DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2024

Nomor: 29
Tahun: 2024
Ditetapkan: 27 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau dari kerugian akibat gagal panen yang sumber anggarannya berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk: memberikan kepastian hukum dan pelindungan kepada Petani jika terjadi kerugian akibat gagal panen; dan mengalihkan kerugian akibat gagal panen melalui Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan usaha tani tembakau dihadapkan pada risiko yang disebabkan antara lain oleh bencana alam, dampak perubahan iklim/cuaca, dan serangan organisme pengganggu tumbuhan, sehingga perlu mendapatkan perlindungan melalui bantuan berupa pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pamantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
d.bahwa . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau Bagi Petani Tembakau Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN PERLINDUNGAN PRODUKSI TEMBAKAU BAGI PETANI TEMBAKAU YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4.Dinas Perkebunan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi.
5.Pemberian Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau Bagi Petani Tembakau adalah iuran jaminan perlindungan produksi tembakau kepada petani tembakau dalam bentuk bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau dari kerugian akibat gagal panen yang sumber anggarannya berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
6.Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
7.Tembakau adalah tanaman yang mengandung senyawa nikotin dari spesies Nicotiana tabacum, L. dan Nicotiana rustica, L.
8.Daerah Penghasil Tembakau adalah Kabupaten/Kota penghasil tembakau di Provinsi.
9.Petani Tembakau adalah orang yang melakukan usaha tani Tembakau.
10.Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya atas dasar kebutuhan dan tujuan yang sama dalam usaha tani tembakau.
11.Polis Asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan penyelenggara asuransi dan pemegang polis.
12.Klaim . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
12.Klaim adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya kerusakan dan/atau kerugian akibat risiko yang dijamin Polis Asuransi dan sesuai pedoman serta memberi hak kepada pemegang polis dan/atau tertanggung untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada perusahaan penyelenggara asuransi.
13.Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau mengakibatkan kematian tumbuhan.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau dari kerugian akibat gagal panen yang sumber anggarannya berasal dari DBHCHT.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.memberikan kepastian hukum dan pelindungan kepada Petani jika terjadi kerugian akibat gagal panen; dan
2. b.mengalihkan kerugian akibat gagal panen melalui Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau.

BAB II

JAMINAN PERLINDUNGAN PRODUK TEMBAKAU

Pasal 3

(1)Pemerintah Provinsi memberikan Bantuan Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau.
(2)Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Petani Tembakau yang diakibatkan oleh gagal panen.
(3)Gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan oleh:
1. a.bencana alam;
2. b.dampak perubahan iklim/cuaca; dan/atau
3. c.serangan OPT.

Pasal 4

. . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Pasal 4

(1)Bantuan Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan untuk jenis tembakau Jawa Timur baik dalam bentuk tembakau basah maupun tembakau kering.
(2)Jenis tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.voor oogst; dan
2. b.na oogst.

BAB III

KRITERIA PESERTA

Pasal 5

(1)Bantuan Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada Petani Tembakau yang melakukan usaha tani tembakau di Daerah Penghasil Tembakau.
(2)Petani Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.petani pemilik lahan sekaligus penggarap; atau
2. b.petani penggarap, lahan untuk usaha tani tembakau.
(3)Petani Tembakau yang dapat menerima Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.memiliki nomor induk kependudukan dan lahan di wilayah Jawa Timur;
2. b.melakukan usaha tani tembakau sesuai dengan jenis tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) pada musim tanam tahun bersangkutan; dan
3. c.tergabung dalam kelompok tani yang telah terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

BESARAN BANTUAN

Pasal 6

(1)Besaran Bantuan Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau ditetapkan dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi, Daerah Penghasil Tembakau, dan penyelenggara asuransi.
(2)Besaran . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
(2)Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah yang bersumber dari DBHCHT.

BAB V

JANGKA WAKTU PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 7

Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan untuk setiap musim tanam, dimulai dari tanam sampai dengan pasca panen.

BAB VI

KONDISI PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 8

(1)Dalam rangka Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
1. a.penyiapan skema Asuransi Pelindungan Produksi Tembakau;
2. b.penyediaan tenaga ahli dan sarana teknologi informasi pendukung;
3. c.pendataan Petani dan Lahan Tembakau sebagai calon peserta asuransi;
4. d.verifikasi dan validasi calon peserta asuransi;
5. e.penetapan data Petani dan Lahan penerima manfaat;
6. f.fasilitasi pengajuan pendaftaran dan penerbitan Polis Asuransi;
7. g.pembayaran bantuan premi asuransi;
8. h.edukasi dan pendampingan Asuransi Pelindungan Produksi Tembakau;
9. i.pengajuan dan pembayaran klaim; dan
10. j.pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan mengenai tahapan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan surat Kepala Dinas.

Pasal 9

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021