DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2023

Nomor: 47
Tahun: 2023
Ditetapkan: 17 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Tarif RSUD Dungus ditetapkan berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan dan persaingan pada industri sejenis; Komponen biaya satuan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam dihitung dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat. Biaya satuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya masing- masing kegiatan yang dikeluarkan oleh RSUD Dungus. Kegiatan yang dikenakan Tarif di RSUD Dungus meliputi: a. Pelayanan Medis; b. Pelayanan Penunjang Medis; dan c. Non Pelayanan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan tarif Rumah Sakit Umum Daerah Dungus sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2018 tentang Layanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Dungus yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang . . . SALINAN - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6659);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8.Peraturan . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
8.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 29 Seri E1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 79 Seri E1);
9.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 67 Seri E) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 120 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 120 Seri E); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2.Rumah . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
2.Rumah Sakit Umum Daerah Dungus yang selanjutnya disebut RSUD Dungus adalah unit organisasi bersifat khusus yang memiliki tipe D dan memberikan layanan secara profesional, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
3.Direktur adalah Direktur RSUD Dungus yang bertindak sebagai Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah.
4.Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan RSUD Dungus yang dibebankan kepada pengguna layanan RSUD Dungus sebagai imbalan atas jasa yang sudah diberikan.
5.Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis, dan/atau pelayanan lainnya.
6.Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat- obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis, dan/atau pelayanan lainnya.
7.Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
8.Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi, dan penunjang lainnya.
9.Pelayanan Lainnya adalah pelayanan yang diselenggarakan RSUD Dungus selain dari Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.
10.Kelas Reguler adalah kelas pelayanan yang diselenggarakan dengan fasilitas sarana dan prasarana sesuai standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
11.Kelas Eksekutif adalah kelas pelayanan yang diselenggarakan dengan fasilitas sarana dan prasarana melebihi dari standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

BAB II

DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 2

(1)Tarif RSUD Dungus ditetapkan berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan dan persaingan pada industri sejenis.
(2)Komponen biaya satuan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
(3)Biaya satuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya masing- masing kegiatan yang dikeluarkan oleh RSUD Dungus.

Pasal 3

(1)Tarif RSUD Dungus bagi masyarakat yang dijamin oleh program jaminan kesehatan nasional mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tarif RSUD Dungus untuk program tertentu mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 4

Kegiatan yang dikenakan Tarif di RSUD Dungus meliputi:

a.Pelayanan Medis;
b.Pelayanan Penunjang Medis; dan
c.Non Pelayanan. - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Pasal 5

(1)Kegiatan Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis Pelayanan Medis pada masing-masing tempat pelayanan,
(2)Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.rawat jalan;
2. b.rawat inap; dan
3. c.rawat darurat.
(3)Tempat pelayanan pada rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi poliklinik, kamar operasi, dan kamar tindakan lainnya.
(4)Tempat pelayanan pada rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, rawat intensif dan rawat isolasi.
(5)Tempat pelayanan pada rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan instalasi gawat darurat.

Pasal 6

(1)Jenis Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
1. a.pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi;
2. b.visite dan Pelayanan Konsultasi;
3. c.tindakan operatif;
4. d.tindakan non-operatif; dan
5. e.tindakan keperawatan/kebidanan.
(2)Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan yang dilakukan di rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
(3)Visite . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
(3)Visite dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pelayanan Medis yang dilakukan di rawat inap.
(4)Tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas:
1. a.tindakan operatif besar;
2. b.tindakan operatif sedang;
3. c.tindakan operatif kecil; dan
4. d.tindakan operatif khusus.
(5)Tindakan non-operatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
(6)Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e adalah tindakan spesifik yang dikerjakan oleh perawat/bidan untuk mengimplementasikan intervensi keperawatan/kebidanan secara mandiri dan/atau kolaborsi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

(1)Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan pelayanan untuk menunjang Pelayanan Medis.
(2)Jenis Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelayanan diagnostik elektromedis;
2. b.pelayanan laboratorium;
3. c.pelayanan radiologi;
4. d.pelayanan rehabilitasi medis;
5. e.pelayanan farmasi;
6. f.pelayanan . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
7. f.pelayanan ambulan;
8. g.pelayanan medical check-up;
9. h.pelayanan homecare;
10. i.pelayanan mediko legal; dan
11. j.pelayanan laundry dan sterilisasi.

Pasal 8

(1)Jenis non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas kegiatan:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.penelitian; dan
3. c.kegiatan penunjang lainnya.
(2)Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi magang, orientasi, studi banding, praktik lapangan, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.
(3)Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b meliputi penelitian kesehatan dan penelitian nonkesehatan.
(4)Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan sewa alat/lahan/ruang, parkir, dan kantin.

BAB IV

KOMPONEN DAN PERHITUNGAN TARIF

Pasal 9

(1)Tarif RSUD Dungus untuk kegiatan pelayanan diperhitungkan berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan yang proporsinya ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
(2)Komponen . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
(2)Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan imbalan yang diterima oleh RSUD Dungus atas pemakaian akomodasi, paket bahan nonmedis, paket obat-obatan, paket bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.
(3)Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis, dan/atau pelayanan lainnya.
(4)Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya.

Pasal 10

Tarif RSUD Dungus untuk kegiatan pelayanan lainnya meliputi komponen jasa pelayanan, jasa sarana, dan/atau jasa lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2020