DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 14 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN MALANG

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya penambahan jenis peserta penerima upah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Malang perlu untuk disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Malang; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 3
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
11.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara
14.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 4
16.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7093);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
22.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253); 5
23.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
25.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
26.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);
27.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 36 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 16 Seri E); 6
28.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 8 Seri D);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
32.Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 36 Seri C);
33.Peraturan Bupati Malang Nomor 238 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN MALANG. 7 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 21 Seri D), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Malang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3.Bupati adalah Bupati Malang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
7.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
8.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
9.Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8
10.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau Penyelenggara Negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
11.Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah:

a.Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; atau
b.Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya.
1. 12.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
2. 13.Perusahaan adalah:
a.Setiap bentuk usaha yang berbadan atau tidak, milik orang atau perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan Pekerja/ Buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
b.Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah dan imbalan dalam bentuk lain.
1. 14.Pengusaha adalah:
a.Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
b.Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan miliknya, atau
c.Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada didaerah mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
1. 15.Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9
2. 16.Lembaga Pemerintahan Desa meliputi Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
3. 17.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
4. 18.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. 19.Lembaga Kemasyaratakan Desa yang selanjutnya LKD adalah wadah pertisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
6. 20.Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
7. 21.Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
8. 22.Lembaga Adat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LAK adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Kelurahan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Kelurahan.
9. 23.Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
10. 24.Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.
11. 25.Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. 10
12. 26.Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
13. 27.Pekerja Harian Lepas adalah Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
14. 28.Pekerja Borongan adalah Pekerja yang bekerja pada Perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima Upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.
15. 29.Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau Perusahaan yang disediakan oleh pemerintah daerah, meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.
16. 30.Perizinan terkait usaha adalah pelayanan publik tertentu yang diterbitkan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah terkait, meliputi: Izin Optik, Izin Pelataran Parkir, Izin Reklame, Izin Usaha Industri, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Usaha Perdagangan, Izin Klinik, Izin Apotek, Izin Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Izin Praktik Dokter, Izin Industri Rumah Tangga, Izin Operasional Sekolah, Izin Operasional Bimbingan Belajar, Izin Kursus, Izin Warung Internet, Izin Penyelenggaran Pelatihan, Izin Usaha Perikanan, Izin Penangkapan Ikan, Izin Kapal Pengangkutan Ikan, Izin Trayek, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dan Pelayanan publik tertentu lainnya yang terkait dengan usaha.
17. 31.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
18. 32.Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. 11
19. 33.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, Penyelenggara Negara dan/atau Pemerintah.
20. 34.Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah dan/atau Badan Usaha bagi Fakir Miskin dan Orang Yang Tidak Mampu sebagai Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
21. 35.Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin ekstrem.
22. 36.Penerima Insentif Daerah adalah Pekerja sosial yang mengabdikan diri kepada masyarakat dan ditetapkan sebagai penerima insentif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.
23. 37.Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pemadanan data untuk menjamin kebenaran dan tidak terjadinya pengulangan data.
24. 38.Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data.
25. 39.Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data yang akan diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
26. 40.Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
27. 2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

a.menjamin terlaksananya peningkatan kepesertaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja di Daerah; dan
b.memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 12
1. 3.Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf c dan huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Peserta Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri dari:

a.Peserta penerima Upah;
b.Peserta Bukan Penerima Upah;
c.Peserta jasa konstruksi; dan
d.Peserta Pekerja migran Indonesia.
1. 4.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Peserta penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
1. a.Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
2. b.Pekerja yang bekerja pada Pemerintahan Desa;
3. c.Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara; dan
4. d.Pekerja Penerima Insentif Daerah.
(2)Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.Pekerja atau pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah; dan
2. b.Pekerja atau pegawai pada Badan Usaha Milik Daerah.
(3)Pekerja yang bekerja pada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.Aparatur Pemerintah Desa; dan
2. b.Badan Permusyawaratan Desa.
(4)Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.Pekerja pada perusahaan;
2. b.Pekerja pada orang perseorangan; dan
3. c.orang asing yang bekerja di Daerah paling singkat 6 (enam) bulan. 13
(5)Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.Pekerja Harian Lepas;
2. b.Pekerja Borongan; dan
3. c.Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.
(6)Pekerja Penerima Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
1. a.LKD/LKK;
2. b.LAD/LAK;
3. c.petugas perlindungan masyarakat;
4. d.kader kesehatan;
5. e.tenaga penyuluh;
6. f.tenaga keagamaan;
7. g.tenaga pendidik; dan
8. h.Penerima Insentif Daerah lainnya.
  1. 5.Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf d dan huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

a.Pemberi Kerja;
b.Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri;
c.Pekerja profesi;
d.pendidikan/pelatihan/persiapan atau kegiatan minat dan bakat, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; dan
e.Pekerja Rentan.
1. 6.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta. 14
(2)Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftakan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti.
(3)Pemberi Kerja dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar.
(4)Setiap Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendaftarkan Pekerjanya.
(5)Pendataan Pekerja Rentan calon Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
(6)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan verifikasi dan validasi hasil pendataan Pekerja Rentan.

7.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pendaftaran sebagai Peserta bagi Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

8.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pendaftaran sebagai Peserta bagi Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
(2)Pendaftaran sebagai Peserta bagi Pekerja Penerima Insentif Daerah dilakukan oleh Kepala Desa atau masing-masing Perangkat Daerah. 15

9.Ketentuan Pasal 13 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Peserta Bukan Penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya dalam Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Pendaftaran dapat dilakukan secara manual atau melalui media elektronik.
(4)Peserta Bukan Penerima Upah wajib mengikuti Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
(5)Pemerintah Daerah dapat mendaftarkan Pekerja Rentan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
(6)Persyaratan pendaftaran bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK); dan
2. b.belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
  1. 10.Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 13

Dasar hukum (52)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2017

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024

Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah (PP) No. 85 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 109 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 34 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 34 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2025

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2024

Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2022

Peraturan Bupati Malang Nomor 238 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9