DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2021

Nomor: 46
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dan dokumen lain yang mempunyai kedudukan strategis untuk menjembatani antara perencanaan dan penganggaran tahunan. Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. Pendahuluan; b. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu; c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan e. Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, seluruh rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah yang telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022; Mengingat: . . . Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; MEMUTUSKAN: . . . MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022.

Pasal 1

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a.Pendahuluan;
b.Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
c.Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d.Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e.Penutup.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dokumen Rencana Kerja dari:

a.Inspektorat;
b.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
c.Badan Pendapatan Daerah;
d.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
e.Badan Kepegawaian Daerah;
f.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
g.Badan Penelitian dan Pengembangan;
h.Badan Penghubung Daerah Provinsi;
i.Badan . . .
i.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
j.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
k.Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur I Madiun;
l.Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur II Bojonegoro;
m.Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang;
n.Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur IV Pamekasan;
o.Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur V Jember;
p.Dinas Pendidikan;
q.Dinas Kesehatan;
r.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
s.Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air;
t.Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan Cipta Karya;
u.Dinas Sosial;
v.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
w.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan;
x.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
y.Dinas Lingkungan Hidup;
z.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; aa. Dinas Perhubungan; bb. Dinas Komunikasi dan Informatika; cc. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dd. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; ee. Dinas Kepemudaan dan Olahraga; ff. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; gg. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; hh. Dinas Kelautan dan Perikanan; ii. Dinas . . . ii. Dinas Perkebunan; jj. Dinas Peternakan; kk. Dinas Kehutanan; ll. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral; mm. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; nn. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah; oo. Biro Kesejahteraan Rakyat; pp. Biro Hukum; qq. Biro Perekonomian; rr. Biro Pengadaan Barang dan Jasa; ss. Biro Administrasi Pembangunan; tt. Biro Organisasi; uu. Biro Umum; vv. Biro Administrasi Pimpinan; ww. Sekretariat DPRD; xx. Satuan Polisi Pamong Praja; yy. Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya; zz. Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang; aaa. Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun; bbb. Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya; dan ccc. Rumah Sakit Haji Surabaya.

Pasal 4

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara terperinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 12 Agustus 2021 GUBERNUR JAWA TIMUR, ttd KHOFIFAH INDAR PARAWANSA Diundangkan di Surabaya pada tanggal 12 Agustus 2021 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR, ttd Dr. Ir. HERU TJAHJONO BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 46 SERI E

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2022