Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Rencana Strategis:
a.Inspektorat . . .
a.Inspektorat;
b.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
c.Badan Pendapatan Daerah;
d.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
e.Badan Kepegawaian Daerah;
f.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
g.Badan Penelitian dan Pengembangan;
h.Badan Penghubung Daerah Provinsi;
i.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
j.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
k.Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur I Madiun;
l.Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur II Bojonegoro;
m.Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang;
n.Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur IV Pamekasan;
o.Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur V Jember;
p.Dinas Pendidikan;
q.Dinas Kesehatan;
r.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
s.Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air;
t.Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan Cipta Karya;
u.Dinas Sosial;
v.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
w.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan;
x.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
y.Dinas Lingkungan Hidup;
z.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
aa. Dinas Perhubungan; bb. Dinas . . . bb. Dinas Komunikasi dan Informatika; cc. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dd. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; ee. Dinas Kepemudaan dan Olahraga; ff. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; gg. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; hh. Dinas Kelautan dan Perikanan; ii. Dinas Perkebunan; jj. Dinas Peternakan; kk. Dinas Kehutanan; ll. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; mm. Dinas Perin dustrian dan Perdagangan; nn. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah; oo. Biro Kesejahteraan Rakyat; pp. Biro Hukum; qq. Biro Perekonomian; rr. Biro Pengadaan Barang dan Jasa; ss. Biro Administrasi Pembangunan; tt. Biro Organisasi; uu. Biro Umum; vv. Biro Administrasi Pimpinan; ww. Satuan Polisi Pamong Praja; dan xx. Sekretariat DPRD.
2.Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 21 Januari 2022 GUBERNUR JAWA TIMUR, ttd. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA Diundangkan di Surabaya pada tanggal 21 Januari 2022 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR, ttd. Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, M.T. BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 6 SERI E