/A N/A N/A N/A DPMD Persentase desa/kelurahaan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan Stunting Persen N/A N/A N/A N/A DPMD Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan Stunting Persen - - - 100 DP3AK 18 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) No Kegiatan Keluaran/Output Satuan Target Capaian Penanggung Jawab2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 57 Pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah provinsi dan kab/kota dalam konvergensi percepatan penurunan Stunting. Persentase pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan Stunting. Persen - - - 90 BAPPEDA Persentase desa kelurahan yang berkinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan Stunting. Persen N/A N/A N/A N/A DPMD 58 Pelaksanaan Pengawasan dan pembinaan akuntabilitas dalam perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting. Persentase kabupaten/ kota yang tidak memiliki temuan hasil pemeriksaan atas perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting. Persen N/A N/A N/A N/A TPPS 59 Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran tingkat kab/kota/desa Persentase desa yang meningkatkan alokasi APBDes minimal 10% untuk Percepatan Penurunan Stunting dari tahun sebelumnya. Persen N/A N/A N/A N/A DPMD 60 Pendampingan keluarga dengan anak usia 0-23 bulan. Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan yang mendapat kan pendampingan. Persen N/A N/A N/A N/A Dinas Kesehatan Persentase keluarga dengan anak usia 0 bulan Persen N/A N/A N/A N/A Dinas Kesehatan 19 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) No Kegiatan Keluaran/Output Satuan Target Capaian Penanggung Jawab2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dengan berat badan < 2.500 gram yang mendapat kan tatalaksana kesehatan dan gizi. Persentase keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan panjang < 48 cm yang mendapat kan tatalaksana kesehatan dan gizi. Persen N/A N/A N/A N/A Dinas Kesehatan Persentase keluarga dengan anak usia 0-6 bulan yang mendapat kan ASI eksklusif. Persen N/A N/A N/A N/A Dinas Kesehatan Persentase keluarga dengan anak 6 – 23 bulan yang mendapatkan MP-ASI Persen N/A N/A N/A N/A Dinas Kesehatan Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan yang mendapat kan imunisasi dasar lengkap. Persen N/A N/A N/A N/A Dinas Kesehatan Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan infeksi kronis yang mendapat kan tatalaksana kesehatan. Persen N/A N/A N/A N/A Dinas Kesehatan Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan gizi kurang yang mendapat kan tambahan asupan gizi. Persen N/A N/A N/A N/A Dinas Kesehatan Persentase keluarga anak usia 0-23 bulan dengan gizi buruk yang mendapat kan tata laksana gizi buruk. Persen N/A N/A N/A N/A Dinas Kesehatan 61 Pemantauan perkembangan balita 0-23 bulan sesuai Persentase balita 0-23 bulan yang dipantau perkembangan nya sesuai standard. Persen N/A N/A N/A N/A Dinas Kesehatan 20 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) No Kegiatan Keluaran/Output Satuan Target Capaian Penanggung Jawab2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 standar/ usia. 62 Pendataan, pendampingan dan penapisan anak usia 24-59 Persentase anak usia 24- 59 bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tatalaksana kesehatan. Persen N/A N/A N/A N/A Dinas Kesehatan Persentase anak usia 24-59 bulan dengan gizi buruk yang mendapatkan tata laksana gizi buruk. Persen N/A N/A N/A N/A Dinas Kesehatan 63 Pemantauan perkembangan balita 0-59 bulan sesuai standar/usia. Persentase balita 0-59 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standard. Persen N/A N/A N/A N/A Dinas Kesehatan 64 Pendampingan Catin/ CaPUS 3 (tiga) bulan sebelum menikah. Cakupan Catin/ CaPUS yang melakukan pemeriksaan kesehatan dalam 3 (tiga) bulan sebelum menikah. Persen - - - 90 BKKBN Persentase catin/caPUS anemia yang mengonsumsi 90 Tablet Tambah Darah (TTD) Persen - - - 100 BKKBN Persentase catin/caPUS yang mendapatkan tatalaksana kesehatan dan gizi Persen N/A N/A N/A N/A Dinas Kesehatan 65 Terbentuk nya tim audit kasus Stunting di kab/kota. Persentase kab/kota yang memiliki tim audit Stunting Persen - - - 100 BKKBN 66 Pelaksanaan audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga. Persentase pelaksanaan audit kasus Stunting dan manajemen pendamping an keluarga 2 kali dalam setahun. Persen - - - 100 BKKBN 21 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) No Kegiatan Keluaran/Output Satuan Target Capaian Penanggung Jawab2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 67 Diseminasi hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampin gan keluarga. Persentase diseminasi hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun. Persen - - - 100 BKKBN 68 Tindak lanjut hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga. Persentase tindak lanjut hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun. Persen - - 100 BKKBN Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR, ttd. ADHY KARYONO Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H. Pembina Tingkat I NIP 19690129 199303 2 001