DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2019

Nomor: 30
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pedoman dalam pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK atas rekomendasi yang berupa penyelesaian kerugian negara/daerah. meliputi : maksdu dan tujuan; pembentukan tim percepatan penyelesaian kerugian daerah; pemantauan; sanksi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan harus segera diselesaikan oleh Pimpinan Instansi;
c.bahwa masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pengembalian kerugian daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang belum ditindaklanjuti dengan tuntas;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Penyelesaian Kerugian Daerah Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; Mengingat Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
5.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut;
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
8.Peraturan
8.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Timur;
9.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
10.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR TENTANG PERCEPATAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur;
2.Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jawa Timur;
4.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.
5.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
6.Laporan
6.Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan tahap akhir yang memuat temuan dan rekomendasi kepada pihak berkepentingan atas pemeriksaan Internal (APIP) maupun Eksternal (BPK-RI), yang meliputi pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan tujuan tertentu;
7.Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau perangkat daerah yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan;
8.Tindak Lanjut adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk menilai pelaksanaan penyelesaian atas rekomendasi yang dilakukan oleh Pejabat;
9.Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK atas rekomendasi yang berupa penyelesaian kerugian negara/daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan agar pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK atas rekomendasi yang berupa penyelesaian kerugian negara/daerah berjalan optimal dan dapat segera diselesaikan.

BAB III

SASARAN

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mengatur pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK atas rekomendasi yang berupa penyelesaian kerugian negara/daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil bendahara, Pegawai Negeri Sipil yang bukan bendahara, dan/atau pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

BAB IV

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 5

(1)LHP BPK atas rekomendasi yang berupa penyelesaian kerugian negara/daerah, dapat dibedakan atas:
1. a.rekomendasi pengembalian ke kas negara/daerah sebelum LHP terbit;
2. b.rekomendasi pengembalian ke kas negara/daerah setelah LHP terbit; dan
3. c.rekomendasi pengembalian ke kas negara/daerah yang tidak segera ditindaklanjuti.
(2)Atas rekomendasi pengembalian ke kas negara/daerah sebelum LHP terbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan penyetoran kepada Bank Jatim paling lambat 15 (lima belas) hari setelah LHP diterima dan menyampaikan bukti Surat Tanda Setoran kepada Inspektorat dan BPKAD.
(3)Atas rekomendasi pengembalian ke kas negara/daerah setelah LHP terbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima dengan melakukan penyetoran kepada Bank Jatim dengan menyampaikan bukti Surat Tanda Setoran dan bukti Rekening Koran kepada Inspektorat dan BPKAD.
(4)Atas rekomendasi pengembalian ke kas negara/daerah yang tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilimpahkan penyelesaiannya melalui Majelis TP-TGR dan harus ditindaklanjuti paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah LHP diterima.

BAB V

KERUGIAN DAERAH HASIL PEMERIKSAAN YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI

Pasal 6

(1)Gubernur dapat mengusulkan penghapusan terhadap kerugian daerah hasil pemeriksaan BPK yang tidak dapat ditindaklanjuti kepada BPK.
(2)Penghapusan kerugian daerah yang tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPK berdasarkan hasil reviu dari Inspektorat.
(3)Penghapusan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

(1)Pengusulan penghapusan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berdasarkan LHP BPK, dengan kriteria:
1. a.rekomendasi berupa himbauan;
2. b.rekomendasi masa lalu yang telah diperbaiki;
3. c.instansi yang bersangkutan sudah tidak ada lagi;
4. d.tindak lanjut berkaitan dengan pihak ketiga yang sudah bubar/pailit/meninggal atau alamat sudah tidak jelas lagi dengan pembuktian yang valid dan sah;
5. e.rekomendasi tidak didukung bukti yang kuat;
6. f.sebelumnya tidak dibicarakan dengan pihak-pihak yang diperiksa;
7. g.penanggungjawab sudah tidak aktif (pensiun, meninggal dan/atau tidak diketahui lagi alamatnya) dengan pembuktian yang valid dan sah, kecuali untuk temuan yang belum kadaluwarsa dan sudah ada Tuntutan Ganti Rugi; dan
8. h.kurang material nilainya dan melampaui batas kadaluwarsa.
(2)Penghapusan kerugian Negara/Daerah sebagaimana diamksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pembahasan yang dilakukan oleh Tim Percepatan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dan dituangkan dalam Berita Acara Penghapusan Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti.

BAB VI

TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 8

(1)Dalam rangka percepatan penyelesaian kerugian Negara/ Daerah atas LHP BPK, Gubernur dapat membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

PEMANTAUAN

Pasal 9

(1)Tim Percepatan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah melakukan pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan melakukan rekapitulasi Surat Tanda Setoran, dan berkoordinasi dengan Tim Penyelesaian Tindak Lanjut.
(2)Rekapitulasi Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Percepatan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah melalui surat kepada Wakil Gubernur selaku koordinator Tindak Lanjut dengan tembusan kepada Gubernur sebagai laporan secara berkala setiap semester.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 10

(1)Dalam hal pihak yang diperiksa tidak melakukan pengembalian kerugian negara/daerah sesuai waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan sanksi oleh Gubernur.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008