DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2018

Nomor: 34
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengenai pengangkatan dan pemberhentian pegawai badan layanan umum daerah non PNS. peraturan ini meliputi : ketentuan umum ; maksud dan tujuan ; status kepegawaian ; pengangkatan ; pengembangan ; hubungan kerja ; hak dan kewajiban ; penghargaan ; pembinaan dan pemberhentian ; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan sebagaimana ketentuan

Mengingat

Pasal 40 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

c.bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non PNS, perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan perundang- undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non PNS dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur. Mengingat Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. 5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. 7.Peraturan
7. 7.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;
8. 8.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;
9. 9.Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara;
10. 10.Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PNS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4.Pemimpin - 4 –
4.Pemimpin BLUD adalah pemimpin Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5.Pegawai BLUD Unit Kerja Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Unit Kerja Non PNS adalah setiap Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemimpin BLUD untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD.
6.Honorarium adalah hak Pegawai BLUD Non PNS yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD kepada Pegawai BLUD Non PNS yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dan/atau setiap tambahan kemampuan bernilai ekonomi yang diterima atau diperoleh yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan, dari instansi BLUD dalam bentuk apapun bagi Pegawai BLUD Non PNS atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
7.Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai BLUD Non PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemimpin BLUD dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD Non PNS.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini ditujukan agar dalam pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS dapat:

a.mewujudkan pelayanan yang terbaik dan bermutu di BLUD; dan
b.memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pegawai dan kemampuan keuangan di BLUD.

BAB III

STATUS KEPEGAWAIAN

Pasal 4

(1)Status kepegawaian pegawai BLUD Non PNS terdiri dari:
1. a.pegawai BLUD Non PNS Kontrak; dan
2. b.pegawai BLUD Non PNS Tetap.
(2)Pegawai BLUD Non PNS Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pegawai BLUD Non PNS yang dikontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan BLUD.
(3)Pegawai BLUD Non PNS Kontrak dapat diangkat menjadi pegawai BLUD Non PNS Tetap apabila memenuhi persyaratan:
1. a.mempunyai penilaian kinerja yang baik;
2. b.lulus seleksi oleh Tim Seleksi pegawai BLUD Non PNS;
3. c.formasi memungkinkan; dan
4. d.telah memperbarui kontrak kerja 5 (lima) tahun berturut- turut.
(4)Pegawai BLUD Non PNS Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pegawai BLUD Non PNS yang dikontrak hingga batas usia 58 (lima puluh delapan) Tahun.
(5)Pegawai BLUD Non PNS Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil kecuali melalui seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.
(6)Kriteria
(6)Kriteria penilaian pengangkatan menjadi Pegawai BLUD Non PNS Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB IV

PENGANGKATAN

Pasal 5

(1)Pemimpin BLUD setiap tahun berkewajiban menyusun perencanaan kebutuhan pegawai BLUD Non PNS sesuai kebutuhan melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI ASN) dan kemampuan anggaran.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.
(3)Perencanaan kebutuhan pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pemimpin BLUD setelah mendapat persetujuan Gubernur.
(4)Khusus untuk BLUD Unit Kerja, penyampaian perencanaan kebutuhan pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 6

(1)Seleksi penerimaan pegawai BLUD Non PNS diselenggarakan oleh Tim Seleksi.
(2)Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
(3)Seleksi penerimaan terdiri dari:
1. a.Tes Kompetensi Dasar; dan
2. b.Tes Kompetensi Bidang dan/atau Tes Potensi Akademis untuk jabatan tenaga kesehatan atau jabatan tertentu yang bersifat teknis.

Pasal 7

(1)Pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS yang lulus seleksi ditetapkan oleh Pemimpin BLUD setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.
(2)Pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 8

(1)Setelah dinyatakan lulus dan diangkat sebagai Pegawai BLUD Non PNS, Pegawai yang bersangkutan diwajibkan menjalankan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.
(2)Pegawai BLUD Non PNS yang menjalankan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sebesar 80% (delapan puluh persen) dari honorarium yang seharusnya diterima.
(3)Pegawai BLUD Non PNS yang tidak memenuhi kriteria sesuai dengan yang dibutuhkan selama masa percobaan, dapat diberhentikan oleh Pemimpin BLUD.

BAB V

PENGEMBANGAN

Pasal 9

(1)Pengembangan kompetensi dan pengembangan karier dapat diberikan kepada Pegawai BLUD Non PNS sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh BLUD.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kompetensi dan pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur oleh Pemimpin BLUD.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-undang Darurat No. 18 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61 Tahun 2007

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2008

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2009

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2011

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2013

Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2017

Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-undang Darurat No. 18 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61 Tahun 2007

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2008

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2009

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2011

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2013

Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2017

Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017