Nomenklatur UPT pada Dinas dan Badan Provinsi terdiri atas:
a.Dinas Pendidikan berjumlah 2 (dua) UPT terdiri atas:
1.UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan; dan
2.UPT Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan.
b.Dinas Kesehatan berjumlah 3 (tiga) UPT terdiri atas:
1.UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati;
2.UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat Materia Medica;
dan
3.UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
c.Dinas . . .
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
c.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga berjumlah 12 (dua belas) UPT terdiri atas:
1.UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan di Surabaya;
2.UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan di Mojokerto;
3.UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan di Bojonegoro;
4.UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan di Madiun;
5.UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan di Pacitan;
6.UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan di Kediri;
7.UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan di Malang;
8.UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan di Probolinggo;
9.UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan di Jember;
10.UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan di Banyuwangi;
11.UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan di Pamekasan; dan
12.UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi.
d.Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air berjumlah 6 (enam) UPTD terdiri atas:
1.UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Brantas di Kediri;
2.UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro;
3.UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bondoyudo Baru di Lumajang;
4.UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Welang Pekalen di Pasuruan;
5.UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sampean Setail di Bondowoso; dan
6.UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kepulauan Madura di Pamekasan.
e.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya, yaitu UPT Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman.
f.Dinas Sosial berjumlah 24 (dua puluh empat) UPT terdiri atas:
1.UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak di Nganjuk;
2.UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak di Situbondo;
3.UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita;
4.UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus di Kediri;
5.UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus di Surabaya;
6.UPT Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Madiun;
7.UPT Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Pasuruan;
8.UPT . . .
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
8.UPT Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Sidoarjo;
9.UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Banyuwangi;
10.UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Blitar;
11.UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Bondowoso;
12.UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Bojonegoro
13.UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Jember;
14.UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Jombang;
15.UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Magetan;
16.UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Pasuruan;
17.UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Fisik Eks Kusta;
18.UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Ganda, Sensorik Rungu Wicara dan Fisik;
19.UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Sensorik Netra dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus;
20.UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Intelektual di Trenggalek;
21.UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Intelektual di Tuban;
22.UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Mental di Kediri;
23.UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Mental di Pamekasan;
dan
24.UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Mental di Pasuruan.
g.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berjumlah 19 (sembilan belas) UPT terdiri atas:
1.UPT Balai Latihan Kerja di Singosari Malang;
2.UPT Balai Latihan Kerja di Jember;
3.UPT Balai Latihan Kerja di Pasuruan;
4.UPT Balai Latihan Kerja di Mojokerto;
5.UPT Balai Latihan Kerja di Jombang;
6.UPT Balai Latihan Kerja di Tuban;
7.UPT Balai Latihan Kerja di Nganjuk;
8.UPT Balai Latihan Kerja di Surabaya;
9.UPT Balai Latihan Kerja di Sumenep;
10.UPT Balai Latihan Kerja di Situbondo;
11.UPT Balai Latihan Kerja di Kediri;
12.UPT Balai Latihan Kerja di Tulungagung;
13.UPT Balai Latihan Kerja di Madiun;
14.UPT Balai Latihan Kerja di Ponorogo;
15.UPT Balai Latihan Kerja di Bojonegoro;
16.UPT Balai Latihan Kerja di Wonojati Malang;
17.UPT Balai Latihan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja;
18.UPT Keselamatan Kerja; dan
19.UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja.
h.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan yaitu UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
i.Dinas . . .
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
i.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berjumlah 7 (tujuh) UPT terdiri atas:
1.UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija;
2.UPT Pengembangan Benih Hortikultura;
3.UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura;
4.UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
5.UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
6.UPT Pelatihan Pertanian; dan
7.UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian.
j.Dinas Lingkungan Hidup yaitu UPT Laboratorium Lingkungan.
k.Dinas Perhubungan berjumlah 14 (empat belas) UPT terdiri atas:
1.UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Surabaya;
2.UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Mojokerto;
3.UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Madiun;
4.UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kediri;
5.UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Tulungagung;
6.UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Malang;
7.UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Probolinggo;
8.UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jember;
9.UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Banyuwangi;
10.UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Lamongan;
11.UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Bangkalan;
12.UPT Pelabuhan Pengumpan Regional di Lamongan;
13.UPT Pelabuhan Pengumpan Regional di Banyuwangi; dan
14.UPT Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Abdulrachman Saleh.
l.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yaitu UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
m.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berjumlah 4 (empat) UPT terdiri atas:
1.UPT Museum Negeri Mpu Tantular;
2.UPT . . .
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
2.UPT Taman Budaya;
3.UPT Pemberdayaan Lembaga Seni dan Ekonomi Kreatif Wilwatikta; dan
4.UPT Laboratorium, Pelatihan, dan Pengembangan Kesenian.
n.Dinas Kelautan dan Perikanan berjumlah 13 (tiga belas) UPT, terdiri atas:
1.UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan di Surabaya;
2.UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan di Banyuwangi;
3.UPT Budidaya Air Payau dan Laut;
4.UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
5.UPT Pelatihan Teknis Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
6.UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan di Pacitan;
7.UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Popoh di Tulungagung;
8.UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap di Malang;
9.UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Puger di Jember;
10.UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar di Banyuwangi;
11.UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan di Probolinggo;
12.UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Bulu di Tuban; dan
13.UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pasongsongan di Sumenep;
o.Dinas Perkebunan berjumlah 2 (dua) UPT terdiri atas:
1.UPT Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan; dan
2.UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan.
p.Dinas Peternakan berjumlah 10 (sepuluh) UPT, terdiri atas:
1.UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Jember;
2.UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Kediri;
3.UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Tuban;
4.UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Magetan;
5.UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Malang;
6.UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Batu;
7.UPT . . .
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
7.UPT Inseminasi Buatan;
8.UPT Laboratorium Kesehatan Hewan di Tuban;
9.UPT Laboratorium Kesehatan Hewan di Malang; dan
10.UPT Pembibitan Ternak dan Kesehatan Hewan di Madura;
q.Dinas Kehutanan berjumlah 3 (tiga) UPT, terdiri atas:
1.UPT Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan;
2.UPT Taman Hutan Raya Raden Soerjo; dan
3.UPT Perbenihan Tanaman Hutan.
r.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu UPT Pengujian Energi dan Sumber Daya Mineral.
s.Dinas Perindustrian dan Perdagangan berjumlah 14 (empat belas) UPT, terdiri atas:
1.UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang-Lembaga Tembakau di Surabaya;
2.UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang-Lembaga Tembakau di Jember;
3.UPT Industri Logam dan Perekayasaan;
4.UPT Industri Kulit dan Produk Kulit di Magetan;
5.UPT Industri Kayu dan Produk Kayu di Pasuruan;
6.UPT Industri Makanan Minuman dan Kemasan;
7.UPT Aneka Industri dan Kerajinan;
8.UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif di Surabaya;
9.UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif di Malang;
10.UPT Perlindungan Konsumen di Surabaya;
11.UPT Perlindungan Konsumen di Malang;
12.UPT Perlindungan Konsumen di Kediri;
13.UPT Perlindungan Konsumen di Bojonegoro;
14.UPT Perlindungan Konsumen di Jember;
t.Badan Pendapatan Daerah berjumlah 35 (tiga puluh lima) UPT, terdiri atas:
1.UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Surabaya Timur;
2.UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Surabaya Selatan;
3.UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Surabaya Barat;
4.UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Surabaya Utara;
5.UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Mojokerto;
6.UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Jombang;
7.UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Gresik;
8.UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sidoarjo;
9.UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Bojonegoro;
10.UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Tuban;
11.UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Lamongan;
12.UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Ngawi;
13.UPT . . .
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
13.UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Madiun;
14.UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Ponorogo;
15.UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Magetan;
16.UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Pacitan;
17.UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kediri;
18.UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Tulungagung;
19.UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Trenggalek;
20.UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Nganjuk;
21.UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Malang Kota;
22.UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Malang Utara dan Batu Kota;
23.UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Malang Selatan;
24.UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Blitar;
25.UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Probolinggo;
26.UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Pasuruan;
27.UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Lumajang;
28.UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Situbondo;
29.UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Jember;
30.UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Bondowoso;
31.UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Banyuwangi;
32.UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Pamekasan;
33.UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Bangkalan;
34.UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sampang; dan
35.UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sumenep.
u.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yaitu UPT Pengembangan Pengelolaan Keuangan;
v.Badan Kepegawaian Daerah yaitu UPT Pusat Penilaian Pegawai; dan
w.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu UPT Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia.
BAB III KEDUDUKAN