DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2022

Nomor: 77
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai: a. tatanan peraturan dasar yang mengatur hubungan pemilik, pengelola, komite, dan SPI, sehingga penyelenggaraan Rumah Sakit dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkualitas; b. pedoman dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit; c. pedoman dalam pembuatan kebijakan teknis manajerial atau operasional layanan Rumah Sakit; dan d. pedoman bagi penyelesaian konflik internal Rumah Sakit. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk: a. menjamin efektifitas, efisiensi, dan mutu Rumah Sakit; dan b. memberikan pelindungan hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan Rumah Sakit.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Provinsi Jawa Timur, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan yang ada, sehingga perlu diganti; c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur; Mengingat: . . . Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan . . .
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 92 Tahun 2019 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 92 Seri E);
9.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 89 Seri E);
10.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 114 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 114 Seri E); MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan.
5.Direktur . . .
5.Direktur Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur.
6.Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur.
7.Badan Layanan Umum daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksanan teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8.Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
9.Peraturan Internal Rumah Sakit adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan Rumah Sakit meliputi peraturan internal korporasi dan peraturan internal Staf Medis.
10.Komite Medik adalah perangkat Rumah Sakit untuk menerapkan tata kelola klinis agar Staf Medis di Rumah Sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme Kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
11.Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah wadah non-struktural yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal di Rumah Sakit.
12.Staf Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis di Rumah Sakit.
13.Kelompok Staf Medis yang selanjutnya disingkat KSM adalah sekolompok Staf Medis yang keanggotaannya sesuai dengan profesi dan keahliannya.
14.Mitra Bestari adalah sekelompok Staf Medis dengan reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesi medis.
15.Kewenangan . . .
15.Kewenangan Klinis adalah hak khusus seorang Staf Medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan Rumah Sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan Penugasan Klinis.
16.Penugasan Klinis adalah penugasan Direktur Rumah Sakit kepada seorang Staf Medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di Rumah Sakit tersebut berdasarkan daftar Kewenangan Klinis yang telah ditetapkan baginya.
17.Kredensial adalah proses evaluasi terhadap Staf Medis untuk menentukan kelayakan diberikan Kewenangan Klinis.
18.Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap Staf Medis yang telah memiliki kewenangan klinis untuk menentukan kelayakan pemberian Kewenangan Klinis tersebut.
19.Audit Medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai:
1. a.tatanan peraturan dasar yang mengatur hubungan pemilik, pengelola, komite, dan SPI, sehingga penyelenggaraan Rumah Sakit dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkualitas;
2. b.pedoman dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit;
3. c.pedoman dalam pembuatan kebijakan teknis manajerial atau operasional layanan Rumah Sakit; dan
4. d.pedoman bagi penyelesaian konflik internal Rumah Sakit.
(2)Peraturan . . .
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.menjamin efektifitas, efisiensi, dan mutu Rumah Sakit; dan
2. b.memberikan pelindungan hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan Rumah Sakit.

BAB II

PERATURAN INTERNAL KORPORASI

Pasal 3

(1)Rumah Sakit ini bernama Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur.
(2)Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralamatkan di Jalan Manyar Kertoadi Nomor 10 Surabaya.

Pasal 4

(1)Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memiliki klasifikasi B serta memberikan layanan secara profesional, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas.
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Pasal 5

. . .

Pasal 5

Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif penyakit dalam bentuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).

Pasal 6

(1)Visi Rumah Sakit “Rumah Sakit Pilihan Masyarakat, Prima, dan Islami dalam Pelayanan yang Berstandar Internasional Didukung Pendidikan dan Penelitian yang Berkualitas”.
(2)Misi Rumah Sakit:
1. a.meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, menuju standar internasional didukung pendidikan dan penelitian yang berkualitas;
2. b.menyediakan sumber daya manusia yang profesional, jujur, amanah, dan mengutamakan kerja sama;
3. c.meningkatkan sarana dan prasarana sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran (IPTEKDOK); dan
4. d.meningkatkan kemandirian Rumah Sakit dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 7

(1)Rumah Sakit sebagai instansi yang bergerak di bidang pelayanan, pendidikan, dan penelitian kesehatan perorangan dan masyarakat, mempunyai falsafah “Saya Senantiasa Mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Pasien”.
(2)Untuk . . .
(2)Untuk mencapai visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Rumah Sakit mempunyai tujuan strategis untuk meningkatkan pelayanan publik di Rumah Sakit agar lebih aman, rasional, efisien, efektif, dan nyaman bagi para pelanggannya, terpadu dengan pelayanan rujukan, pendidikan, pelatihan, dan penelitian serta pengembangan sumber daya manusia kesehatan Indonesia.

Pasal 8

(1)Nilai-nilai yang dimiliki Rumah Sakit meliputi:
1. a.jujur, artinya memberikan pelayanan kesehatan dengan benar, sesuai standar pelayanan, dengan memperhatikan kepastian pelayanan untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan Rumah Sakit;
2. b.amanah, artinya memberikan pelayanan kesehatan secara profesional sesuai hak pelanggan dengan penuh tanggung jawab sehingga kepuasan pasien akan meningkat; dan
3. c.kerja sama, artinya memberikan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan kerja sama berbagai profesi dan disiplin ilmu untuk kesembuhan dan keselamatan pasien.
(2)Motto Rumah Sakit adalah menebar salam dan senyum dalam pelayanan.
(3)Logo Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap Rumah Sakit BLUD dapat dibentuk Dewan Pengawas.
(2)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan pejabat pengelola BLUD.
(3)Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PERATURAN INTERNAL KORPORASI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PERATURAN INTERNAL KORPORASI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2019