Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 4 Agustus 2023 GUBERNUR JAWA TIMUR, ttd. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA Diundangkan di Surabaya pada tanggal 4 Agustus 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR, ttd. ADHY KARYONO, A.K.S, M.A.P. BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 57 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH., M.H. Pembina Tingkat I NIP 19690129 199303 2 001 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk membuat perencanaan jangka panjang (RPJPD), perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan perencanaan jangka pendek satu tahun (RKPD). Disamping itu menunjuk pada Pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD maka Inspektorat membuat dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai pedoman penyusunan perencanaan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Renja perangkat Daerah merupakan penjabaran program dan kegiatan serta anggaran yang lebih detail dari rencana strategis 5 tahunan yang telah disusun oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Renja disusun sebagai pedoman kerja selama satu tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun untuk jangka waktu 5 tahunan dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setelah RKA disetujui maka akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Sebagai bagian dari kelembagaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Inspektorat mendukung visi Gubernur terpilih yaitu “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”. Visi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam Misi Gubernur yang merupakan rumusan umum mengenai langkah-langkah dalam mewujudkan visi. Dalam pelaksanaannya Inspektorat mendukung Misi Gubernur yang ke 3: “Tata kelola pemerintahan yang bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan.” Dalam kerangka organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Inspektorat memiliki peranan dan fungsi yang cukup strategis dalam menjaga dan mengawal tata kelola Pemerintahan yang efektif, efesien dan Pemerintahan yang anti Korupsi. Selanjutnya tema RKPD Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2024 adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Melalui Transformasi Ekonomi Inklusif Menuju Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Ungggul dan Berakhlak”. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka banyak hal yang harus dilakukan dan dikawal pelaksanaannya dalam segala aspek di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur, antara lain:
a.Penguatan sistem pencegahan korupsi terintegrasi dan berdayaguna;
b.Mengawal pelaksanaan Survei Penilaian Integritas yang dilaksanakan oleh KPK;
c.Meningkatkan kualitas pelaksanaan Maturitas SPIP yang terintegrasi;
d.Pengembangan program sosialisasi dan kampanye anti korupsi pada pengguna layanan serta upaya capaian program anti korupsi;
e.Penguatan APIP dengan penguatan sumber daya manusia dan Kompetensi; dan
f.Penguatan proses pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan e- katalog.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) 1.2. LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Renja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 adalah:
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2.Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
18.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
19.Peaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 927);
20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 116);
22.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
23.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 83 Seri E);
24.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 39 Seri E);
25.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun, yang didasarkan atas capaian/realisasi Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022 serta proyeksi capaian hingga triwulan I tahun anggaran 2023 yang disesuaikan dengan perubahan kondisi kemampuan sumber daya manusia, kemampuan anggaran serta kondisi lainnya. Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
1.Sebagai acuan dalam penyusunan anggaran Tahun 2024;
2.Sebagai dasar untuk menentukan target capaian Tahun 2024;
3.Sebagai dasar untuk menentukan kegiatan yang harus dilaksanakan pada Tahun 2024;
4.Sebagai pedoman arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan pada Tahun 2024.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur tahun 2024 ini dituangkan dengan sistematika sebagai berikut: BAB I Pendahuluan BAB ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. BAB II Hasil Evaluasi Renja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BAB II ini berisi penjabaran mengenai evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022. Disamping itu bab ini berisi tentang prakiraan capaian kinerja pada tahun berlalu yaitu Tahun 2022 (periode Januari s.d. Desember 2022), dan capaian Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur, analisis kinerja pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Timur, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Timur, review terhadap RKPD Provinsi Jawa Timur dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. BAB III Tujuan dan Sasaran Berdasarkan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Timur, maka disusun Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Inspektorat, yang diharapkan akan mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur. BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Berisikan penjabaran mengenai prioritas Inspektorat yang mendukung prioritas provinsi, prioritas Inspektorat terkait dengan tugas fungsi reguler, serta program dan kegiatan di tahun 2024. BAB V Penutup Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, dan rencana tindak lanjut. BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU (2022) DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR Renja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 merupakan target tahun keempat dari Periode Renstra tahun 2019-2024. Dalam perjalanannya dokumen RPJMD mengalami perubahan, sehingga menyebabkan adanya Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024. Sehingga dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) pun juga harus menyesuaikan dengan perubahan dari RPJMD 2019 – 2024 maupun perubahan Renstra 2019 – 2024. Oleh karena itu diperlukan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2024 serta progres pencapaian kinerja dalam Perubahan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Inspektorat Provinsi Jawa Timur melaksanakan program dan kegiatannya. Terkait dengan hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, pada umumnya realisasi program/kegiatan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direalisasikan, walaupun masih terdapat beberapa program/kegiatan yang pencapaian kinerjanya tidak mencapai 100%. Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu Tahun 2023 (periode Januari s.d. Maret 2023) diperkirakan bahwa pelaksanaan program/kegiatan akan sesuai dengan target Rencana Kerja Tahun 2024. Selama Tahun 2022 Inspektorat Provinsi Jawa Timur telah melakukan pembinaan, konsultasi, maupun pendampingan terkait keuangan daerah dan juga kegiatan lainnya antara lain:
1.Pelaksanaan Pendampingan Manajemen Risiko di lingkungan Provinsi Jawa Timur.
Pendampingan ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Inspektorat sebagai APIP agar Manajemen Risiko di lingkup Perangkat Daerah seluruhnya dapat memiliki dokumen Manajemen Risiko. Manajemen Risiko merupakan hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Pelaksanaan Pendampingan Manajemen Risiko telah dilaksanakan di:
1.Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.Badan Pendapatan Daerah
5.Dinas Pertanian
6.Dinas Kehutanan
7.Dinas Perhubungan
8.Dinas Kesehatan
9.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
10.Dinas Perkebunan
11.Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12.Dinas Peternakan
13.Dinas Sosial - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
14.Dinas Pendidikan
15.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
16.Dinas Komunikasi dan Informatika
17.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
18.Dinas Kelautan dan Perikanan
19.Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20.Badan Penelitian dan Pengembangan
21.Dinas Lingkungan Hidup
22.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23.Dinas Perpustakaan
2.Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi.
1.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
2.Dinas Perhubungan
3.Badan Pendapatan Daerah
4.Dinas Kesehatan
5.Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
6.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
7.Dinas Pendidikan
8.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
10.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11.Dinas Kelautan dan Perikanan
12.Badan Penelitian dan Pengembangan
13.Dinas Sosial
3.Pelaksanaan Monitoring Center for Prevention KPK RI Inspektorat selaku admin dari Pelaksanaan Monitoring Center for Prevention, dimana MCP ini merupakan sebuah wujud Langkah- langkah upaya untuk mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi, sehingga terwujudnya sistem dan tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. MCP ini memiliki 7 area intervensi antara lain Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Pengelolaan BMD. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperolah capaian realisasi penilaian MCP dengan Total 96,18, dengan Peringkat Nasional urutan 14.
4.Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI).
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Survei Penilaian Integritas ini diinisiasi oleh KPK RI sejak 2016 dan bekerja sama dengan BPS. Penilaian SPI bertujuan untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur keberhasilan dampak yang diciptakan dari beragam upaya pemberantasan serta pencegahan korupsi di masing-masing K/L/PD. Survei Penilaian SPI ini sesungguhnya dilakukan untuk mendapatkan penilaian persepsi dan pengalaman berbagai pemangku kepentingan di instansi K/L/PD yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra Kerjasama dan ekspert/ahli dari berbagai kalangan. Dimensi penilaian mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (trading in influence), pengelolaan anggaran, pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan SDM, dan sosialisasi antikorupsi di setiap instansi. Hasil survei berbentuk angka indeks menunjukkan level integritas instansi dengan skala 1-100. Semakin tinggi angka integritas sebuah instansi maka sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani Ketika terjadi tindak pidana korupsi tersebut semakin baik. Pada Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan nilai SPI dengan nilai 73,11. Nilai SPI Provinsi Jawa Timur lebih tinggi dibanding nilai SPI Nasional dengan nilai 71,94.
5.Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan amanat dari Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Berikut ini adalah realisasi dalam kurun waktu 6 tahun terakhir sebagai berikut:
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
6.Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
Progres Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kemendagri di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah terselesaikan adalah 93%, dengan rincian Temuan ada 17, dan Rekomendasi 31.
7.Pelaksanaan Reviu Inspektorat dalam melaksanakan pemenuhan data dukung Monitoring Center for Prevention melaksanakan Reviu antara lain:
a.Reviu Perencanaan dan Penganggaran APBD.
b.Reviu RKPD
c.Reviu ASB dan SSH.
d.Reviu KUA dan PPAS
e.Reviu HPS dan Reviu Tata Kelola Perijinan dan Non Perijinan
f.Reviu Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
g.Reviu Tata Kelola Pajak Daerah.
h.Reviu Tata Kelola BMD.
8.Pelaksanaan Kapabilitas APIP Dalam mendorong percepatan peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan yang bersih, dan efektif maka pemerintah di dalam RPJMN 2015-2019 telah secara khusus memasukkan peningkatan kapabilitas APIP sebagai salah satu bagian dari agenda pembangunan.
Salah satu perintah Presiden adalah agar kapabilitas APIP di setiap - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) K/L/PD pada akhir 2019 berada di level 3 (integrated). Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Jawa Timur berada di Level 3.
9.Pelaksanaan Pemeriksaan Operasional atas Kinerja dan Keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan Pemeriksaan ini dilaksanakan di seluruh Perangkat Daerah dan beberapa UPT Teknis terkait.
Evaluasi capaian atas pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Tahun lalu yaitu tahun 2022 dan prakiraan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: 13 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Tabel T-C. 29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan Pencapaian Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tahun 2022. Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegi atan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) - 2021 Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 XXX01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai 77 % 89 Persentase realisasi anggaran 90 % 96 xxx0100 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah 6 Dok 77 xxx0100 2 Pengelolaan Administrasi Keuangan Jumlah laporan pertanggungj awaban keuangan 14 Lap 14 14 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegi atan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) - 2021 Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) xxx0100 3 Ketatausahaan dan Kepegawaian Jumlah dokumen ketatausahaa n dan kepegawaian 6 dok 6 30515 Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Kerugian Daerah 50 % 47 3051500 1 Pengawasan Reguler PD/UPT Obyek Pemeriksaan 90 obyek 88 3051500 2 Monev Pertanggungjawaba n Pengelolaan Keuangan Obyek Pemeriksaan 60 obyek 27 3051500 3 Pemeriksaan Tujuan Tertentu/Kasus/Kh usus Obyek Pemeriksaan 45 obyek 75 3051500 4 Klinik Konsultasi Bantuan Keuangan di Desa Jumlah kabupaten yang dilakukan klinik konsultasi 12 Kab 12 15 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegi atan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) - 2021 Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 3051500 5 Klinik Konsultasi pada Perangkat Daerah Jumlah perangkat daerah yang dilakukan klinik konsultasi 20 PD 17 3051500 7 evaluasi LPPD Kategori Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggar aan Pemerintaha n Daerah (EKPPD) Pemprov Jatim Tinggi 38 Kab/K ota 38 3051500 8 evaluasi LAKIP Jumlah PD Kategori Peringkat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 45 PD 46 16 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegi atan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) - 2021 Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) dengan Nilai A 30516 Program Reviu Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah Pelaksanaan Reviu 18 kali 25 3051600 1 Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Jumlah laporan reviu 5 lap 5 3051600 2 Reviu Laporan Keuangan Jumlah laporan reviu 9 lap 9 3051600 3 Reviu Pengadaan Barang/Jasa Jumlah laporan reviu 4 lap 4 30520 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 76 % 92 3052000 1 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil 76 % 72 17 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegi atan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) - 2021 Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Pengawasan Inspektorat Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI 76 % 92 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri 76 % 92 3052000 2 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif Dokumen pelaksanaan kegiatan 4 Dok 4 30521 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Persentase Aparatur Pengawasan yang 10 0 % 99 18 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegi atan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) - 2021 Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) dan Aparatur Pengawasan Mengikuti Diklat/PKS 3052100 1 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/p elatihan formal 13 0 pegawa i 129 30579 Program Pencegahan Korupsi Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Korupsi 10 0% 105 3057900 1 Koordinasi dan Evaluasi Kerja Sama Pemerintah dan Sektor Swasta Rapat Kerja Anggota Komite Advokasi Daerah (KAD) Jawa Timur 4 kali 1 3057900 2 Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Pencanangan pada PD/satker 2 entitas 2 19 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegi atan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) - 2021 Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 3057900 3 Kerja Sama APIP- APH Pelaksanaan Bimbingan Teknis 1 kali 1 Rapat kerja/Evalua si Kerja Sama APIP-APH 4 kali 4 3057900 4 Peringatan Hari Anti Korupsi Pelaksanaan Peringatan Hari Anti Korupsi 1 kali 1 3057900 5 Identifikasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Jumlah evaluasi 4 kali 4 3057900 6 Survei Penilaian Integritas Perangkat daerah yang disurvei 6 PD - 3057900 7 Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi Pelaksanaan monev rencana aksi pada perangkat daerah 8 PD 10 20 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegi atan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) - 2021 Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Pelaksanaan monev rencana aksi pada Kabupaten/K ota 12 Kabup aten/K ota 12 3057900 8 Audit Berkala SNI ISO 37001:2016 Jumlah audit internal dan eksternal 2 Kali 2 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indeks profesionalita s ASN 8 5 % 86 104% 75 % 89,30% 119% Persentase indikator program yang tercapai 9 0 % 100 114% 77 % 96,3 125% Persentase indikator program Inspektorat yang tercapai 77 % 96,3 125% 21 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegi atan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) - 2021 Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Persentase realisasi anggaran 9 5 % 91,99 98% 90 % 92,86 103% 6.01.01. 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan, penganggara n, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu 8 5 % 100 118% 85 % 100 118% 6.01.01. 1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah 2 8 Dokumen 7 100% 7 Do ku me n 7 100% 6.01.01. 1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA 4 Dokumen 1 100% 1 Do ku me n 1 100% 22 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegi atan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) - 2021 Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 6.01.01. 1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA Perubahan 4 Dokumen 1 100% 1 Do ku me n 1 100% 6.01.01. 1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA 4 Dokumen 1 100% 1 Do ku me n 1 100% 6.01.01. 1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA Perubahan 4 Dokumen 1 100% 1 Do ku me n 1 100% 6.01.01. 1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen capaian kinerja 1 6 Dokumen 4 100% 4 Do ku me n 4 100% 6.01.01. 1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen evaluasi kinerja 1 6 Dokumen 4 100% 4 Do ku me n 4 100% 23 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegi atan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) - 2021 Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 6.01.01. 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan pertanggungj awaban keuangan 4 8 Dokumen 12 100% 12 Do ku me n 12 100% 6.01.01. 1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan pembayaran gaji dan tunjangan 4 8 laporan 12 100% 12 la po ra n 12 100% 6.01.01. 1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 8 laporan 12 100% 12 la po ra n 12 100% 6.01.01. 1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah lapoan verifikasi penatausaha an 4 8 laporan 12 100% 12 la po ra n 12 100% 6.01.01. 1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Laporan akutansi perangkat daerah 4 laporan ` 100% 1 la po ra n 1 100% 24 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegi atan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) - 2021 Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 6.01.01. 1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Dokumen keuangan SKPD 8 dokumen 2 100% 2 do ku me n 2 100% 6.01.01. 1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen tanggapan atas LHP 4 dokumen 1 100% 1 do ku me n 1 100% 6.01.01. 1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Jumlah Laporan keuangan 4 8 laporan 12 100% 12 la po ra n 12 100% 6.01.01. 1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan prognosis 4 laporan 1 100% 1 la po ra n 1 100% 6.01.01. 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen ketatausahaa n dan kepegawaian 4 8 dokumen 12 100% 12 do ku me n 12 100% 6.01.01. 1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Laporan 4 8 laporan 12 100% 12 la po 12 100% 25 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegi atan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) - 2021 Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Presensi Pegawai ra n 6.01.01. 1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pengadaaan pakaian dinas 4 paket 1 100% 1 pa ke t 1 100% 6.01.01. 1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Laporan pengolahan administrasi kepegawaian 4 8 laporan 12 100% 12 la po ra n 12 100% 6.01.01. 1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Laporan data pegawai 4 laporan 1 100% 1 la po ra n 1 100% 6.01.01. 1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Laporan SKP 4 8 laporan 12 100% 12 la po ra n 12 100% 6.01.01. 1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 0 orang 131 873% 25 or an g 14 93% 26 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegi atan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) - 2021 Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 6.01.01. 1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerUndang- Undangan Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerUndang- Undangan 4 kali 1 100% 1 ka li 1 100% 6.01.01. 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Habis Pakai 4 4 laporan 11 100% 11 la po ra n 11 100% Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa 11 La po ra n 11 100% 6.01.01. 1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket pengadaan 4 paket 1 100% 1 pa ke t 1 100% 6.01.01. 1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket pengadaan 4 paket 1 100% 1 pa ke t 1 100% 27 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegi atan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) - 2021 Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Perlengkapan Kantor 6.01.01. 1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket pengadaan 4 paket 1 100% 1 pa ke t 1 100% 6.01.01. 1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket pengadaan 4 paket 1 100% 1 pa ke t 1 100% 6.01.01. 1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Paket pengadaan 1 6 0 paket 42 105% 40 pa ke t 39 98% 6.01.01. 1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan 3 2 laporan 9 113% 8 la po ra n 8 100% 6.01.01. 1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Daftar Arsip Aktif, Arsip Inaktif, Arsip Vital 1 2 Dokumen 3 100% 3 Do ku me n 3 100% 6.01.01. 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Pengadaan Barang 2 2 laporan 5 100% 5 la po ra n 5 100% 28 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegi atan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) - 2021 Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Sarana dan Prasarana 6.01.01. 1.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Mebel 3 paket 0 100% 1 pa ke t 1 100% 6.01.01. 1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya 1 6 paket 4 100% 4 pa ke t 4 100% 6.01.01. 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah 4 8 laporan 12 100% 12 la po ra n 12 100% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang 12 la po ra n 12 100 29 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegi atan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) - 2021 Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Urusan Pemerintaha n Daerah 6.01.01. 1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pengiriman Dokumen 9 6 kali 25 104% 24 ka li 24 100% 6.01.01. 1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4 8 paket 12 100% 3 pa ke t 3 100% 6.01.01. 1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Jasa 4 paket 1 100% 1 pa ke t 1 100% 6.01.01. 1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Jasa 4 paket 1 100% 1 pa ke t 1 100% 6.01.01. 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah Laporan aset 4 8 laporan 12 100% 12 la po ra n 12 100% 30 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegi atan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) - 2021 Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan aset tetap yang terpelihara 12 la po ra n 12 100 6.01.01. 1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Jasa 4 4 paket 11 100% 3 pa ke t 3 100% 6.01.01. 1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Jasa 5 2 paket 13 100% 13 pa ke t 13 100% 6.01.01. 1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin 4 paket 1 100% 1 pa ke t 1 100% 31 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegi atan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) - 2021 Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) lainnya yang dipelihara 6.01.01. 1.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung yang dipelihara 8 Gedung 2 100% 2 Ge du ng 2 100% 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN Level Maturitas Penyelenggar aan SPIP Provinsi Jawa Timur 3 level 3 100% 3 lev el 3 100% 6.01.02. 1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Nilai Rata- Rata Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah yang Terperiksa 3 Nilai 3 100% 3 Nil ai 3 100% 6.01.02. 1.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Kabupaten/K ota yang menjadi obyek 2 0 obyek 20 100% 20 ob ye k 20 100% 32 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegi atan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) - 2021 Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) pengawasan kinerja Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang menjadi obyek pengawasan kinerja 1 0 obyek 16 100 10 ob ye k 10 100 Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan nilai A atas evaluasi sistem akuntabilitas kinerja 1 2 Perangkat Daerah 51 425% 12 Pe ra ng ka t Da er ah 47 392% 6.01.02. 1.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang menjadi obyek 9 0 obyek 131 146 90 ob ye k 93 103% 33 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegi atan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) - 2021 Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) pengawasan keuangan 6.01.02. 1.01.03 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan reviu Dokumen perencanaan dan penganggara n 1 laporan 1 100% 1 la po ra n 1 100% Jumlah Laporan reviu kinerja 2 laporan 2 100% 2 la po ra n 2 100% Jumlah Laporan reviu pengadaan barang/jasa 1 laporan 1 100% 1 la po ra n 1 100% 6.01.02. 1.01.04 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan reviu terkait Laporan keuangan 7 laporan 16 229% 7 la po ra n 100% 34 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegi atan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) - 2021 Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 6.01.02. 1.01.05 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota Jumlah Kabupaten/K ota yang mendapatkan nilai dengan kategori tinggi atas Evaluasi Kinerja Penyelenggar aan Pemerintaha n Daerah (EKPPD) 3 0 Kab/Kota 32 107% 30 Ka b/ Ko ta 113% 6.01.02. 1.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI 7 7 % 65,82% 85% 77 % 67 87 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil 7 7 % 85,7 111% 77 % 91 118% 35 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegi atan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) - 2021 Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) pengawasan Inspektorat Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendagri RI 8 0 % 100 125% 80 % 100 125% 6.01.02. 1.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) 5 Jenis Kegiatan 5 100% 5 Je ni s Ke gia ta n 5 100% 6.01.02. 1.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang menjadi obyek pengawasan 3 3 obyek 63 191% 33 ob ye k 36 109% 36 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegi atan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) - 2021 Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) dengan tujuan tertentu (PDTT) 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Level Kapabilitas APIP Provinsi Jawa Timur 3 3 100% 3 3 100% 6.01.03. 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Jumlah Dokumen tentang Kebijakan Teknis Pengawasan 2 Dokumen 2 100% 2 Do ku me n 2 100% 6.01.03. 1.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah pelaksanaan koordinasi tentang kebijakan pengawasan 3 kali 3 100% 3 ka li 3 100% 6.01.03. 1.02 Pendampingan dan Asistensi Persentase Terlaksanany a Pendampinga 8 5 % 103 121% 85 % 89,91 106% 37 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegi atan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) - 2021 Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) n dan Asistensi 6.01.03. 1.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kabupaten/K ota yang menjadi obyek klinik konsultasi 1 2 Kab/Kota 13 108% 12 Ka b/ Ko ta 12 100% Jumlah perangkat daerah yang menjadi obyek klinik konsultasi 2 0 Perangkat Daerah 21 105% 20 Pe ra ng ka t Da er ah 20 100% Pendampinga n atas pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK-RI 4 kali 4 100% 4 ka li 4 100% 6.01.03. 1.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Pencanangan WBKWBBM pada 2 Perangkat Daerah 2 100% 2 Pe ra ng 2 100% 38 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegi atan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) - 2021 Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) dan Penilaian Reformasi Birokrasi perangkat daerah/unit kerja ka t Da er ah 6.01.03. 1.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah pelaksanaan identifikasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) 1 kali 1 100% 1 ka li 1 100% Pelaksanaan monev pencegahan korupsi pada Kab/Kota 1 0 kali 31 310% 1 ka li 10 100% Pelaksanaan monev pencegahan korupsi pada perangkat daerah 8 Kab/Kota 8 100% 10 Ka b/ Ko ta 8 100% Jumlah peringatan 1 Perangkat Daerah 1 100% 8 Pe ra 1 100% 39 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegi atan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) - 2021 Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) hari anti korupsi ng ka t Da er ah 6.01.03. 1.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah pelaksanaan audit berkala SNI ISO 37001:2016 1 kali 1 100% 1 ka li 1 100% Jumlah Pelaksanaan Rapat kerja pembahasan kasus/penga duan masyarakat 3 0 kali 34 113% 30 ka li 30 100% Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi kerja sama APIP-APH 1 kali 1 100% 1 ka li 1 100% 40 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegi atan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Tingkat Realisasi (%) - 2021 Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang menjadi obyek Survei Penilaian Integritas (SPI) 6 obyek 56 933% 6 ob ye k 6 100% Rapat kerja anggota Komite Advokasi Daerah (KAD) Jawa Timur 1 kali 1 100% 1 ka li 1 100% 41 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Pada tahun 2022, target program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur telah tercapai rata-rata 100%. Namun demikian terdapat Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan indikator Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI tidak memenuhi target dari target yang telah ditetapkan yaitu 77%, meskipun tidak tercapai karena masih banyak penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI yang prosesnya masih dalam proses tindak lanjut, terutama yang masih menjadi kendala adalah penyelesaian tindak lanjut di bidang Aset Daerah. Oleh karena itu meskipun belum tercapai, tetapi tidak mengurangi kinerja Inspektorat untuk terus menyelesaikan permasalah di bidang Aset milik Provinsi Jawa Timur. 42 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah mempunyai tugas membantu Gubernur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dengan menyelenggarakan fungsi: ▪ perencanaan program pengawasan; ▪ perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan ▪ pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur, dalam pelaksanaan tugasnya dibagi menjadi:
a.Sekretariat, membawahi:
1.Subbagian Tata Usaha;
2.Subbagian Program dan Pelaporan; dan
3.Subbagian Keuangan.
b.Inspektur Pembantu I;
c.Inspektur Pembantu II;
d.Inspektur Pembantu III;
e.Inspektur Pembantu IV;
f.Inspektur Pembantu Khusus; dan
g.Kelompok Jabatan Fungsional.
Dalam meningkatkan pembinaan pada Tahun 2021 dan 2022 melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan dalam rangka peningkatan level Maturitas penyelenggaraan SPIP Provinsi Jawa Timur dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dalam rangka mempertahankan/meningkatkan Level Kapabilitas APIP Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan:
1.Pengawasan dan Pendampingan yang dilaksanakan oleh Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur terhadap Pengelolaan Keuangan dan Belanja pada perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur;
2.Sekretariat Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai supporting system, turut berperan dengan melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu dengan:
▪ Mensupport kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional (Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian) agar dalam pelaksanaan tugasnya berjalan dengan efektif karena keterbatasan SDM dan waktu pelaksanaan tugas jika dibandingkan dengan jumlah obyek pemeriksaan. 43 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) ▪ Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pengawasan di Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang menggambarkan kesesuaian antara anggaran pengawasan di Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja pengawasan. ▪ Monitoring dan evaluasi terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Internal/Eksternal, BPKP RI dan BPK RI, yaitu Inspektorat Provinsi Jawa Timur melaksanakan Desk/Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, BPKP dan BPK RI pada perangkat daerah terperiksa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk penyelesaian tindak lanjutnya hingga mendapatkan status Tuntas. ▪ Monitoring dan evaluasi kinerja di 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Program Prioritas Pembangunan, percepatan penyerapan APBD.
3.Inspektorat Provinsi Jawa Timur juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dengan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatan kinerja Pemerintah pada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang diukur dengan persentase Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh kategori > Tinggi dan Persentase Penurunan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh kategori Rendah;
4.Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai Sekretariat Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memfasilitasi PPG Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) untuk penyusunan konsep kebijakan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta memfasilitasi penerusan pelaporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satunya dilakukan sosialisasi tentang gratifikasi dan pencegahannya;
5.Inspektorat Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten di Jawa Timur melakukan pembinaan pengelolaan bantuan keuangan ke Desa meliputi Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Desa (BKD), Dana Desa (DD), dan hibah-bansos, dengan membuka ruang konsultasi bagi perangkat desa yang diberi nama “KADES LAWAS” yang merupakan akronim dari KAWAL DESA MELALUI PENGAWASAN. Klinik ini merupakan inisiatif dan inovasi dari Inspektorat Provinsi Jawa Timur dengan melibatkan organisasi perangkat daerah Kabupaten untuk bersama-sama memberikan solusi terhadap segala permasalahan terkait pengelolaan bantuan keuangan di Desa yang selama ini dianggap menjadi masalah oleh perangkat desa.
44 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yaitu: Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indikator sasaran 1:
1.Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
2.Opini BPK RI.
45 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Tabel. 2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Timur NO INDIKATOR TUJUAN SASARAN IKD SPM Target Renstra PD REALISASI PROYEKSI CATATAN ANALISIS2019 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1. Indeks integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur v 76 76 76 76 77 77 70,30 73,11 77 77 77 2. Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah v 81 81 81 81 81 81 83,18 83,83 83,85 83,9 83,9
3.Opini BPK RI v WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 46 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Pencapaian Kinerja Inspektorat Proviinsi Jawa Timur dapat dijabarkan sebagai berikut:
1.Indeks Integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak tercapai dengan realisasi Indeks Integritas tahun 2021 adalah 70,30 dan realisasi indeks integritas tahun 2022 adalah 73,11. Namun demikian nilai Indeks Integritas Provinsi Jawa Timur di atas rata-rata nilai Nasional yaitu 71,94. Meskipun tidak mencapai target provinsi, namun Indeks Integritas yang didapatkan dari hasil Penilaian Survei Penilaian Integritas menempatkan Indeks Integritas Provinsi Jawa Timur diatas nilai rata-rata Nasional.
2.Evaluasi SAKIP Inspektorat dalam 3 tahun terakhir mendapatkan Nilai A.
Penilaian SAKIP ini didapatkan dari penilaian Kementerian PAN dan RB pada provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2022 terdapat kenaikan nilai Sakip dari nilai 83,18 pada tahun 2021 menjadi 83,83 pada tahun 2022, sehingga terdapat peningkatan nilai SAKIP yang menandakan bahwa Perangkat Daerah telah melaksanakan dan mengimplementasikan SAKIP di lingkungan kerjanya dengan cukup baik, karena tujuan dari evaluasi SAKIP ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).
3.Opini BPK dalam 8 tahun terakhir selalu mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Penilaian opini ini menilai tentang kewajaran dalam sebuah laporan keuangan, dimana diperlukan adanya kesesuaian antara standar akuntansi Pemerintah, keefektivitasan penilaian internal, serta kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perUndang-Undangan.
47 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR Permasalahan-permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian penting yang perlu diperhatikan antara lain:
a.Kepatuhan pengelola keuangan terhadap ketentuan masih rendah.
b.Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum memiliki unit kerja yang berpredikat WBBM.
c.Risiko korupsi di Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih tinggi.
d.Program prioritas daerah belum dilaksanakan secara optimal.
e.Adanya perubahan mekanisme berbasis aplikasi yang terlambat disosialisasikan.
f.Kurangnya komitmen Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam menyelesaikan TLHP.
g.Kerjasama antara APIP-APH belum berjalan dengan baik, sehingga masih terdapat kasus/pengaduan masyarakat yang langsung ditangani APH tanpa berkoordinasi dengan APIP.
Dari Permasalahan yang telah disampaikan di atas dapat disimpulkan isu-isu penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Timur antara lain:
a.Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundangan bagi obyek pengawasan, khususnya terkait pengelolaan keuangan.
b.Peningkatan kualitas implementasi pembangunan ZI menuju WBKWBBM.
c.Peningkatan internalisasi anti korupsi dan integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
d.Peningkatan kualitas pengawasan kinerja terhadap program prioritas daerah.
e.Peningkatan pemahaman terhadap mekanisme baru yang berbasis aplikasi.
f.Percepatan penyelesaian TLHP BPK-RI.
g.Penguatan komitmen bersama antara APIP-APH dalam rangka penanganan kasus.
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI JAWA TIMUR Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut Tabel T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Inspektorat Provinsi Jawa Timur berikut: 48 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) TABEL T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Rancangan Awal RKPD 2024 Hasil Analisis Kebutuhan Kode Program/Keg Lokas i Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp....) Program/Keg Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuha n Dana (Rp....) Catat an Pentin g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintaha n Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan 6 1 Inspektorat Daerah 94.722.26 6.000 Inspektorat Daerah 86.045.48 3.146 6 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH PROVINSI Jawa Timu r Indeks profesionali tas ASN 85 Ni lai 78.017.11 3.900 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI Jawa Timur Indeks profesional itas ASN 85 Ni lai 72.968.32 7.676 Persentase indikator program yang tercapai 90 % Persentase indikator program yang tercapai 90 % Persentase realisasi anggaran 95 % Persentase realisasi anggaran 95 % 49 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Rancangan Awal RKPD 2024 Hasil Analisis Kebutuhan Kode Program/Keg Lokas i Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp....) Program/Keg Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuha n Dana (Rp....) Catat an Pentin g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 1 1 1. 0 1 Perencanaan , Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jawa Timu r Persentase dokumen perencanaa n, penganggar an, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu 85 % 19.347.00 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jawa Timur Persentase dokumen perencana an, pengangga ran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu 85 % 19.347.00 0 6 1 1 1. 0 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah 8 D ok u m en 3.864.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencana an Perangkat Daerah 8 D ok u m en 3.864.000 6 1 1 1. 0 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna 1 D ok u m en 2.294.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna 1 D ok u m en 2.294.000 50 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Rancangan Awal RKPD 2024 Hasil Analisis Kebutuhan Kode Program/Keg Lokas i Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp....) Program/Keg Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuha n Dana (Rp....) Catat an Pentin g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n Dokumen RKA-SKPD n Dokumen RKA-SKPD 6 1 1 1. 0 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 D ok u m en 2.294.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 D ok u m en 2.294.000 6 1 1 1. 0 1 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen DPA-SKPD 1 D ok u m en 2.153.000 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen DPA-SKPD 1 D ok u m en 2.153.000 51 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Rancangan Awal RKPD 2024 Hasil Analisis Kebutuhan Kode Program/Keg Lokas i Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp....) Program/Keg Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuha n Dana (Rp....) Catat an Pentin g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 1 1 1. 0 1 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 D ok u m en 2.153.000 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 D ok u m en 2.153.000 6 1 1 1. 0 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan 4 La po ra n 3.859.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Capaian 4 La po ra n 3.859.000 52 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Rancangan Awal RKPD 2024 Hasil Analisis Kebutuhan Kode Program/Keg Lokas i Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp....) Program/Keg Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuha n Dana (Rp....) Catat an Pentin g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 1 1 1. 0 1 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 La po ra n 2.730.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 La po ra n 2.730.000 6 1 1 1. 0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jawa Timu r Jumlah Laporan pertanggun gjawaban keuangan 12 La po ra n 71.429.46 5.900 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jawa Timur Jumlah Laporan pertanggu ngjawaban keuangan 12 La po ra n 66.225.40 8.700 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 8 O ra ng / B ul a n 69.870.95 4.000 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 8 O ra ng / B ul a n 64.277.17 4.000 53 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Rancangan Awal RKPD 2024 Hasil Analisis Kebutuhan Kode Program/Keg Lokas i Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp....) Program/Keg Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuha n Dana (Rp....) Catat an Pentin g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administra si Pelaksanaa n Tugas ASN 12 D ok u m en 1.521.792. 900 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaa n Administra si Pelaksanaa n Tugas ASN 12 D ok u m en 1.923.281 .500 3 Pelaksanaan Penatausaha an dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausah aan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 12 D ok u m en 24.056.00 0 Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Ver ifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 12 D ok u m en 15.390.00 0 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaa n Akuntansi SKPD 1 D ok u m en 2.163.000 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaa n Akuntansi SKPD 1 D ok u m en 1.603.000 54 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Rancangan Awal RKPD 2024 Hasil Analisis Kebutuhan Kode Program/Keg Lokas i Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp....) Program/Keg Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuha n Dana (Rp....) Catat an Pentin g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 La po ra n 2.268.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 La po ra n 1.308.000 6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaa n dan Tindak Lanjut Pemeriksaa n 1 D ok u m en 2.268.000 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksa an dan Tindak Lanjut Pemeriksa an 1 D ok u m en 1.643.200 55 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Rancangan Awal RKPD 2024 Hasil Analisis Kebutuhan Kode Program/Keg Lokas i Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp....) Program/Keg Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuha n Dana (Rp....) Catat an Pentin g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Tr iwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusuna n Laporan Keuangan Bulanan/Tr iwulanan/S emesteran SKPD 12 La po ra n 5.145.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/ Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusuna n Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/ Semestera n SKPD 12 La po ra n 4.190.000 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 D ok u m en 819.000 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 D ok u m en 819.000 56 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Rancangan Awal RKPD 2024 Hasil Analisis Kebutuhan Kode Program/Keg Lokas i Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp....) Program/Keg Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuha n Dana (Rp....) Catat an Pentin g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 1 1 1. 0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jawa Timu r Jumlah Dokumen Kepegawaia n 12 D ok u m en 687.333.0 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jawa Timur Jumlah Dokumen Kepegawai an 12 D ok u m en 687.333.0 00 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkata n Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 U ni t 50.000.00 0 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkata n Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 U ni t 50.000.00 0 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapa n 1 Pa ke t 8.100.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapann ya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkap an 1 Pa ke t 8.100.000 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administra si 12 D ok u m en 1.365.000 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolaha n Administra 12 D ok u m en 1.365.000 57 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Rancangan Awal RKPD 2024 Hasil Analisis Kebutuhan Kode Program/Keg Lokas i Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp....) Program/Keg Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuha n Dana (Rp....) Catat an Pentin g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kepegawaia n si Kepegawai an 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaa an Sistem Informasi Kepegawaia n 1 D ok u m en 19.110.00 0 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaa an Sistem Informasi Kepegawai an 1 D ok u m en 19.110.00 0 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 D ok u m en 182.858.0 00 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring , Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 D ok u m en 182.858.0 00 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Jumlah Pegawai Berdasarka n Tugas dan Fungsi yang 50 O ra ng 234.091.0 00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasark an Tugas dan Fungsi yang 50 O ra ng 234.091.0 00 58 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Rancangan Awal RKPD 2024 Hasil Analisis Kebutuhan Kode Program/Keg Lokas i Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp....) Program/Keg Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuha n Dana (Rp....) Catat an Pentin g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 1 Bimbingan Teknis Implementas i Peraturan PerUndang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementa si Peraturan PerUndang- Undangan 13 8 O ra ng 191.809.0 00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerUndang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implement asi Peraturan PerUndang -Undangan 13 8 O ra ng 191.809.0 00 6 1 1 1. 0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jawa Timu r Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Habis Pakai 4 D ok u m en 1.125.173. 000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jawa Timur Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Habis Pakai 4 D ok u m en 1.125.173 .000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan 1 Pa ke t 47.810.00 0 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan 1 Pa ke t 47.810.00 0 59 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Rancangan Awal RKPD 2024 Hasil Analisis Kebutuhan Kode Program/Keg Lokas i Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp....) Program/Keg Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuha n Dana (Rp....) Catat an Pentin g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang Disediakan Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapa n Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan 1 Pa ke t 417.353.0 00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan 1 Pa ke t 417.353.0 00 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Pa ke t 155.157.0 00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Pa ke t 155.157.0 00 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan 1 Pa ke t 207.111.0 00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan 1 Pa ke t 207.111.0 00 60 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Rancangan Awal RKPD 2024 Hasil Analisis Kebutuhan Kode Program/Keg Lokas i Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp....) Program/Keg Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuha n Dana (Rp....) Catat an Pentin g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 50 La po ra n 18.522.00 0 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 50 La po ra n 18.522.00 0 9 Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8 La po ra n 277.715.0 00 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8 La po ra n 277.715.0 00 1 0 Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausah aan Arsip Dinamis pada SKPD 3 D ok u m en 1.505.000 Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausa haan Arsip Dinamis pada SKPD 3 D ok u m en 1.505.000 1. 0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jawa Timu r Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Sarana dan Prasarana 4 D ok u m en 690.795.0 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jawa Timur Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Sarana dan Prasarana 4 D ok u m en 538.795.0 00 61 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Rancangan Awal RKPD 2024 Hasil Analisis Kebutuhan Kode Program/Keg Lokas i Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp....) Program/Keg Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuha n Dana (Rp....) Catat an Pentin g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Pa ke t 400.000.0 00 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Pa ke t 178.000.0 00 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 U ni t 290.795.0 00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 U ni t 360.795.0 00 - - 1. 0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Jawa Timu r Jumlah Dokumen Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah 4 D ok u m en 3.086.536. 000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jawa Timur Jumlah Dokumen Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah 4 D ok u m en 2.942.451 .976 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 La po ra n 20.837.00 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Surat Menyurat 12 La po ra n 12.000.00 0 62 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Rancangan Awal RKPD 2024 Hasil Analisis Kebutuhan Kode Program/Keg Lokas i Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp....) Program/Keg Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuha n Dana (Rp....) Catat an Pentin g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 La po ra n 570.199.0 00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 La po ra n 570.199.0 00 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan 12 La po ra n 92.610.00 0 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan 12 La po ra n 92.610.00 0 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 La po ra n 2.402.890. 000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 La po ra n 2.267.642 .976 63 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Rancangan Awal RKPD 2024 Hasil Analisis Kebutuhan Kode Program/Keg Lokas i Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp....) Program/Keg Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuha n Dana (Rp....) Catat an Pentin g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yang Disediakan yang Disediakan 1. 0 9 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Jawa Timu r Jumlah Laporan Aset 12 La po ra n 978.464.0 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jawa Timur Jumlah Laporan Aset 12 La po ra n 1.429.819 .000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 3 U ni t 90.991.00 0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Peroranga n Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarka n Pajaknya 3 U ni t 142.346.0 00 64 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Rancangan Awal RKPD 2024 Hasil Analisis Kebutuhan Kode Program/Keg Lokas i Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp....) Program/Keg Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuha n Dana (Rp....) Catat an Pentin g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanny a 34 U ni t 520.813.0 00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasiona l atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarka n Pajak dan Perizinann ya 34 U ni t 520.813.0 00 6 Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 0 U ni t 219.660.0 00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 0 U ni t 419.660.0 00 9 Pemeliharaa n/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ 1 U ni t 147.000.0 00 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara 1 U ni t 347.000.0 00 65 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Rancangan Awal RKPD 2024 Hasil Analisis Kebutuhan Kode Program/Keg Lokas i Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp....) Program/Keg Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuha n Dana (Rp....) Catat an Pentin g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Direhabilita si /Direhabili tasi 6 1 2 PROGRAM PENYELENG GARAAN PENGAWAS AN Jawa Timu r Level Maturitas penyelengg araan SPIP Provinsi Jawa Timur 3 Le ve l 9.904.290. 100 PROGRAM PENYELENGG ARAAN PENGAWASAN Jawa Timur Level Maturitas penyelengg araan SPIP Provinsi Jawa Timur 3 Le ve l 9.904.290 .100 1. 0 1 Penyelenggar aan Pengawasan Internal Jawa Timu r Nilai rata- rata maturitas SPIP pada perangkat daerah terperiksa 3 Ni lai 7.814.495. 100 Penyelenggara an Pengawasan Internal Jawa Timur Nilai rata- rata maturitas SPIP pada perangkat daerah terperiksa 3 Ni lai 7.814.495 .100 1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasa n Kinerja Pemerintah Daerah 1 La po ra n 1.042.404. 370 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasa n Kinerja Pemerinta h Daerah 1 La po ra n 604.404.3 70 66 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Rancangan Awal RKPD 2024 Hasil Analisis Kebutuhan Kode Program/Keg Lokas i Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp....) Program/Keg Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuha n Dana (Rp....) Catat an Pentin g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasa n Keuangan Pemerintah Daerah 90 La po ra n 4.509.586. 730 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasa n Keuangan Pemerinta h Daerah 90 La po ra n 4.303.940 .000 3 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 2 La po ra n 97.753.00 0 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 2 La po ra n 97.753.00 0 4 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 5 La po ra n 219.559.0 00 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 7 La po ra n 164.862.0 00 5 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasa n Umum dan Teknis Kabupaten /Kota 38 La po ra n 875.083.0 00 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Ko ta Jumlah Laporan Hasil Pengawasa n Umum dan Teknis Kabupaten /Kota 18 La po ra n 875.083.0 00 67 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Rancangan Awal RKPD 2024 Hasil Analisis Kebutuhan Kode Program/Keg Lokas i Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp....) Program/Keg Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuha n Dana (Rp....) Catat an Pentin g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaa n BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaa n APIP 4 D ok u m en 1.070.109. 000 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksa an BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksa an APIP 4 D ok u m en 1.070.109 .000 1. 0 2 Penyelenggar aan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jawa Timu r Jumlah Pelaksanaa n Pengawasa n Dengan Tujuan Tertentu 5 Je ni s 2.089.795. 000 Penyelenggara an Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jawa Timur Jumlah Pelaksanaa n Pengawasa n Dengan Tujuan Tertentu 5 Je ni s 1.889.795 .000 2 Pengawasan dengan Jumlah Laporan Hasil 15 La po 2.089.795. 000 Pengawasan dengan Jumlah Laporan Hasil 15 La po 1.889.795 .000 68 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Rancangan Awal RKPD 2024 Hasil Analisis Kebutuhan Kode Program/Keg Lokas i Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp....) Program/Keg Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuha n Dana (Rp....) Catat an Pentin g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tujuan Tertentu Pengawasa n dengan Tujuan Tertentu ra n Tujuan Tertentu Pengawasa n dengan Tujuan Tertentu ra n 6 1 3 PROGRAM PERUMUSA N KEBIJAKAN, PENDAMPIN GAN DAN ASISTENSI Jawa Timu r Level Kapabilitas APIP Provinsi Jawa Timur 3 Le ve l 6.800.862. 000 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPING AN DAN ASISTENSI Jawa Timur Level Kapabilitas APIP Provinsi Jawa Timur 3 Le ve l 4.071.209 .100 1. 0 1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Jawa Timu r Jumlah Dokumen tentang Kebijakan Teknis Pengawasa n 2 D ok u m en 402.441.0 00 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Jawa Timur Jumlah Dokumen tentang Kebijakan Teknis Pengawasa n 2 D ok u m en 317.424.1 00 1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomenda si Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasa n yang Disusun 2 R ek o m en da si 402.441.0 00 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomend asi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasa n yang Disusun 2 R ek o m en da si 317.424.1 00 69 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Rancangan Awal RKPD 2024 Hasil Analisis Kebutuhan Kode Program/Keg Lokas i Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp....) Program/Keg Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuha n Dana (Rp....) Catat an Pentin g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 0 2 Pendamping an dan Asistensi Jawa Timu r Persentase Terlaksana nya Kegiatan Pendampin gan dan Asistensi 85 % 6.398.421. 000 Pendampingan dan Asistensi Jawa Timur Persentase Terlaksana nya Pendampin gan dan Asistensi 85 % 3.753.785 .000 1 Pendamping an dan Asistensi Urusan Pemerintaha n Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampin gan dan Asistensi Urusan Pemerintah an Daerah 40 Pe ra ng ka t D ae ra h 1.050.799. 000 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampin gan dan Asistensi Urusan Pemerinta han Daerah 40 Pe ra ng ka t D ae ra h 750.799.0 00 2 Pendamping an, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampin gan, Asistensi, Verifikasi, 5 Pe ra ng ka t D ae ra h 105.272.0 00 Pendampingan , Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampin gan, Asistensi, Verifikasi, 5 Pe ra ng ka t D ae ra h 280.636.0 00 70 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Rancangan Awal RKPD 2024 Hasil Analisis Kebutuhan Kode Program/Keg Lokas i Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp....) Program/Keg Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuha n Dana (Rp....) Catat an Pentin g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dan Penilaian Reformasi Birokrasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi 3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantas an Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberanta san Korupsi 3 K eg ia ta n 4.028.611. 000 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasa n Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegaha n dan Pemberant asan Korupsi 3 K eg ia ta n 828.611.0 00 4 Pendamping an, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampin gan, Asistensi 20 Pe ra ng ka t D ae 1.213.739. 000 Pendampingan , Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampin gan, Asistensi 20 Pe ra ng ka t D ae 1.893.739 .000 71 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Rancangan Awal RKPD 2024 Hasil Analisis Kebutuhan Kode Program/Keg Lokas i Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp....) Program/Keg Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuha n Dana (Rp....) Catat an Pentin g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dan Verifikasi Penegakan Integritas ra h dan Verifikasi Penegakan Integritas ra h 72 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur terkait pembahasan Anggaran Tahun 2024 bersama berbagai pemangku kepentingan, tidak terdapat usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan yang hadir dalam forum Musrenbang tersebut. Selain hal tersebut, dalam forum Musrenbang yang dilakukan melalui media Website musrenbang juga tidak terdapat usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan untuk Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Tabel 2.5.1. Usulan kabupaten kota hasil pelaksanaan musrenbang RKPD Tahun 2024 yang di akomodir Tidak Terdapat Usulan Program/Kegiatan. Tabel 2.5.2. Usulan kabupaten kota hasil pelaksanaan musrenbang RKPD tahun 2024 yang di TIDAK DIAKOMODIR Tidak Terdapat Usulan Program/Kegiatan. Tabel 2.5.3. Dukungan perangkat daerah dalam pokok-pokok pikiran Dewan Tidak Terdapat Usulan Program/Kegiatan. 73 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BAB III TUJUAN DAN SASARAN 3.1. A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Dalam rangka mencapai keselarasan antara pembangunan Nasional dengan Pembangunan di Daerah, maka RKPD Provinsi Jawa Timur harus berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jawa Timur harus mempedomani RPJMN Tahun 2020-2024. Visi pembangunan Nasioanal pada RPJMN 2020-2024 yaitu: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Upaya-upaya dalam mewujudkan visi nasional tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 9 misi Pembangunan Nasional, dimana dari 9 misi nasional tersebut Inspektorat mengampu Misi Nasional ke 8 antara lain: “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya”. Terdapat 7 prioritas Pembangunan Nasional pada Tahun 2024, dimana Inspektorat selaras dengan prioritas Nasional ke 7 yaitu: “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik” Pelaksanaan program-program yang terdapat di Inspektorat ini dengan memperhatikan dan menyesuaikan dengan Kebijakan Nasional dari KPK dan juga peraturan dari pusat antara lain:
a.Pelaksanaan Monev terhadap Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
b.Sapu Bersih Pungutan Liar mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
c.Pelaksanaan Maturitas SPIP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.
d.Survey Integritas dari KPK dan BPS untuk menilai tingkat integritas di Provinsi Jawa Timur. Survey dilakukan untuk memetakan resiko korupsi.
74 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) B. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN PROVINSI Tema Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Kemudian tema tersebut diterjemahkan ke dalam arah kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur “Mewujudkan Visi Pembangunan Jawa Timur: “Masyarakat yang adil, sejahtera, unggul, dan berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui kerja Bersama dan semangat gotong royong”. Visi tersebut kemudian dijabarkan lagi menjadi 4 misi utama, dimana Inspektorat mengampu pada Misi ke – 3 yaitu: “Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan”. Setelah Tema RKP 2024 telah ditentukan, selanjutnya Tema RKP 2024 ini akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan Tema Pembangunan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yaitu “Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif Menuju Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul, dan berakhlak”’. Terdapat 7 Prioritas Pembangunan Jawa Timur Tahun 2024, dimana Inspektorat Provinsi Jawa Timur selaras dengan Prioritas ke-7 Provinsi Jawa Timur yaitu: “Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur”. Berdasarkan prioritas provinsi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Nawa Bhakti Satya Provinsi Jawa Timur, dimana Inspektorat selaras dengan Bhakti ke-8 yaitu “Jatim Amanah” dengan tujuan untuk menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Anti Korupsi. Pelaksanaan Strategis dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu:
1.Perlunya Peningkatan Kualitas SDM.
2.Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah melalui peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal.
3.Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar Publik Pendukung Pertumbuhan Wilayah.
4.Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Khususnya Peningkatan Lapangan Kerja, Penanganan Stunting, dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem.
75 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
5.Penguatan KualitasTata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
6.Peningkatan Kapasitas terhadap Mitigasi Bencana dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana.
Prioritas Pembangunan Jawa Timur Tahun 2024 ada 7 prioritas, namun Inspektorat Provinsi Jawa Timur mengampu Prioritas “Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur” dengan mewujudkan prioritas tersebut melalui pendekatan-pendekatan tujuan Inspektorat Provinsi Jawa Timur “Terciptanya sistem birokrasi efektif, berdaya guna dan anti korupsi”, sehingga diharapkan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur dapat terwujud. 3.2. TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT Penjabaran Tujuan dan Sasaran Inspektorat diawali dengan menyelaraskan Visi dan Misi Gubernur Jawa Timur. Visi pembangunan Provinsi Jawa Timur antara lain: “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”. Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 4 Misi Pembangunan Provinsi Jawa Timur, dimana Inspektorat Provinsi Jawa Timur mendukung Misi Gubernur yang ke – 3 yaitu: “Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai Prinsip Kebhinekaan”. Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, ditetapkanlah Tujuan Pembangunan Daerah selama 5 tahun ke depan yang merupakan pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran dari visi maupun misi dimana mendapatkan solusi dalam permasalahan dan isu strategis yang mengemuka. Sasaran sendiri merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dan dapat dicapai serta rasional. 76 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Tujuan pada Misi ke 3 yang selaras dengan Inspektorat Provinsi Jawa Timur antara lain: “Terwujudnya Pemerintahan yang Baik”. Kemudian di breakdown ke dalam sasaran pembangunan Provinsi pada Misi ke-3 antara lain: “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel”. Berpedoman pada Tujuan dan Sasaran Provinsi yang mengacu pada Misi ke-3 Gubernur Jawa Timur, selanjutnya di breakdown ke Tujuan Inspektorat Provinsi Jawa Timur yaitu: “Terciptanya sistem birokrasi efektif, berdaya guna dan anti korupsi”. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran agar menjadi terukur dan focus, efektif dan spesifik, serta dapat dicapai dengan sasaran Inspektorat sebagai berikut: “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur 2024 perlu dilakukan dengan tetap mempedomani Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Timur 2019-2024. Di samping itu, tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Perubahan Inspektorat Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Target tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Timur tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut: towards accountability and service excellence - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Tabel 3. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Provinsi Jawa Timur TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN SATUAN FORMULASI 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Terciptanya sistem birokrasi efektif, berdaya guna dan anti korupsi Indeks integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur 76 76 76 76 77 77 - Hasil Survey Penilaian Integritas oleh KPK
1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah 81 81 81 81 81 81 - Rata – Rata Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Opini BPK RI WTP WTP WTP WTP WTP WTP Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah towards accountability and service excellence - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Tujuan yang akan dicapai oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur adalah:
“Terciptanya sistem birokrasi efektif, berdaya guna dan anti korupsi”. Indikator pencapaian tolok ukur keberhasilan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui nilai indeks integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Indeks Integritas ini dirilis oleh KPK setiap tahun melalui mekanisme penilaian dari Survei Penilaian Integritas untuk memetakan risiko korupsi di Provinsi Jawa Timur Tujuan ini dijabarkan lebih detail ke dalam bentuk sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Timur antara lain: “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran tersebut maka ditetapkan indikator dari sasaran tersebut antara lain:
1.Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah Peningkatan akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat diukur dari Rata-rata nilai evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah. Bila semakin baik nilai SAKIP biasanya selaras dengan peningkatan akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2.Opini BPK RI Opini BPK merupakan Pernyataan atau pendapat professional yang dikeluarkan oleh BPK. Opini tersebut merupakan penilaian tentang tingkat kewajaran informasi yang tersaji pada laporan keuangan.
Tingkat Kewajaran tersebut harus sesuai dengan prinsip akuntansi baik itu dalam hal arus kas entitas, hasil usaha dan posisi keuangan. Inspektorat dalam kurun waktu 5 tahun berturut-turut selalu memperoleh opini BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kriteria WTP diberikan ketika Sistem Pengendalian Internal memadai dan tidak ada salah saji yang bersifat material atas pos- pos laporan keuangan. Dengan kata lain laporan keuagan telah disajikan secara wajar sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan. towards accountability and service excellence - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan antara lain Terkait dengan visi Gubernur terpilih yaitu: Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang sejahtera, seimbang, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris, inklusif, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan, yang diterjemahkan ke dalam misi Tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan partisipatoris sehingga untuk mencapai visi misi gubernur tersebut diperlukan beberapa kegiatan baru untuk mendukung pencapaian visi misi gubernur Jatim tersebut antara lain:
1.Adanya kegiatan dari KPK yang akan menilai tingkat integritas di Jawa Timur, sehingga Inspektorat menambahkan kegiatan Survey Penilaian Integritas.
2.Adanya program/kegiatan dari KPK yang harus diakomodir antara lain terkait pungutan liar, sehingga diperlukan kegiatan tambahan yang dimasukkan antara lain kegiatan Identifikasi Sapu Bersih Pungutan Liar.
3.Penilaian Mandiri Maturitas SPIP yang terintegrasi oleh BPKP.
4.Adanya banyaknya pengaduan masyarakat kepada Inspektorat selaku APIP, sehingga dibutuhkan program/kegiatan yang memerlukan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum seperti Polri dan Kejari, sehingga diperlukan kegiatan tambahan yang dimasukkan antara lain Kerja Sama APIP-APH
5.Adanya banyak masalah dalam meng SPJ kan keuangan di desa, sehingga memunculkan ide untuk membuat program inovasi pelayanan publik yang diwujudkan dalam bentuk Klinik Konsultasi Bantuan Keuangan di Desa.
Rekapitulasi program dan kegaitan, antara lain Inspektorat memiliki 3 program dan 11 kegiatan 52 sub kegiatan, dengan total pagu anggaran yang direncanakan pada tahun 2024 yaitu Rp. 86.045.483.146,00. Tabel rencana program dan kegiatan dapat dirinci sebagai berikut: - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prog/Keg Rencana Tahun 2024 Catat an Penti ng Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lok asi Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan 6.01 Inspektorat Daerah 86.045.48 3.146 Pendap atan Asli Daerah (PAD) 86.045.48 3.146 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indeks profesionalitas ASN Jaw a Tim ur 85 Nilai 72.968.32 7.676 Pendap atan Asli Daerah (PAD) 85 Nilai 72.968.32 7.676 Persentase indikator program yang tercapai 90 % 90 % Persentase realisasi anggaran 95 % 95 % 6.01.01.1.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu Jaw a Tim ur 85 % 19.347.00 0 85 % 19.347.00 0 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prog/Keg Rencana Tahun 2024 Catat an Penti ng Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lok asi Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.01.01.1.0 1.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokume n 3.864.000 8 Dokume n 3.864.000 6.01.01.1.0 1.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokume n 2.294.000 1 Dokume n 2.294.000 6.01.01.1.0 1.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokume n 2.294.000 1 Dokume n 2.294.000 6.01.01.1.0 1.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokume n 2.153.000 1 Dokume n 2.153.000 6.01.01.1.0 1.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokume n 2.153.000 1 Dokume n 2.153.000 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prog/Keg Rencana Tahun 2024 Catat an Penti ng Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lok asi Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.01.01.1.0 1.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 3.859.000 4 Laporan 3.859.000 6.01.01.1.0 1.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 2.730.000 4 Laporan 2.730.000 6.01.01.1.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan pertanggungjawaban keuangan Jaw a Tim ur 12 Laporan 66.225.40 8.700 12 Laporan 66.225.40 8.700 6.01.01.1.0 2.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 8 Orang/B ulan 64.277.17 4.000 15 8 Orang/B ulan 64.277.17 4.000 6.01.01.1.0 2.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokume n 1.923.281. 500 12 Dokume n 1.923.281. 500 6.01.01.1.0 2.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 12 Dokume n 15.390.00 0 12 Dokume n 15.390.00 0 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prog/Keg Rencana Tahun 2024 Catat an Penti ng Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lok asi Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.01.01.1.0 2.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokume n 1.603.000 1 Dokume n 1.603.000 6.01.01.1.0 2.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 1.308.000 2 Laporan 1.308.000 6.01.01.1.0 2.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokume n 1.643.200 1 Dokume n 1.643.200 6.01.01.1.0 2.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 12 Laporan 4.190.000 12 Laporan 4.190.000 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prog/Keg Rencana Tahun 2024 Catat an Penti ng Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lok asi Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 6.01.01.1.0 2.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokume n 819.000 1 Dokume n 819.000 6.01.01.1.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kepegawaian Jaw a Tim ur 12 Dokume n 687.333.0 00 12 Dokume n 687.333.0 00 6.01.01.1.0 5.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 50.000.00 0 1 Unit 50.000.00 0 6.01.01.1.0 5.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 8.100.000 1 Paket 8.100.000 6.01.01.1.0 5.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokume n 1.365.000 12 Dokume n 1.365.000 6.01.01.1.0 5.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokume n 19.110.00 0 1 Dokume n 19.110.00 0 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prog/Keg Rencana Tahun 2024 Catat an Penti ng Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lok asi Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dokume n 182.858.0 00 12 Dokume n 182.858.0 00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 50 Orang 234.091.0 00 50 Orang 234.091.0 00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerUndang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerUndang- Undangan 13 8 Orang 191.809.0 00 13 8 Orang 191.809.0 00 6.01.01.1.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Habis Pakai Jaw a Tim ur 4 Dokumen 1.125.173. 000 4 Dokume n 1.125.173. 000 6.01.01.1.0 6.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 47.810.00 0 1 Paket 47.810.00 0 6.01.01.1.0 6.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 417.353.0 00 1 Paket 417.353.0 00 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prog/Keg Rencana Tahun 2024 Catat an Penti ng Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lok asi Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.01.01.1.0 6.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 155.157.0 00 1 Paket 155.157.0 00 6.01.01.1.0 6.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 207.111.0 00 1 Paket 207.111.0 00 6.01.01.1.0 6.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 50 Laporan 18.522.00 0 50 Laporan 18.522.00 0 6.01.01.1.0 6.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8 Laporan 277.715.0 00 8 Laporan 277.715.0 00 6.01.01.1.0 6.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3 Dokume n 1.505.000 3 Dokume n 1.505.000 6.01.01.1.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Sarana dan Prasarana Jaw a Tim ur 4 Dokume n 538.795.0 00 4 Dokume n 538.795.0 00 6.01.01.1.0 7.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 178.000.0 00 1 Paket 178.000.0 00 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prog/Keg Rencana Tahun 2024 Catat an Penti ng Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lok asi Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.01.01.1.0 7.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 360.795.0 00 4 Unit 360.795.0 00 - - 6.01.01.1.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jaw a Tim ur 4 Dokume n 2.942.451. 976 4 Dokume n 2.942.451. 976 6.01.01.1.0 8.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12.000.00 0 12 Laporan 12.000.00 0 6.01.01.1.0 8.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 570.199.0 00 12 Laporan 570.199.0 00 6.01.01.1.0 8.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 92.610.00 0 12 Laporan 92.610.00 0 6.01.01.1.0 8.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 2.267.642. 976 12 Laporan 2.267.642. 976 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prog/Keg Rencana Tahun 2024 Catat an Penti ng Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lok asi Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.01.01.1.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Aset Jaw a Tim ur 12 Laporan 1.429.819. 000 12 Laporan 1.429.819. 000 6.01.01.1.0 9.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 3 Unit 142.346.0 00 3 Unit 142.346.0 00 6.01.01.1.0 9.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 34 Unit 520.813.0 00 34 Unit 520.813.0 00 6.01.01.1.0 9.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 0 Unit 419.660.0 00 12 0 Unit 419.660.0 00 6.01.01.1.0 9.0009 Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi 1 Unit 347.000.0 00 1 Unit 347.000.0 00 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prog/Keg Rencana Tahun 2024 Catat an Penti ng Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lok asi Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Provinsi Jawa Timur Jaw a Tim ur 3 Level 9.904.290. 100 Pendap atan Asli Daerah (PAD) 3 Level 9.904.290. 100 6.01.02.1.0 1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Nilai rata-rata maturitas SPIP pada perangkat daerah terperiksa Jaw a Tim ur 3 Nilai 7.814.495. 100 3 Nilai 7.814.495. 100 6.01.02.1.0 1.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Laporan 604.404.3 70 1 Laporan 604.404.3 70 6.01.02.1.0 1.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 90 Laporan 4.303.940. 000 90 Laporan 4.303.940. 000 6.01.02.1.0 1.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 2 Laporan 97.753.00 0 2 Laporan 97.753.00 0 6.01.02.1.0 1.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 5 Laporan 164.862.0 00 5 Laporan 164.862.0 00 6.01.02.1.0 1.0005 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum 38 Laporan 875.083.0 00 38 Laporan 875.083.0 00 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prog/Keg Rencana Tahun 2024 Catat an Penti ng Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lok asi Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan Teknis Kabupaten/Kota 6.01.02.1.0 1.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 4 Dokume n 1.070.109. 000 4 Dokume n 1.070.109. 000 6.01.02.1.0 2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jaw a Tim ur 5 Jenis 1.889.795. 000 5 Jenis 1.889.795. 000 6.01.02.1.0 2.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 15 Laporan 1.889.795. 000 15 Laporan 1.889.795. 000 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Level Kapabilitas APIP Provinsi Jawa Timur Jaw a Tim ur 3 Level 4.071.209. 100 Pendap atan Asli Daerah (PAD) 3 Level 4.071.209. 100 6.01.03.1.0 1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Jumlah Dokumen tentang Kebijakan Teknis Pengawasan Jaw a Tim ur 2 Dokume n 317.424.1 00 2 Dokume n 317.424.1 00 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prog/Keg Rencana Tahun 2024 Catat an Penti ng Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lok asi Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.01.03.1.0 1.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 2 Rekome ndasi 317.424.1 00 2 Rekome ndasi 317.424.1 00 6.01.03.1.0 2 Pendampingan dan Asistensi Persentase Terlaksananya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Jaw a Tim ur 85 % 3.753.785. 000 85 % 3.753.785. 000 6.01.03.1.0 2.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 40 Perangk at Daerah 750.799.0 00 40 Perangk at Daerah 750.799.0 00 6.01.03.1.0 2.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 5 Perangk at Daerah 280.636.0 00 5 Perangk at Daerah 280.636.0 00 6.01.03.1.0 2.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan 3 Kegiatan 828.611.0 00 3 Kegiatan 828.611.0 00 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prog/Keg Rencana Tahun 2024 Catat an Penti ng Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lok asi Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan Pemberantasan Korupsi 6.01.03.1.0 2.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 20 Perangk at Daerah 1.893.739. 000 20 Perangk at Daerah 1.893.739. 000 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, Sehubungan dengan sasaran tersebut di atas, disusunlah arah kebijakan Inspektorat Provinsi Jawa Timur yaitu: [1] Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaksanaan standar pelayanan minimal serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan masyarakat; [2] Penguatan aksi anti-korupsi dan pemberantasan korupsi, serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); [3] Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu; dan [4] Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik. Dalam rangka mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 yang tertuang pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyusun Prioritas Provinsi Tahun 2024 yang juga terdiri dari 5 prioritas. Inspektorat Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu perangkat daerah yang terkait langsung dengan prioritas provinsi ke-7 yaitu “Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur” Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat mengajukan usulan kegiatan Prioritas Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan Reformasi Birokrasi yaitu “melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui aplikasi MCP (Monitoring Center for Prevention), mengawal dan mengkoordinasikan pelaksanaan Survey Peniaian Integritas, Pengawasan Percepatan Pelaksanaan Peningkatan Produk Dalam Negeri, meningkatkan kualitas pelaksanaan Maturitas SPIP Terintegrasi, meningkatkan Kapabiltas APIP, SABER PUNGLI DAN GRATIFIKASI” yang diimplementasikan pada kegiatan-kegiatan antara lain Pelaksanaan Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi; Verifikasi/Reviu Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur; dan Identifikasi Potensi Pungutan Liar. - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Tabel 4.1 program kegiatan yang mendukung program prioritas provinsi dan program Icon Gubernur tahun 2024 Prioritas Provinsi Nawabha kti Program Icon Uraian Keg Prioritas Program Nomenklatur Kegiatan Nomenklatur Sub Keg Nomenklatur Sumbe r Dana Pagu Anggaran (Rp) Keterangan PP-7 - Peningkat an Ketentram an, Ketertiban umum dan peningkat an kualitas pelayanan publik bagi Masyarak at di Jawa Timur Bhakti - 8 Jatim: Jatim Amanah: Menyelengg arakan Pemerintah an yang bersih, Efektif, dan Anti Korupsi PengawasanPelaksanaan Pengawasan Keuangan pada PD/Unit Kerja di lingkungan Pemprov Jatim Program Penyelenggar aan Pengawasan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah PAD 4.303.940.000 Pembinaan PD/unit kerja di lingkungan Pemprov Jatim Menuju WBK/WBBM Program Perumusan Kebijakan, Pendampinga n dan Asistensi Pendampingan dan Asistensi Pendampingan , Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi PAD 280.636.000 Pelaksanaan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi dan Monitoring Center Preventif (MCP) Program Perumusan Kebijakan, Pendampinga n dan Asistensi Pendampingan dan Asistensi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasa n Korupsi PAD 828.611.000 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Tabel 4.2 Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2024 No Uraian Keg Prioritas Inspektorat Program Nomenklatur Keg Nomenklatur Sub Keg Nomenklatur Pagu Anggaran (Rp) 1 Program Penyelenggaraan Pengawasan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah PAD 7.116.151.370 2 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Pendampingan dan Asistensi Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi PAD 280.636.000 3 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Pendampingan dan Asistensi "Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan PAD 828.611.000 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BAB V PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. Apabila dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, akan dilakukan penyesuaian- penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. 5.1. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai fungsi yang dapat menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Disamping itu penyusunan Renja 2024 ini merupakan bagian dari alur pengelolaan keuangan daerah dan juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS karena sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 89 ayat 1, penyusunan rancangan KUA PPAS ini berdasarkan RKPD dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1.Sekretariat, Irban, Irban khusus dan seluruh staf Penyusunan Program dan Pelaporan Provinsi Jawa Timur secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
a.melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
b.menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2.Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.
5.2. RENCANA TINDAK LANJUT Rencana Tindak Lanjut untuk Tahun 2024 ini akan melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah berjalan di Tahun 2022 dan akan terus melaksanakan Program pembinaan ke Perangkat Daerah seperti antara lain pelaksanaan:
a.Pengawasan operasional ke Perangkat Daerah.
b.Pelaksanaan Reviu ke Perangkat Daerah
c.Pelaksanaan MCP KPK RI
d.Pelaksanaan SPI Provinsi Jawa Timur
e.Pelaksanaan Kapabilitas APIP
f.Pelaksanaan Maturitas SPIP.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Demikian Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 disusun sebagai road map dan pedoman bagi penyusunan APBD Tahun 2024 sehingga arah kegiatan dan capaian kinerja program/kegiatan tahun 2024 dapat lebih transparan dan akuntabel dalam rangka pencapaian penetapan tujuan Inspektorat Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan visi pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong.” GUBERNUR JAWA TIMUR, ttd. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA