DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2022

Nomor: 26
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum: 2. Pendelegasian Wewenang: 3. Kewajiban Kepala Dinas: 4. Ketentuan Peralihan: 5. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Daerah, Gubernur mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Mengingat: . . . Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
4.Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
7.Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
8.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
9.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
11.Sistem . . .
11.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah sistem Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
12.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/Bidang Usaha yang digunakan sebagai acuan standard an alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.
13.Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
b.melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual;
c.memberikan . . .
c.memberikan landasan hukum kepada Kepala Dinas dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang menjadi kewenangannya;
d.meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah; dan
e.meningkatkan kinerja investasi daerah dan nasional melalui promosi dan tertib laporan kinerja penanaman modal secara kolaboratif.

Pasal 4

Sasaran Peraturan Gubernur ini yaitu mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, dan berintegritas.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 5

(1)Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Gubernur.
(2)Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala Dinas meliputi:
1. a.perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI;
2. b.perizinan berusaha Non KBLI;
3. c.perizinan Non berusaha Non KBLI; dan
4. d.nonperizinan.
(3)Perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
(4)Perizinan . . .
(4)Perizinan berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan persyaratan/kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.
(5)Perizinan Non berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar perizinan berusaha berbasis risiko.
(6)Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan layanan yang diberikan oleh DPMPTSP dan dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 6

Jenis pelayanan Perizinan Berusaha berbasis risiko ber KBLI dan perizinan berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b, terdiri atas sektor:

a.penataan ruang;
b.kesehatan;
c.pekerjaan umum bina marga;
d.pekerjaan umum sumber daya air;
e.perhubungan;
f.sosial;
g.ketenagakerjaan;
h.koperasi usaha kecil dan menengah;
i.kebudayaan dan pariwisata;
j.pertanian dan ketahanan pangan;
k.peternakan;
l.kelautan dan perikanan;
m.kehutanan;
n.energi dan sumber daya mineral;
o.perindustrian dan perdagangan;
p.lingkungan hidup;
q.perkebunan;
r.pendidikan; dan
s.sektor lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

KEWAJIBAN KEPALA DINAS

Pasal 7

Kepala Dinas dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), wajib:

a.menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada masyarakat;
b.melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan, baik pada saat maupun pasca diterbitkan;
c.menyusun standar operasional prosedur untuk masing- masing Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d.melaporkan pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan secara berkala dan/atau secara insidentil kepada Gubernur dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 8

Dalam hal pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi tidak terfasilitasi dalam Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, pelaksanaan pelayanan perizinan dilaksanakan dengan menggunakan Jatim Online Single Submission sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 19 Mei 2022 GUBERNUR JAWA TIMUR, ttd KHOFIFAH INDAR PARAWANSA Diundangkan di Surabaya pada tanggal 19 Mei 2022 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR, ttd Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, M.T. BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 26 SERI E

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 5

Pasal 6

KEWAJIBAN KEPALA DINAS

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 5

Pasal 6

KEWAJIBAN KEPALA DINAS

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021