DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2018

Nomor: 74
Tahun: 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengenai nomenklatur , susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis dinas kelautan dan perikanan provinsi Jatim. Peraturan ini meliputi : ketentuan umum ; nomenklatur ; upt pengujian mutu dan pengembangan produk kelautan dan perikanan ; upt budidaya air payau dan laut ; upt laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan ; upt pelatihan teknis kelautan , perikanan , pesisir, dan pulau-pulau kecil di Probolinggo ; upt pelabuhan perikanan pantai ; tata kerja ; ketentuan peralihan ; ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
8.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2.Pemerintah
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur;
4.Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.
5.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.

BAB II

NOMENKLATUR

Pasal 2

Nomenklatur UPT terdiri dari:

a.UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan;
b.UPT Budidaya Air Payau dan Laut;
c.UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
d.UPT Pelatihan Teknis Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Probolinggo; dan
e.UPT Pelabuhan Perikanan Pantai.

BAB III

UPT PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 3

(1)UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2)UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Tata Usaha;
2. b.Seksi Pengujian Mutu; dan
3. c.Seksi Pengembangan Produk.
(2)Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
(3)Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5

UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis pengujian mutu, penerapan mutu dan pengembangan produk hasil perikanan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan, mempunyai fungsi:

a.penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
b.pelaksanaan pengujian mutu produk kelautan dan perikanan;
c.pelaksanaan pengembangan produk kelautan dan perikanan;
d.penyiapan bahan dukungan teknis penerapan mutu produk kelautan dan perikanan;
e.pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
f.pelaksanaan pelayanan masyarakat;
g.pelaksanaan
g.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
h.pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

(1)Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
2. b.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
3. c.melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
4. d.melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
5. e.melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
6. f.melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
7. g.melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
8. h.melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
9. i.melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
10. j.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
(2)Seksi Pengujian Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
1. a.menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pengujian Mutu;
2. b.melaksanakan pengujian mutu produk kelautan dan perikanan secara mikrobiologi, kimia dan organoleptik;
3. c.melaksanakan pemeliharaan sistem mutu laboratorium penguji;
4. d.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
5. e.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
(3)Seksi Pengembangan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas;
1. a.menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pengembangan Produk;
2. b.melaksanakan kaji terap pengembangan produk kelautan dan perikanan;
3. c.menyiapkan
4. c.menyiapkan bahan dukungan teknis terhadap penerapan mutu produk kelautan dan perikanan;
5. d.melaksanakan pemeliharaan sistem mutu lembaga sertifikasi produk;
6. e.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
7. f.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Pasal 8

Wilayah kerja UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sebagai berikut:

a.UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan bertempat di Kota Surabaya dengan wilayah kerja Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep; dan
b.UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan bertempat di Kabupaten Banyuwangi dengan wilayah kerja Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember.

BAB IV

UPT BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT

Pasal 9

(1)UPT Budidaya Air Payau dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2)UPT Budidaya Air Payau dan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

(1)Susunan Organisasi UPT Budidaya Air Payau dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Tata Usaha;
2. b.Seksi Perikanan Budidaya Air Payau; dan
3. c.Seksi Perikanan Budidaya Laut.
(2)Sub Bagian dan Seksi, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
(3)Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 11

UPT Budidaya Air Payau dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas dibidang pengembangan teknologi, kaji terap, diseminasi, pendampingan teknis, produksi budidaya air payau dan laut, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…