DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021

Nomor: 36
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum: 2. Jenis Program dan Kepesertaan: 3. Pelaksanaan: 4. Dukungan Pemerintah Provinsi: 5. Pembinaan, pengawasaan dan pelaporan: 6. Sanksi administratif: 7. Ketentuan Lain-lain: Perusahaan yang telah mengikutsertakan Tenaga Kerjanya dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, tetap mengikuti Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dimaksud dan dapat menambah dengan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang baru.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu membentuk peraturan gubernur yang mengatur pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Jawa Timur; Mengingat: . . . Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4456);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan . . .
7.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pekerja, Pemberi Kerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
10.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
11.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
12.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi;
13.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah;
14.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
15.Peraturan . . .
15.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia;
16.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua;
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 60); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4.Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
5.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.
7.Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8.Tenaga . . .
8.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
9.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan.
11.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah.
13.Upah adalah hak tenaga kerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada tenaga kerja yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundangan- undangan, termasuk tunjangan bagi tenaga kerja dan keluarganya, atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
14.Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar dan memiliki resiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim.

Pasal 2

. . .

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi Tenaga Kerja di Daerah melalui program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.

BAB II

JENIS PROGRAM DAN KEPESERTAAN

Pasal 4

(1)Jenis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi:
1. a.jaminan kecelakaan kerja;
2. b.jaminan hari tua;
3. c.jaminan kematian;
4. d.jaminan pensiun; dan
5. e.jaminan kehilangan pekerjaan.
(2)Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaminan berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
(3)Jaminan . . .
(3)Jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaminan berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
(4)Jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jaminan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
(5)Jaminan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Jaminan Sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
(6)Jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Pasal 5

(1)Setiap tenaga kerja wajib mengikuti kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Tenaga Kerja penerima upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara;
2. b.Tenaga Kerja bukan penerima upah;
3. c.Tenaga . . .
4. c.Tenaga Kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi;
5. d.Tenaga Kerja non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada instansi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan/atau Pemerintah Desa;
6. e.Tenaga Kerja magang, siswa kerja praktek, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; dan
7. f.Pekerja migran Indonesia.
(3)Pekerja penerima upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.Pekerja pada perusahaan;
2. b.Pekerja pada orang perseorangan;
3. c.orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan; dan
4. d.Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah.
(4)Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Pekerja yang bekerja pada proyek fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, swasta, perorangan, dan/atau dana bantuan luar negeri.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 6

(1)Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan diri dan tenaga kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Kantor Layanan BPJS Ketenagakerjaan di Daerah.
(2)Setiap . . .
(2)Setiap Pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b wajib mendaftarkan dirinya dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Kantor Layanan BPJS Ketenagakerjaan di Daerah.
(3)Badan/perusahaan penempatan Pekerja migran Indonesia/Pemberi Kerja yang menempatkan Pekerja migran Indonesia wajib mendaftarkan setiap Pekerja migran Indonesia dimaksud dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Kantor Layanan BPJS Ketenagakerjaan di Daerah.
(4)Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai penahapan kepesertaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Berdasarkan pengajuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besarnya Iuran dan memberitahukan besarnya Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang harus dibayar.
(2)Besaran Iuran yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan program yang diikuti oleh Pemberi Kerja dan Pekerja.
(3)Besaran Iuran dan tata cara pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 8

(1)Pemerintah Provinsi memberikan dukungan atas pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
(2)Bentuk dukungan atas pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status non Aparatur Sipil Negara dan penyelenggara pemilu di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
2. b.meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada bupati dan walikota dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3. c.mendorong komisaris/pengawas, direksi dan pegawai dari Badan Usaha Milik Daerah beserta anak perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
4. d.melakukan upaya agar Kepala DPMPTSP mensyaratkan kepesertaan aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin; dan
5. e.mendorong badan usaha untuk berpartisipasi dalam Program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 9

Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi, monitoring, dan pembinaan kepada Pemberi Kerja dan Pekerja.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2026