DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2022

Nomor: 72
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Manajemen Risiko yang memuat penyelenggaraan manajemen resiko dan pelaporannya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, penilaian risiko merupakan salah satu unsur dari sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah;
c.bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Manajemen Risiko, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Manajemen Risiko; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang . . .
2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7.Peraturan . . .
7.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2.Instansi Pemerintah Provinsi adalah perangkat daerah/biro/rumah sakit di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jawa Timur.
4.Risiko adalah peluang terjadinya sesuatu peristiwa yang akan berdampak negatif atau mengancam pencapaian tujuan dan/atau sasaran organisasi.
5.Kecurangan adalah setiap tindakan ilegal ditandai dengan penipuan, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan.
6.Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan atau sasaran organisasi.
7.Identifikasi Risiko adalah kegiatan mengidentifikasi seluruh Risiko atau potensi Risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan atau sasaran organisasi, yang dilakukan melalui proses yang sistematis dan terukur.
8.Peta Risiko adalah gambaran tentang seluruh exposure Risiko yang dinyatakan dengan tingkat atau level masing- masing Risiko.
9.Evaluasi . . .
9.Evaluasi Risiko adalah upaya mengidentifikasi perubahan atas pergeseran tingkat level Risiko yang dikaitkan dengan upaya mitigasi atau faktor lain yang mempengaruhi.
10.Pengendalian Internal adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu.
11.Penanganan Risiko adalah upaya mengidentifikasi berbagai opsi yang disusun dalam bentuk rencana tindak pengendalian.
12.Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah rencana Penanganan Risiko lebih lanjut yang merupakan pilihan terbaik dari berbagai opsi yang relevan.

Pasal 2

Tujuan penyusunan Manajemen Risiko meliputi:

a.mewujudkan good government yang lebih baik;
b.menetapkan dan mengelola Risiko yang dihadapi dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan;
c.melindungi Instansi Pemerintah Provinsi dari Risiko yang signifikan yang berdampak pada hambatan capaian tujuan organisasi;
d.meningkatkan kinerja organisasi di dalam pencapaian tujuan; dan
e.menciptakan kesadaran dan kepedulian pegawai terhadap pentingnya Manajemen Risiko.

BAB II

PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RESIKO

Pasal 3

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi setiap Instansi Pemerintah Provinsi menyelenggarakan dan mengembangkan Manajemen Risiko di lingkungannya.

Pasal 4

. . .

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan dan pengembangan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan serangkaian proses yang meliputi penerapan:
1. a.kebijakan;
2. b.prosedur; dan
3. c.praktik manajemen, yang bersifat sistematis.
(2)Penyelenggaraan dan pengembangan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk melakukan tindakan:
1. a.penetapan konteks atau tujuan;
2. b.Identifikasi Risiko;
3. c.Analisis Risiko;
4. d.Evaluasi Risiko;
5. e.Penanganan Risiko; dan
6. f.pemantauan.
(3)Penyelenggaraan dan pengembangan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Instansi Pemerintah Provinsi.
(4)Format Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Penetapan konteks atau tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara menjabarkan:
1. a.latar belakang;
2. b.ruang lingkup;
3. c.tujuan; dan
4. d.kondisi lingkungan pengendalian Manajemen Risiko akan diterapkan.
(2)Penetapan . . .
(2)Penetapan konteks atau tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan dokumen perencanaan masing-masing pada Instansi Pemerintah Provinsi.

Pasal 6

(1)Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan proses menetapkan risiko.
(2)Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengidentifikasi dan menguraikan seluruh hal yang berpotensi risiko, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal.

Pasal 7

(1)Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam pelaksanaan pencapaian tujuannya pada Instansi Pemerintah Provinsi menimbulkan Risiko utama.
(2)Risiko utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Risiko Strategis;
2. b.Risiko Operasional;
3. c.Risiko Kepatuhan;
4. d.Risiko finansial; dan
5. e.Risiko Kecurangan.
(3)Dalam melakukan Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditemukan lebih dari satu kategori Risiko yang harus dianalisis dan ditangani.
(4)Risiko Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Risiko yang timbul terkait dengan kegagalan dalam penerapan kebijakan yang dapat disebabkan kelemahan dalam:
1. a.proses kajian kebijakan;
2. b.tahap penyusunan kebijakan;
3. c.sosialisasi kebijakan;
4. d.implementasi kebijakan; dan/atau
5. e.evaluasi kebijakan.
(5)Risiko . . .
(5)Risiko operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Risiko kegagalan pada proses operasional yang disebabkan aspek:
1. a.manusia;
2. b.proses bisnis;
3. c.sistem pada organisasi;
4. d.pendanaan; dan/atau
5. e.kendala peralatan.
(6)Risiko kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Risiko ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Risiko finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan Risiko terjadinya manipulasi dan kecurangan yang berdampak pada kerugian keuangan daerah atau negara dan/atau Risiko kegagalan pihak ketiga dalam memenuhi kewajiban.
(8)Risiko kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 8

(1)Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka untuk menetapkan peta risiko.
(2)Pelaksanaan Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.menetapkan tingkat risiko;
2. b.memilah risiko berdasarkan level; dan
3. c.menyusun peta risiko

Pasal 9

Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk:

a.menetapkan . . .
a.menetapkan Risiko yang dapat ditolerir untuk memberikan batasan dalam mengidentifikasi dan mengelola Risiko yang akan ditangani; dan
b.menetapkan prioritas Penanganan Risiko yang dapat menghambat capaian tujuan atau sasaran organisasi.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RESIKO

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RESIKO

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2021