DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2018

Nomor: 39
Tahun: 2018
Ditetapkan: 29 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengenai tarif layanan dan pemakaian kekayaan daerah pada badan layanan umum daerah unit kerja dinas kesehatan provinsi Jatim. peraturan ini meliputi : ketentuan umum ; prinsip dan kebijakan penetapan tarif ; tata cara pemungutan dan penagihan ; pemanfaatan pendapatan ; ketentuan penutup .

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 65);
11.Peraturan
11.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
12.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;
13.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;
14.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN DAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
3.Direktur Rumah Sakit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang berbentuk Rumah Sakit.
4.Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja selanjutnya disingkat BLUD Unit Kerja adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5.Unit
5.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6.Rumah Sakit adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu; Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan; Rumah Sakit Kusta Kediri; Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto; Rumah Sakit Paru Dungus Madiun; Rumah Sakit Paru Surabaya; Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun; Rumah Sakit Paru Jember; dan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur.
7.Unit Pendidikan dan Pelatihan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati, Akademi Gizi Surabaya, dan Akademi Keperawatan Madiun.
8.Layanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di dalam dan di luar gedung.
9.Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap.
10.Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi risiko kematian/cacat.
11.Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di Rumah Sakit.
12.Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit adalah pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
13.Pelayanan Rawat Rumah adalah pelayanan pasien di rumah untuk observasi, pengobatan, dan/atau rehabilitasi medis pasca rawat inap.
14.Pelayanan Mobil Unit adalah pelayanan pasien luar gedung meliputi observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan tindakan operatif.
15.Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik berupa pemeriksaan, konsultasi, tindakan medik dan tindakan radioterapi.
16.Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
17.Pelayanan
17.Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik atau prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
18.Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengah upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.
19.Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain pelayanan gizi, pelayanan farmasi, pendidikan, pelatihan, administrasi, sterilisasi, pencucian (laundry) dan lainnya.
20.Pelayanan Konsultasi Medik adalah pelayanan saran dan pertimbangan medis oleh tenaga medis dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan pelayanan medis lainnya.
21.Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologis, gizi dan konsultasi lainnya.
22.Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
23.Pemulasaraan atau Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, penyimpanan, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
24.Biaya makan adalah pengganti biaya makan pasien sesuai diet yang ditetapkan oleh dokter yang merawat, yang disediakan oleh Rumah Sakit.
25.Layanan Pendidikan adalah fasilitasi dan usaha yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
26.Layanan Pelatihan adalah layanan yang diberikan demi terselenggaranya proses kegiatan agar dapat meningkatkan dan mengembangkan kompetensi di luar pendidikan umum yang berlaku dengan lebih mengutamakan kinerja dari pada teori.
27.Tarif
27.Tarif Layanan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit dan Unit Pendidikan dan Pelatihan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas layanan yang diterimanya.
28.Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit dan Unit Pendidikan dan Pelatihan atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan pakai habis yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan lainnya.
29.Penjamin adalah orang dan/atau badan sebagai penanggung biaya pelayanan dari seseorang atau badan yang menggunakan fasilitas, sarana dan bahan pakai habis atau mendapatkan layanan lainnya pada Rumah Sakit dan Unit Pendidikan dan Pelatihan.
30.Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dan/atau peserta pendidikan dan pelatihan.
31.Wajib bayar adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut Peraturan Gubernur ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran tarif layanan sesuai dengan jenis layanan yang diterimanya.

BAB II

PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

(1)Penetapan tarif pada BLUD Unit Kerja terdiri dari :
1. a.tarif layanan kesehatan pada Rumah Sakit;
2. b.tarif layanan pendidikan dan pelatihan pada Unit Pendidikan dan Pelatihan; dan
3. c.tarif pemakaian kekayaan daerah pada Unit Pendidikan dan Pelatihan.
(2)Prinsip penetapan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan mutu dan kualitas layanan guna menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan, dan pemeliharaan kekayaan daerah dengan tidak mengutamakan mencari keuntungan semata serta tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan daya saing.
(3)Penghitungan untuk penetapan besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada biaya satuan (unit cost) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan asas kepatutan.
(4)Tarif
(4)Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direktur Rumah Sakit/Kepala UPT Pendidikan dan Pelatihan dan melaporkan evaluasi terlebih dahulu dari Kepala Dinas.

Pasal 3

(1)Tarif layanan kesehatan pada Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi tarif yang berlaku pada :
1. a.Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu;
2. b.Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan;
3. c.Rumah Sakit Kusta Kediri;
4. d.Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto;
5. e.Rumah Sakit Paru Dungus Madiun;
6. f.Rumah Sakit Paru Surabaya;
7. g.Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun;
8. h.Rumah Sakit Paru Jember; dan
9. i.Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;
(2)Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua kIasifikasi dan jenis layanan.
(3)Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari tarif layanan semua kelas dan rawat jalan.
(4)Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan yang proporsinya sesuai kebutuhan masing-masing Rumah Sakit.
(5)Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Bahan dan alat kesehatan pakai habis, obat-obatan dan bahan kimia yang dipergunakan langsung oleh pasien diluar komponen jasa sarana yang bersifat khusus dan tidak disediakan rumah sakit menjadi tanggungan pasien dan/atau penjamin.
(2)Penetapan harga jual obat dan alat kesehatan pakai habis diluar sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(3)Penetapan
(3)Penetapan jenis, macam bahan dan alat kesehatan pakai habis, obat-obatan dan bahan kimia dasar serta biaya makan yang merupakan komponen jasa sarana disusun berdasarkan formularium dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.

Pasal 5

Layanan kesehatan pada Rumah Sakit yang dikenakan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a.Berdasarkan kelompoknya, meliputi:
1. 1.pelayanan rawat jalan;
2. 2.pelayanan rawat darurat;
3. 3.pelayanan rawat inap;
4. 4.pelayanan rawat sehari,
5. 5.pelayanan rawat rumah; dan
6. 6.pelayanan mobil unit.
b.Berdasarkan jenis pelayanan, meliputi :
1. 1.pelayanan medik;
2. 2.pelayanan penunjang medik;
3. 3.pelayanan penunjang non medik;
4. 4.pelayanan rehabilitasi medik dan mental;:
5. 5.pelayanan medik gigi dan mulut;
6. 6.pelayanan konsultasi medik;
7. 7.pelayanan konsultasi khusus;
8. 8.pelayanan medical/general check up;
9. 9.pelayanan medico legal;
10. 10.pemulasaraan jenazah; dan
11. 11.pelayanan kesehatan lain-lain.

Pasal 6

(1)Pelayanan pendidikan dan pelatihan pada Unit Pendidikan dan Pelatihan yang dikenakan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
1. a.pelayanan
2. a.pelayanan pada UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati;
3. b.pelayanan pada UPT Akademi Gizi Surabaya; dan
4. c.pelayanan pada UPT Akademi Keperawatan Madiun.
(2)Tarif layanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak termasuk bahan pakai habis yang berupa bahan-bahan penunjang kebersihan sarana, fasilitas dan bahan-bahan alat tulis kantor serta sejenisnya yang dipergunakan Iangsung oleh peserta pendidikan dan/atau pelatihan diluar komponen jasa sarana yang bersifat khusus dan tidak disediakan Unit Pendidikan Pelatihan.
(2)Bahan pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungan peserta pendidikan dan/atau pelatihan.

Pasal 8

(1)Tarif pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c oleh pihak ketiga berlaku untuk Pemakaian Kekayaan Daerah pada :
1. a.Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati;
2. b.Akademi Gizi Surabaya; dan
3. c.Akademi Keperawatan Madiun.
(2)Tarif Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai pengganti biaya pemeliharan dan/atau untuk tujuan memperoleh keuntungan yang layak.
(3)Jenis kekayaan daerah dan besaran tarif pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN

Pasal 9

(1)Pemungutan tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit menggunakan Surat Keterangan Tarif Pelayanan Kesehatan (SKTPK) atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Pemungutan tarif pelayanan pendidikan dan pelatihan pada UPT Pendidikan dan Pelatihan dilakukan pada awal tahun ajaran Baru atau awal semester dan/atau awal kegiatan pelatihan.
(3)Pemungutan tarif pemanfaatan kekayaan daerah dilakukan pada saat awal pemakaian.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit/Kepala UPT Pendidikan dan Pelatihan.

BAB IV

PEMANFAATAN PENDAPATAN

Pasal 10

(1)Pendapatan hasil pelayanan pada Rumah Sakit/UPT Pendidikan dan Pelatihan dimanfaatkan dengan rincian sebagai berikut:
1. a.maksimal 44 % sebagai jasa pelayanan; dan
2. b.minimal 56 % sebagai biaya operasional kembali.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan pendapatan hasil pelayanan pada Rumah Sakit / Unit Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Rumah Sakit/Kepala UPT Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 11

Pendapatan dari hasil pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan pendapatan BLUD.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2023