DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2023

Nomor: 51
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Tarif Layanan UPT Latkesmas Murnajati ditetapkan berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan dan persaingan pada industri sejenis; Komponen biaya satuan pembiayaan sebagaimana dimaksud dihitung dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, kebutuhan pelatihan, asas kepatutan, dan kompetisi yang sehat. Komponen biaya satuan pembiayaan sebagaimana dimaksud merupakan hasil perhitungan total biaya setiap kegiatan yang dikeluarkan oleh UPT Latkesmas Murnajati.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum, dinyatakan bahwa tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati Provinsi Jawa Timur; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang . . . SALINAN - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
7.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 39 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 80 Seri E);
8.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 67 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 120 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 120 Seri E); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3.Gubernur . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4.Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati yang selanjutnya disebut UPT Latkesmas Murnajati adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan tugas operasional di bidang pelatihan kesehatan.
5.Tarif Layanan adalah biaya penyelenggaraan kegiatan dan pelatihan yang dibebankan kepada pengguna/peserta pelatihan sebagai imbalan atas layanan yang diterima.
6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksanan teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

BAB II

DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 2

(1)Tarif Layanan UPT Latkesmas Murnajati ditetapkan berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan dan persaingan pada industri sejenis.
(2)Komponen biaya satuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, kebutuhan pelatihan, asas kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
(3)Komponen biaya satuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya setiap kegiatan yang dikeluarkan oleh UPT Latkesmas Murnajati. - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

BAB III

KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF LAYANAN

Pasal 3

Kegiatan yang dikenakan Tarif Layanan di UPT Latkesmas Murnajati terdiri atas:

a.kegiatan pendidikan dan pelatihan; dan
b.kegiatan non pendidikan dan pelatihan.

Pasal 4

(1)Pengenaan Tarif Layanan terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan berdasarkan:
1. a.jenis pelatihan;
2. b.pelaksana pelatihan; dan
3. c.kerja sama dengan pihak lain.
(2)Jenis pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.pelatihan dengan metode klasikal;
2. b.pelatihan dengan metode e-learning;
3. c.pelatihan dengan metode blended (klasikal dan e-learning); dan
4. d.workshop/seminar/kegiatan lainnya.
(3)Pelaksana pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.widyaiswara;
2. b.pengadministrasi pelatihan;
3. c.pengelola pelatihan;
4. d.pengendali pelatihan;
5. e.pengendali mutu pelatihan;
6. f.pelatihan metodologi penelitian mahasiswa; dan
7. g.magang mahasiswa. - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Pasal 5

(1)Pengenaan Tarif Layanan terhadap kegiatan non pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan berdasarkan:
1. a.kegiatan studi tiru; atau
2. b.pemanfaatan aset.
(2)Pengenaan Tarif Layanan untuk kegiatan studi tiru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk:
1. a.honor narasumber; dan
2. b.konsumsi.
(3)Pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan jenis:
1. a.paket meeting;
2. b.penggunaan ruang dan bangunan;
3. c.penggunaan villa;
4. d.penggunaan kamar asrama;
5. e.konsumsi; dan
6. f.penggunaan lahan.
(4)Jenis paket meeting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
1. a.fullboard;
2. b.fullday; atau
3. c.halfday.
(5)Jenis penggunaan ruang dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
1. a.sewa kamar asrama;
2. b.sewa alat kedokteran;
3. c.ruang aula bendul merisi (kapasitas 100-150 orang);
4. d.ruang kelas bendul merisi (kapasitas 20-30 orang);
5. e.sewa ruang dapur;
6. f.sewa ruang makan;
7. g.sewa ruang untuk toko;
8. h.sewa ruang/lahan untuk anjungan tunai mandiri;
9. i.sewa gedung untuk resepsi;
10. k.sewa . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
11. j.sewa gedung untuk rapat;
12. k.sewa gedung untuk olahraga;
13. l.sewa kelas untuk pertemuan; dan
14. m.sewa lapangan tenis.
(6)Jenis penggunaan villa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf c terdiri atas:
1. a.penggunaan villa (2 kamar); dan
2. b.penggunaan villa Candra.
(7)Jenis penggunaan kamar asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:
1. a.kamar asrama kampus Murnajati Lawang;
2. b.kamar asrama kampus Madiun; dan
3. c.kamar asrama kampus Surabaya.
(8)Jenis konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas:
1. a.konsumsi; dan
2. b.snack.
(9)Jenis penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f terdiri atas:
1. a.penggunaan anjungan tunai mandiri; dan
2. b.penggunaan lahan untuk BTS.

BAB IV

KOMPONEN TARIF LAYANAN

Pasal 6

(1)Tarif Layanan UPT Latkesmas Murnajati untuk kegiatan pelayanan dihitung berdasarkan komponen operasional pelatihan dan jasa pelayanan yang proporsinya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)Besaran Tarif Layanan pada UPT Latkesmas Murnajati tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

BAB V

PEMUNGUTAN TARIF

Pasal 7

(1)Pembayaran atas Tarif Layanan oleh peserta pelatihan dilakukan pada awal kegiatan, sebelum kegiatan selesai, atau sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam bentuk perjanjian tertulis.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Tarif Layanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Latkesmas Murnajati.

BAB VI

PEMANFAATAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

(1)Pendapatan UPT Latkesmas Murnajati atas Tarif Layanan digunakan untuk membiayai belanja yang terdiri atas belanja barang dan jasa serta belanja modal.
(2)Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran UPT Latkesmas Murnajati.

BAB VII

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Pasal 9

(1)Gubernur dapat memberikan keringanan dan/atau pembebasan Tarif Layanan pada UPT Latkesmas Murnajati.
(2)Pemberian keringanan dan/atau pembebasan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

. . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018