DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum: 2. Pendaftaran Peserta Didik: 3. Kurikulum: 4. Asrama: 5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan: 6. Pembiayaan: 7. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan pendidikan menengah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Atas Negeri Berasrama; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2.Undang-Undang . . .
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
7.Peraturan . . .
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1, Seri E); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS NEGERI BERASRAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
5.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6.Pendidikan Menengah Atas Negeri Berasrama adalah jenjang Pendidikan menengah atas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi bekerja sama dengan lembaga/ instansi pemerintah/non pemerintah melalui perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
7.Peserta . . .
7.Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.
8.Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Pendidikan Menengah Atas Negeri Berasrama.
9.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem Pendidikan pada satuan/program pendidikan pada satuan/program Pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
10.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
11.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
12.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Atas Negeri Berasrama dimaksudkan untuk mendukung program Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur, khususnya pada bidang Pendidikan menengah atas.

Pasal 3

. . .

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Atas Negeri Berasrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya pada bidang Pendidikan menengah atas di Jawa Timur.

BAB II

PENDAFTARAN PESERTA DIDIK

Pasal 4

(1)PPDB Pendidikan Menengah Atas Negeri Berasrama dilaksanakan melalui pendaftaran dan seleksi calon Peserta Didik, dengan tidak mengikuti ketentuan PPDB pada sekolah menengah reguler.
(2)PPDB Pendidikan Menengah Atas Negeri Berasrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dan persyaratan khusus yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB III

KURIKULUM

Pasal 5

(1)Pendidikan Menengah Atas Negeri Berasrama menyelenggarakan kurikulum khusus disamping kurikulum nasional.
(2)Kurikulum khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi dengan lembaga/instansi pemerintah/non pemerintah yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Berdasarkan . . .
(3)Berdasarkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pendidikan menunjuk Satuan Pendidikan sebagai penyelenggara.

BAB IV

ASRAMA

Pasal 6

(1)Dinas Pendidikan menyediakan asrama beserta sarana prasarananya dan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar, baik akademis maupun non akademis bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara.
(2)Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tinggal di asrama dengan sistem pendampingan dan pengasuhan.
(3)Sistem pendampingan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk membentuk kemandirian dan kedisiplinan.
(4)Peserta Didik yang tidak tinggal di asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 7

(1)Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditugaskan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditunjuk melalui seleksi oleh Dinas Pendidikan.
(2)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Atas Negeri Berasrama bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
b.sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

Pengelolaan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015