DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020

Nomor: 39
Tahun: 2020
Ditetapkan: 13 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pengarusutamaan Gender; meliputi: ketentuan umum; penyusunan rencana kebijakan; prasyarat pelaksanaan PUG; yaitu: a. komitmen; b. kebijakan; c. kelembagaan; d. sumberdaya; e. sistem informasi dan data terpilah; f. alat analisis Gender; dan g. partisipasi masyarakat.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan . . .
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
4.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencaanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah;
5.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.
7.Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jawa Timur.
9.Gender adalah konstruksi sosial dan budaya mengenai peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki.
10.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Provinsi.
11.Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
12.Responsif . . .
12.Responsif Gender adalah suatu proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan yang mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan laki-laki dan perempuan terutama terkait akses, partisipasi, kontrol, dan perolehan manfaat.
13.Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender.
14.Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi dan lembaga di Daerah.
15.Focal Point adalah wadah fasilitasi dan dukungan terhadap organisasi terkait pelaksanaan PUG pada lembaga tersebut.
16.Pelembagaan PUG adalah suatu proses untuk mendorong terwujudnya suatu kelembagaan yang memiliki fokus dan konsentrasi terhadap PUG.
17.Rencana Kerja yang selanjutnya disebut RENJA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan PUG.
18.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan PUG.
19.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20.Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat analisis Gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan Gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan.
20.Data . . .
21.Data Terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status dan kondisi perempuan dan laki- laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA KEBIJAKAN

Pasal 2

(1)Penyusunan rencana kebijakan, program, dan kegiatan PUG dilakukan melalui analisis Gender.
(2)Penyusunan rencana kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah yang Responsif Gender sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan laki-laki dan perempuan terkait:
1. a.akses;
2. b.partisipasi;
3. c.kontrol; dan
4. d.manfaat.
(4)Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu.
(5)Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah keikutsertaan atau peran seseorang/kelompok dalam suatu kegiatan dan/atau dalam pengambilan keputusan.
(6)Kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan.
(7)Manfaat . . .
(7)Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah kegunaan sumber daya yang dapat dinikmati secara maksimal.

BAB III

PRASYARAT PELAKSANAAN PUG

Pasal 3

Pelaksanaan PUG dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:

a.komitmen;
b.kebijakan;
c.kelembagaan;
d.sumberdaya;
e.sistem informasi dan data terpilah;
f.alat analisis Gender; dan
g.partisipasi masyarakat.

Pasal 4

Komitmen pelaksanaan PUG berbentuk peraturan dan keputusan yang dibuat oleh Gubernur dan Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 5

(1)Komitmen pelaksanaan PUG dalam Peraturan dan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang memuat:
1. a.strategi . . .
2. a.strategi;
3. b.program;
4. c.kegiatan;
5. d.kerangka kerja;
6. e.kerangka pemantauan; dan
7. f.indikator kinerja pelaksanaan PUG.
(2)Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah.

Pasal 6

(1)Dalam rangka melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwujudkan dalam bentuk kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan PUG.
(2)Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembentukan:
1. a.Pokja PUG;
2. b.Tim Penggerak PUG; dan
3. c.Focal Point.
(3)Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan beranggotakan kepala Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
1. a.mempromosikan dan memfasilitasi PUG di Perangkat Daerah;
2. b.melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada pemerintah kabupaten/kota;
3. c.menyusun program kerja setiap tahun;
4. d.mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
5. e.menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
6. f.merumuskan . . .
7. f.merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Walikota;
8. g.menyusun Profil Gender Provinsi;
9. h.melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di Perangkat Daerah;
10. i.menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
11. j.menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Provinsi;
12. k.mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di Perangkat Daerah; dan
13. l.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
(5)Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b beranggotakan Dinas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset, Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial, Biro Organisasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(6)Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), mempunyai tugas:
1. a.menggerakkan dan mendorong Pokja PUG Provinsi dan Tim Penggerak PUG;
2. b.memastikan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sudah Responsif Gender;
3. c.mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan penguatan kapasitas PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. d.melaksanakan pendampingan dan penyusunan perencanaan dan penganggaran Responsif Gender;
5. e.melaksanakan pengawasan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender; dan
6. f.melaksanakan . . .
7. f.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan Responsif Gender.
(7)Focal Point sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c beranggotakan pegawai negeri sipil yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
(8)Focal Point sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas:
1. a.mempromosikan Pengarusutamaan Gender di Perangkat Daerah;
2. b.memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender;
3. c.melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi Pengarusutamaan Gender di lingkungan Perangkat Daerah;
4. d.mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja;
5. e.memfasilitasi penyusunan data Gender di Perangkat Daerah; dan
6. f.melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 7

(1)Sumber daya dalam implementasi prasyarat PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:
1. a.sumber daya manusia; dan
2. b.sumber daya pendanaan dan sarana prasarana.
(2)Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi di bidang PUG, Dinas dan/atau Perangkat Daerah terkait menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan/atau advokasi.
(3)Dinas . . .
(3)Dinas dan Perangkat Daerah menyediakan sumber daya pendanaan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan PUG.
(4)Sumber daya pendanaan dan sarana serta prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, lembaga nonpemerintah lainnya serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Dalam rangka mendukung pelaksanaan PUG yang terintegrasi, diperlukan sistem informasi yang memuat data terpilah antara perempuan dan laki-laki.
(2)Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan Perangkat Daerah.
(3)Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan dipublikasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 9

(1)Dalam pelaksanaan PUG diperlukan adanya identifikasi isu Gender yang diimplementasikan dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.
(2)Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender dengan menggunakan GAP.
(3)Penggunaan . . .
(3)Penggunaan GAP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
(4)GAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui 9 (sembilan) langkah sebagai berikut:
1. a.melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan/subkegiatan yang ada;
2. b.menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia;
3. c.mengidentifikasi faktor penyebab kesenjangan berdasarkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat;
4. d.menemukenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya dan kapasitas organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu Gender;
5. e.menemukenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program dan kegiatan/subkegiatan;
6. f.reformulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan/subkegiatan pembangunan menjadi Responsif Gender;
7. g.menyusun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu Gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan/subkegiatan untuk mengatasi kesenjangan Gender;
8. h.menetapkan base-line sebagai dasar untuk mengukur kemajuan yang dapat diambil pada data pembuka wawasan yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran; dan
9. i.menetapkan indikator kinerja (capaian output dan outcome) yang mengatasi kesenjangan Gender.

Pasal 10

(1)Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PUG meliputi partisipasi dalam kebijakan, program, dan kegiatan PUG dalam rangka pemerataan pelaksanaan dan peningkatan pemahaman PUG kepada masyarakat.
(2)Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan oleh:
1. a.lembaga swadaya masyarakat;
2. b.organisasi masyarakat; dan/atau
3. c.individu masyarakat.

BAB IV

KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN RESPOSIF GENDER

Pasal 11

(1)Untuk percepatan pelaksanaan PUG, Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi, satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus swasta, serta perusahaan yang memiliki usaha lintas Kabupaten/ Kota wajib memiliki kebijakan, program, dan kegiatan resposif Gender.
(2)Kebijakan, program, dan kegiatan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RPJMD, RENSTRA, dan RENJA.
(3)Kebijakan, program, dan kegiatan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.rekruitmen tenaga kerja;
2. b.promosi jabatan;
3. c.penyediaan ruang laktasi;
4. d.penyediaan ruang kesehatan;
5. e.penyediaan . . .
6. e.penyediaan fasilitas disabilitas;
7. f.penyediaan tempat penitipan anak;
8. g.penyediaan toilet; dan/atau
9. h.penyediaan tempat parkir.
(4)Selain kebijakan, program dan kegiatan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pelaksanaan PUG dapat dilaksanakan dalam bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2025